Archive for August, 2014

August 31, 2014

3 Mobil Lamborghini Bermasalah yang Bikin Heboh

Minggu, 31/08/2014 12:30 WIB

 

 

Sukma Indah Permana – detikNews

 
 

 
 

Jakarta – Mengendarai mobil mewah tentu menjadi gengsi yang tinggi. Namun rupanya, tak semua pengendara atau pemilik memiliki kesadaran tentang surat-surat resminya.

Seperti mobil-mobil mewah di bawah ini yang kepergok polisi tidak disertai surat-surat resmi. Bahkan satu surat izin di antaranya dinyatakan palsu oleh polisi.

Diduga pemiliknya ingin mengakali pajak dengan tidak mengurus legalisasi mobilnya. Berikut adalah 3 Lamborghini bernomor bodong yang kena semprit polisi di Jakarta:

 
Lamborghini Putih Ditilang di SCBD

Lamborghini berwarna putih terjaring razia jajaran Polda Metro Jaya. Pengemudianya, Kevin (28) tidak bisa menunjukkan surat-surat sehingga mobil tersebut dikandangkan di Mapolda Metro.

Menurut Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Hindarsono saat dihubungi detikcom, Sabtu (30/8) menjelaskan mobil ini tak sedang balapan saat ditangkap. Tak hanya tak bisa menunjukkan STNK, Kevin juga tak memiliki SIM.

Kevin mengaku mobil bernopol B 8 R itu bukan miliknya. Polisi kemudian melacak pemilik mobil super itu melalui Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

 

Lamborghini Kuning Ditilang di SCBD

Setelah hari sebelumnya, Lamborghini putih ditilang karena tak bersurat resmi, hari berikutnya Lamborghini berwarna kuning juga ditilang dengan masalah yang sama. Berdasarkan informasi dari TMC Polda Metro Jaya, Minggu (31/8), Lamborghini yang ditilang itu bernopol B 1432 SHV.

Mobil ini ditilang karena terlibat balap liar. Saat dimintai STNK, pengemudi tak bisa menunjukkannya ke polisi.

 

Lamborghini Hijau milik Haji Lulung

Saat pelantikan anggota DPRD DKI, Abraham Lunggana atau Haji Lulung membawa mobil Lamborghini berwarna hijau. Kehadiran mobil mewah di gedung rakyat itu otomatis menyita perhatian pengunjung.

Polisi menyatakan nopol mobil milik Haji Lulung yakni B 1285 SHP tidak terdaftar. Saat Haji Lulung menunjukkan surat izin sementara atas mobilnya, polisi mengatakan bahwa surat itu palsu.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Restu Budi Mulya juga telah mengutus Kasubdit Gakkum AKBP Hindarsono untuk membawa mobil itu ke Mapolda Metro Jaya

Advertisements
August 31, 2014

3 Mobil Lamborghini Bermasalah yang Bikin Heboh

Minggu, 31/08/2014 12:30 WIB

 

 

Sukma Indah Permana – detikNews

 
 

 
 

Jakarta – Mengendarai mobil mewah tentu menjadi gengsi yang tinggi. Namun rupanya, tak semua pengendara atau pemilik memiliki kesadaran tentang surat-surat resminya.

Seperti mobil-mobil mewah di bawah ini yang kepergok polisi tidak disertai surat-surat resmi. Bahkan satu surat izin di antaranya dinyatakan palsu oleh polisi.

Diduga pemiliknya ingin mengakali pajak dengan tidak mengurus legalisasi mobilnya. Berikut adalah 3 Lamborghini bernomor bodong yang kena semprit polisi di Jakarta:

 
Lamborghini Putih Ditilang di SCBD

Lamborghini berwarna putih terjaring razia jajaran Polda Metro Jaya. Pengemudianya, Kevin (28) tidak bisa menunjukkan surat-surat sehingga mobil tersebut dikandangkan di Mapolda Metro.

