Archive for December, 2014

December 26, 2014

Leces Akan Memproduksi Kertas Uang

JUMAT, 26 DESEMBER 2014

INDUSTRI KERTAS

JAKARTA, KOMPAS — PT Kertas Leces (Persero) memutuskan meninggalkan kertas biasa kemudian bertransformasi memproduksi kertas khusus uang dan kertas sekuriti. Langkah ini berdasarkan pertimbangan Kertas Leces telah merugi sejak 2005 hingga 2013 karena kalah bersaing dari pabrik kertas besar.”Kapasitas produksi kami hanya 180.000 ton per tahun. Jumlahnya sangat kecil, yakni hanya 2 persen dari kapasitas produksi nasional. Akibatnya, kami kalah bersaing. Kini kami memutuskan bertransformasi hanya memproduksi kertas eksklusif yang diperuntukkan membuat uang,” kata Direktur Utama PT Kertas Leces (Persero) Budi Kusmarwoto, di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (24/12).

Selain itu, perseroan juga melihat kecenderungan munculnya semangat mengurangi penggunaan kertas di masyarakat. Diperkirakan, perkembangan kertas biasa di masa mendatang tidak bagus.

Menurut Budi, pihaknya memutuskan untuk memilih memproduksi kertas dengan margin tinggi, misalnya kertas yang berbahan dasar jerami, ampas tebu, dan pisang abaca. Harganya 2.000 dollar AS per ton, sementara kertas pulp dari kayu nilainya hanya 650 dollar AS per ton. ”Kami juga akan memanfaatkan serat pisang abaca yang bisa digunakan untuk kertas uang. Kertas ini nilai jualnya 4.000 dollar AS per ton,” tambah Budi.

Potensi serat abaca di pasar internasional pada 2008 sebesar 600.000 ton per tahun dengan pertumbuhan 3 persen per tahun. Selama ini Filipina menjadi produsen terbesar yang memenuhi 75.000 ton per tahun. Berikutnya adalah Ekuador yang memasok 15.000 ton per tahun.

Menurut Budi, untuk mencari serat abaca tidak sulit karena pohon pisang ini banyak ditemui di pulau-pulau terluar Indonesia. Dengan membuka lahan perkebunan pisang abaca, akan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan terluar yang selama ini kurang berkembang.

Menurut Direktur Produksi PT Kertas Leces Syarif Hidayat, transformasi itu tidak memerlukan investasi baru untuk mesin. Mesin yang ada sekarang juga bisa dimanfaatkan untuk membuat kertas khusus.

”Nanti jika ingin mencetak uang kertas, baru berinvestasi mesin baru,” katanya.

Saat ini, Kertas Leces sedang mempersiapkan diri mengikuti persidangan di Pengadilan Niaga Surabaya untuk menyelesaikan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Budi mengungkapkan, mulai dari 2005 hingga 2013, Kertas Leces selalu merugi. Kerugian terbesar terjadi pada 2006 yang mencapai Rp 145,277 miliar. Namun, pada 2012, korporasi mencatatkan keuntungan Rp 9 miliar setelah revaluasi.

”Dari apa yang kami alami ini, kami memutuskan bertransformasi sehingga bisnis kami bisa lebih baik. Kami juga sudah mendapatkan dua investor strategis dunia yang akan bersama-sama menggarap kertas khusus itu,” kata Budi. (ARN)

December 26, 2014

Buat Model Taksi, Esemka Gandeng Cina dan Korea

oh masih ada ya mobil ESEMKA.. kirain sudah ditinggalkan oleh Jokowi

Mobil Esemka Rajawali rakitan Siswa-siswa SMK sedang dilakukan pemasangan alat uji emisi di ruang uji Balai Termodinamika Motor dan Sistem Propulsi (BTMP), Tangerang, Banten, sebelum dilakukan proses uji emisi, Senin (27/2).TEMPO/Andry Prasetyo

TEMPO.CO, Surakarta – Produsen mobil Esemka, PT Solo Manufaktur Kreasi, berniat membuat taksi dan city car. Juru bicara Esemka, Sabar Budi, mengatakan tengah merancang purwarupa atau model dasar dari taksi dan city car yang akan dibuat. (Baca:Esemka Bakal Buat Taksi dan City Car.)

Untuk membuat purwarupa taksi dan city car, Esemka bermitra dengan produsen otomotif asal Cina, Korea Selatan, dan Vietnam. Sabar mengatakan hal ini terpaksa dilakukan karena produsen dalam negeri tidak ada yang tertarik bekerja sama dengan Esemka. “Asing juga melihat kerja sama ini menguntungkan mereka,” ujarnya.

Meski begitu, Sabar mengatakan tetap mempertahankan Esemka sebagai produk nasional. Meski bekerja sama dengan asing, maksimal porsinya 50 persen. “Termasuk untuk keuntungan finansial dan lainnya, maksimal 50 persen. Kami juga menginginkan alih teknologi,” katanya. (Baca: Pengusaha Rental Mobil Tertarik Gunakan Esemka.)

Selain taksi dan city car, Sabar mengatakan Esemka tetap memproduksi sport utility vehicle (SUV) Rajawali dan Bima. Dua produk ini akan diperkaya dengan serangkaian inovasi. ‘Rajawali dan Bima sudah jelas diterima pasar.”

UKKY PRIMARTANTYO

December 26, 2014

‘Orang Dalam’ Bantu Pencuri Ikan, Siapa Dalangnya ?

Dua kapal ikan ilegal berbendera Papua Nugini meledak ketika ditenggelamkan di Perairan Teluk Ambon, Maluku, 21 Desember 2014. Foto: Seskab RI, Andi Widjajanto

TEMPO.CO, Jakarta – Politikus sekaligus mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad membenarkan adanya permainan mafia ikan yang menjalin kerja sama gelap dengan otoritas negara. Pihak tersebut antara lain pegawai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Direktorat Polisi Air. (Baca: 4 Rencana Menteri Susi yang Berantakan)

“Mereka membantu melarikan pencuri ikan. Mereka diajak kerja sama dengan mafia ikan internasional,” kata Fadel saat dihubungi, Kamis, 25 Desember 2014. Fadel menyatakan orang dalam tersebut tidak bisa diusut lantaran susah dalam pembuktian perannya. (Baca: Menteri Susi Minta KPK Bantu Basmi Maling Ikan)

Pencuri yang dimaksud Fadel adalah nelayan ilegal yang ditangkap polisi air dan penyidik Kementerian semasa dirinya menjabat menteri pada 2009. Fadel mengklaim, di bawah kepemimpinannya, Kementerian menggandeng polisi air dan TNI AL berhasil menangkap ratusan nelayan dari 28 kapal ilegal yang berasal dari Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Cina.

