Archive for October, 2014

October 31, 2014

BI: Valas Banyak Dipakai Untuk Spekulasi dan Penyuapan

Tuesday, October 28, 2014 15:32 WIB

YOGYAKARTA—Bank Indonesia memperketat pengawasan transaksi valuta asing dengan merilis aturan baru tentang kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA).

Ini karena transaksi valas kerap dipergunakan untuk spekulasi dan penyuapan. Aturan itu berlaku secara resmi pada 1 Januari 2015 mendatang di mana semua money changer wajib memiiki izin dari Bank Indonesia.

Deputi Direktur Pengawasan Kepatuhan Perbankan Tjahjadi Prastono mengatakan dalam banyak kasus terkait penyuapan, pemerasan, dan narkotika terjadi upaya penukaran mata uang rupiah ke valas dengan alasan lebih praktis ketika membawa uang fisik.

“Beberapa kasus seperti Bupati Karawang, SKK Migas, atau penjualan narkoba di Batam tampak ada upaya untuk menukar uang dalam jumlah besar. Ada beberapa KUPVA terindikasi terlibat dan mereka biasanya tidak memiliki izin dari BI,” ujarnya di Yogyakarta, Selasa (28/10/2014).

Dia menuturkan KUPVA umumnya tidak menyimpan valas dalam jumlah besar, sehingga ketika muncul kebutuhan valas dalam jumlah besar, pelaku biasanya saling berkoordinasi untuk menyiapkan valas dalam jumlah yang dibutuhkan.

“Sehingga pembatasan transfer antara KUPVA seperti dalam regulasi ini akan sangat membantu untuk memantau pergerakan valas,” katanya.

Adapun, peraturan No.16/15/PBI/2014 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank telah dirilis pada 11 September 2014 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2015. Aturan baru itu mengganti aturan lama PBI No.12/22/PBI/2010 tentang Perdagangan Valuta Asing.

http://market.bisnis.com/read/20141028/93/268443/bi-valas-banyak-dipakai-untuk-spekulasi-dan-penyuapan

Advertisements
October 31, 2014

Kepala Bappenas Sebut Jokowi Tidak Akan Lanjutkan Proyek Jembatan Selat Sunda

Proyek ini hanya menguntungkan kontraktor dan industri baja dari China dan Artha Graha doangk. Kalau diproyeksikan 10-15 tahun kedepan dengan struktur industri dan penguasaan teknologi nasional sudah lebih mumpuni, saya yakin lebih baik Indonesia membangun jembatan itu sendiri saja.

Jumat, 31 Oktober 2014 | 23:16 WIB
KOMPAS IMAGES/FIKRIA HIDAYAT Feri dari Pelabuhan Merak, Banten, mengangkut mobil memasuki Pelabuhan Bakauheni, Lampung, beberapa waktu lalu.
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Andrinof Chaniago menyiratkan megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS) tidak akan dilanjutkan pada masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Meski begitu, dia yakin JSS masih bisa dibangun 10 atau 15 tahun nanti.

Andrinof menjelaskan, Presiden Joko Widodo tidak akan melanjutkan proyek yang masuk dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) itu disebabkan sejumlah pertimbangan, seperti memperlebar ketimpangan serta menghilangkan identitas Indonesia sebagai negara maritim.

“Selat Sunda itu jalur penyeberangan terpadat. Kalau dimatikan dan tidak ditingkatkan kinerjanya, itu akan menghilangkan identitas sebagai negara maritim. Sebaiknya dibenahi terminal penumpangnya, koridornya, kapalnya lebih manusiawi, dermaganya kalau kurang ditambah. Itu lebih penting. Kalau itu sudah jalan, 10 tahun, 15 tahun kemudian, silakan bikin JSS,” kata dia kepada wartawan di Kantor Bappenas, Jumat (31/10/2014) petang.

Andrinof juga yakin pemerintahan Jokowi-JK lebih berpikir untuk meluruskan arah pembangunan. Ini berkaitan dengan keyakinan bahwa megaproyek JSS justru paradoks dengan semangat pemerataan, sama seperti semangat pemerintah sebelumnya yang mewujudkan program MP3EI.