Menurut Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Hindarsono saat dihubungi detikcom, Sabtu (30/8) menjelaskan mobil ini tak sedang balapan saat ditangkap. Tak hanya tak bisa menunjukkan STNK, Kevin juga tak memiliki SIM.

Kevin mengaku mobil bernopol B 8 R itu bukan miliknya. Polisi kemudian melacak pemilik mobil super itu melalui Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

 

Lamborghini Kuning Ditilang di SCBD

Setelah hari sebelumnya, Lamborghini putih ditilang karena tak bersurat resmi, hari berikutnya Lamborghini berwarna kuning juga ditilang dengan masalah yang sama. Berdasarkan informasi dari TMC Polda Metro Jaya, Minggu (31/8), Lamborghini yang ditilang itu bernopol B 1432 SHV.

Mobil ini ditilang karena terlibat balap liar. Saat dimintai STNK, pengemudi tak bisa menunjukkannya ke polisi.

 

Lamborghini Hijau milik Haji Lulung

Saat pelantikan anggota DPRD DKI, Abraham Lunggana atau Haji Lulung membawa mobil Lamborghini berwarna hijau. Kehadiran mobil mewah di gedung rakyat itu otomatis menyita perhatian pengunjung.

Polisi menyatakan nopol mobil milik Haji Lulung yakni B 1285 SHP tidak terdaftar. Saat Haji Lulung menunjukkan surat izin sementara atas mobilnya, polisi mengatakan bahwa surat itu palsu.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Restu Budi Mulya juga telah mengutus Kasubdit Gakkum AKBP Hindarsono untuk membawa mobil itu ke Mapolda Metro Jaya

August 30, 2014

Pariwisata Bahari Masih Tertinggal

Lagi lagi  infrastruktur yang butut.. Kapan ya masalah ini bisa diselesaikan.

 

Sabtu, 30 Agustus 2014

 

Infrastruktur dan Pemasaran Jadi Kelemahan

 
JAKARTA, KOMPAS Pariwisata bahari di Indonesia masih tertinggal jika dilihat dari besarnya potensi yang dimiliki sekarang. Buruknya infrastruktur dan masih minimnya pemasaran menjadi kendala utama pengembangan wisata bahari.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar, Jumat (29/8), di Jakarta, seusai membuka Indonesia Tourism and Creative Economy Fair.

Pameran yang diselenggarakan hingga 31 Agustus 2014 di Jakarta Convention Centre itu diikuti lebih dari 1.000 usaha wisata dan pegiat industri kreatif di Indonesia.

”Kita belum optimal mengelola laut kita. Dari sekitar 13.000 pulau, baru sedikit yang benar-benar dikelola baik secara terintegrasi untuk mendatangkan wisatawan mancanegara dan dalam negeri,” ujarnya.

Wisata bahari yang terintegrasi adalah pengelolaan secara menyeluruh terhadap suatu pulau, mulai dari penataan wilayah, perlindungan ekologis dan biologis, hingga ketersediaan moda transportasi yang memadai menuju pulau, pelabuhan, kapal pesiar, hotel, dan restoran. Selain itu, paket wisata yang menarik dan terjangkau.

Jenis olahraga yang dilakukan di laut, seperti selam (diving), selancar (surfing), dan snorkeling, menjadi daya tarik bagi wisata bahari. Menurut Sapta, jenis olahraga itu digemari oleh wisatawan mancanegara, selain berjemur di pantai. Ia mencatat, sekitar 70 persen wisatawan memilih wisata bahari dibandingkan wisata kota dan budaya.

”Sayangnya, kita masih kurang dalam pemasaran. Dari total Rp 2 triliun anggaran untuk pariwisata, sebanyak Rp 600 miliar-Rp 700 miliar untuk pemasaran,” kata Sapta.

Ketua Badan Promosi Pariwisata Indonesia Wiryanti Sukamdani mengatakan, tol laut seperti digagas oleh presiden terpilih Joko Widodo diharapkan betul-betul direalisasikan.