Fadel Muhammad meminta Susi berkoordinasi dengan TNI AL, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Air secara langsung dan dalam satu meja. Koordinasi serupa yang pernah membuat kementeriannya berhasil menangkap mafia ikan. (Baca: KPK: Tiga Lembaga ini Tak Dukung Menteri Susi)

Sebelumnya, Susi mengeluh TNI AL, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian sulit diajak bekerja sama memberantas pencurian ikan. Keluhan tersebut disampaikan di hadapan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu, 24 Desember 2014.

+++++++++++

JUMAT, 26 DESEMBER 2014

PENCURIAN IKAN

Ada Dilema Penenggelaman Kapal

JAKARTA, KOMPAS — Penenggelaman kapal pencuri ikan yang beroperasi di perairan Republik Indonesia, diakui Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, masih menyisakan dilema. Ryamizard menilai penindakan belum terpadu.”Di satu sisi, pemerintah sedang menghemat BBM (bahan bakar minyak). Di sisi lain, patroli dan pengejaran kapal asing yang masuk secara ilegal membutuhkan suplai BBM yang cukup,” ujar Ryamizard, Rabu (24/12), di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Ryamizard menyatakan sedang mencari cara agar penindakan hukum terhadap kapal asing itu bisa efektif dan efisien. Selain problem BBM, banyak kapal juga harus dikerahkan untuk mencegah pencurian ikan, antara lain dari Bea dan Cukai, Polri, TNI, serta kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kapal TNI, kata Ryamizard, berusaha tak menggunakan senjata saat menangkap kapal pencuri ikan. Namun, peralatan militer itu dipakai untuk menyergap dan menangkap kapal asing. Adapun penenggelaman kapal bisa dilakukan dengan banyak cara.

Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo meminta aparat tidak ragu menindak. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan, penyidik TNI dan Polri juga bisa menangani kasus perikanan, selain penyidik sipil dari KKP. Jadi, lanjut Indroyono, TNI dan polisi bisa berperan aktif dalam penegakan hukum di laut.

Mengutip UU itu, kata Indroyono, TNI Angkatan Laut dapat menegakkan kedaulatan di laut, menegakkan hukum, dan berdiplomasi. Dalam hal menegakkan hukum di laut, TNI dan Polri boleh menenggelamkan kapal. ”Jangan ragu. Aparat TNI-Polri tak salah jika ikut aktif. Tugasnya memang begitu,” katanya.

Penegasan Indroyono ini terkait pendapat dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Edy Prasetyono. Edy sepakat dengan penenggelaman kapal asing pencuri ikan, sebagai tindakan khusus sesuai dengan UU. ”Tetapi, harus digarisbawahi, penenggelaman atau pembakaran ini bukan tugas TNI AL,” kata Edy, Kamis (25/12).

Bukan eksekutorMenurut Edy, TNI AL dirancang sebagai kekuatan pertahanan matra laut yang andal. TNI AL bisa mengejar, menyidik, dan menangkap kapal asing pencuri ikan. Namun, TNI AL bukan eksekutor. ”Harap diingat, penyidik dan pengawas perikanan dalam UU Perikanan bukan TNI AL.”

Menurut Edy, terkait dengan pencurian ikan, seharusnya di lini terdepan adalah KKP. Kehadiran Badan Keamanan Laut diharapkan menjadi solusi, termasuk dalam eksekusi setelah kapal pencuri diadili. ”Tidak bisa kalau TNI AL,” katanya.

Edy mengingatkan, penenggelaman dan pembakaran merupakan tindakan khusus yang perlu pra-kondisi khusus, misalnya jika kapal tersebut melawan, sebagai bentuk terapi kejut, atau keadaan darurat.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Marsetio menyatakan, tugas pokok TNI AL adalah menjaga kedaulatan NKRI. ”Tugas pokok TNI AL tidak hanya menangkap pelaku illegal fishing, tetapi ada tiga tugas konkret, yakni menjaga kedaulatan NKRI, diplomasi, dan penegakan hukum,” kata Marsetio, di sela-sela Rapat Pimpinan TNI AL, Rabu.

Marsetio menegaskan kembali dukungannya untuk memberantas illegal fishing. Namun, kapal perang TNI AL tak bisa semuanya digerakkan untuk menangkap kapal pencuri ikan. ”Dari 151 kapal, hanya 50-60 kapal yang beroperasi per hari. Sisanya menjalani perawatan dan siaga di pangkalan,” katanya.

Informasi yang diterima KKP dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu, di Jakarta, menyebutkan, mayoritas kapal dengan izin penangkapan ikan ternyata tak taat pajak. Itu ditandai dengan minimnya pemilik kapal yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Bahkan, 40 persen di antaranya tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Akibatnya, pengawasan terhadap kapal itu menjadi sulit.

”Menurut data KPK, dari izin-izin operasi kapal nelayan yang diterbitkan pemerintah, 70 persen di antaranya tanpa NPWP. Informasi ini sangat menarik. Saya minta tolong ini dimonitor terus,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Rabu, di Istana Kepresidenan. Susi baru tahu data itu setelah dua bulan menjabat menteri.

Untuk mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan kecil, lanjut Susi Pudjiastuti, pemerintah menerapkan program konversi energi terhadap 600.000 nelayan pengguna bahan bakar minyak ke bahan bakar gas. (NDY/EDN)

KOMENTAR

ROBBY IRFANY

December 26, 2014

ISIS Pengancam TNI Rupanya ‘Artis YouTube’  

TEMPO.CO, Jakarta – Video orang Indonesia yang mengaku sebagai anggota Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) kembali muncul di YouTube. Dalam rekaman tersebut, seorang pria berbahasa Indonesia mengancam Panglima TNI, polisi, serta Barisan Serbaguna (Banser) Anshor Nahdlatul Ulama. (Baca: ISIS Ancam TNI)

Lelaki tersebut ditengarai bernama Salim Mubarok Attamimi alias Abu Jandal al Yemeni al Indonesi. Selain video ancaman kepada TNI, Salim rupanya pernah mengunggah rekaman lain yang berisi ajakan untuk bergabung dengan ISIS.