“Arah pembangunan kita luruskan. Kita membangun untuk manusia dan masyarakat. Dengan itu, saya yakin JSS bukan pilihan, setidak-tidaknya untuk 10 tahun, 15 tahun ke depan,” tandas Andrinof.

Terlepas dari hal tersebut, Andrinof menengarai penyebab penyeberangan Selat Sunda sering macet adalah kapal-kapal yang digunakan sudah berusia tua. Selain itu, dermaga yang tersedia hanya sedikit.

“Taruh saja penyertaan modal negara di ASDP untuk beli kapal baru, baru kapal swasta ikut tambah banyak, biar lancar. Tapi, masalah dan solusi yang lebih rendah biayanya ini disembunyikan,” ujar dia.

October 31, 2014

Menteri Susi Bongkar Kelemahan Pengawasan Laut Indonesia

Dahsyat kesigapan ibu Susi, belum 1 minggu sudah ada aksi kongkrit.. Coba bandingkan dengan “pakar kelautan ” dari ITB.. hanya bisa OMDO (omong doang) dan NATO (No Action Talk Only), dan mencari proyek di kementrian hehe.. Nggak heran kabinet sekarang alumnus ITB dan IPB nya sangat sedikit.

Menurut pengusaha sukses seperti Susi P dan Chairul Tanjung , sangat pantas untuk duduk jadi menteri /pembantu presiden dibandingkan dengan akademisi apalagi politikus (tikus) parpol. Kalau pengusaha mereka biasa bekerja cepat, dan ingin ada progress  terukur setiap menit, jam, dan hari, bandingkan dengan politikus- akademikus. Politikus /akedemikus  mereka lebih suka berwacana  yang ujung ujungnya hanya OMDO/NATO dan mencari peluang berkolusi ria.

Wiji Nurhayat – detikfinance
Jumat, 31/10/2014 10:33 WIB
Jakarta -Dalam sebuah pertemuan dengan awak media dan beberapa pejabat eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pagi ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan pengawasan laut Indonesia minim.

Itu terlihat dari besarnya kerugian negara, dan masih banyaknya kegiatan penangkapan ikan secara ilegal.

“Sekarang ini pengawasan laut kita minim,” tegas Susi di Gedung Mina Bahari I, kantor pusat KKP, Jakarta, Jumat (1/11/2014).

Yang pertama, Susi menyoroti patroli kapal yang dilakukan KKP cukup sedikit. Menurut catatannya, waktu berlayar 27 kapal KKP yang ada saat ini hanya 60 hari dalam setahun. Itu artinya ada 305 hari yang tidak terjaga alias tidak dilakukan pengawasan.

Masalah kedua, adalah kelemahan alat kontrol kapal yang dimiliki Indonesia yang bernama Vessel Monitoring System (VMS). Meski alat ini dianggap canggih oleh beberapa pihak, bagi Susi alat ini masih memiliki banyak kelemahan seperti transmiter yang bisa dimatikan kapanpun oleh pengguna kapal.

“Sistem VMS ini banyak kelemahannya,” katanya.

Melihat hal ini, Susi ingin seluruh sektor perikanan dan kelautan segera dibenahi. Di sektor teknologi pengawasan ia menganjurkan agar teknologi VMS diganti dengan i-radium (teknologi berbasis pemancar satelit langsung). Kemudian dari sektor pengawasan laut, ia akan bekerja sama dengan TNI AL, TNI AD, dan Kepolisian.

“Kita mesti duduk sama-sama untuk penataan ini. Output ini harus seimbang. Lalu yang penting adalah cost recovery (bagi pengguna kapal penangkapan ikan) harus dihitung untuk mendapatkan license (izin tangkap),” jelasnya.

(wij/dnl)

October 30, 2014

Keyakinan Publik Diduga Berkurang

KAMIS, 30 OKTOBER 2014

KABINET

JAKARTA, KOMPAS — Sebelum dilantik menjadi Presiden pada 20 Oktober lalu, publik yakin Joko Widodo bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik, di sektor politik, ekonomi, ataupun hukum. Namun, keyakinan publik itu diduga berkurang atau ada perubahan setelah Jokowi memilih menteri untuk kabinetnya.