”Ide tol laut itu pastinya disertai pengembangan pelabuhan, fasilitas marina, tempat parkir kapal, perbaikan dermaga, dan penataan kawasan kepulauan. Harapan kami, tol laut itu mendukung wisata bahari,” ujarnya.

Belum prioritas

Kawasan Indonesia timur dinilai perlu lebih diperhatikan. ”Kita punya Pulau Komodo (Nusa Tenggara Timur), Raja Ampat (Papua Barat), dan Wakatobi (Sulawesi Tenggara). Itu baru beberapa saja. Dulu tidak ada yang tahu (pulau-pulau), tetapi kini dengan promosi gencar kawasan itu mulai dikenal dan menyedot wisatawan,” kata Wiryanti.

Menurut dia, pariwisata akan menjadi penyumbang devisa terbesar di masa depan jika pemerintah serius mengembangkannya. Saat sumbangan dari minyak dan gas, batubara, dan minyak kelapa sawit mentah (CPO) melorot, Indonesia masih memiliki alam, terutama pulau yang jumlahnya ribuan.

Di sisi lain, pariwisata secara umum belum menjadi sektor prioritas pemerintah meski sektor ini menjadi penyumbang devisa terbesar keempat setelah migas, batubara, dan CPO. Anggaran sektor ini juga minim. Tahun 2013, pariwisata menyumbang 10 miliar dollar AS atau lebih Rp 116 triliun.

”Selama belum jadi prioritas, pengembangannya kurang optimal. Padahal, ada lebih dari 30 juta orang di bidang ini, mulai kuliner, kerajinan, hingga hotel. Istimewanya, penggerak pariwisata adalah swasta,” kata Jon Masli, Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bidang Luar Negeri.

PHRI dengan 9.000 anggota siap mendukung dengan sumber daya dan kapasitas jika sektor pariwisata menjadi prioritas pemerintah. (rek)

 

 
August 30, 2014

Pariwisata Bahari Masih Tertinggal

Lagi lagi  infrastruktur yang butut.. Kapan ya masalah ini bisa diselesaikan.

 

Sabtu, 30 Agustus 2014

 

Infrastruktur dan Pemasaran Jadi Kelemahan

 
JAKARTA, KOMPAS Pariwisata bahari di Indonesia masih tertinggal jika dilihat dari besarnya potensi yang dimiliki sekarang. Buruknya infrastruktur dan masih minimnya pemasaran menjadi kendala utama pengembangan wisata bahari.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar, Jumat (29/8), di Jakarta, seusai membuka Indonesia Tourism and Creative Economy Fair.

Pameran yang diselenggarakan hingga 31 Agustus 2014 di Jakarta Convention Centre itu diikuti lebih dari 1.000 usaha wisata dan pegiat industri kreatif di Indonesia.

”Kita belum optimal mengelola laut kita. Dari sekitar 13.000 pulau, baru sedikit yang benar-benar dikelola baik secara terintegrasi untuk mendatangkan wisatawan mancanegara dan dalam negeri,” ujarnya.

Wisata bahari yang terintegrasi adalah pengelolaan secara menyeluruh terhadap suatu pulau, mulai dari penataan wilayah, perlindungan ekologis dan biologis, hingga ketersediaan moda transportasi yang memadai menuju pulau, pelabuhan, kapal pesiar, hotel, dan restoran. Selain itu, paket wisata yang menarik dan terjangkau.

Jenis olahraga yang dilakukan di laut, seperti selam (diving), selancar (surfing), dan snorkeling, menjadi daya tarik bagi wisata bahari. Menurut Sapta, jenis olahraga itu digemari oleh wisatawan mancanegara, selain berjemur di pantai. Ia mencatat, sekitar 70 persen wisatawan memilih wisata bahari dibandingkan wisata kota dan budaya.

”Sayangnya, kita masih kurang dalam pemasaran. Dari total Rp 2 triliun anggaran untuk pariwisata, sebanyak Rp 600 miliar-Rp 700 miliar untuk pemasaran,” kata Sapta.

Ketua Badan Promosi Pariwisata Indonesia Wiryanti Sukamdani mengatakan, tol laut seperti digagas oleh presiden terpilih Joko Widodo diharapkan betul-betul direalisasikan.

”Ide tol laut itu pastinya disertai pengembangan pelabuhan, fasilitas marina, tempat parkir kapal, perbaikan dermaga, dan penataan kawasan kepulauan. Harapan kami, tol laut itu mendukung wisata bahari,” ujarnya.

Belum prioritas

Kawasan Indonesia timur dinilai perlu lebih diperhatikan. ”Kita punya Pulau Komodo (Nusa Tenggara Timur), Raja Ampat (Papua Barat), dan Wakatobi (Sulawesi Tenggara). Itu baru beberapa saja. Dulu tidak ada yang tahu (pulau-pulau), tetapi kini dengan promosi gencar kawasan itu mulai dikenal dan menyedot wisatawan,” kata Wiryanti.

Menurut dia, pariwisata akan menjadi penyumbang devisa terbesar di masa depan jika pemerintah serius mengembangkannya. Saat sumbangan dari minyak dan gas, batubara, dan minyak kelapa sawit mentah (CPO) melorot, Indonesia masih memiliki alam, terutama pulau yang jumlahnya ribuan.

Di sisi lain, pariwisata secara umum belum menjadi sektor prioritas pemerintah meski sektor ini menjadi penyumbang devisa terbesar keempat setelah migas, batubara, dan CPO. Anggaran sektor ini juga minim. Tahun 2013, pariwisata menyumbang 10 miliar dollar AS atau lebih Rp 116 triliun.

”Selama belum jadi prioritas, pengembangannya kurang optimal. Padahal, ada lebih dari 30 juta orang di bidang ini, mulai kuliner, kerajinan, hingga hotel. Istimewanya, penggerak pariwisata adalah swasta,” kata Jon Masli, Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bidang Luar Negeri.

PHRI dengan 9.000 anggota siap mendukung dengan sumber daya dan kapasitas jika sektor pariwisata menjadi prioritas pemerintah. (rek)

 

 
August 30, 2014

Minoritas DPR, Jokowi-JK Rawan Dimakzulkan

 

 

TEMPO.CO, Jakarta – Pakar psikologi politik, Hamdi Muluk, mengatakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla rawan dimakzulkan jika koalisi yang dihimpun di DPR minoritas.

Saat ini koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Hati Nurani Rakyat hanya mampu menghimpun 207 kursi di parlemen. Adapun kursi yang dihimpun Koalisi Merah Putih berjumlah 292 kursi.

“Secara moral, Koalisi Merah Putih besar. Jika suatu hari nanti ada usulan pemakzulan, pemerintahan Jokowi bisa repot,” ujar Hamdi saat dihubungi pada Jumat, 29 Agustus 2014. (Baca: Koalisi Merah Putih Tunggu Usulan Anggaran Jokowi)

Pemakzulan adalah mekanisme pencopotan jabatan presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh anggota DPR kepada MPR atas rekomendasi Mahkamah Konstitusi. Hal ini diatur dalam Pasal 7B UUD 1945. Menurut pasal ini, usulan pemakzulan dianggap sah jika disetujui dua pertiga anggota DPR.

Hamdi lebih lanjut mengatakan pembuktian pemakzulan di Mahkamah Konstitusi sangat sulit. Secara historis, Indonesia juga belum pernah melakukan pemakzulan yang sah secara legal formal.

Hamdi meramalkan, meski nantinya pemakzulan tidak terbukti, tetap akan menggoyahkan stabilitas pemerintahan. “Secara psikologis, Koalisi Merah Putih sangat mungkin untuk melakukan itu,” kata Hamdi. (Baca: Waketum PAN: Kami Tetap di Koalisi Merah Putih)

Untuk mengantisipasi hal ini, Hamdi menyarankan partai koalisi PDIP melobi partai Koalisi Merah Putih agar mendukung pemerintahan Jokowi-Kalla. Lobi bisa dilakukan dengan mengintervensi kebijakan partai melalui musyawarah nasional atau menawarkan jabatan kepada partai.

Adapun, pada hasil pengamatan Lembaga Survei Indonesia, pemerintahan Jokowi-Kalla juga terancam lumpuh karena mayoritas parlemen dikuasai Koalisi Merah Putih. Karena hal ini, LSI memprediksi janji Jokowi-Kalla tidak bisa dipenuhi secara maksimal.

Partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih adalah Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan.

ROBBY IRFANY

August 30, 2014

Minoritas DPR, Jokowi-JK Rawan Dimakzulkan

 

 

TEMPO.CO, Jakarta – Pakar psikologi politik, Hamdi Muluk, mengatakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla rawan dimakzulkan jika koalisi yang dihimpun di DPR minoritas.

Saat ini koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Hati Nurani Rakyat hanya mampu menghimpun 207 kursi di parlemen. Adapun kursi yang dihimpun Koalisi Merah Putih berjumlah 292 kursi.

“Secara moral, Koalisi Merah Putih besar. Jika suatu hari nanti ada usulan pemakzulan, pemerintahan Jokowi bisa repot,” ujar Hamdi saat dihubungi pada Jumat, 29 Agustus 2014. (Baca: Koalisi Merah Putih Tunggu Usulan Anggaran Jokowi)

Pemakzulan adalah mekanisme pencopotan jabatan presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh anggota DPR kepada MPR atas rekomendasi Mahkamah Konstitusi. Hal ini diatur dalam Pasal 7B UUD 1945. Menurut pasal ini, usulan pemakzulan dianggap sah jika disetujui dua pertiga anggota DPR.

Hamdi lebih lanjut mengatakan pembuktian pemakzulan di Mahkamah Konstitusi sangat sulit. Secara historis, Indonesia juga belum pernah melakukan pemakzulan yang sah secara legal formal.

Hamdi meramalkan, meski nantinya pemakzulan tidak terbukti, tetap akan menggoyahkan stabilitas pemerintahan. “Secara psikologis, Koalisi Merah Putih sangat mungkin untuk melakukan itu,” kata Hamdi. (Baca: Waketum PAN: Kami Tetap di Koalisi Merah Putih)

Untuk mengantisipasi hal ini, Hamdi menyarankan partai koalisi PDIP melobi partai Koalisi Merah Putih agar mendukung pemerintahan Jokowi-Kalla. Lobi bisa dilakukan dengan mengintervensi kebijakan partai melalui musyawarah nasional atau menawarkan jabatan kepada partai.

Adapun, pada hasil pengamatan Lembaga Survei Indonesia, pemerintahan Jokowi-Kalla juga terancam lumpuh karena mayoritas parlemen dikuasai Koalisi Merah Putih. Karena hal ini, LSI memprediksi janji Jokowi-Kalla tidak bisa dipenuhi secara maksimal.

Partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih adalah Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan.

ROBBY IRFANY

August 30, 2014

Dirut AP I Jadi Tersangka Korupsi, Dahlan: Saya Tak Terlalu Percaya

 

Dhani Irawan – detikfinance
Jumat, 29/08/2014 21:10 WIB
 
 
 
https://i0.wp.com/images.detik.com/content/2014/08/29/4/211804_dahlankoper.jpg
Jakarta -Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Tommy Soetomo ‎ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengaku tak mempercayainya.

“Saya tidak terlalu percaya bahwa dia melakukan korupsi,” kata Dahlan di sela kunjungan kerja di Pulau Bacan, Halmahera Selatan, Maluku Utara, Jumat (29/8/2014) malam.

Berdasarkan laporan ke pihaknya, Dahlan mengatakan bahwa AP I melakukan tender dengan pemenang termurah. Kemudian di waktu yang berbeda AP II juga melakukan tender dengan kendaraan yang sama dan mengambil pemenang termurah pula.

“Nah yang termurah di Angkasa Pura II itu lebih murah dibanding di Angkasa Pura I, tapi dua (tender) itu kan nggak bersamaan. Nah masak begitu, kalau begitu korupsi terus gimana,” ujar Dahlan heran.