Video yang diunggah pada Agustus 2014 itu diambil di pelataran sebuah masjid di Suriah dengan judul “Ucapan Selamat Ied dari Bumi Khilafah”. Rekaman berdurasi 20 menit tersebut memperlihatkan Salim yang beraksi di tengah aktivitas muslim Suriah menjelang buka puasa. Beberapa angle gambar mirip tayangan televisi profesional.

Saat mengajak warga Indonesia bergabung dengan ISIS, Salim berlagak layaknya orator ulung. Dia berbicara lantang dengan bahasa Indonesia di tengah kerumunan anak-anak kecil warga Suriah. (Baca: Bagaimana Tanggapan TNI Diancam ISIS?)

Selain dua video itu, ada juga tayangan yang mengulas profil Salim. Di YouTube, ada video dengan narasi layaknya sebuah berita yang menyebutkan Salim pernah berjualan susu murni di Malang. Ada rangkaian still photo yang menunjukkan Salim dalam balutan seragam militer dan menenteng senapan serbu AK-47.

Setelah jadi milisi ISIS, Salim menggunakan nama berbau Arab, Abu Jandal Al-Yemeni. Asal tahu saja, Abu Jandal adalah nama pengawal setia Osama bin Laden. Sosok Abu Jandal pernah diulas dalam film berjudul The-Oath.

SYAILENDRA | BERBAGAI SUMBER

ISIS Pengancam TNI Mengumpat dengan Makian Kotor

TEMPO.CO, Jakarta – Video yang diunggah anggota Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di YouTube tidak hanya berupa ancaman terhadap Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kepolisian Tepublik Indonesia, dan Barisan Serbaguna Anshor Nahdlatul Ulama. Anggota ISIS yang diduga bernama Abu Jandal al Yemeni al Indonesi ini juga menghina dengan kata-kata kotor. (Baca: Video ISIS Ancam TNI Beredar di YouTube)

Dalam tayangan berdurasi 4:01 menit, pria berjenggot ini menyebut TNI, Polri, dan Banser NU sebagai “babi-babi bodoh” yang mau bergabung dengan pasukan koalisi untuk menumpas ISIS. “Koalisi sangat kewalahan menghadapi Daulah Islam dan perlu pertolongan babi-babi bodoh seperti kalian,” ujarnya. (Baca: Ancam TNI, ISIS Ajak Warga Indonesia Bergabung.)

Anggota ISIS tersebut juga menyebut TNI, Polri, dan Banser sebagailaknatullah atau kaum yang dilaknat oleh Allah. Makian ini kemungkinan berkaitan dengan pernyataan Panglima TNI diWashington Post, yang mengatakan ingin berkoordinasi dengan Amerika Serikat untuk melawan ISIS di Asia Tenggara.

Karena itu, Abu Jandal mengaku tengah menunggu kedatangan TNI, Polri, dan Banser. “Apabila kalian tidak datang kepada kami, kami akan datang kepada kalian,” tuturnya. Pria itu juga memberi sinyal bahwa dirinya tengah berada di luar negeri, dengan mengatakan akan kembali ke Indonesia. Dia lantas kembali menebar ancaman akan membantai TNI, Polri, dan Banser. “Kita buktikan siapa yang Allah menangkan, kalian pasukan iblis atau kami pasukan Allah,” katanya.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Fuad Basya mengaku belum bisa berkomentar. Fuad menuturkan dirinya akan membahas kasus ini dengan Panglima Moeldoko. “Nanti saya komunikasikan dengan Panglima soal video tersebut,” ujar Fuad kepada Tempo.

SINGGH SOAR

+++++++++++++++



Pembuat video ancaman ISIS

Ansor Jatim beberkan identitas asli Salim Mubarok

Sabtu, 27 Desember 2014 19:54 WIB (1 year yang lalu)Editor:


 2Google +1 0 2

Ansor Jatim beberkan identitas asli Salim Mubarok - Pembuat video ancaman ISIS - Paspor Salim Mubarok(Foto: ansor jatim)Paspor Salim Mubarok



LENSAINDONESIA.COM: Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur, bergerak cepat menyusul beredarnya video ancaman dari kelompok Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) melalui Salim Mubarok Attamini.

Dalam rekaman yang diunggah di Youtube pada 24 Desember 2014 itu nampak seorang pria berkumis berbahasa Indonesia yang belakangan diketahui bernama lengkap Salim Mubarok Attamimi mengancam Panglima TNI, Polri, dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama.

Baca juga: Puluhan tewas akibat serangan ISIS di Suriah timur dan Dua pria sekutu ISIS serang turis di Hotel Bella Vista Mesir

Sehari setelah video itu beredar, Ansor Jatim menggelar rapat terbatas bertempat di Graha Ansor Jatim, Jalan Letjen Sudirman MGM 22 Gayungsari Surabaya. Hasil rapat disepakati membentuk tim investigasi yang diketuai Syukron Dossi diberi nama ‘Densus 99’ dan langsung turun ke lapangan, Malang dan Pasuruan.

Hasilnya, diketahui bahwa pria tersebut bernama Salim Mubarok. Sesuai yang tertera di paspornya pria ini lahir di Pasuruan pada 25 Agustus 1977.

Perlu diketahui, beredarnya video itu memang sempat membuat banyak kalangan menghubungi Ansor Jatim untuk menanyakan kebenaran informasi yang beredar. “Ini cukup beralasan karena basis utama Ansor-Banser ada di Jatim,” kata H Rudi Triwachid, Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jatim.

Rudi Triwachid menyatakan Ansor tidak mau terpancing atas ancaman provokatif tersebut dengan melakukan tindakan reaktif. Menurutnya, Ansor Jatim, sudah melakukan deteksi cukup lama dari jejaring kelompok Islam garis keras.

“Yang terpenting Ansor Jatim mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk satu barisan dan tidak lengah dengan tetap menjaga lingkungan masing-masing. Mari kita kampanyekan bersama ‘say no to terorism and radicalism’,” pesan Rudi Triwachid.

Dia lalu membeberkan, rumah Salim Mubarok berada di RT 5 RW 6, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggung, Kota Pasuruan. Rumah itu warisan dari kedua orangtua Salim. Namun Salim memilih pindah ke Malang bersama istri dan anaknya dengan menyewa sebuah rumah di daerah Kendung Kandang, Malang.