Menurut hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan pada 2-4 Oktober 2014 dan dipaparkan di Jakarta, Rabu (29/10), keyakinan publik terhadap Joko Widodo (Jokowi) mencapai 74,5 persen. Sebanyak 21,7 persen responden menyatakan sangat yakin dan 52,8 persen cukup yakin.

Survei dilakukan terhadap 1.520 responden yang dipilih secara acak dari seluruh Indonesia. Tingkat kesalahan survei lebih kurang 2,8 persen.

Peneliti SMRC Djayadi Hanan mengatakan, dari hasil survei itu terlihat pula bahwa publik menilai kondisi politik, ekonomi, dan penegakan hukum cenderung memburuk pasca pemilu presiden. ”Namun, masyarakat optimistis Jokowi bisa memperbaikinya,” ujarnya.

Keyakinan yang tinggi ini tidak hanya diungkapkan oleh mereka yang memilih partai politik pengusung Jokowi-Jusuf Kalla (JK) di pemilu legislatif lalu, tetapi juga pemilih partai politik yang mengusung pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Jika dibandingkan, persentase pemilih partai pengusung Jokowi-JK yang yakin kepada Jokowi sebesar 70-94 persen, sedangkan persentase pemilih partai pengusung Prabowo-Hatta yang yakin kepada Jokowi sebesar 50-70 persen. Namun, persentase itu masih di atas 50 persen atau masih mayoritas.

”Kondisi ini menunjukkan masyarakat sebenarnya sudah move on (melupakan pemilu presiden). Jadi, politisi di Senayan harusnya bisa melihat kondisi itu supaya mereka berkompromi, tidak perlu terus ngotot-ngototan,” ujarnya.

Djayadi melanjutkan, tingginya keyakinan publik kepada Jokowi menjadi modal penting bagi Jokowi, terutama dalam menghadapi Koalisi Merah Putih yang menguasai mayoritas kursi di DPR. Namun, Jokowi harus mengelola dukungan publik itu dengan baik, antara lain dengan membuat kebijakan pro rakyat.

KabinetMeski demikian, pengamat hukum Refly Harun menduga, tingginya keyakinan publik terhadap Jokowi di awal Oktober 2014 itu berkurang setelah Jokowi mengumumkan para menterinya. ”Kabinet Kerja tidak sesuai dengan keyakinan dan ekspektasi publik,” ujarnya.

Hal ini terjadi, menurut Refly, karena tingginya faktor akomodasi politik dalam pemilihan menteri. Sejumlah menteri juga dinilai tidak berada di posisi yang tepat dan tidak memiliki keahlian di bidangnya. Diduga juga ada menteri pilihan Jokowi yang tersangkut kasus korupsi dan diragukan komitmennya dalam penegakan hak asasi manusia.

Keyakinan publik itu, menurut Refly, kian terganggu setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengeluarkan surat keputusan pengesahan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Romahurmuziy.

”Kemenkumham seharusnya netral. Apalagi, Yasonna dari PDI-P, bagian dari Koalisi Indonesia Hebat, hingga yang diputuskan Kemenkumham tidak akan selalu dipercaya, terutama oleh kubu lainnya (Koalisi Merah Putih),” tutur Refly.

Guna menjaga keyakinan publik tetap tinggi, Refly menyarankan, dalam 100 hari pemerintahannya, Jokowi terutama memperbaiki pelayanan publik dan jangan ada menterinya yang tersangkut kasus korupsi. (APA)

KOMENTAR
October 30, 2014

Emosi Meletup, Menteri Susi Sindir Malaysia

Memang Malaysia alias Malingsia ini patut dihajar , Bu

Wiji Nurhayat – detikfinance
Rabu, 29/10/2014 17:12 WIB
Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan
Jakarta -Sebelum melakukan inspeksi mendadak di Gedung Mina Bahari II, kantor pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti rapat dengan Dirjen Perikanan Tangkap Gellwyn Yusuf bersama Sekjen KKP Syarief Widjaja. Diskusi juga diikuti puluhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ditjen Perikanan Tangkap KKP.