Namun, Dahlan belum bisa berkomentar lebih jauh sebab dia juga harus mempelajari mengenai apa yang sebenarnya yang terjadi. Dahlan juga belum akan menanyakan hal tersebut ke pihak Kejagung.

“Saya masih harus teliti, belum bisa berkomentar. Tapi masak begitu, kan nggak tahu persis,” ucap mantan Dirut PLN ini.

Penetapan Tommy Soetomo sebagai tersangka sangat mengagetkan PT AP I‎ sebab hingga ditetapkan sebagai tersangka, Tommy belum pernah diperiksa sekali pun sebagai saksi oleh aparat Kejagung.

AP I menerangkan kasus yang diangkat oleh aparat Kejagung adalah pengadaan Damkar tahun 2011. Proses pengadaan telah dilakukan dengan mengikuti prosedur tender berdasarkan konsep tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG). Bahkan dewan direksi tidak bisa intervensi terhadap proses tender.

Dalam kasus ini Kejagung telah menetapkan 2 tersangka yaitu Direktur Utama PT Angkasa Pura I TS dan HL Direktur PT Scientek Computindo. Keduanya disangka telah terlibat dugaan korupsi dengan anggaran Rp 63 miliar. Penyidik juga telah memanggil 5 saksi untuk diperiksa, namun yang datang baru 3 orang.

 

(dha/hen)

August 30, 2014

Perambah Liar TNKS Dilepas

Sabtu, 30 Agustus 2014

 

 

Warga Lindungi Hutan Adat

 
JAMBI, KOMPAS — Sepuluh perambah liar yang masuk ke dalam Taman Nasional Kerinci Seblat di Lempur, Kerinci, Provinsi Jambi, akhirnya dilepaskan. Para perambah berjanji melalui surat pernyataan tidak akan datang kembali ke wilayah itu. Kepala Balai Besar TNKS Arief Toengkagie menyatakan, mereka ditangkap masyarakat adat.

Menurut Arief, Jumat (29/8), mereka sempat ditahan penyidik polisi hutan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Namun, pihaknya akhirnya melepaskan perambah dengan alasan mereka tidak mengetahui bahwa wilayah itu adalah taman nasional.

”Kami lepas dengan catatan mereka tidak akan kembali membuka hutan TNKS,” ujar Arief.

Sebelumnya, sekitar 100 orang yang menjadi bagian dari masyarakat adat Lekuk Limapuluh Tumbi, Lempur, Kerinci, marah melihat 10 warga pendatang asal Pagar Alam, Sumatera Selatan, merambah perbatasan hutan adat mereka dan TNKS. Masyarakat pun langsung menangkap dan menggiring pelaku ke markas koramil terdekat.

Selanjutnya, dalam proses penyidikan di Balai Besar TNKS diketahui para pendatang ini diduga ditipu oleh makelar lahan asal Jangkat, Merangin. Para pendatang membayar uang Rp 2 juta per hektar lahan yang mereka beli.

Ketua adat setempat, Amris Kahar Depati Agung, mengatakan, selama ini masyarakat tidak pernah berani merambah hutan adat dan TNKS. Mereka bahkan senantiasa melindungi kawasan tersebut. Adapun Hutan Adat Hulu Air Lempur Lekuk 50 Tumbi itu ditetapkan pada tahun 1994.

”Kami selama ini tidak menebangi pohonnya, lalu tiba-tiba pendatang masuk mengapling hutan. Tentu masyarakat marah,” tutur Amris.

Direktur Lembaga Tumbuh Alami, Emma Fatma, mengatakan, penangkapan oleh masyarakat adat di Lempur merupakan bentuk kepedulian komunitas lokal menjaga hutannya. Penangkapan itu juga dapat memberi efek jera bagi perambah agar tidak semakin banyak yang masuk merusak hutan.