Salim Mubarok berasal dari keturunan Arab Yaman Bani At-Tamimi. Itulah sebabnya, dia dikenal dengan nama lengkap Salim Mubarok Attamimi.

Pada Mei 2014, Salim Mubarok bersama istri dan lima anaknya (tiga anak kandung, dua anak angkat), berangkat ke Suriah. Sebelum memboyong istri dan lima anaknya itu, Salim sebenarnya telah bergabung dengan ISIS di Suriah, dan sempat beberapa kali pulang ke Pasuruan dan Malang.

Sebelum ke Suriah dan bergabung bersama ISIS, Salim Mubarok pernah berada di Yaman bergabung bersama AQAP, sebuah organisasi sayap Al Qaidah di Yaman. Saat berada di Yaman itu, Salim diketahui beberapa kali masuk di daerah perbatasan antara Turki dan Suriah.

Video yang diunggah oleh akun al-faqir ibn faqir itu berjudul ‘Ancaman Wahabi terhadap Polisi, TNI, Densus 88 dan Banser’. Dalam video itu, Salim Mubarok yang mengenakan kupluk dan bersarung tangan itu berbicara bahasa Indonesia sembari sesekali mengutip ayat Al-Quran.

Pada awal tayangan, Salim Mubarok langsung menyebut Panglima TNI Moeldoko, Kepolisian dan Banser dengan sebutan `laknatullah alaih`. Salim mengatakan menunggu kedatangan TNI, Polri dan Banser. “Apabila kalian tidak datang kepada kami, kami yang akan datang kepada kalian,” ancam Salim dalam video itu.

Tidak cukup disitu, Salim Mubarok juga menebar ancaman akan membantai TNI, Polri dan Banser satu persatu. “Penegakan syariat Allah harus dimulai dengan memerangi kalian dan membantai satu per satu kalian, TNI, Polri, Densus dan Banser. Yang mana hari ini menyombongkan diri untuk menentang agama Allah, menentang penegakan syariat Allah dan mengatakan NKRI harga mati. Ketahuilah bagi kami syariat Allah harga mati,” ancam Salim. @ansor Jatim

Jumat, 26/12/2014 01:25 WIB

Ketum PBNU: Ribuan Warga Indonesia Ingin Berangkat Gabung ke ISIS

M Iqbal – detikNews

Jakarta – Gerakan radikalisme yang tengah bertempur hebat di Irak dan Suriah, ISIS, rupanya sangat dikhawatirkan Presiden Joko Widodo.‎ Ketua umum PBNU Said Aqil Siradj, mengatakan Presiden Jokowi menyampaikan hal itu saat menggelar pertemuan tertutup dengannya di kantor PBNU Rabu (24/12) kemarin.

“Jokowi katakan ada informasi masuk, ada ribuan simpatisan ISIS dari Indonensia yang ingin diberangkatkan, padahal sudah ada pencegahan di imgrasi tapi visanya banyak ke Turki dan gabung ke ISIS. Konon sudah berangkat 300, sudah mati 4, dan pulang 12,” kata Said Agil.

Hal itu disampaikan dalam acara peringatan wafat atau Haul ke-5 Gus Dur di kantor PKB Jl Raden Saleh, Jakpus Kamis (25/12/2014). Hadir 3 menteri asal PKB, politisi dan seratusan kader PKB yang juga NU di acara itu.

Said mengatakan, dalam pertemuan sekitar 45 menit itu, Jokowi meminta pendapat kepada NU soal bagaimana sikap yang tepat menghadapi gerakan ISIS di mana bibitnya sudah tumbuh di Indonesia.

“Saya jawab ke Presiden. ‘Kalau NU Pak, ada ISIS dan tidak ada ISIS, ada bom meledak dan tidak ada, kiyai akan sampaikan tentang Islam ke santrinya, Islam yang berahlak moral bukan radikal,” tegas Said.

Selain soal ISIS‎, pertemuan Jokowi dengan beberapa pengurus besar NU itu juga membahas soal grasi bagi terpidana mati narkoba. NU kata Said, mendukung upaya Jokowi menolak permohonan ampunan atau grasi bagi terpidana mati narkoba.

+++++++++++++++++

Bergabung ke ISIS, 6 Orang Ini Diciduk Densus 88

Bergabung ke ISIS, 6 Orang Ini Diciduk Densus 88

 Seorang anggota ISIS mengunggah video ancaman di Youtube, Jakarta, 26 Desember 2014. Mereka menilai pemerintah Indonesia telah melakukan tindakan tegas dan pencegahan berdirinya kelompok radikal dan terorisme, termasuk ISIS yang menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan negara Indonesia. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Tangerang – Detasemen Khusus 88 Anti Teror Markas Besar Kepolisian RI menciduk enam warga Makassar di Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu, 27 Desember 2014. Diduga keenam orang itu hendak berangkat ke Timur Tengah dan bergabung dengan milisi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). (Baca juga: Ancam TNI, ISIS Ajak Masyarakat Indonesia Bergabung)

Kepada Tempo, Kepala Kepolisian Resor Bandara Soekarno-Hatta, Komisaris Besar C.H. Patoppoi, mengatakan enam orang ini diciduk Densus 88 pada Sabtu subuh, Namun Patoppoi enggan menyebut identitas keenam orang ini. “Mereka sudah dibawa ke markas Densus 88 Mabes Polri,” kata dia. (Baca juga: Video ISIS Ancam TNI Muncul di Youtube.)

Informasi yang diterima Tempo menyebutkanenam orang ini datang dari Makassar dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta menjelang hari Sabtu. Polisi mencurigai mereka karena hendak berangkat ke salah satu negara di Timur Tengah yang menjadi basis milisi ISIS. Mereka pun lantas dibekuk dan dibawa ke Jakarta.

Secara terpisah, pengamat terorisme Mardigu Wowiek Prasantyo meminta pemerintah tak mengabaikan potensi berkembangnya pengikut ISIS di Indonesia. Kekhawatiran Mardigu bertambah setelah seorang pria yang mengklaim sebagai anggota ISIS mengunggah video ancaman teror kepada Indonesia. “Ini jelas ancaman nyata bagi Indonesia,” kata Mardigu.

Menurut Mardigu, gerakan teroris ISIS berbeda dengan aksi teror yang selama ini pernah terjadi di Indonesia. Pada gerakan teror beberapa tahun terakhir, sasarannya adalah tempat atau instansi yang berkaitan dengan dunia Barat. “Kalau ISIS sasarannya bisa siapa saja, bahkan sesama umat Islam sendiri yang ganggu pembentukan negara Islam,” kata Mardigu.

AYU CIPTA | INDRA WIJAYA

+++++++++++++

Pengamat: Video ISIS Ancaman Nyata untuk Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta – Pengamat terorisme Mardigu Wowiek Prasantyo meminta pemerintah tak mengabaikan potensi berkembangnya kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Indonesia. Kekhawatiran Mardigu bertambah setelah seorang pria yang mengklaim sebagai anggota ISIS mengunggah video ancaman teror kepada Indonesia.

“Ini jelas ancaman nyata bagi Indonesia,” kata Mardigu saat dihubungi, Jumat, 26 Desember 2014. (Baca: Video ISIS Ancam TNI Muncul di Youtube)

Video yang ia maksud berjudul Ancaman wahabi terhadap Polisi, TNI dan Densus 88, Banser itu diunggah pada 24 Desember 2014 oleh akun al-faqir ibnu faqir. Video berdurasi 4:01 menit itu menampilkan seorang pria berkumis dan berjenggot yang mengenakan baju mirip tentara perang. Pria yang memakai kupluk dan bersarung tangan itu berbicara dalam bahasa Indonesia, dengan sedikit logat Arab, sembari sesekali mengutip ayat Al-Quran.

Dalam video tersebut, pria yang tak diketahui identitasnya itu mengaku sebagai anggota ISIS. Pada awal tayangan, dia langsung menyebut Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kepolisian, dan Banser dengan sebutan Laknatullah. Pria itu mengatakan menunggu kedatangan TNI, Polri, dan Banser yang dikabarkan akan ikut memerangi ISIS. Dia pun mengancam akan datang ke Indonesia dan membantai TNI, Polri, dan Banser.

Menurut Mardigu, gerakan teroris ISIS berbeda dengan aksi teror yang selama ini pernah terjadi di Indonesia. Pada gerakan teror beberapa tahun terakhir, sasarannya adalah tempat atau instansi yang berkaitan dengan dunia Barat. Sebagai contoh, peledakan Bom Bali I dan II serta Kedutaan Australia.

“Kalau ISIS sasarannya bisa siapa saja, bahkan sesama umat Islam sendiri yang ganggu pembentukan negara Islam,” kata Mardigu. (Baca juga: Ancam TNI, ISIS Ajak Masyarakat Indonesia Bergabung)

Walhasil, dia meminta pemerintah menyiagakan semua aparat Polri dan TNI serta intelijen untuk mendeteksi ISIS di Indonesia. “Saya pikir, kalau semua intelijen negara turun, ISIS bisa dicegah di Indonesia,” katanya.

INDRA WIJAYA

++++++++++++++++

Enam Calon Milisi ISIS Pakai Identitas Palsu

Enam Calon Milisi ISIS Pakai Identitas Palsu  

TEMPO.CO, Jakarta – Kepolisian Daerah Metro Jakarta masih mendalami jaringan enam terduga pengikut Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu, 27 Desember 2014. “Masih kami periksa,” kata Kepala Sub-Direktorat Kejahatan dan Kekerasan Kepolisian Daerah Metro DKI Jakarta Ajun Komisaris Besar Hery Heryawan kepada Tempo.

Menurut Hery, enam terduga pengikut ISIS itu ditangkap berdasarkan laporan dari unit intelijen. Mereka juga dicurigai karena menggunakan identitas palsu. Penangkapan pun dilakukan di Terminal D Bandara Soekarno Hatta, sekitar pukul 03.00 WIB. (Baca: Rute 6 Warga Makassar Gabung ke ISIS.)

Hery mengatakan, saat ditangkap, keenam orang itu telah check indan akan berangkat ke Suriah menggunakan pesawat Qatar Airways QR 959. “Pesawat direncanakan berangkat ke Suriah via Doha pukul 04.30 WIB,” ujar Hery.

Dalam operasi penangkapan milisi ISIS, polisi bekerja sama dengan petugas imigrasi. Kini, tim intelijen Kepolisian masih menelisik pihak yang terkait dengan milisi ISIS di Indonesia. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Ronny Franky Sompie mengatakan saat ini pemeriksaan dan penanganan kasus itu ditangani oleh Polda Metro Jaya. (Baca: Bergabung ke ISIS, 6 Orang Ini Diciduk Densus 88.)

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo, enam orang itu datang dari Makassar dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta menjelang Sabtu. Polisi mencurigai mereka karena hendak berangkat ke salah satu negara di Timur Tengah yang menjadi basis kelompok militan ISIS.

IRA GUSLINA SUFA

December 24, 2014

Dijadikan Budak Seks, Tawanan ISIS Bunuh Diri

Reuters
MIlitan Isis memasuki kawasan Derna

REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD — Kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) melakukan penculikan terhadap wanita dan anak-anak perempuan kelompok minoritas Yazidi Irak. Para pejuang ISIS menjadikan mereka sebagai tawanan perang dan memaksa mereka masuk dalam perbudakan seks.

“Banyak dari mereka yang ditahan sebagai budak seksual. Mereka adalah adalah anak perempuan berusia 14-15 tahun, bahkan lebih muda,” kata Donatella Rovera, penasihat senior Amnesty, dilansir NDTV, Selasa (23/12).

Berdasarkan hasil wawancaranya dengan tawanan ISIS, Amnesty menemukan fakta bahwa selain para pejuang ISIS, perbudakan seks juga dilakukan oleh para pendukung kelompok ekstrimis Islam ini.

Amnesty mengungkapkan seorang gadis usia 19 tahun yang bernama Jilan memutuskan untuk bunuh diri karena takut dirinya akan diperkosa oleh pejuang ISIS.

Seorang perempuan lainnya yang ditawan bersama Jilan mengatakan, mereka dipaksa untuk mengenakan pakaian serupa kostum penari. Namun Jilan memutuskan bunuh diri saat akan berganti kostum di toilet.

“Dia menyayat pergelangan tangannya dan gantung diri. Dia sangat cantik. Mungkin dia tahu akan dibawa pergi oleh seorang pria maka dia memutuskan untuk bunuh diri,” kata dia.

Sebelumnya, dua tawanan kakak beradik lainnya mengaku mencoba melakukan upaya bunuh diri. Namun Amnesty mengaku berhasil menghentikan upaya kakak beradik tersebut.