Emosi Susi sedikit meletup saat ia mengungkapkan spesies ikan mahal di Uni Eropa yang diklaim sebagai milik Malaysia. Padahal ikan tersebut hidup di perairan Indonesia.

“Ada ikan jenis black tiger yang saya beli di supermarket Eropa, ternyata disebut itu dari Malaysia. Di sana terpampang fifty seven zone (zona 57). Memangnya Malaysia punya zona pulau?” tegas Susidi kantornya, Jakarta, Rabu (29/10/2014).

Susi yang ahli navigasi koordinat kewilayahan ini mengungkapkan zona 57 adalah Samudera Hindia, artinya ada di wilayah Indonesia.

“Dia (Malaysia) itu declare dan di-packaging. Ikannya besar tetapi produk Malaysia. Wong gendeng, itu pulau jadi-jadian. Ini maling tetapi berani terang-terangan. Ini saya temukan di supermarket Eropa. Zone 57 itu Indian Ocean (Samudra Hindia),” papar Susi.

Lebih lanjut Susi menjelaskan, harga ikan tersebut cukup mahal dan Malaysia yang mendapatkan nilai tambah. Dia juga mengungkapkan kasus serupa terjadi antara Indonesia dengan Thailand.

“Laut kita luasnya 15 kali luas laut Thailand, tetapi hasil lautnya hanya 1/5 Thailand. Itu gila,” kata Susi dengan nada marah.

October 30, 2014

Koalisi Merah Putih: Kami Juga Bisa Buat Presiden dan Kabinet Tandingan

cara berpolitik PDIP (koalisi Hebat) selama masih suka minta restu Megawati, yach cilakak 13

Kamis, 30 Oktober 2014 | 13:08 WIB
ican/kompas.comKoalisi Indonesia Hebat menggelar konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10/2014). Mereka melayangkan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR saat ini dan mengangkat pimpinan DPR sendiri.


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi, mempertanyakan langkah fraksi dalam Koalisi Indonesia Hebat yang membentuk pimpinan DPR tandingan. Dia menyindir, Koalisi Merah Putih juga bisa menyiapkan presiden dan kabinet tandingan.

“Bila alasannya tak puas dengan terpilihnya alat kelengkapan dewan (AKD), kami pun bisa menggunakan alasan tersebut untuk membuat presiden tandingan. Kalaupun alasan tak dapat jatah pimpinan AKD dijadikan dasar, kita pun bisa membuat kabinet tandingan lantaran partai kami tak dapat jatah menteri,” kata Aboe Bakar saat dihubungi, Kamis (29/10/2014).

Namun, Aboe Bakar melanjutkan, hal tersebut tentu saja tidak bisa dilakukan karena tidak ada aturan mainnya. KIH, kata dia, seharusnya juga menyadari bahwa tidak ada aturan atau payung hukum yang membuat mereka bisa membentuk pimpinan DPR tandingan.

“Kan tidak seperti itu cara berpikir bernegara yang baik dan benar. Mari kita ikuti aturan main yang ada. Kita hidup bernegara ini ada aturan mainnya, janganlah membiasakan diri bahwa, apabila tak sepakat, kemudian membentuk organ tandingan,” ujarnya.

Aboe Bakar menambahkan, pimpinan DPR selama ini sudah sangat sabar hingga menunggu empat kali rapat paripurna agar partai-partai yang ada menyerahkan daftar nama anggota komisinya untuk diikutsertakan dalam AKD. Apabila pada batas waktu yang telah disepakati tidak juga ada nama yang disetor, maka pimpinan terpaksa bertindak tegas.

“Kita kan harus segera kerja, kerja, dan kerja karena mitra kerja kita sudah terbentuk. Oleh karenanya, saya sangat menyayangkan apabila pimpinan DPR tandingan dibentuk. Ini tidak baik untuk tradisi demokrasi di Indonesia,” pungkasnya.

KIH membentuk pimpinan DPR sendiri karena mereka tidak puas dengan kepemimpinan pimpinan DPR saat ini, yang dikuasai oleh Koalisi Merah Putih, khususnya dalam sidang paripurna terkait AKD.