Warisan dunia

TNKS seluas 1,3 juta hektar merupakan taman nasional terluas di Sumatera. Wilayahnya yang meliputi empat provinsi, yaitu Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Bengkulu, dinyatakan sebagai warisan alam milik dunia oleh UNESCO. Namun, sejak 2011, statusnya terancam akibat perambahan, pembalakan, dan pembukaan jalan.

Masifnya pemberian izin perusahaan perkebunan, tambang, dan hutan tanaman industri yang mengakibatkan menyusutnya lahan garapan masyarakat dinilai sebagai salah satu faktor yang memicu perambahan kawasan hutan oleh masyarakat. Meluasnya lahan yang dikuasai perusahaan itu membuat petani penggarap kian terdesak sehingga memasuki kawasan hutan demi penghidupannya.

Hal ini mengemuka dalam diskusi Penguasaan Lahan dan Potensi Korupsi Sumber Daya Alam di Sumatera Selatan yang diselenggarakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel dan organisasi yang bergerak dalam bidang kajian kehutanan, Auriga Nusantara, di Palembang, Jumat.

Sementara itu, Pemerintah Kota Jayapura, Papua, melibatkan aparat keamanan untuk mengatasi terjadinya penebangan liar di kawasan hutan lindung Bukit Meribo. Langkah ini ditempuh karena tidak berhasilnya upaya sosialisasi bagi sekelompok masyarakat yang terlibat aksi penebangan tersebut.

Bukit Meribo adalah salah satu kawasan hutan lindung yang memiliki luas area 20 hektar. Beberapa jenis pohon yang ada di kawasan itu adalah pohon pinus, linggua, suang, kayu besi, dan bintangur. Berdasarkan temuan Lembaga Konservasi Daerah Aliran Sungai dan Pesisir Papua, semua jenis pohon di kawasan tersebut telah habis ditebang.

Kepala Dinas Pertanian Kota Jayapura Jean H Rolo di Kota Jayapura, mengatakan, pihaknya melibatkan aparat keamanan karena terbatasnya jumlah personel polisi hutan di Kota Jayapura.

”Luas areal hutan di Kota Jayapura 80.000 hektar. Sementara jumlah personel yang bertugas hanya 12 orang,” ujar Jean.

Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Papua Mangaraja Gunung Nababan mengatakan, terjadinya penebangan liar di hutan lindung karena maraknya urbanisasi masyarakat dari sejumlah kabupaten ke Kota Jayapura.

(ITA/FLO/IRE)

August 30, 2014

SBY Batal Naikkan Gajinya yang 10 Tahun Tak Pernah Naik

Jika dibandingkan dengan presiden negara lain gaji pak SBY termasuk yang tertinggi di dunia.

 

Rista Rama Dhany – detikfinance
Sabtu, 30/08/2014 14:28 WIB
 

 

Jakarta -Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan gaji pejabat negara mulai Presiden hingga Gubernur sampai Walikota batal, padahal gaji mereka tidak pernah naik dalam 10 tahun terakhir.

“Ada rencana untuk itu (naikkan gaji), tetapi saya harus kembali pada kebijakan dasar. Memang dari dulu sejak 2005 kita niatkan naikkan dulu gaji pegawai negeri sipil, terutama golongan rendah dan pada kenyataanya ada yang naik empat kali lipat, sedangkan untuk pejabat negara yang lain belakangan,” kata SBY dalam video Youtube berdurasi 24.48 menit dengan judul ‘Tidak Mau Membebani Rakyat, Presiden SBY Pertahankan Harga BBM’, Sabtu (30/8/2014).

SBY mengatakan, tidak hanya PNS saja yang gajinya sudah dinaikkan, beberapa lembaga negara seperti DPR, DPD, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gajinya sudah naik bahkan tidak menutup kemungkinan suatu saat akan naik kembali.

“Dan benar, tidak hanya gaji presiden, gaji wakil presiden, menteri, gubernur, bupati dan walikota sudah 10 tahun tidak mengalami kenaikkan,” ungkapnya.

SBY menambahkan, sebenarnya pemerintah sudah merancang dan mendesain kebijakan dasar terkait kenaikan gaji dengan mempertimbangkan kesetaraan antara satu pejabat dengan pejabat lainnya.