December 24, 2014

Toko Modern Langgar Aturan

RABU, 24 DESEMBER 2014

Teguran Ketiga Tak Diperhatikan Akan Ditutup

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Perdagangan melarang pemerintah daerah yang belum memiliki peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang mengeluarkan izin usaha toko modern. Larangan ini dikeluarkan karena banyak toko modern disinyalir belum melengkapi legalitas usaha.Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga menengarai banyak toko modern berlokasi di tempat yang tidak sesuai peruntukannya.

Toko modern yang sudah telanjur beroperasi diminta menyesuaikan perizinan dengan melengkapi izin usaha toko modern (IUTM).

Larangan itu tercantum dalam Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 1310/M-DAG/SD/12/2014 tentang Perizinan Toko Modern. Surat bagi gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia tersebut ditandatangani Menteri Perdagangan Rachmat Gobel pada 22 Desember 2014.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Srie Agustina, Selasa (23/12), di Jakarta, mengatakan, lebih dari 500 kabupaten dan kota di Indonesia belum memiliki peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang. Daerah yang sudah memiliki perda tersebut adalah DKI Jakarta, Kota Serang, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Parigi.

Akibatnya, banyak toko modern didirikan tanpa memperhatikan zonasi. Lokasinya bahkan berdekatan antara satu dan yang lainnya. Bahkan, ada toko modern yang dekat dengan pasar rakyat.

”Kami telah mengevaluasi 1.868 minimarket di DKI Jakarta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 37 minimarket melanggar ketentuan jarak dan tidak memiliki IUTM. Kami akan memberikan surat teguran pertama kepada pemiliknya. Jika sampai teguran ketiga tetap tidak diperhatikan, toko itu harus ditutup,” kata Srie.

Berdasarkan data Kemendag, toko modern di Indonesia berjumlah 23.258 gerai dalam bentuk ritel, rumah makan, apotek, minimarket, dan waralaba. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14.844 gerai dikelola sendiri, 8.167 gerai diwaralabakan, dan 247 gerai berupa penyertaan modal.

EkspansiAgar tidak kalah bersaing dengan waralaba dari luar negeri, Kemendag mendorong toko modern Indonesia berekspansi ke negara lain. Setidaknya ada 15 merek waralaba Indonesia yang akan dipromosikan ke luar negeri.

Enam waralaba asli Indonesia, yakni Es Teler 77, Bakmi Naga, Double Dipps, Alfamart, Excelso, dan Indomart, telah memiliki gerai di Thailand, Uni Emirat Arab, Singapura, dan Filipina.

”Kami juga berupaya menjemput bola agar tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Taiwan membuka waralaba, baik di Taiwan maupun di Indonesia. Yang sudah jalan saat ini adalah waralaba jamur,” kata Srie.

Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri meminta Kemendag terus mengawasi pertumbuhan toko modern di daerah. Sebab, banyak pemerintah daerah yang seenaknya memberikan izin tanpa memperhatikan aturan pusat yang telah ada.

”Supervisi ke daerah-daerah secara berkala penting dilakukan untuk memantau pasar-pasar rakyat dan modern. Jika ada pelanggaran zonasi, waktu operasional, dan jenis barang yang diperdagangkan, harus ditindak tegas,” ujarnya. (HEN)

December 24, 2014

Rekening Gendut dan Korupsi Politik

Resolusi tahun 2015  soal rekening gendut harusnya sudah bisa dituntaskan.

RABU, 24 DESEMBER 2014

PENEGAKAN HUKUM

HINGGA akhir 2014, tercatat 325 kepala dan wakil kepala daerah, 76 anggota DPR dan DPRD, serta 19 menteri dan pejabat lembaga negara yang terjerat kasus korupsi. Sejak penerapan otonomi daerah, sekitar 70 persen dari total kepala dan wakil kepala daerah diseret ke meja hijau. Anehnya, data statistik itu tidak menggentarkan pejabat-pejabat lain.

Seolah tak jera dengan penindakan hukum yang tegas dari Komisi Pemberantasan Korupsi, sejumlah kepala daerah masih saja memperkaya diri dan kelompoknya dengan melakukan korupsi. Buktinya, sejumlah kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota terindikasi korupsi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pada awal Desember 2014, PPATK menyerahkan LHP kepada Kejaksaan Agung dan KPK. Sepanjang 2014, PPATK telah menyampaikan 15 LHP ke penegak hukum tersebut. LHP-LHP itu menguraikan dugaan korupsi yang dilakukan sejumlah kepala daerah.

Informasi yang dihimpun Kompas, LHP yang diserahkan PPATK itu terkait dengan beberapa gubernur dan bupati terduga, antara lain, Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam dan mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Ada juga mantan Bupati Klungkung I Wayan Candra, mantan Bupati Pulang Pisau Achmad Amur, dan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh.

Menurut Kepala PPATK M Yusuf, petunjuk dan indikasi yang disampaikan PPATK dalam LHP sudah lebih dari cukup bagi penegak hukum untuk menindaklanjuti kasusnya ke tingkat penyidikan serta menetapkan sebagai tersangka.

Indikasi tingginya korupsi yang dilakukan kepala daerah dan politisi lainnya juga tecermin dari data laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM). Transaksi tak wajar yang dilakukan pejabat eksekutif dan legislatif justru meningkat dari 490 laporan pada tahun 2013 menjadi 657 laporan pada tahun 2014 (naik 34 persen).

Arnold J Heidenheimer dalam bukunya, Political Corruption, menggambarkan korupsi politik sebagai korupsi yang dilakukan pelaku-pelaku politik baik di eksekutif maupun legislatif dengan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan kelompok politiknya.

Di Indonesia, korupsi politik berkaitan dengan patronase demokrasi, yakni hubungan antara orang yang memegang jabatan politik dan orang yang memiliki kekayaan dan kepentingan bisnis. Pelaku bisnis memberikan dana kepada pejabat publik agar menggunakan wewenang dan pengaruhnya untuk menguntungkan pelaku bisnis.

Di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, korupsi politik menjadi sumber dari segala korupsi. Dari korupsi politik, muncul turunan-turunan korupsi yang dilakukan pegawai negeri sipil dan aparat birokrasi dengan modus pemberian uang pelicin.

Tak heran, sejumlah survei internasional, seperti Economist Intelligent Unit Country Risk Ratings, Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence, World Justice Project Rule of Law Index, dan Global Insight Country Risk Ratings, memberikan Indonesia skor yang buruk terkait korupsi politik. Global Insight menyoroti Indonesia mengenai tingginya korupsi terkait perizinan usaha dan kebijakan publik. World Justice Project juga menyimpulkan tingginya penyalahgunaan wewenang publik oleh pejabat eksekutif dan legislatif.

