Archive for January, 2015

January 29, 2015

Berapa Harga 911 Targa 4S dan Cayenne, Porsche?

Kamis, 29/01/2015 17:10 WIB

Mobil Baru

Rangga Rahadiansyah – detikOtoJakarta – PT Eurokars Artha Utama selaku agen pemegang merek Porsche di Indonesia memiliki strategi baru untuk bersaing di pasar otomotif premium Indonesia. Eurokars punya dua amunisi baru yaitu New Porsche Cayenne dan Porsche 911 Targa 4S.Meski keduanya sudah resmi masuk Indonesia, Eurokars masih tak ingin membocorkan harga kedua model baru tersebut.”Harga kami belum bisa kasih tahu,” kata. Managing Director PT Eurokars Artha Utama Christoph Choi di Jakarta, Kamis (29/1/2015).Public and Media Relation Manager PT Eurokars Artha Utama Salman Farouk Al Hakim pun menyatakan hal yang sama. Menurutnya, informasi harga itu bisa didapatkan calon konsumen di diler Porsche.”Kalau harga saya belum bisa kasih info. Tapi nanti konsumen bisa cek harga di diler,” kata Salman.Target penjualan kedua mobil ini pun tidak ditetapkan. Soalnya, Porsche akan memboyong unit ketika ada konsumen yang memesannya.”Model ini dibangun sesuai permintaan,” ujar Choi.Untuk bisa menikmati kedua model terbaru ini, konsumen harus menunggu proses inden selama 3 bulan. Tenggat itu terhitung setelah konsumen menetapkan pilihannya.(rgr/ddn)

Advertisements
January 29, 2015

Gaya Komunikasi Jokowi Bikin Bingung  

TEMPO.CO, Jakarta – Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Djayadi Hanan, menyarankan Presiden Joko Widodo memiliki juru bicara. “Presiden perlu evaluasi ulang seorang juru bicara,” kata Djayadi saat dihubungi, Kamis, 29 Januari 2015.

Djayadi menilai cara berkomunikasi tim kepemimpinan Jokowi kurang jelas. Contohnya, saat pengumuman kebijakan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Penjelasan terkait dengan kartu sakti tersebut simpang-siur. “Apakah anggaran kartu itu bersumber dari dana CSR atau APBN?” katanya. (Baca: Diminta Mundur Tim Jokowi, Budi Gunawan Bereaksi)

Contoh lain, ketika Jokowi mengangkat Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kepala Polri. Djayadi menuturkan narasumber di Istana tidak jelas menetapkan Badrodin sebagai Pelaksana Tugas Kapolri atau Wakil Kapolri yang menjalani tugas Kapolri. “Dari satu orang saja penjelasannya bisa berbeda,” ujarnya. (Baca: 100 Hari Jokowi, Pengamat: Bidang Pertahanan Bagus)

Selama ini, Djayadi memperhatikan, pekerjaan juru bicara banyak diambil alih oleh Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Tak jarang pula, Jokowi sendiri yang berbicara dan memberikan penjelasan. (Baca: Sindir Jokowi, NasDem: Kalau Bisa Diintervensi, Jangan Jadi Presiden)

Djayadi mengatakan tidak mungkin Presiden yang harus selalu memberikan penjelasan langsung. Ia yakin Jokowi dan para menterinya punya banyak pekerjaan. “Juru bicara bisa mempermudah komunikasi Presiden kepada publik,” tuturnya. Ia juga meyakini wartawan yang berusaha mengklarifikasi berita akan lebih terbantu dengan adanya juru bicara dalam kabinet Jokowi. (Baca juga: Dampak KPK Vs Polri, Survei Jokowi Populer Hangus)

MITRA TARIGAN

+++++++++

Tim Independen Antisipasi Keputusan Presiden

JAKARTA, KOMPAS — Setelah menyampaikan poin-poin rekomendasi terkait pembatalan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri, Tim Independen kini menunggu keputusan Presiden Joko Widodo. Sementara Komisi Kepolisian Nasional kemungkinan akan bertemu dengan tim itu untuk membahas calon baru kepala Polri.

”Kami sedang mengantisipasi keputusan Presiden Joko Widodo untuk membatalkan atau tetap melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri,” ungkap salah seorang anggota Tim Independen, Bambang Widodo Umar, Kamis (29/1), di Jakarta.

Bambang menyatakan, tim itu tetap meminta Presiden membatalkan pencalonan Budi yang dianggap berpotensi menimbulkan gejolak lebih besar bagi publik. Karena itu, Tim Independen menyarankan kepada Presiden agar mengusulkan calon baru kepala Polri agar Polri secepatnya memiliki pemimpin yang definitif.

MenungguTerkait pengusulan nama kepala Polri baru, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Adrianus Meliala menuturkan, pihaknya menunggu Tim Independen melakukan pertemuan membahas calon baru, andai Presiden membatalkan pencalonan Budi.

Menurut Adrianus, sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Kompolnas merupakan lembaga yang berkewenangan mengusulkan calon kepala Polri disertai saran dan pertimbangan kepada Presiden.

”Kami menunggu Tim Independen untuk membicarakan hal itu. Sebab akan terjadi kesalahan apabila dalam tugasnya Tim Independen juga mengusulkan nama-nama (calon kepala Polri),” katanya.

Oleh karena itu, untuk menentukan nama-nama baru kepala Polri, Kompolnas berharap Tim Independen melakukan koordinasi bersama. Hasil pertemuan itu yang selanjutnya akan dijadikan bahan bagi Kompolnas untuk memberi rekomendasi kepada Presiden.

Bambang menegaskan, pihaknya tidak akan ikut campur dalam kewenangan Kompolnas tersebut. ”Kami hanya akan memberi saran kepada Presiden,” ujarnya.

January 29, 2015

Jokowi 100 Hari : apa prestasi Menko Puan ??

hmm lebih cepat lebih baik dilengserkan ..
Rabu, 28/01/2015 15:47 WIB

Jokowi 100 Hari

Menko Puan: Tak Ada Target 100 atau 1000 Hari, yang Pasti Tiap Hari Kerja

AN Uyung Pramudiarja – detikNews

Puan Maharani (Foto:Dok detikcom)

Jakarta – Pemerintahan Jokowi-JK sudah berjalan lebih dari 100 hari. Lantas, bagaimana kinerja pemerintah selama 100 hari lebih ini menurut Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani?

“Tidak ada target 100 atau 1000 hari yang pasti setiap hari kita kerja, saling bahu-membahu antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota supaya program prioritas bisa berjalan dengan baik dan benar, bertahap, berkesinambungan, dan berkelanjutan,” tutur Menko Puan ditemui di SMPN 1 Cisarua, Cisarua, Bandung Barat, Rabu (28/1/2015).

Untuk target yang akan dicapai, dikatakan Menko Puan yakni bagaimana nantinya rakyat Indonesia di manapun berada bisa merasakan kesejahteraan, sehat jasmani serta rohani dan negara bisa hadir bersama mereka.

“Program yang sudah terealisasikan dari 100 hari kerja yaitu berusaha kementerian terkait yang ada di PMK, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan olaharaga mulai membangun jaringannya masing-masing di tiap wilayah bersama pemerintah daerah untuk bisa memulai prgram yang kami andalkan,” lanjut putri Megawati ini.

Beberapa program andalan yang dimaksud, di antaranya bagaimana memperbaiki pelayanan kesehatan, memperbaiki sekolah-sekolah, juga bagaimana membangun suasana aman, nyaman, dan produktif bagi perangkat instansi terkait yang akan dibangun secara perlahan tetapi pasti. Lalu, bagaimana evaluasi program kerja yang saat ini sedang berlangsung?

“Dari mana mau kita evaluasi, kita baru mau mulai, 3 bulan ini waktu yang sangat singkat. Jadi nggak mungkin saya katakan kita sudah lakukan ini, itu, baru kita evaluasi. Kita baru memulai program-program yang sesuai nawacita Presiden Jokowi dan Pak JK untuk kita lakukan di Indonesia,” kata Menko Puan.

Terkait pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang baru berjalan dua bulan, Menko Puan menuturkan kelanjutannya masih dalam pembahasan DPR dan jika pembahasan tersebut selesai pada Februari ini, maka pembahasan kelanjutan program ini akan dilakukan mulai bulan Maret di mana anggarannya sudah mulai keluar.

“Karena apapun yang akan dilakukan itu sekarang kan harus berkoordinasi atau sedang dalam masa bahasan DPR. Jadi semua yang akan dilakukan harus lewat mekanisme aturan dan tidak menyalahi. Evaluasi terkait KIS iya, tapi mana yang diubah harus dicermati bersama kementerian. Belum jelas apa yang akan diubah,”pungkasnya.

Banjir mengepung Ibukota Jakarta. Saksikan di program “Reportase Sore” TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

January 28, 2015

Prestasi 100 Jokowi : KPK Rontok PPAT menunggu

KPK Rontok, Giliran Yusuf PPATK ‘Diteror’ DPR

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat seakan “menteror” Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Muhamamd Yusuf dengan mencecar pertanyaan soal rekening gendut Kepala Polri Terpilih Komisaris Jenderal Bud Gunawan. Anggota DPR menanyakan soal kriteria transaksi yang mencurigakan dan alasan mengapa data rekening Budi bocor ke publik. (Baca: Saksi Komjen Budi Gunawan Terancam Diseret Paksa)

“PPATK laporkan ke Bareskrim pada 2010 tapi kejadian pada 2003. Bareskrim sudah membentuk tim lalu menyatakan clear dan wajar. Di media massa, Pak Yusuf memberikan keterangan data yang dipakai KPK tak sama dengan di Polri. Mohon penjelasan seperti apa,” kata Syarifuddi Sudding, anggota Komisi Hukum dari Partai Hanura di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 27 Januari 2015. (Baca: KPK-Polisi: Menteri Tedjo dan Budi Gunawan Teman?)

Baca Berita Terkait
KPK-Polri, Samad: Apa yang Jamin Saya Selamat…?
EKSKLUSIF: Gaya Jokowi Minta Bambang KPK Dilepas

Anggota dari PDI Perjuangan Risa Mariska juga mempersoalkan kategori rekening mencurigakan yang diperiksa PPATK. Ia juga bertanya bagaimana PPATK bisa membocorkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. “Banyak simpang siur rekening gendut pejabat, apakah PPATK tahu siapa saja dan dari mana? Bagaimana data PPATK bisa bocor?” kata Risa. (Baca: Plt Kapolri Tak Tahu Tiga Perwiranya Mangkir)

Setali tiga uang dengan Risa, anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil juga meminta penjelasan mengenai transaksi dalam rekening Budi. “Karena sudah menjadi konsumsi publik tak ada salahnya PPATK sampaikan dalam forum. Kenapa hasil analisis disampaikan ke KPK saja?” ucap Nasir. (Baca :Brigjen Penangkap Bambang 2x Mangkir Diperiksa KPK)

Pada 2010, laporan majalah Tempo menyebutkan bahwa mantan ajudan presiden Megawati Soekarno Putri tersebut dicurigai memiliki “rekening gendut”. Bersama anaknya, Budi disebut membuka rekening dan menyetor masing-masing Rp 29 miliar dan Rp 25 miliar. Dalam LHKPN per 19 Agustus 2008, Budi yang saat itu Kepala Kepolisian Daerah Jambi memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 4,6 miliar.

Pada Juli 2013, jumlah rekening Budi meningkat lima kali lipat menjadi Rp 22,6 miliar. PPATK memencurigai laporkan transaksi mencurigakan tersebut ke Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri. Namun, Bareskrim telah mengeluarkan surat hasil penyelidikan yang isinya menyebutkan tidak ada transaksi yang mencurigakan dalam rekening Budi Gunawan. Surat tersebut dikeluarkan pada 20 Oktober 2010. (Baca pula: Diminta Jokowi Mundur, Budi Gunawan Menolak)

Muhammad Yusuf mengatakan LHKPN Budi yang disetor oleh PPATK ke polisi berbeda dengan yang dipakai KPK. PPATK bersandar pada Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. “Pada 2010 kami sebut transaksi besar. Kami tak kenal rekening gendut tetapi rekening mencurigakan,” kata dia. Sementara yang dipakai oleh KPK adalah laporan masyarakat. “Ini inisiatif KPK, bukan inisiatif kami. Kami tak punya kewajiban menyampaikan TPPU,” kata Yusuf. (Baca:Sejak Budi Gunawan Tersangka, KPK Diserang 7 Kali)

Ketua Komisi Hukum Azis Syamsuddin menyimpulkan DPR mendesak PPATK melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya sesuai dengan undang-undang. Ia juga meminta PPATK merumuskan strategi koordinasi pelaporan transaksi dengan polisi. “Strategi guna meningkatkan feedback Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada PPATK,” kata Azis.

PUTRI ADITYOWATI

++++

Pramono: Jokowi sudah kerja luar biasa, blusukan ke sana kemari

Reporter : Rizky Andwika | Selasa, 27 Januari 2015 14:24


Pramono: Jokowi sudah kerja luar biasa, blusukan ke sana kemari

Pramono Anung. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com – Politikus senior PDIP Pramono Anung menyebut, kinerja menteri di Kabinet Kerja dapat menjadi patokan untuk menilai kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama 100 hari menjabat. Sebab, kinerja para menteri mempengaruhi karakter seorang presiden dalam memimpin negara.

“Masyarakat berharap dan ingin melihat performa (Jokowi) itu bisa terpenuhi. Jadi yang paling penting adalah para menteri itu bisa menunjukkan apa yang menjadi karakter presiden, terutama mengenai 100 hari kerja itu,” kata Pramono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).

Lebih lanjut, dia pun mengklaim sejauh ini Jokowi sudah bekerja dengan baik. Hal itu dilihat dari gaya kepemimpinannya yang gemar blusukan.

“Kan kita lihat bahwa Presiden sudah bekerja luar biasa, blusukan ke sana ke mari. Tapi rakyat itu ingin menunggu hasil konkret terutama para menterinya. Harusnya menterinya menjabarkan apa yang menjadi keinginan presiden,” katanya.

Sejauh ini, lanjut Pramono, baru beberapa menteri saja yang melakukannya penjabaran. Sehingga, penjabaran tersebut tidak maksimal.

“Memang sudah ada beberapa, tapi saya lihat belum terlalu maksimal,” ucapnya.

January 27, 2015

Dimana posisi Jokowi dalam pusaran KPK vs Buaya ?

Kisruhan KPK vs Buaya jilid 2-3 kelihatannya akan makin berlarut larut karena peran President yang mestinya dapat memberikan arahan dan resolusi dalam konflik antar  dua lembaga negara (KPK vs Polisi) justru sangat lamban dan “nggak jelas”. Arahan dari Presiden Joko  dianggap oleh publik sangat normatif dan tidak presidensial  (lebih mirip jawaban seorang ketua rukun tetangga ).

Lihat saja :

Baru saja tadi saya telah melakukan pertemuan dengan Wapres, Menkopolhukam, Jaksa Agung, dan beberapa menteri serta dengan Ketua KPK dan Kapolri, Wakapolri. Dan tadi saya sampaikan terutama pada Ketua KPK dan Wakapolri, sebagai kepala negara saya meminta pada institusi Polri dan KPK, memastikan bahwa proses hukum yang ada harus obyektif dan sesuai dengan aturan UU yang ada.

Tadi saya juga meminta, sebagai Kepala Negara, agar institusi Polri dan KPK tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing.

2 hal itu tadi yang saya sampaikan dan kita berharap semuanya juga, media, terutama, menyampaikan hal-hal yang obyektif.

Saya kira itu yang bisa kita sampaikan.” ( segitu aja ????)

Dari jawaban ini memperkuat dugaan orang bahwa Presiden Joko mengalami banyak tekanan, terutama dari Megawati dan Surya Paloh berikut kaki tangannya di Istana. Jadi siapa presiden sebenarnya ? Yang berjenggot ( Paloh ) atau yang berkonde (Megawati)?

Hari Minggu tanggal 25 Januari 2015, Presiden Joko membentuk Tim Independen, yang berisikan tokoh tokoh yang kredibel dari negeri ini. Lumayan.. Tapi dalam interview dengan Kompas TV setelah pembentukan Tim Independen ini,  Presiden  Joko memperilhatkan gestur   bahwa dia kurang percaya diri, karena baru “kemarin ” menjabat sebagai presiden RI, hehehe (cilaka !)

silahkan lihat interviewnya dengan Kompas TV https://www.youtube.com/watch?v=p_2IN1kO7-4

Dulu orang suka meledek bahwa presiden Esbeye menjalankan pemerintahan negeri ini secara autopilot, nah sekarang apa dong??

Sekarang ini Presiden Joko menjalankan negeri ini dengan mode  stall  dan menuju “free fall”, dimana yang akan hancur adalah  lembaga pemberantasan korupsi dan

++++

KPK VS POLRI DI SOSIAL MEDIA

Menanti Jokowi Setelah Merapal Mantra…

SURO Diro Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti. Itulah status Presiden Joko Widodo di akun Facebook-nya, Minggu (25/1) pukul 16.04, di tengah-tengah santernya konflik Komisi Pemberantasan Korupsi versus Kepolisian Negara RI. Hingga kini, statusnya masih terkini di akun Facebook Jokowi dan disukai sebanyak 71.488 kali.Bagi orang Jawa, kalimat tersebut bukan sembarangan dipilih oleh Presiden Jokowi. Ibaratnya, Jokowi telah bersimpuh sambil memusatkan perhatiannya pada sebuah peristiwa besar, kemudian dengan segala kekuatan daya pikirnya ia merapalkan kata-kata seperti layaknya sebuah mantra sakti: Suro Diro Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti….Segala kekuatan jahat akan hancur oleh kebaikan atau kelembutan hati. Begitulah kira-kira tujuan dari matek aji yang dilakukan Jokowi. Namun, pertanyaannya, benarkah Presiden Jokowi telah menata hati untuk menyiapkan ajian pamungkas untuk menghancurkan orang-orang jahat yang ada di sekelilingnya?

Dari pantauan di media sosial, tampaknya gambaran tersebut belum tampak. Pidato Minggu malam belum mampu meredakan konflik KPK vs Polri. Sentimen terhadap Jokowi masih bernuansa negatif karena ketegasan yang diharapkan netizen belum keluar dari Presiden Jokowi. Pidato-pidato Jokowi dinilai masih belum memenuhi harapan netizen.

Analis media sosial Awesometrics, Yustina Tantri, misalnya, mencatat, hingga Senin (26/1), kampanye dengan tagar #SaveKPK masih digaungkan. Bahkan, tak ada tanda-tanda akan mereda. ”Ada lebih dari 415.000 mentionsoal #SaveKPK, 99 persen dari Twitter,” kata Yustina.

Persoalan KPK vs Polri di Twitter dinilai juga masih mampu memuncaki topik paling tren di dunia. Sejak Komisaris Jenderal Budi Gunawan ditunjuk menjadi calon Kepala Polri, lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, media sosial mulai mengamati perkembangan isu tersebut. ”Sekaligus ikut menjaga KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi dan ikut mengawasi Polri,” kata Yustina.

Netizen hingga kini masih terus mengendus kriminalisasi terhadap pimpinan KPK setelah penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dengan tuduhan menganjurkan saksi bersaksi palsu. Kekhawatiran itu semakin realistis setelah Ketua KPK Abraham Samad akhirnya juga dilaporkan ke kepolisian pada Senin ini. Menyusul sebelumnya pimpinan KPK lainnya, yaitu Adnan Pandu Praja dan Zulkarnaen, yang santer diberitakan di media sosial juga akan dilaporkan ke kepolisian.

Masih santunKampanye #SaveKPK kali ini tidak hanya menyerukan tuntutan agar Jokowi bersikap tegas, tetapi juga terus-menerus membandingkannya dengan cara mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat mengelola konflik sejenis pada 2012. Status-status yang mengkritisi Jokowi masih terlihat positif dan santun ketika membandingkannya dengan SBY. Sebenarnya, kasus dramatik pernah ada pada 2009, yaitu saat KPK dan Polri berseteru, waktu itu dikenal dengan kasus cicak vs buaya. Namun, waktu itu kasus tersebut belum terpantau oleh sosial media.

Pada 2012, netizen menarik perhatian SBY dengan mengoperasikan tagar #PresidenKeMana yang dalam beberapa hari telah dikumandangkan 3.654 kali. Bersamaan dengan itu, tagar #SaveKPK yang lebih dulu ada terpancar telah dikumandangkan lebih dari 27.000 kali.

Suasana sempat memanas dan sempat muncul tagar #SavePolri yang bertujuan meredakan suasana, tetapi waktu itu hanya dikumandangkan 605 kali. Diamnya Presiden SBY waktu itu menambah katalisator memanasnya situasi di jejaring sosial hingga akhirnya SBY berpidato.

Namun, bedanya dengan Jokowi, pidato SBY langsung bisa meredakan amarah netizen. Sebab, isi pidato SBY bersifat operasional dan politis, yaitu diserahkannya penanganan perkara dugaan korupsi simulator berkendara di Korps Lalu Lintas Polri kepada KPK. Keputusan SBY ini memang sesuai dengan harapan netizensehingga situasi langsung mereda.

Oktober 2012 waktu itu, beberapa kali Polri salah langkah sehingga membuat sentimen terhadap Polri semakin negatif dibandingkan dengan KPK. Misalnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bengkulu Komisaris Besar Dedi Irianto yang datang ke KPK membawa surat perintah untuk menangkap dan menggeledah penyidik KPK, Novel Baswedan.

Novel adalah penyidik KPK yang waktu itu menangani kasus dugaan korupsi proyek simulator berkendara di Korlantas Polri. Novel dituduh pernah terlibat penganiayaan tahanan di Bengkulu, delapan tahun lalu.

Sama dengan peristiwa awal tahun ini, pimpinan KPK juga disangkakan dengan berbagai peristiwa bertahun-tahun sebelumnya. Misalnya, Bambang dikaitkan dengan peristiwa Pilkada Kotawaringin Barat pada 2010, Adnan Pandu Praja dikaitkan dengan peristiwa 2006, dan Zulkarnaen dikaitkan dengan peristiwa 2008. Hanya Abraham Samad yang dilaporkan terkait peristiwa yang masih aktual, yaitu dugaan sepak terjang politiknya pada 2014.

Hanya saja, kali ini serangan terhadap KPK semakin masif dan saat bersamaan, pidato-pidato Presiden Jokowi yang tak mampu meredakan konflik tersebut. Netizen terus melancarkan gerakan kampanye untuk menyelamatkan KPK.

Hingga kini, kampanye #SaveKPK masih terus berkumandang 460 kali setiap jamnya berdasarkan mesin analisis Topsy. Untuk masalah ini, rapalan ajian pamungkas saja tak cukup. Sekarang ini ditunggu, kapan Presiden Jokowi dapat memberikan solusi nyata yang tegas untuk menuntaskan perseteruan KPK vs Polri. (Amir Sodikin)

January 27, 2015

Negara Bisa Audit PT Freeport

Ah ini semua akal akalan saja.. Smelter dibangun di Gresik bukan di Papua !, Kemarin ini Freeport sudah kembali mengeksport tanah lagi.. Sudah tutup saja perusahaan ekstraktif brengsek ini.

Pengelolaan Sumber Daya Alam Jangan Tererosi

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah ingin PT Freeport Indonesia, perusahaan tambang Amerika Serikat, transparan terkait laporan keuangan dan persoalan teknis. Transparansi diperlukan untuk mendorong kontribusi Freeport yang lebih besar terhadap penerimaan keuangan negara.Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) R Sukhyar, demi alasan transparansi, bisa saja pemerintah melakukan audit dalam hal keuangan dan masalah teknis. Namun, hal itu memang bukan bagian kesepakatan dalam nota kesepahaman (MOU) antara Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia.

”Freeport sudah ada laporan keuangannya. Itu bisa kita audit hasilnya. Selain itu, sudah ada hasil audit dari pihak independen. Nanti kita bisa lihat hasilnya seperti apa,” ujar Sukhyar di sela-sela Rapat Kerja Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Senin (26/1).

Sebelum menghadiri rapat dengan Komisi VII DPR, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, semangat dalam MOU tahap II antara Pemerintah Indonesia dan Freeport, antara lain, transparansi. Namun, ia tidak merinci apa yang dimaksud transparansi itu. ”Semangat dalam MOU tahap kedua adalah mendorong transparansi dan kontribusi yang lebih besar dari Freeport. Hal-hal itu yang kami inginkan,” katanya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha mengatakan, negara punya kewenangan penuh atas sumber daya alam. Jika diperlukan, audit dapat saja dilakukan untuk menyelamatkan pendapatan negara.

”Negara punya hak penuh atas kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia. Ini ada dasarnya, yaitu Pasal 33 UUD 1945. Kalau kita tidak punya kewenangan, mereka bisa semaunya mengelola kekayaan alam di Papua,” ujar Satya. Jangan sampai hak dan kewenangan negara dalam pengelolaan sumber daya alam tererosi oleh nama besar Freeport.

Pemerintah Indonesia dan Freeport sepakat menandatangani MOU tahap II pada Minggu lalu. MOU tahap I berakhir 24 Januari 2015. Masa berlaku MOU, baik tahap I maupun II, adalah enam bulan.

MOU antara Pemerintah Indonesia dan Freeport menyangkut negosiasi ulang enam hal, yaitu luas wilayah pertambangan, penerimaan negara, kewajiban divestasi, pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter), kelanjutan operasi, serta pemanfaatan barang dan jasa di dalam negeri.

Selain itu, ada tambahan kesepakatan yang diinginkan pemerintah dalam MOU tahap II, yaitu kontribusi Freeport yang lebih besar bagi rakyat Papua, peningkatan aspek keselamatan kerja, dan peningkatan pemanfaatan kandungan lokal dalam operasional Freeport.

Itikad baikDirektur Eksekutif Indonesian Resources Studies Marwan Batubara menilai, Freeport tidak menunjukkan itikad baik selama MOU tahap I karena gagal membangun smelter. Pemerintah diminta lebih tegas dalam bernegosiasi dengan Freeport.

”Komitmen Freeport membangun smelter hanya sebatas komitmen sewa lahan. Ini menunjukkan mereka kurang punya itikad baik menjalankan bisnis di Indonesia,” kata Marwan. (APO/NDY)

January 27, 2015

Ini Alasan Moeldoko Mengirim TNI Menjaga KPK  

TEMPO.CO, Jakarta – Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal Moeldoko, mengungkapkan alasannya mengirim personel TNI ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurutnya, tindakan itu merupakan amanat undang-undang.

“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI Pasal 7 Ayat 1,” kata Moeldoko dalam akun facebooknya, Moeldoko, Minggu 25 Januari 2015.

Pasal itu, tutur Moeldoko, berbunyi tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara termasuk konflik komunal yang terjadi antara kelompok masyarakat yang dapat membahayakan keselamatan bangsa.

“Ini jawaban dari pertanyaan para politisi dan wartawan kenapa TNI ikut mengamankan gedung KPK,” kata Moeldoko menjawab pertanyaan di dinding facebooknya. (baca: KPK vs Polri, Jokowi: Jangan Ada Kriminalisasi)

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto atau BW ditetapkan sebagai tersangka, tersiar kabar bahwa Badan Reserse Kriminal Polri akan melakukan penggeledahan‎ ke Gedung KPK. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Samad sudah mengontak Panglima TNI membantu pengamanan di Gedung KPK.

Pasukan TNI yang diterjunkan berasal dari tiga matra Darat, Laut, dan Udara. Mereka dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat, Detasemen Jalamangkara (Denjaka) TNI Angkatan Laut, dan Komando Pasukan Khas (Kopaskhas) TNI Angkatan Udara. Namun tidak diketahui berapa jumlah personel yang diturunkan.

AGUSSUP

January 26, 2015

Politisi PDI-P: Yang Punya Peluang, Sekarang Saatnya Makzulkan Jokowi!

PDIP_moncong_buaya

Speechless, ketahuan gilanya politisi PDIP.. Kelihatan betapa busuknya elit Partai PDIP. Coba bukannya mereka mendorong calon Kapolri si Budi ” Rek Gendud” Gunawan turun, malahan mereka mendorong Presiden Jokowi di makzulkan .. Gemblung !

Senin, 26 Januari 2015 | 18:36 WIB
KOMPAS. com/Indra Akuntono

104

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi PDI-Perjuangan, Effendi Simbolon, mengkritik kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Effendi, pemerintahan Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla yang berjalan hampir 100 hari ini banyak meninggalkan celah untuk impeachment atau pemakzulan.

“Siapa pun yang punya peluang menjatuhkan Jokowi, saatnya sekarang, karena begitu banyak celahnya dan mudah-mudahan dua-duanya yang jatuh,” kata Effendi dalam diskusi evaluasi 100 hari pemerintahan Jokowi-Kalla di Jakarta, Senin (26/1/2015).

Effendi menilai, roda pemerintahan yang dijalankan Jokowi tanpa sistem yang jelas. Kebijakan yang diambil pun, menurut Effendi, hanya bentuk reaksi atas peristiwa yang terjadi. Effendi juga menilai Jokowi salah memilih para pembantunya.

“Antara nakhoda dengan navigator, kru, enggak saling kenal. Bayangkan, ada yang umurnya segitu harusnya sudah istirahat, ada yang anak muda, ini kenyataan yang harus diterima. Prerogatif Presiden memilih pembantunya, saya sendiri awal Jokowi dilantik, saya protes,” kata dia.

Ia mencontohkan sikap Jokowi dalam menengahi ketegangan antara KPK dan kepolisian setelah kepolisian menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka. Menurut Effendi, pidato-pidato Jokowi terkait polemik ini tidak tegas.

“Muncul Presiden bicara dua tiga menit, tapi tidak tahu ngomong apa, ‘Ya kamu baik-baik ya, jangan gesekan, wes bareng kerja’ loh kok gitu? Sementara di bawah ini tinggal tawur aja kita,” ucap Effendi.

Anggota DPR ini mengibaratkan pemerintahan Jokowi sekarang seperti pesawat terbang yang mengalami turbulensi. Menurut Effendi, masih ada potensi turbulensi kedua yang sebentar lagi akan dialami pemerintahan Jokowi-Kalla. Ia menyebut pembahasan rancangan APBN-P 2015 yang berlangsung di DPR. Pemerintahan Jokowi-Kalla, lanjut dia, akan kembali mengalami turbulensi jika DPR menolak RAPBN-P yang diajukan pemerintah.

“Kalau itu disahkan, maka APBN yang digunakan itu yang 2015. Kalau itu yang digunakan, game over pemerintahan. Preventifnya enggak ada karena program Jokowi sudah adhead semua, anggarannya kan tidak otomatis,” ujar dia.

+++++++++++++++++++++++++

Diminta Jokowi Mundur, Budi Gunawan Menolak

Diminta Jokowi Mundur, Budi Gunawan Menolak

Kedekatan Presiden Jokowi, Megawati, dan calon Kepala Polisi RI, Budi Gunawan. (Infografis: Unay Sunardi)

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo ternyata sempat melontarkan permintaan kepada calon tunggal Kapolri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, untuk mundur dari pencalonan. (Baca: 3 Aktor Kontroversial di Balik Kisruh KPK vs Polri)

Menurut sumber Tempo, permintaan itu disampaikan Jokowi kepada Budi Gunawan setelah Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pencalonan Budi, meski Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkannya sebagai tersangka.

“Namun Jenderal Budi berkukuh menolak,” kata politikus dekat Jokowi kepada majalah Tempo, pekan lalu. (Baca: Nurul Arifin: Jokowi Direcoki Partai Pendukung)

Jokowi meminta mundur saat memanggil Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti dan Budi pada hari persetujuan parlemen untuk pencalonan Budi. Soal ini, Badrodin mengaku tidak mendengar adanya permintaan Jokowi itu. (Baca: Sejak Budi Gunawan Tersangka, KPK Diserang 7 Kali)

Berdasarkan cerita dari orang-orang dekatnya, Jokowi sengaja memutuskan untuk mengulur waktu pelantikan Budi hingga proses hukum di KPK selesai. Jokowi dipastikan menolak melantik mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut karena telah menjadi tersangka. (Baca: Jokowi Bekerja Sebagai Presiden atau Pelayan Ratu?)

Selanjutnya: Jokowi Protes ke Kompolnas

January 25, 2015

Banteng (PDIP) vs KPK episode tangkap Bambang Widjoyanto

Persis seperti yang dugaan semua orang bahwa tembakan peringatan terhadap KPK  yang dilancarkan oleh Hasto dan Hendropriyono akan diikuti oleh aksi beringas dari gerombolan polisi kaki tangan calon Kapolri berstatus tersangka Budi Gunawan pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015

Penangkapan Bambang Widjojanto

Penjelasan Resmi KPK Soal Penangkapan Bambang Widjojanto

Ahmad Toriq – detikNews

Jakarta – Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap orang yang mengaku personel Bareskrim Polri pagi ini. Namun Wakapolri Komjen Badrodin Haiti mengaku tak tahu menahu soal penangkapan itu. KPK terus mengumpulkan informasi.

Lewat akun twitter @KPK_RI, KPK memberi pernyataan resmi soal penangkapan Bambang Widjojanto. Berikut pernyataan resmi KPK yang dikutip detikcom, Jumat (23/1/2015):

1. Ajudan BW menyampaikan kabar bahwa BW dijemput orang yang mengaku dari Bareskrim Polri setelah mengantar anaknya sekolah, pagi ini.

2. Pihak KPK sudah menghubungi Plt Kapolri Badrodin Haiti, menanyakan hal ini dan dijawab tidak benar ada penangkapan oleh Bareskrim.

3. Saat ini KPK sedang kumpulkan informasi lanjutan terkait penangkapan ini.

Ponsel BW hingga kini belum bisa dihubungi, termasuk oleh Deputi Pencegahan KPK Johan Budi.

++++++++++++++++++
Ini Kronologis Penangkapan Bambang Widjojanto
Dengan mengenakan kain sarung, Bambang diborgol. Bahkan sempat diteror.
RFQ
Dibaca: 1095 Tanggapan: 0

Ini Kronologis Penangkapan Bambang Widjojanto

Dukungan massa terhadap KPK. Foto: RES

Kabar Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto ditangkap sejumlah anggota Bareskrim Mabes Polri mengejutkan berbagai kalangan. Tak saja kolega Bambang, masyarakat tercengang dengan penangkapan tersebut.Ketua tim penasihat hukum Bambang Widjojanto, Nusyahbani Katjasungkana, mengatakan penangkapan terhadap kliennya cukup mengejutkan. Apalagi, penangkapan dilakukan penyidik setelah Bambang mengantar anaknya sekolah. Dia mendapat informasi kronologi penangkapan itu setelah bertemu Bambang di Bareskrim.“Tadi kami sudah bertemu dengan Bambang Widjojanto, dan melihat kondisi dari beliau setelah penangkapan pemeriksaan paksa,” ujarnya di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jumat (23/1).

Menurut Nursyahbani, kronologi penangkapan sekira pukul 6.30 WIB,  Bambang mengantar anaknya sekolah di Nurul Fikri Depok, Jawa Barat. Seperti biasanya, jalanan di bilangan depok padat merayap di pagi hari. Sejumlah polisi lalu lintas mengatur lalu lalang kendaraan. Kendaraan yang ditumpangi Bambang lancar meluncur ke sekolah sang anak.

Tak berselang lama setelah mengantarkan anak, sejumlah anggota kepolisian menghentikan kendaraan Bambang. Lokasi itu pun masih di sekitar lingkungan sekolah sang anak. Setelah dihentikan kendaraanya, Bambang digeledah penyidik. Atas tindakan itu, Bambang meminta surat penggeledahan maupun penangkapan.

Sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, penangkapan dan penggeledahan harus memiliki surat. penangkapan dan penggeledahan dan mesti ada mekanisme serta prosedur yang dipatuhi. “Jadi ada dua surat, surat penggeledahan dan itu tidak diberikan meskipun sudah diminta. Kedua surat penangkapan dan pemeriksaan paksa,” ujarnya.

Singkat cerita, penangkapan yang terjadi sekira pukul 7.30 itu, penyidik memasuki kendaraan Bambang. Berdasarkan keterangan Bambang, kata Nursyahbani, terdapat anggota yang menangkap mengeluarkan pernyataan yang bernada teror. “penangkap-penangkap itu mengatakan, ‘ada plester gak’. Jadi itu teror yang dilakukan ke Pak Bambang Widjojanto dan dilakukan ke pejabat negara,” ujarnya.

Menurutnya, penyataan bernada teror itu dikeluarkan anggota polisi lantaran Bambang Widjojanto meminta penangkapan dan penggeledahan mesti sesuai prosedur dan administrasi berupa surat penggeledahan dan penangkapan. Setelah itu, kedua tangan Bambang diborgol ke belakang. Padahal, Bambang menggunakan sarung dan baju koko.

“Dia (Bambang Widjojanto, red) keberatan, dan akhirnya diborgol dengan tangan ke depan,” ujarnya.

Sampai di Bareskrim, Bambang diperiksa. Namun, Bambang menolak lantaran belum didampingi penasihat hukum. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan setelah tim penasihat hukum yang ditunjuknya mendampingi. Penasihat hukum yang menandatangani surat sebanyak 60 orang. Malahan akan bertambah yang mengajukan menjadi penasihat hukum Bambang.

“Ada 60-an kuasa hukum, dan akan bertambah terus,” katanya.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Ronny F Sompie menampik penangkapan dengan kekerasan psikis. Menurutnya, penangkapan dilakukan dengan cara yang manusiawi. Bahkan, penyidik yang menjelaskan penangkapan dan penggeledahan dengan sebuah surat.

“Beliau juga welcome, kemudian dibawa ke Bareskrim. Jadi tidak ada penangkapan yang tidak manusiawi, apalagi beliau seorang pejabat,” ujarnya.

Jenderal polisi bintang dua itu mengatakan, penangkapan dalam rangka pemeriksaan di tingkat penyidikan. Menurutnya, penyidik sudah memiliki tiga alat bukti, yakti keterangan saksi lebih dari dua orang, dua ahli, dan sejumlah dokumen. Atas dasar itulah penyidik berkeyakinan penangkapan dapat dilakukan.

“Jadi langkah ini sesuai KUHAP dan proporsional, itu bisa dipertanggungjawabkan penyidik Bareskrim secara profesional,” tandasnya.

Pelapor mantan anggota Komisi III
Penangkapan terhadap Bambang berdasarkan laporan dari seorang mantan anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) periode 2009-2014, Sugianto Sabran. Laporan tertanggal 19 Januari 2015 ditindaklanjuti Bareskrim. Hanya dalam kurun waktu empat hari, kasus tersebut meningkat dalam tingkat penyidikan.

Perihal motif pelaporan itu, Sugianto mengaku tak ada dendam pribadi. “Saya tidak ada dendam pribadi, saya hanya mencari keadilan dan kebenaran sejak kasus Pilkada di Kota Waringin Barat (Kobar) sejak saya didiskualifikasi di Mahkamah Konstitusi,” ujarnya usai melaksanakan sholat ashar di Masjid Al Ihlas,  Mabes Polri.

Ia menampik kasus yang dilaporkan itu berkaitan dengan kasus calon Kapolri Komjen Budi Gunawan yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Menurutnya, laporan tersebut pernah dilayangkan ke Bareskrim pada 2010 silam. Namun sayangnya, laporan tersebut tak berjalan. Makanya, ia mencabutnya. Singkat cerita, dalam kasus suap mantan Ketua MK, Akil Muchtar di persidangan Pengadilan Tipikor menyebutkan adanya dugaan keterlibatan Bambang dalam kasus Kobar.

Makanya, pengakuan Akil itulah dijadikan sebagai keterangan untuk memperkuat laporan. Dia kembali membuat laporan pada 19 Januari lalu. “Demi Allah dan Rasulullah serta orang tua saya, saya hanya mencari kebenaran. Bahwa orang yang lupa kita ingatkan. Saya tidak menyerang KPK, saya memandang Bambang Widjojanto itu manusia biasa dan  bisa melakukan kesalahan juga,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, Bambang Widjoanto oleh penyidik Bareskrim dijerat dengan Pasal 242 jo Pasal 55 KUHP. Bambang diduga menyuruh sejumlah saksi memberikan keterangan palsu di MK. Keterangan palsu yang dimaksud Ronny adalah keterangan saat di sidang pemeriksaan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat tahun 2010. Ketika itu, posisi Bambang selaku kuasa hukum pasangan calon Bupati Kotawaringin Barat, Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto.

Penghancuran KPK: Tiga Indikasi PDIP-Mega Bermain

Presiden Megawati Soekarnoputri bersama ajudan Komisaris Besar Gunawan sebelum memulai rapat kabinet bidang ekuin di Jakarta, Kamis, 28 Febuari 2002. TEMPO/ Bernard Chaniago

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto merasa kasus penangkapannya tidak berdiri sendiri. Bambang menilai kasus ini berhubungan dengan penetapan calon Kapolri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, sebagai tersangka.

“Kalau melihat pengetahuan dan pengalaman saya dalam menangani kasus, ini pasti tak berdiri sendiri,” katanya di rumahnya di Depok, Jawa Barat, Sabtu, 24 Januari 2015. Ia juga mengatakan, manuver yang terjadi sekarang bukan lagi melemahkan, tapi menghancurkan KPK.

Kecurigaan ini bukan tanpa dasar. Bambang mengatakan pelapor kasus tersebut, Sugianto Sabran, merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sugianto melaporkan Bambang pada 19 Januari atau enam hari setelah KPK mengumumkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Sesuai catatan Tempo, setidaknya ada tiga indikasi keterlibatan PDIP Megawati dalam kisruh KPK-Polri kali ini:

1. Politikus PDIP sebagai Pelapor

Sugianto Sabran, nama pelapor Bambang Widjojanto, tercatat pernah menjadi anggota DPR dari Fraksi Partai Demokasi Indonesia Perjuangan periode 2009-2014. Anggota Komisi Hukum DPR itu menyelesaikan pendidikan hingga SMEA di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Pengusaha kelahiran Sampit 5 Juli 1973 tercatat pernah menikah dengan artis Ussy Sulistiawaty pada 12 Agustus 2005 sampai bercerai setahun kemudian. (Baca: Pelapor Bambang KPK dan Isu Jari Aktivis)

2. Serangan Politikus PDIP ke Samad

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya menyerang Ketua KPK Abraham Samad. Ia mengungkapkan enam pertemuan politis yang pernah dilakukan Abraham Samad dengan PDIP.

“Semua atas inisiatif dua orang dekat Abraham Samad,” kata Hasto pada Kamis, 22 Januari 2015. Ia mengatakan, pertemuan tersebut terkait dengan keinginan Abraham disandingkan dengan Joko Widodo sebagai calon wakil presiden. Hasto juga mendesak KPK membentuk komite etik untuk menelusuri masalah ini. (Baca: PDIP Mega Menyeruduk, Begini Ranjau bagi Bos KPK)

3. Kengototan PDIP Mencalonkan Budi Gunawan

Koalisi pendukung Jokowi tetap menyokong pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri diproses di DPR. Menurut Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso, kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan di rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Selasa malam, 13 Januari 2015.