“Namun, secara moral tidak baik kalau itu (kenaikan gaji presiden) dilakukan, karena tahun ini kita melakukan penghematan anggaran, pemotongan anggaran termasuk menaikan tarif listrik, menaikan harga elpiji, lantas saya paksakan untuk menaikan gaji presiden, menteri, gubernur dan lain-lain meskipun 10 tahun tidak naik,” jelasnya.

Terkait gaji pemimpin negara yang 10 tahun belum pernah naik, ia menyerahkan kepada Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali mengkaji rencana tersebut.

“Saat ini kami harus mau berkorban, sudah saya putuskan gaji kami tidak kami naikkan, saya persilahkan pemerintahan yang akan datang untuk mengkaji rencana ini. Saya meminta maaf kepada pejabat yang sudah mau berkorban untuk tidak mengalami kenaikkan gaji 10 tahun. Sementara bagi bupati dan waliko yang sementara gajinya belum dinaikkan untuk bisa menggunakan insentif atau honor yang diperbolehkan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku,” tutupnya.

 

(rrd/wij)

August 30, 2014

SBY Batal Naikkan Gajinya yang 10 Tahun Tak Pernah Naik

Jika dibandingkan dengan presiden negara lain gaji pak SBY termasuk yang tertinggi di dunia.

 

Rista Rama Dhany – detikfinance
Sabtu, 30/08/2014 14:28 WIB
 

 

Jakarta -Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan gaji pejabat negara mulai Presiden hingga Gubernur sampai Walikota batal, padahal gaji mereka tidak pernah naik dalam 10 tahun terakhir.

“Ada rencana untuk itu (naikkan gaji), tetapi saya harus kembali pada kebijakan dasar. Memang dari dulu sejak 2005 kita niatkan naikkan dulu gaji pegawai negeri sipil, terutama golongan rendah dan pada kenyataanya ada yang naik empat kali lipat, sedangkan untuk pejabat negara yang lain belakangan,” kata SBY dalam video Youtube berdurasi 24.48 menit dengan judul ‘Tidak Mau Membebani Rakyat, Presiden SBY Pertahankan Harga BBM’, Sabtu (30/8/2014).

SBY mengatakan, tidak hanya PNS saja yang gajinya sudah dinaikkan, beberapa lembaga negara seperti DPR, DPD, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gajinya sudah naik bahkan tidak menutup kemungkinan suatu saat akan naik kembali.

“Dan benar, tidak hanya gaji presiden, gaji wakil presiden, menteri, gubernur, bupati dan walikota sudah 10 tahun tidak mengalami kenaikkan,” ungkapnya.

SBY menambahkan, sebenarnya pemerintah sudah merancang dan mendesain kebijakan dasar terkait kenaikan gaji dengan mempertimbangkan kesetaraan antara satu pejabat dengan pejabat lainnya.

“Namun, secara moral tidak baik kalau itu (kenaikan gaji presiden) dilakukan, karena tahun ini kita melakukan penghematan anggaran, pemotongan anggaran termasuk menaikan tarif listrik, menaikan harga elpiji, lantas saya paksakan untuk menaikan gaji presiden, menteri, gubernur dan lain-lain meskipun 10 tahun tidak naik,” jelasnya.

Terkait gaji pemimpin negara yang 10 tahun belum pernah naik, ia menyerahkan kepada Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali mengkaji rencana tersebut.

“Saat ini kami harus mau berkorban, sudah saya putuskan gaji kami tidak kami naikkan, saya persilahkan pemerintahan yang akan datang untuk mengkaji rencana ini. Saya meminta maaf kepada pejabat yang sudah mau berkorban untuk tidak mengalami kenaikkan gaji 10 tahun. Sementara bagi bupati dan waliko yang sementara gajinya belum dinaikkan untuk bisa menggunakan insentif atau honor yang diperbolehkan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku,” tutupnya.

 

(rrd/wij)