Mereka mengangkat pimpinan DPR yang diketuai oleh Pramono Anung (PDI-P), dan terdiri dari empat wakil ketua, yakni Abdul Kadir Karding dan Saifullah Tamliha (PPP), Patrice Rio Capella (Nasdem), serta Dossy Iskandar (Partai Hanura).

Mereka juga meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu UU MD3 dengan harapan pemilihan DPR dipilih ulang. Mereka merasa UU MD3 yang menjadi sumber masalah sehingga pimpinan DPR akhirnya disapu bersih oleh Koalisi Merah Putih.

October 30, 2014

Penghina Jokowi Rajin Ikuti Pengajian  

TEMPO.CO, Jakarta – Muhamad Arsad, pemuda berusia 23 tahun, tiba-tiba ramai diperbincangkan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya, di Gang H Jum, Kelurahan Kampung Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Arsad ditahan di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia karena menjadi tersangka penghinaan Presiden Joko Widodo. (Baca: Penghina Jokowi Buka Facebook di Warnet)

Tak ada yang menyangka, anak pertama dari empat bersaudara itu melakukan penghinaan terhadap Presiden RI. Fahrur Rohman, 28 tahun, teman sekaligus tokoh pemuda setempat, mengatakan Arsad rajin mengikuti pengajian setelah salat magrib dan isya. (Baca: Jokowi Maafkan MA, Kasus Penghinaan Jalan Terus)

“Dia ikut majelis taklim di Nurul Mustofa. Kalau pengajian enggak pernah ngomongin politik, orang dia enggak ngerti politik,” kata Fahrur saat ditemui Tempo di Gang H Jum, Rabu, 29 Oktober 2014. Menurut Fahrur, tak ada sesuatu yang menonjol dari sosok Arsad. “Ya, dia biasa saja, sama kayak kami ini.” (Baca: Polisi yang Tangkap Penghina Jokowi Dikira Om-om)

Dari pengakuan Arsad kepada Fahrur, tindakannya mengunggah konten penghinaan terhadap Jokowi hanya iseng. “Dia hanya iseng, awalnya dimasukin ke grup yang isinya debat capres. Grup itu kebanyakan anonim, hanya dia yang akun asli,” ujarnya. (Baca: Ibu Penghina Jokowi: Mohon Maaf Bapak Presiden)

Kemudian dari bahan perdebatan dan gambar-gambar di grup itu, Arsad mengunggah ke laman Facebook miliknya. “Mau copy-pastesaja dia belajar dulu, memang dia enggak ngerti,” kata Fahrur. (Baca: Penghina Jokowi di Facebook Unggah Gambar Cabul)

Fahrur berharap Presiden Jokowi dapat memaafkan temannya itu. “Maafin Pak. Anak ini enggak tahu apa-apa, bukan aktivis, bukan orang partai juga,” ujarnya. “Arsad bilang sama saya mau minta maaf langsung ke Pak Jokowi.” (Baca: Kronologi Penangkapan MA, Penghina Jokowi)

October 30, 2014

Samarkan Kasusnya, Anak Sjarif Hasan Ungsikan OB

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur PT Rifuel, Riefan Avrian, yang juga anak mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sjarifuddin Hasan ternyata berupaya menyamarkan kasus dugaan korupsi proyek videotron di kementerian ayahnya. Salah satu modusnya mengungsikan Hendra Saputra, office boy PT Rifuel, serta keluarganya ke Samarinda, Kalimantan Timur.

“Perintah untuk pindah ke Kalimantan Timur disampaikan oleh Kristi Yuliani, karyawan PT Rifuel,” kata Hendra saat bersaksi untuk Riefan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 30 Oktober 2014. (Baca: Hakim Tipikor Tolak Eksepsi Anak Sjarif Hasan)

Menurut Hendra, perintah untuk pindah disebut karena ada pekerjaan baru di Samarinda. Namun, dia menambahkan, begitu sampai di Samarinda tak ada pekerjaan yang dijanjikan. “Saya malah menjadi pengangguran dan terkatung-katung di Samarinda.”