Korupsi politik memang amat dominan di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis KPK, dari 439 pelaku korupsi yang ditangani KPK sejak 2004 hingga sekarang, paling banyak adalah yang menduduki jabatan politik, yakni 149 orang. Mereka adalah menteri, gubernur, wali kota, bupati, dan anggota DPR/DPRD.

Selama semester I 2014 saja, berdasarkan riset Indonesia Corruption Watch (ICW), terdapat 25 kepala daerah dan 50 anggota DPR/DPRD yang menjadi tersangka korupsi. Mereka antara lain mantan Wali Kota Tegal Ikmal Jaya, Bupati Karawang Ade Swara, Bupati Sabu Raijua Marthen Dira Tome, Ketua DPRD Bangkalan yang juga mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron, dan Bupati Lombok Barat Zaeni Aromi.

Koordinator ICW Ade Irawan menjelaskan, selain memperkaya diri sendiri, motif korupsi politik adalah memperluas dan melanggengkan kekuasaan. Para pejabat politik berlomba mengumpulkan pundi-pundi untuk digunakan sebagai money politics dalam ajang pemilu dan pilkada. Mereka dengan culas memanfaatkan kemiskinan rakyat untuk membeli suara. Mereka tak mau bersusah-payah melakukan kerja politik dan sosial untuk merebut hati rakyat.

Tak heran, menjelang pemilu, banyak uang haram beredar. Menjelang Pemilu 2014, misalnya, transaksi keuangan mencurigakan meningkat dua kali dibandingkan masa normal. Uang kartal atau uang tunai yang beredar di masyarakat pada masa Pemilu 2014 mencapai Rp 400 triliun, lebih tinggi dibandingkan masa normal yang rata-rata Rp 375 triliun.

Sebenarnya, seberapa besar dan bagaimana korupsi politik dilakukan? Berdasarkan kajian terhadap kasus-kasus korupsi yang menjerat pelaku-pelaku politik, terdapat sejumlah modus yang biasa dilakukan. Modusnya antara lain menerima setoran dari kongkalikong pengadaan barang dan jasa, suap pemberian izin terkait pengelolaan sumber daya alam seperti izin alih fungsi lahan dan izin usaha pertambangan.

Suap untuk pemberian izin oleh kepala daerah nilainya rata-rata mencapai miliaran rupiah. Besar suap izin alih fungsi lahan, misalnya, bisa dilihat dari kasus-kasus yang menjerat Bupati Buol Amran Batalipu, Bupati Bogor Rachmat Yasin, dan Gubernur Riau Annas Maamun.

Alih fungsi lahan merupakan perubahan status dari semula tergolong kawasan terlarang untuk bisnis menjadi lahan yang diperbolehkan untuk bisnis. Izin seperti itu kerap disalahgunakan sehingga merugikan masyarakat dan merusak lingkungan. Uang suap dalam kasus Rachmat Yasin mencapai Rp 5 miliar, kasus Amran mencapai Rp 3 miliar, dan kasus Annas sebesar Rp 2 miliar. Pada daerah yang kaya hutan dan tambang, kepala daerahnya bisa mengeluarkan puluhan hingga ratusan izin.

Jaksa KPK Yudi Kristiana juga menilai, mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum melakukan korupsi politik. Anas divonis menerima gratifikasi yang berasal dari fee proyek Sarana Olahraga Terpadu Hambalang dan proyek APBN lain yang diurus Anas dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin melalui perusahaan Anugerah Nusantara dan Grup Permai. Dana itu digunakan untuk biaya pemenangan Anas saat maju dalam pemilihan ketua umum Partai Demokrat tahun 2010.

Bupati Biak Numfor Yesaya Sombuk menerima suap sebesar 100.000 dollar Singapura dari pengusaha Teddy Renyut dengan imbalan pengerjaan proyek tanggul laut diberikan kepada Teddy Renyut.

Dari suap dan gratifikasi, uang yang diterima pejabat politis bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Untuk melanggengkan kekuasaannya, mereka tak segan menggelontorkan uang dalam jumlah besar juga. Kasus Wali Kota Palembang Romi Herton yang sidangnya sedang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta adalah contohnya. Romi didakwa memberikan uang senilai Rp 14,145 miliar dan 316,7 dollar AS kepada M Akil Mochtar selaku Ketua Mahkamah Konstitusi melalui Muhtar Ependy, pengusaha atribut kampanye. Uang diberikan agar gugatan Pilkada Palembang 2013 yang diajukan Romi Herton dikabulkan MK.

Demi kekuasaanTak hanya Romi yang menyuap Akil demi kekuasaan. Dalam surat dakwaan Akil Mochtar, disebutkan Bupati Gunung Mas Hambit Bintih, Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri, Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang, Gubernur Banten Atut Chosiyah, Bupati Morotai Rusli Sibua, dan Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun juga didakwa memberikan uang kepada Akil Mochtar terkait sengketa pilkada.

Menurut Ade Irawan, episentrum dari korupsi politik adalah partai politik. Para politisi atau tokoh yang ingin diusung parpol dalam pemilu harus menyetor uang yang besar kepada parpol yang mengusungnya.

Parpol sejauh ini merupakan lembaga yang paling tidak transparan. Dalam Corruption Perception Index 2014, parpol bersama-sama dengan kepolisian, pengadilan, dan parlemen disebut sebagai lembaga terkorup.

Dalam pendanaan kampanye, tidak ada parpol yang jujur menyampaikan laporan keuangannya. Parpol harus didorong untuk dipimpin orang-orang yang berintegritas. Jika dibiarkan, korupsi politik akan menghancurkan bangsa ini.

December 24, 2014

Epiwalk Milik Bakrie Menunggak Pajak Rp 8,8 M

Nunggak utang dan pajak sudah jadi gaya hidup Bakrie..   Mulai dari warga Sidoarjo sampai Investor kelas Kakap di London sudah merasakan pahitnya berurusan dengan usaha Keluarga Bakrie.

Sebuah instalasi seni dpajang di depan pintu masuk acara Indonesia Creative Power di Epiwalk, Kuningan, Jakarta, Rabu (21/11). TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta – Mal Epicentrum Walk (Epiwalk) di Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, dilaporkan menunggak pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 8,8 miliar. Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kecamatan Setiabudi, Fadluddin, mengatakan Epiwalk Bakrie menunggak pajak pada 2013 dan 2014.

