TANGGAL 5 Maret 1976, di Departemen Pertambangan dan Energi, Jakarta, berlangsung acara serah terima jabatan Direktur Utama Pertamina dari Letnan Jenderal Ibnu Sutowo kepada Mayor Jenderal Piet Haryono.

Pergantian ini terjadi setelah pada 1970, mahasiswa turun ke jalan menuntut penyelidikan terhadap dugaan korupsi di Pertamina. Soeharto segera membentuk tim penyelidikan korupsi yang disebut ”Tim Empat” yang dipimpin Wilopo (tokoh Partai Nasional Indonesia). Empat anggotanya adalah IJ Kasimo (Partai Katolik), Anwar Tjokroaminoto (Partai Serikat Islam Indonesia), Johannes (mantan Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta), dan Mohammad Hatta (mantan Wakil Presiden).

Tim Empat berhasil membongkar adanya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Pertamina, Bulog, dan pelayanan umum di Indonesia. Presiden RI 1967-1978 Soeharto menyebut kasus ini sebagai krisis Pertamina yang parah. Tetapi, Soeharto menunggu waktu selama enam tahun untuk menggeser Ibnu Sutowo dari jabatannya. Alasannya, agar situasi tidak panas.

Tanggal 15 April 1976, di Istana Negara, Presiden Soeharto melantik Piet Haryono sebagai Dirut Pertamina. ”Kepada Saudara Piet Haryono, saya percayakan tugas untuk memimpin Pertamina. Atau lebih tepat kalau saya katakan, rakyat Indonesia memercayakan kepada Saudara pengelolaan minyak bumi yang merupakan kekayaan alam ini, berguna sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” demikian kata Soeharto.

Ketika kepercayaan rakyat itu diselewengkan, terjadilah unjuk rasa. Unjuk rasa massal kemudian memuncak pada 21 Mei 1998 yang membuat Soeharto lengser. Soeharto lengser, tetapi KKN yang kemudian mewujud dalam mafia minyak mulai terbangun.

Senin, 25 Mei 1998, empat hari setelah Soeharto lengser, di Bina Graha yang dibangun Ibnu Sutowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada tahun 1970-an, Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangkusubroto, antara lain, mengatakan, pemerintahan Presiden BJ Habibie akan mengatur kembali tata niaga ekspor dan impor minyak yang dilakukan tiga perusahaan mitra Pertamina dan membasmi KKN. Saat itu istilah mafia minyak mulai merebak.

Saat itu pula, di DPR, Dirut Pertamina (Juni 1998-Desember 1998) Soegianto mengatakan, ada tiga perusahaan mitra Pertamina, yakni Permindo Trading Oil Co Ltd, Perta Oil Marketing Ltd, dan Pacific Petroleum.

MengguritaKamis, tanggal 12 Agustus 2004, dua bulan sebelum pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri lengser, Menteri Badan Usaha Milik Negara Laksamana Sukardi mengatakan, Dirut Pertamina (2004-2006) Widya Purnama diharapkan bisa memberantas mafia perminyakan yang selama itu bercokol di Pertamina. Tetapi, mafia minyak telah jadi gurita raksasa yang tak terkalahkan sampai kini.

Selasa, 10 Juni 2014 lalu, para pengunjuk rasa di depan Istana Merdeka menyerukan pemberantasan mafia minyak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengunjuk rasa juga mempertanyakan pembangunan kilang minyak di Indonesia yang tidak kunjung terealisasi.

Presiden terpilih Joko Widodo dan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla telah mencanangkan perang terhadap mafia, termasuk mafia minyak. Dalam berbagai kesempatan kampanye, masyarakat mencatat hal itu.

Mafia minyak jadi pembicaraan luas. Seorang pekerja perusahaan minyak Eropa yang ada di Jakarta dan tidak mau dibuka identitasnya mengatakan, saat ini mafia minyak Indonesia sedang marah besar dan terganggu. ”Bahaya lhokalau mafia minyak itu marah. Saat ini sudah kelihatan tanda-tandanya,” ujar pekerja perusahaan minyak yang punya pengalaman menyaksikan mafia di perusahaannya di Eropa itu.

Berani dan sanggupkah Jokowi, JK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan rakyat menghadapi kemarahan ini? (J Osdar)