Tak hanya Hendra yang diminta pindah dari Jakarta ke Samarinda. Karyawan bagian teknis PT Rifuel, Andre Aleksandria Risakota juga diminta pindah ke Samarinda. Bedanya, Andre pergi seorang diri karena masih lajang. “Saya juga tak mendapat pekerjaan seperti yang dijanjikan semula di Samarinda.” (Baca: Bekas OB Videotron Terima Putusan Hakim)

Dalam kasus videotron, Riefan membuat perusahaan fiktif dengan nama PT Imaji Media untuk mengikuti tender di Kementerian Koperasi. Lantas, Hendra yang hanya lulusan sekolah dasar kelas 3 dijadikan direktur. “Saya pernah tanya pada Pak Riefan soal jabatan itu dan jawabannya ialah sekadar formalitas saja untuk pendirian perusahan,” kata Hendra.

Sementara itu, Andre karyawan Riefan di PT Rifuel. Dia pernah pergi ke Cina bersama Riefan untuk survei videotron. Andre lantas diserahi tanggung jawab sebagai ketua pelaksana instalasi videotron di Gedung Smesco, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. “Saya bertugas menerima barang dan menerima bonus Rp 20 juta,” kata Andre. (Baca: Pengacara: Uang PT Imaji Dikelola Riefan Arvian.)

Kasus videotron yang melibatkan Riefan ini disebut merugikan negara Rp 5,3 miliar. Sebelumnya, pengacara Riefan menyebut ada ketidaksamaan jumlah kerugian negara dengan yang disebut dalam tuntutan Hendra kendati kasusnya sama. Dalam kasus Hendra, kerugian negara dalam proyek videotron ini Rp 4,7 miliar.

RAYMUNDUS RIKANG

October 30, 2014

Jebolan ITB Ikut Desain Mobil F1 Scuderia Toro Rosso

Kalau yang ini sangat membanggakan , bandingkan jebolan pesantren ikutan gerombolan ISIS Syria Iraq

tribunnews.com
5 jam yang lalu
Pembalap Max Verstappen mengendarai mobil Toro Rosso keluar dari garasi pada sesi pertama latihan Grand Prix Formula 1 Jepang di Sirkuit Suzuka, 3 Oktober 2014. © AP Photo/Shizuo Kambayashi Pembalap Max Verstappen mengendarai mobil Toro Rosso keluar dari garasi pada sesi pertama latihan Grand Prix Formula 1 Jepang di Sirkuit Suzuka, 3 Oktober 2014.

TRIBUNNEWS.COM – Balapan Formula 1 adalah salah satu ajang olahraga balap mobil paling bergengsi di dunia. Nama-nama besar, baik secara personal maupun konstruktor tim, ada di F1, seperti Ferrari, Mercedes, Renault, dan McLaren.

Ternyata, di balik ingar-bingar F1 terdapat satu sosok pemuda Indonesia. Stephanus Widjanarko merupakan anak bangsa yang mampu menjadi salah satu tim pengembangan dengan tugas mendesain mobil balap F1 bersama tim Scuderia Toro Rosso.

Stephanus merupakan lulusan Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung (ITB) angkatan 2004. Tephie, demikian ia akrab disapa, menjadi bagian dalam tim desain Scuderia Toro Rosso dengan tugas mendesain computational fluid dynamics (CFD), aerodinamika di bagian eksternal aero development.

“Saya bertugas untuk merancang bagian depan berdasarkan sisi aerodinamisnya. Secara detail, ini ada pada bagian sayap depan, hidung, forward barge board, tata letak suspensi, dan pelindung ban,” ujar Stephanus, dilansir laman resmi ITB, Selasa (28/10/2014).

Tim Scuderia Toro Rosso bermarkas di Faenza, Italia, yang dipimpin direktur teknis James Key. Musim ini, Toro Rosso dibela dua pebalap, Jean-Éric Vergne asal Perancis dan pebalap asal Rusia, Daniil Kvyat. Kedua pebalap ini menggunakan mobil Toro Rosso STR9 bermesin Renault Energy F1-2014 1,6 liter, V6, plus turbo.