“Kami sudah lakukan langkah persuasif. Karena belum ada respons, kami pasangi papan penunggak pajak,” kata dia kepadaTempo, Selasa, 23 Desember 2014. (Baca juga: Banding Ditolak, Grup Asian Agri Harus Setor Pajak)

Petugas sempat memasang papan penunggak pajak di bangunan milik PT Bakrie Swasakti Utama itu. Fadluddin mengatakan pemasangan papan penunggak pajak dilakukan pada pukul 10.00 WIB. Namun satu jam kemudian, kata Fadludin, pengelola Epiwalk datang dan membayar tagihan pajaknya.

Menurut Fadludin, pemasangan papan tersebut dilakukan sebagaishock therapy bagi para penunggak pajak. “Agar mereka segera sadar untuk membayar pajak,” ujarnya. Fadluddin mengatakan pengelola Epiwalk sudah membayar Rp 2,8 miliar. Sisa tunggakan pajak senilai Rp 6 miliar, kata dia, akan dibayarkan sampai akhir tahun. (Baca juga: Ini Modus Utama Pengemplang Pajak)

Selain Epiwalk, petugas memasang papan penunggak pajak di dua bangunan lain di Kecamatan Setiabudi. Satu papan dipasang di bangunan milik PT Windu Eka di Jalan Karet Sawah Ujung Nomor 81, Karet Semanggi, dengan tagihan Rp 1,29 miliar. Pengelola gedung itu menunggak pajak sejak 2005. Satu papan lagi dipasang di sebuah tanah kosong di Jalan Gembira, Kelurahan Guntur, milik PT Irco Central. Perusahaan itu menunggak pajak sejak 1995 dengan tagihan Rp 9,6 miliar.

NINIS CHAIRUNNISA

December 24, 2014

Bursa Calon Kapolri, Komjen Badrodin Haiti Miliki Harta Rp 8,2 Miliar

Busyet deh.. Polisi..  Dari mana harta itu berasal mungkin hal itu yang penting.
Rabu, 24/12/2014 16:16 WIB

Ikhwanul Khabibi – detikNews

Jakarta – Bursa calon Kapolri mulai menyeruak ke publik. Sejumlah nama calon Kapolri bermunculan. Salah satu calon yakni Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti. Siapa Badrodin?

Melihat data laporan LHKPN Badrodin, Rabu (24/12/2014) lulusan terbaik Akpol 1982 peraih adhi makayasa ini memiliki total harta total harta Rp 8,2 miliar dan US$ 4 ribu.

Mantan Kapolda Sulteng ini ini diketahui memiliki rincian harta yang dilaporkannya pada 2 Mei 2014 lalu yakni, harta tak bergerak Rp 4,3 miliar berupa tanah dan bangunan cukup lumayan tersebar di Jabodetabek.

2 Bidang di Depok, 4 di Jakarta Selatan, 4 bidang di Bekasi, 1 bidang di Semarang, dan 1 bidang di Pandeglang.

Kemudian harta bergerak, Badrodin memiliki alat transportasi Rp 500 juta berupa Honda Accord dan Honda CR-V. Dia juga memiliki harta bergerak lain senilai Rp 763,9 juta, berupa logam mulia dan batu mulia.

Badrodin juga memiliki surat berharga senilai Rp 2,2 miliar, serta giro setara kas Rp 683,2 juta dan USD 4 ribu. Dan memiliki utang Rp 250 juta

Badrodin terbilang moncer dalam berkarier. Dia juga pernah meraih lulusan PTIK terbaik. Satu persoalan yang pernah menerjangnya soal urusan rekening gendut. Pemberitaan di sejumlah media sempat ramai terkait urusan rekening Badrodin itu.

Namun dia sudah membantah dan menegaskan dirinya clear. Buktinya, dia bisa meraih posisi Wakapolri yang tentu tak sembarangan orang bisa mencapainya.

December 24, 2014

Bos Baru PLN Sofyan Basyir

Seknas Jokowi Sebut Sofyan Basyir Kasir Cikeas

Dirut Perum Pengadaian Suwhono (tengah) berjabat tangan dengan Dirut PT BRI Sofyan Basyirdi di Jakarta (05/24). TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta – M. Yamin, Ketua Umum Sekretariat Nasional Jokowi–elemen masyarakat pendukung Jokowi dalam pemilihan presiden lalu, meragukan integritas Sofyan Basyir sebagai calon direktur utama PLN. Selain terlibat kasus korupsi alat pengering gabah, Sofyan Basyir juga terkait dengan bisnis satelit yang langsung ia pimpin sebagai Direktur Utama BRI. (Baca:Seknas Jokowi: Sofyan Basyir Terlibat Korupsi)

Menurut Yamin, ini terjadi pada sekitar bulan April 2014. Padahal, kata Yamin, bisnis satelit bukan bisnis inti BRI. Bagi Yamin, aneh BRI mau menangani bisnis satelit di penghujung kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Ada apa di balik ini semua? Selain Dirut BRI, Sofyan Basri masih menjabat Bendahara Cikeas,” kata Yamin, dalam pernyataan pers yang diterima Tempo, Selasa, 23 Desember 2014. (Baca: Jelang RUPS PLN, Sofyan Basyir Muncul di BUMN)

Yamin mengatakan kedaulatan energi sebagai salah satu program utama dalam Nawa Cita Jokowi-JK adalah sebuah keniscayaan. Orang-orang yang membidangi dan mengelola energi dalam pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sepantasnya adalah orang-orang yang sudah teruji, punya integritas, jujur, dan fokus pada bisnis inti maupun bidang kerjanya.

Pengurus Harian Seknas Jokowi, Osmar Tanjung, berharap bisnis inti pelistrikan tidak diaduk-aduk dengan bisnis lain. “Dalam lima tahun, target kedaulatan energi tidak tercapai,” kata Osmar Tanjung. (Baca: Sofyan Basyir Disebut Calon Kuat Bos PLN)

Seknas Jokowi berharap Presiden Jokowi melalui Rini Soemarno selaku Menteri BUMN, memilih dirut PLN yang punya integritas. Selain itu, dirut PLN juga harus mengerti seluk-beluk bisnis dan pelayanan pemenuhan energi listrik.

SUNUDYANTORO