JAKARTA, KOMPAS — Sebelum dilantik menjadi Presiden pada 20 Oktober lalu, publik yakin Joko Widodo bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik, di sektor politik, ekonomi, ataupun hukum. Namun, keyakinan publik itu diduga berkurang atau ada perubahan setelah Jokowi memilih menteri untuk kabinetnya.

Menurut hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan pada 2-4 Oktober 2014 dan dipaparkan di Jakarta, Rabu (29/10), keyakinan publik terhadap Joko Widodo (Jokowi) mencapai 74,5 persen. Sebanyak 21,7 persen responden menyatakan sangat yakin dan 52,8 persen cukup yakin.

Survei dilakukan terhadap 1.520 responden yang dipilih secara acak dari seluruh Indonesia. Tingkat kesalahan survei lebih kurang 2,8 persen.

Peneliti SMRC Djayadi Hanan mengatakan, dari hasil survei itu terlihat pula bahwa publik menilai kondisi politik, ekonomi, dan penegakan hukum cenderung memburuk pasca pemilu presiden. ”Namun, masyarakat optimistis Jokowi bisa memperbaikinya,” ujarnya.

Keyakinan yang tinggi ini tidak hanya diungkapkan oleh mereka yang memilih partai politik pengusung Jokowi-Jusuf Kalla (JK) di pemilu legislatif lalu, tetapi juga pemilih partai politik yang mengusung pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Jika dibandingkan, persentase pemilih partai pengusung Jokowi-JK yang yakin kepada Jokowi sebesar 70-94 persen, sedangkan persentase pemilih partai pengusung Prabowo-Hatta yang yakin kepada Jokowi sebesar 50-70 persen. Namun, persentase itu masih di atas 50 persen atau masih mayoritas.

”Kondisi ini menunjukkan masyarakat sebenarnya sudah move on (melupakan pemilu presiden). Jadi, politisi di Senayan harusnya bisa melihat kondisi itu supaya mereka berkompromi, tidak perlu terus ngotot-ngototan,” ujarnya.

Djayadi melanjutkan, tingginya keyakinan publik kepada Jokowi menjadi modal penting bagi Jokowi, terutama dalam menghadapi Koalisi Merah Putih yang menguasai mayoritas kursi di DPR. Namun, Jokowi harus mengelola dukungan publik itu dengan baik, antara lain dengan membuat kebijakan pro rakyat.

KabinetMeski demikian, pengamat hukum Refly Harun menduga, tingginya keyakinan publik terhadap Jokowi di awal Oktober 2014 itu berkurang setelah Jokowi mengumumkan para menterinya. ”Kabinet Kerja tidak sesuai dengan keyakinan dan ekspektasi publik,” ujarnya.

Hal ini terjadi, menurut Refly, karena tingginya faktor akomodasi politik dalam pemilihan menteri. Sejumlah menteri juga dinilai tidak berada di posisi yang tepat dan tidak memiliki keahlian di bidangnya. Diduga juga ada menteri pilihan Jokowi yang tersangkut kasus korupsi dan diragukan komitmennya dalam penegakan hak asasi manusia.

Keyakinan publik itu, menurut Refly, kian terganggu setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengeluarkan surat keputusan pengesahan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Romahurmuziy.

”Kemenkumham seharusnya netral. Apalagi, Yasonna dari PDI-P, bagian dari Koalisi Indonesia Hebat, hingga yang diputuskan Kemenkumham tidak akan selalu dipercaya, terutama oleh kubu lainnya (Koalisi Merah Putih),” tutur Refly.

Guna menjaga keyakinan publik tetap tinggi, Refly menyarankan, dalam 100 hari pemerintahannya, Jokowi terutama memperbaiki pelayanan publik dan jangan ada menterinya yang tersangkut kasus korupsi. (APA)