Sayangnya, Scuderia Toro Rosso tidak terlalu sukses pada F1 musim ini. Tim yang berada di bawah Renault tersebut berada di posisi ketujuh dalam klasemen konstruktor, dengan mengoleksi 29 poin saja.

October 29, 2014

Butuh Rp 7 Triliun Bangun Tol Cileunyi-Tasikmalaya

Nggak salah hitung ? Pembangunan infrastruktur di Jawa Barat khan sudah terkenal dengan progress sperti keong. Alasan utamannya urusan pembiayaannya selalu melar..hhhmm

http://www.inilah.comon

Oleh: Jaka Permana
nasional – Rabu, 29 Oktober 2014 | 21:02 WIB

INILAHCOM, Bandung – Infrastruktur merupakan salah satu penopang laju ekonomi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar saat ini gencar melakukan pembangunan infrastruktur.

Salah satunya pembangunan jalan tol yang menghubungkan Cileunyi-Tasikmalaya.

Pembangunan jalan tol sepanjang 70 kilometer membutuhkan investasi sekitar Rp7 triliun. Terlebih jalur tersebut dibutuhkan guna mempermudah akses di wilayah Jawa Barat bagian selatan.

Kepala Dinas Bina Marga (DBM) Jabar, M Guntoro menuturkan saat ini pihaknya berencana membuat feasibility studi (FS) terkait pembangunan jalan tol Cileunyi-Tasikmalaya. Diharapkan FS sendiri rampung dalam waktu dekat ini.

“Pembangunan tol Citas (Cileunyi-Tasikmalaya) membutuhkan investasi senilai Rp7 triliun. Panjang jalan tol tersebut sekitar 70 kilometer,” tutur Guntoro, Rabu (29/10/2014).

Jumlah tersebut, kata Guntoro merupakan hasil survei yang sudah dilakukan oleh Pemprov Jabar. Pihaknya saat ini baru melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) terkait tol Citas tersebut.

“Sekarang mau dirancang untuk study. Setelah itu tahapannya ke DED (Design enginering Detail),” kata dia.

Guntoro sejauh ini belum bisa memprediksi trase atau jalur mana saja yang akan dilalui tol Citas. Menurut dia, trase tol akan terlihat setelah ada sketsa desain.

“itu (trase) akan diketahui setelah dilakukan DED,” jelasnya.

Rencananya pada awal November 2014 feasibility Study bisa dilakukan. Dalam hal ini Pemprov hanya akan membantu dari sisi Amdal dan pelaksanaan FS saja.

“Untuk Amdal dan FS alokasinya sudah ada, itu mencapai sekitar Rp 500 juta,” katanya.

FS sendiri, kata Guntoro, membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 4 bulan. Jika FS sudah selesai pihaknya baru bisa mempercepat proses pembangunan tol tersebut.

Pihaknya menargetkan proses pembebasan lahan dapat dilakukan pada tahun 2016. Sehingga pada tahun 2018 jalan tol tersebut bisa dioperasikan.

“Memang targetnya 2018 bisa selesai, oleh karena itulah kita lakukan percepatan,” katanya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar, Dedi Taufik mengatakan rencana pembangunan tol Cileunyi-Tasikmalaya sudah dibahas di Bappeda dan Dinas Bina Marga

“FS sendiri harus dilakukan untuk melihat rata rata volume lalu lintasnya, baru kalau FS selesai , bisa dilakukan DED, dan pembebasan lahan. Setelah itu masuk ke pembangunan infrastruktur,” kata dia.

Dia berharap proyek tol Citas ini dapat segera direalisasikan sehingga bisa mentriger ekonomi masyarakat dan percepatan pergerakan barang serta manusia. Dia menilai proyek itu merupakan salah satu solusi pergerakan dari Bandung menuju Tasikmalaya.

“Meskipun ada lingkar nagreg, lingkar gentong, tapi kita akan mentriger priangan timur. Perlu dibangun infrastruktur jalan tol, percepatan pergerakan,” tutup dia. [gus]

Rekomendasi Untuk Anda
Ilmuwan Ciptakan Kertas Pendeteksi Virus Ebola
Bek Kanan Juventus Hengkang ke Arsenal?
Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir http://www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone