Dari menteri sampai wapres kompak hentikan proyek Tomy Winata


Reporter : Wisnoe Moerti | Kamis, 6 November 2014 06:02

Merdeka.com – Nasib megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS) yang kembali dihidupkan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hampir dipastikan kandas di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pemerintahan baru yang mengusung visi kemaritiman tidak tertarik membangun jembatan sepanjang 27,4 kilometer yang menelan biaya hingga Rp 225 triliun tersebut.

Dilihat dari payung hukumnya yakni Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2011 tentang Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) atau Jembatan Selat Sunda (JSS), pemerintah yang kala itu dipimpin SBY menetapkan PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) selaku pemrakarsa dan diminta melakukan study kelayakan.

Di GBLS, Tomy Winata dengan bendera anak usahanya yakni PT Bangungraha Sejahtera Mulia menjadi pemegang saham terbesar 95 persen. Tomy duduk sebagai komisaris utama. Sedangkan Pemerintah Provinsi Banten dan Lampung memiliki saham 2,5 persen.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil menuturkan, pemerintah akan mempertimbangkan nasib perpres tentang kawasan JSS. Apalagi, saat ini belum ada investasi dalam pembuatan Jembatan Selat Sunda. Batalnya pembangunan jembatan selat sunda justru membuat pemerintah semakin fokus memanfaatkan sektor maritim sebagai kekuatan bangsa. Sehingga ke depannya penyeberangan Jawa-Sumatera jadi lebih murah dan cepat.

“Cara bagaimana memperluas, membuat terminal penyeberangan dan dengan kapal yang lebih cepat, sehingga penyeberangan dari Jawa ke Sumatera dan sebaliknya itu bisa lebih cepat,” ungkap Sofyan, kemarin.

Hal serupa juga diungkapkan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Dia menuturkan, pemerintah memprioritaskan pengembangan pelabuhan laut. Infrastruktur ini menjadi salah satu penunjang kegiatan ekonomi yang utama, terlebih bagi negara kepulauan seperti Indonesia.

“Pelabuhan itu salah satu penunjang kegiatan ekonomi. Kalau pelabuhannya tidak berkembang, dalam jangka panjang ekonominya juga terganggu,” ungkapnya.

PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) selaku pemrakarsa pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) menyatakan akan mematuhi apapun yang diputuskan pemerintah tentang kelanjutan proyek infrastruktur raksasa ini.

Menurut Direktur Utama PT GBLS Agung Prabowo, pihaknya konsisten dengan surat disampaikan kepada pemerintah tanggal 24 Juli 2012. “Intinya kami tunduk dan loyal pada apapun putusan yang legal dan sah dari pemerintah, termasuk pemerintah sekarang,” tegasnya kepada pimpinan media di Jakarta, Selasa (4/11) malam.

“Proyek ini belum jalan. Sebagai pemrakarsa, tugas kami melakukan studi kelayakan, baik dari sisi teknis pembangunan jembatan, maupun dampak sosial ekonominya. Studi awal sudah kita lakukan. Kelanjutannya menunggu sikap pemerintah,” katanya.

Agung mengaku lupa soal dana yang dikeluarkan. Dia hanya menyebut PT GBLS sudah mengeluarkan dana setidaknya Rp 75 miliar. “Kami ini kan melaksanakan sebagian dari apa yang diamanatkan oleh Perpers No 86/2011. Perpers ini masih berlaku, dan kami menunggu apa yang akan diputuskan pemerintah,” tegasnya.

Meskipun Presiden Jokowi belum menyampaikan secara tegas perihal penghentian megaproyek ini, Wakil Presiden dan para menteri kabinet kerja sudah memberikan sinyal bahwa proyek ini tak dilanjutkan. Berikut paparannya.

1.Jusuf Kalla

Merdeka.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara soal nasib megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS).

Meski tidak secara tegas menyatakan penghentian proyek JSS, wapres mengirimkan sinyal penolakan. Jusuf Kalla beralasan, visi misi pemerintahan membangun kedaulatan dan mengedepankan sektor kelautan.

“Yang dimaksud maritim itu bukan jembatan,” tegas Jusuf Kalla di Istana Wapres, Rabu (5/11).

Jusuf Kalla menjelaskan, langkah konkret untuk mewujudkan visi kemaritiman adalah pembenahan sektor kelautan agar distribusi antar pulau lancar. Prioritas pemerintahan Jokowi-JK, kata dia, proyek tol laut.

“Tentu prinsipnya kan dilaksanakan tol laut, kelancaran sistem perkapalan,” singkatnya.

2.Sofyan Djalil
  • Merdeka.com – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil menyebut proyek ini sejak awal sudah bermasalah.

    “Dari awal kan ini sudah kontroversial. Kemudian itu tidak sesuai dengan visi maritimnya presiden,” kata Sofyan di Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2014, Jakarta, Rabu (4/11).

    Namun dia tidak menjelaskan kontroversi yang dimaksud. Sofyan justru menegaskan, pemerintah sudah menutup rapat-rapat pengerjaan megaproyek ini. Bila ada pihak lain ngotot membangun jembatan itu, Sofyan menegaskan hal itu mustahil dilakukan.

    Keputusan ini diambil karena megaproyek tersebut tidak seirama dengan konsep pembangunan maritim yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo.

    “(Jembatan Selat Sunda) itu kan masih ide dan wacana. Ditambah sekarang tidak sejalan dengan konsep doktrin kemaritiman,” ujarnya saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (3/11).

    .
    Andrinof Chaniago

    Merdeka.com – Pemerintahan Jokowi-JK memutuskan tak melanjutkan megaproyek Jembatan Selat Sunda karena tak selaras dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo.

    “Alasannya, megaproyek senilai lebih 225 triliun itu dianggap tidak selaras dengan visi-misi Presiden Joko Widodo. Sampai sekarang tidak pernah ada pernyataan dari Presiden akan memasukkan JSS ke program infrastruktur pemerintah,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof A Chaniago, di Kantor Bappenas, Jalan Taman Suropati, Jakarta, Jumat (31/10).

    Jembatan Selat Sunda justru dianggap dapat menghilangkan identitas maritim karena akan mengurangi aktivitas penyeberangan melalui laut di Selat Sunda.

    Andrinof yakin jembatan itu belum bisa dibangun. “Paling tidak untuk 10?15 tahun ke depan. ?Saya yakin JSS bukan pilihan, setidak-tidaknya untuk 10?15 tahun ke depan,?” kata Andrinof.

    Ignasius Jonan
  • Merdeka.com – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengaku tak keberatan jika megaproyek Jembatan Selat Sunda batal terlaksana. Sebagai menteri kabinet kerja, Jonan mengikuti kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

    Jonan mengatakan, sejauh ini proyek tersebut minim kemajuan. Karena itu Jonan sependapat dengan yang disampaikan Kepala Bappenas Andrinof Chaniago bahwa JSS tidak akan menjadi prioritas pemerintah Joko Widodo.

    “Kan Menteri Bappenas sudah ngomong. Kalau kabinet kan suaranya satu,” ujarnya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Pusat, Rabu (5/11).

    Jonan menegaskan, pemerintahan Jokowi-JK memprioritaskan pembangunan di sektor maritim seperti proyek tol laut atau pendulum nusantara. “Saya kira saya belum lihat ada atau tidak pengaruhnya,” jelas dia.

    Advertisements

    Leave a Reply

    Fill in your details below or click an icon to log in:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

    Google photo

    You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

    Connecting to %s

    %d bloggers like this: