JAMBI, KOMPAS — Sepuluh perambah liar yang masuk ke dalam Taman Nasional Kerinci Seblat di Lempur, Kerinci, Provinsi Jambi, akhirnya dilepaskan. Para perambah berjanji melalui surat pernyataan tidak akan datang kembali ke wilayah itu. Kepala Balai Besar TNKS Arief Toengkagie menyatakan, mereka ditangkap masyarakat adat.

Menurut Arief, Jumat (29/8), mereka sempat ditahan penyidik polisi hutan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Namun, pihaknya akhirnya melepaskan perambah dengan alasan mereka tidak mengetahui bahwa wilayah itu adalah taman nasional.

”Kami lepas dengan catatan mereka tidak akan kembali membuka hutan TNKS,” ujar Arief.

Sebelumnya, sekitar 100 orang yang menjadi bagian dari masyarakat adat Lekuk Limapuluh Tumbi, Lempur, Kerinci, marah melihat 10 warga pendatang asal Pagar Alam, Sumatera Selatan, merambah perbatasan hutan adat mereka dan TNKS. Masyarakat pun langsung menangkap dan menggiring pelaku ke markas koramil terdekat.

Selanjutnya, dalam proses penyidikan di Balai Besar TNKS diketahui para pendatang ini diduga ditipu oleh makelar lahan asal Jangkat, Merangin. Para pendatang membayar uang Rp 2 juta per hektar lahan yang mereka beli.

Ketua adat setempat, Amris Kahar Depati Agung, mengatakan, selama ini masyarakat tidak pernah berani merambah hutan adat dan TNKS. Mereka bahkan senantiasa melindungi kawasan tersebut. Adapun Hutan Adat Hulu Air Lempur Lekuk 50 Tumbi itu ditetapkan pada tahun 1994.

”Kami selama ini tidak menebangi pohonnya, lalu tiba-tiba pendatang masuk mengapling hutan. Tentu masyarakat marah,” tutur Amris.

Direktur Lembaga Tumbuh Alami, Emma Fatma, mengatakan, penangkapan oleh masyarakat adat di Lempur merupakan bentuk kepedulian komunitas lokal menjaga hutannya. Penangkapan itu juga dapat memberi efek jera bagi perambah agar tidak semakin banyak yang masuk merusak hutan.

Warisan dunia

TNKS seluas 1,3 juta hektar merupakan taman nasional terluas di Sumatera. Wilayahnya yang meliputi empat provinsi, yaitu Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Bengkulu, dinyatakan sebagai warisan alam milik dunia oleh UNESCO. Namun, sejak 2011, statusnya terancam akibat perambahan, pembalakan, dan pembukaan jalan.

Masifnya pemberian izin perusahaan perkebunan, tambang, dan hutan tanaman industri yang mengakibatkan menyusutnya lahan garapan masyarakat dinilai sebagai salah satu faktor yang memicu perambahan kawasan hutan oleh masyarakat. Meluasnya lahan yang dikuasai perusahaan itu membuat petani penggarap kian terdesak sehingga memasuki kawasan hutan demi penghidupannya.

Hal ini mengemuka dalam diskusi Penguasaan Lahan dan Potensi Korupsi Sumber Daya Alam di Sumatera Selatan yang diselenggarakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel dan organisasi yang bergerak dalam bidang kajian kehutanan, Auriga Nusantara, di Palembang, Jumat.

Sementara itu, Pemerintah Kota Jayapura, Papua, melibatkan aparat keamanan untuk mengatasi terjadinya penebangan liar di kawasan hutan lindung Bukit Meribo. Langkah ini ditempuh karena tidak berhasilnya upaya sosialisasi bagi sekelompok masyarakat yang terlibat aksi penebangan tersebut.

Bukit Meribo adalah salah satu kawasan hutan lindung yang memiliki luas area 20 hektar. Beberapa jenis pohon yang ada di kawasan itu adalah pohon pinus, linggua, suang, kayu besi, dan bintangur. Berdasarkan temuan Lembaga Konservasi Daerah Aliran Sungai dan Pesisir Papua, semua jenis pohon di kawasan tersebut telah habis ditebang.

Kepala Dinas Pertanian Kota Jayapura Jean H Rolo di Kota Jayapura, mengatakan, pihaknya melibatkan aparat keamanan karena terbatasnya jumlah personel polisi hutan di Kota Jayapura.

”Luas areal hutan di Kota Jayapura 80.000 hektar. Sementara jumlah personel yang bertugas hanya 12 orang,” ujar Jean.

Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Papua Mangaraja Gunung Nababan mengatakan, terjadinya penebangan liar di hutan lindung karena maraknya urbanisasi masyarakat dari sejumlah kabupaten ke Kota Jayapura.

(ITA/FLO/IRE)