Megawati dalam pertemuan itu, kata Sutiyoso, sempat mempertanyakan alasan KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus suap. Budi adalah bekas ajudan Presiden Megawati. “Kami tak bisa menjawab pertanyaan ada apa di balik semua ini,” kata bekas Gubernur DKI Jakarta ini. (Baca: PDIP vs KPK Siapa Jadi Pendendam)

Setelah pencalonan Budi Gunawan lolos di DPR, Presiden Jokowi menunda pelantikannya sebagai Kepala Polri. Tapi pengaruh Budi masih besar di kepolisian. (Baca: Penangkap Bambang KPK Anak Buah Budi Gunawan)

NUR ALFIYAH | TIM TEMPO

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kini, Giliran Zulkarnain KPK Dilaporkan ke Polisi

Kini, Giliran Zulkarnain KPK Dilaporkan ke Polisi

Wakil Ketua KPK, Zulkarnaen (tengah) bersama Bambang Widjojanto (kiri) dan Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi SP (kanan) di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu, 24 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta – Setelah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja, kali ini giliran Zulkarnain yang akan dilaporkan ke Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri. “Kami merencanakan tanggal 28 Januari ke Bareskrim,” kata Presidium Jatim Am dari Aliansi Masyarakat Jawa Timur, Fathur Rosyid, saat dihubungi, Selasa, 26 Januari 2015.

Fathur Rosyid menyatakan pihaknya akan melaporkan Zulkarnain ke Bareskrim terkait dengan kasus dugaan korupsi dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Jawa Timur pada 2008. Zulkarnain diduga menerima uang suap sekitar Rp 5 miliar untuk menghentikan penyidikan perkara tersebut.

“Kasus tersebut berkaitan dengan penguasa Jawa Timur, Gubernur Soekarwo,” ucap mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur itu. Saat itu, Zulkarnain masih menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. (Baca: KPK Vs Polri, Demokrat Anggap Jokowi Belum Tegas)

Kasus korupsi tersebut pernah dibahas oleh DPRD Jatim. Menurut penuturan pimpinan Dewan, kata Fathur Rosyid, Zulkarnain menerima uang sebesar Rp 5 miliar. “Meski tidak melihat secara langsung, digambarkan dengan jelas oleh pimpinan Dewan saat itu,” kata Fathur Rosyid.

Fathur Rosyid menampik laporan tersebut sebagai upaya pelemahan KPK. Menurut dia, laporan ini justru bertujuan untuk membersihkan KPK dari oknum-oknum bermasalah. “Kami mendukung KPK, tapi tidak per orang,” katanya. “Kami ingin KPK tidak menjadi tempat persembunyian.” (Baca: Jagoan Hukum ke Istana, Jokowi Bentuk Tim Khusus)

Pekan kemarin, KPK mendapat serangan bertubi-tubi. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam persidangan. Lalu Adnan dilaporkan terkait dengan dugaan merampok saham milik PT Daisy Timber sebesar 85 persen.

SINGGIH SOARES

Terpopuler
KPK-Polri, Samad: Apa yang Jamin Saya Selamat…?
Jagoan Hukum ke Istana, Jokowi Bikin Tim Khusus
Ini Alasan Moeldoko Mengirim TNI Menjaga KPK
Jokowi Bikin Tim, Ada 7 Keanehan Kasus Bambang KPK
Mudah Disetir, Jokowi Itu Presiden RI atau PDIP?
Heboh KPK Vs Polri, Jokowi Diminta Carikan Pekerjaan
Ternyata Sistem Kemudi Air Asia QZ8501 Pernah Rusak
‘Jokowi, Jangan Pindahkan Istana ke Rumah Mega’
Kegiatan Christopher dan Ali Sebelum Tabrakan

Baca Juga

+++++++

3 Aktor Kontroversial di Balik Kisruh KPK vs Polri

3 Aktor Kontroversial di Balik Kisruh KPK vs Polri  

Kabareskrim Inspektur Jenderal Budi Waseso (kiri), Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto (tengah) dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno. Foto (ki-ka) Tempo/Dhemas Reviyanto, Tempo/Subekti dan Tempo/Frannoto

TEMPO.CO, Jakarta – Kemelut yang merundung Komisi Pemberantasan Korupsi dan Markas Besar Polri belum juga mereda. Langkah Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang membentuk tim independen untuk meredam pertikaian kedua lembaga penegak hukum itu masih terganjal surat keputusan presiden. (Baca: Jagoan Hukum ke Istana, Jokowi Bikin Tim Khusus?)

Konflik antara KPK dan Mabes Polri bermula saat komisi antirasuah menetapkan calon tunggal Kepala Polri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, sebagai tersangka kasus kepemilikan rekening gendut, Selasa 13 Januari 2015. KPK menengarai transaksi di dalam rekening itu tidak sesuai dengan profil Budi sebagai anggota Polri. (Baca: Sepeda Jokowi, ‘Save KPK’, dan Rakyat Tak Jelas)

Berita Terkait Lainnya
Mudah Disetir, Jokowi Itu Presiden RI atau PDIP?
Tak Tegas, Jokowi Dianggap Cuma Tukang Stempel
KPK Lumpuh, Megawati Jangan Kayak Lagu Dangdut

Selang sehari setelah penetapan Budi sebagai tersangka, KPK sempat diserang dengan beredarnya foto mesra mirip Ketua KPK Abraham Samad dengan Putri Indonesia 2014 Elvira Devinamira. Foto itu langsung disanggah Elvira, “Stay focus, benar dan salah tidak pernah tertukar,” ujar Elvira di akun instagram, @elviraelph. (Simak pula: Misteri Foto Mesra Mirip Abraham di Tangan KPK)

Sejak itu serangan terhadap KPK seperti tak terbendung. Mulai dari penangkapan Wakil Ketua KPK oleh penyidik Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, tudingan menteri yang mengerdilkan para pendukung KPK, hingga laporan sejumlah pihak terhadap kasus masa lalu para pimpinan KPK. (Baca: Sejak Budi Gunawan Tersangka, KPK Diserang 7 Kali)

Menurut catatan Tempo, berikut ini tiga tokoh kontroversial di balik kisruh yang tengah melanda KPK dan Polri dalam sepekan terakhir ini.

Dimulai dari: 1. Hasto Kristiyanto

1. Hasto Kristiyanto

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan Abraham pernah melobi petinggi partai politik terkait Pemilihan Umum 2014. Hasto menyebut, Abraham setidaknya pernah bertemu dengan petinggi PDIP dan Partai Nasdem untuk pencalonan dirinya sebagai calon Wakil Presiden. (Baca: Mudah Disetir, Jokowi Itu Presiden RI atau PDIP?)

“Pertemuan itu atas inisiatif tim sukses dari Abraham Samad yang berinisial D,” kata Hasto dalam keterangan pers yang diterima Tempo, Kamis, 22 Januari 2015. Hasto mengimbau masyarakat agar dapat membedakan misi KPK untuk memberantas korupsi dengan kepentingan politik pimpinannya. (Baca: Tak Tegas, Jokowi Dianggap Cuma Tukang Stempel)

KPK, kata Hasto, mendapat kewenangan sangat besar sementara oknum dalam komisi itu tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan politik. Dia mencontohkan beberapa kasus yang kental aspek politik seperti bocornya surat perintah penyidikan ke publik, penetapan tersangka bertepatan dengan momentum tertentu seperti ulang tahun, atau menjelang pemilu.

Politikus PDI Perjuangan Junimart Girsang mengatakan pernyataan Hasto adalah inisiatif pribadi, bukan pernyataan resmi partai. Hanya Hasto dan beberapa saksi yang tahu rincian pertemuan Abraham dan petinggi Partai0. “Itu inisiatif sendiri karena dia yang bersinggungan langsung dan berniat mengungkap KPK jadi alat politik seseorang,” kata Junimart, Jumat, 23 Januari 2015.

+++

2. Tedjo Edhy Purdijatno alias Tedjo Blur alias Tedjo “kagak jelas”

Jelas sudah, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia Tedjo Edhy Purdijatno menjadi bintang di balik kemelut KPK dan Polri. Sejumlah pernyataan Tedjo dianggap menyudutkan KPK dan massa pendukungnya sehingga ia menjadi bulan-bulanan netizen di media sosial. Bahkan, belakangan muncul meme–foto-foto satir di media sosial–yang cenderung mencibir pernyataan Tedjo. (Baca juga: Beredar Meme Menteri Tedjo di Medsos)

Pernyataan Tedjo yang tengah ramai diperbincangkan itu salah satunya menyebutkan bahwa para pendukung KPK sebagai rakyat yang tak jelas. “KPK jangan membakar massa. Jangan mengeluarkan sikap yang kekanak-kanakan. Konstitusi yang akan mendukung, bukan dukungan rakyat yang enggak jelas itu,” katanya di Istana Kepresidenan, Sabtu lalu. (Baca: EKSKLUSIF: Samad KPK-Tedjo Gesekan di Istana Bogor)

Akibat pernyataan itu, Menteri Tedjo dilaporkan Ketua Lembaga Swadaya Masyakarat Forum Warga Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan ke Bareskrim Polri. Menurut Azas, pernyataan Tedjo telah menghina massa yang mendukung KPK. “Kami menganggap Pak Tedjo itu sebagai menteri telah melakukan penghinaan terhadap rakyat Indonesia,” katanya di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin, 26 Januari 2015. (Baca: KPK Vs Polri, Menteri Tedjo: Jangan Bakar Massa)

Saat hendak dikonfirmasi mengenai pernyataannya tentang “rakyat yang enggak jelas” itu, Tedjo berkelit. Ia hanya tersenyum menjawab pertanyaan wartawan saat ia menjadi pemateri seminar penegakan materi hukum laut di di Komando Pengembangan dan Pendidikan TNI Angkatan Laut Surabaya. “Sudah wawancaranya di Jakarta saja,” ujar beberapa prajurit yang mengawalnya. (Baca: Menkopolkam: Kami Akan Selamatkan Keduanya)

Berikutnya: 3. Budi Waseso

Budi Waseso

Penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, pada Jumat, 23 Januari 2015, tak lepas dari campur tangan Kepala Bareskrim Inspektur Jenderal Budi Waseso. Belakangan, penangkapan itu ditengarai tidak dikoordinasikan dengan pelaksana tugas Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, yang menggantikan Jenderal Sutarman karena diberhentikan oleh Presiden Jokowi. (Baca: Bukti Bambang KPK Tak Perintahkan Kesaksian Palsu)

Indikasi tidak ada koordinasi dengan Badrodin terungkap saat Ketua KPK menghubungi Badrodin yang mempertanyakan penangkapan Bambang. Saat itu Badrodin mengaku tidak ada penangkapan Bambang. Belakangan, Badrodin meminta maaf kepada KPK karena memang telah terjadi penangkapan terhadap Bambang, dan Badrodin terlambat mengetahui kejadin itu. Bambang ditangkap karena menjadi tersangka dalam kasus sengketa pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, di Mahkamah Konstitusi pada 2010. (Baca: EKSKLUSIF: Gaya Jokowi Minta Bambang KPK Dilepas)

Badrodin mengungkap alasan ia terlambat mengetahui penangkapan Bambang lantaran masalah teknis penyidikan ditentukan sendiri oleh penyidik. Di setiap tingkatan, kata Badrodin, ada bagian reserse kriminal yang memiliki pimpinan, seperti Kepala Bareskrim, Kepala Satuan Reserse, maupun Kepala subditnya. “Jadi tidak semua penyidik di indonesia ini bisa saya awasi semua,” kata Badrodin, Jumat, 23 Januari 2015. (Baca: Jokowi Bikin Tim, Ada 7 Keanehan Kasus Bambang KPK)

Ada pun Budi Waseso mengatakan penagkapan Bambang masuk dalam ranah penyidikan. Penyidik itu, kata dia, independen. “Jadi laporannya ke Kapolri itu setelah semuanya dilakukan. Semua akan dilaporkan,” kata Budi. Ia pun menampik informasi bahwa terlambatnya Badrodin mengetahui penangkapan ini lantaran tim yang dikerahkan Polri liar, atau di bawah kordinasi Budi Gunawan. “Enggak ada itu. Yang menangkap Bambang itu Bareskrim.”

MUHAMMAD MUHYIDDIN | SINGGIH SOARES | BOBBY CHANDRA

January 23, 2015

Data Logbook, Air Asia QZ8501 Kerap Bermasalah

Data kronologis kecelakan AirAsia QZ8501 yang didapatkan dari Kementerian Perhubungan. Foto, File Kementerian Perhubungan

TEMPO.CO, Jakarta – Mantan pilot Garuda Indonesia, Capt Shadrach M. Nababan, menyebutkan, berdasarkan data logbook,pesawat Air Asia QZ8501 jenis Airbus A320-200 sempat sembilan kali mengalami masalah pada auto rudder trim limiter flight controlselama 2014.

Bahkan, kata Shadrach, tiga hari sebelum jatuh atau pada 25 Desember 2014, pesawat QZ8501 mengalami return to apronsebanyak dua kali.

Detik-detik terakhir QZ8501 diungkapkan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dalam rapat kerja dengan Komisi Perhubungan DPR, Selasa, 20 Januari 2015. Ia mengatakan QZ8501 sempat menanjak tinggi lalu jatuh menukik sebelum hilang dari radar Air Traffic Controller (ATC) Bandar Soekarno-Hatta. Mulai pukul 06.17 sampai 06.17.54 WIB, pesawat menanjak dari ketinggian 32 ribu ke 37 ribu kaki. Kecepatan tanjakan mencapai rate of climb 11 ribu kaki per menit. (Baca: Jonan: Laju Naik Air Asia Melebihi Pesawat Tempur)

Pukul 06.17.54, pesawat itu tiba-tiba turun mendadak dari ketinggian 37 ribu ke 36 ribu kaki dalam enam detik. Lalu turun lagi menuju 29 ribu kaki dalam waktu 31 detik. Pada pukul 06.18.44, pesawat sudah hilang dari radar ATC.

Shadrach menjelaskan pesawat sipil tak boleh menanjak secara ekstrem ketika sudah berada di udara. Power pesawat sipil, kata Shadrach, tak sebesar kekuatan pesawat tempur.

“Menanjak ke atas enggak mungkin. Dia enggak punya power yang cukup seperti pesawat militer. Rate of climb 11 ribu feet per menit itu enggak mungkin,” kata Shadrach.

KHAIRUL ANAM