Piye toch Jok, milih Budi Gunawan Sebagai Calon Kapolri !


Yang milih si Budi adalah si mbok Mega.Presiden Joko sebagai ” petugas partai” hanya bisa menuruti kemauan si Mbok.

Nah sekarang si Budi jadi tersangka oleh KPK.. Malu khan Jok !

Minggu, 11/01/2015 14:23 WIB

Ray Jordan – detikNews
ICW aksi tutup mata tolak Kapolri
FOKUS BERITA
Kapolri Pilihan Jokowi
Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengaku kecewa dengan dipilhnya Budi Gunawan oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Kapolri. ICW menilai Jokowi menutup mata dalam memilih Kapolri.

“Ini menunjukkan Jokowi tutup mata ketika memilih Kapolri. Ini kita nilai sebagai suatu skandal politik yang dilakukan Jokowi,” ujar Koordinator Divisi Hukum ICW Emerson Yuntho saat jumpa pers di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (11/1/2015).

Dalam jumpa pers ini, ICW melakukan aksi dengan menutup mata menggunakan kain warna hitam bertuliskan ‘Kapolri’.

Emerson mengatakan, Jokowi juga melanggar program ‘Nawacita’ (sembilan cita-cita) yang diusung dari masa awal kampanye. Di mana di salah satu poin disebutkan bahwa Jokowi-JK akan memilih Jaksa Agung dan Kapolri yang profesional, berintegritas dan bersih.

“Jokowi juga melanggar program Nawacita yang sudah diusul Jokowi. Faktanya, Jokowi tidak menjalani proses penjaringan itu melalui KPK dan PPATK,” kata Emerson.

ICW juga menyerukan kepada masyarakat untuk melakukan penolakan terhadap pilihan Jokowi ini. Mereka juga akan membuat petisi penolakan.

“Kami mendorong dan menyerukan kepada seluruh warga Indonesia untuk menolak langkah Jokowi yang terburu-buru mengirimkan nama calon Kapolri ke DPR. Petisi sudah kita buat,” katanya.

New! Download the Tempo.co for mobile app
HOMEView Full Site
MINGGU, 11 JANUARI 2015 | 13:33 WIB
3 Blunder Jokowi Pilih Komjen Budi Gunawan

Advertisement
TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo telah menyerahkan nama Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada Jumat, 9 Januari 2015. Bila disetujui DPR, Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian RI itu bakal menggantikan Jenderal Sutarman yang masa jabatannya habis pada Oktober 2015. (Baca:Jokowi Tunjuk Budi Gunawan, Kapolri Cacat Bawaan)

Direktur Advokasi Pusat Studi Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada Oce Madril menilai keputusan Jokowi mencalonkan Budi sangat mengecewakan. Penentuan nama Budi bisa menjadi preseden buruk bagi pemerintahan Jokowi. Terlebih seusai pemilihan politikus Partai NasDem, Prasetyo, sebagai Jaksa Agung. “Jokowi seolah-olah ingin berdamai dengan pejabat yang integritasnya dipertanyakan.” (Baca:Jokowi Pilih Budi Gunawan, KPK Dilupakan)

Berikut ini tiga langkah keliru Jokowi saat memutuskan memilih Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala Polri, menurut pendapat sejumlah pegiat antikorupsi dan aktivis hak asasi manusia:

Dimulai dari: 1. Tersandera Rekening Gendut

Budi adalah ajudan Megawati Soekarnoputri saat menjabat presiden pada 2001-2004. Selain itu, Budi pernah masuk dalam daftar polisi yang diketahui memiliki rekening gendut. Laporan hasil analisis dan laporan pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mencatat, Budi diketahui memiliki rekening Rp 54 miliar dan bertransaksi di luar profilnya. (Baca:Budi Gunawan Bermasalah, Ini Saran untuk Jokowi)

Oce menjelaskan, dugaan kepemilikan rekening tak wajar milik Budi pernah diklarifikasi Mabes Polri. Pemeriksaan itu berakhir pada kesimpulan bahwa dana dalam rekening itu berasal dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Oce meragukan kesimpulan itu. Sebab, semua perwira tinggi yang teridentifikasi memiliki rekening gendut tak pernah menjalani pemeriksaan internal.

“Kasus ini pernah dibawa ke Komisi Informasi Pusat. Atas indikasi itu memang tidak pernah diperiksa polisi. Lagi pula, mana mungkin ada penyidik yang berani memeriksa perwira berbintang?” kata Oce Madril. “Saya tidak tahu apa pertimbangannya. Kasihan sekali jika kepala institusi penegak hukum seperti Jaksa Agung dan Kapolri diisi orang yang memiliki cacat bawaan.” (Baca: Heboh Budi Gunawan, Jokowi Bikin Skandal Politik)

Koordinator Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho menambahkan, tidak ada hal yang menonjol dari Budi kecuali saat ia disebut memiliki rekening gendut. Emerson mengatakan pegiat antirasuah akan segera merapatkan barisan untuk melawan Kepala Polri pilihan Jokowi ini. “Kami mungkin akan ajukan gugatan,” ucapnya. (Baca: Jokowi Sodorkan Budi Gunawan: Ini Mimpi Buruk)

Menurut Jokowi, nama Budi muncul berkat usulan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). “Sudah dari Kompolnas, hak prerogatif saya pakai. Saya pilih, saya sampaikan ke Dewan,” katanya kepada wartawan di sela kunjungan ke PT PAL Indonesia, Surabaya, Sabtu, 10 Januari 2015. Selanjutnya, kata Jokowi, anggota DPR tinggal menindaklanjuti usul itu.

Saat ditanya mengenai faktor kedekatan Budi Gunawan dengannya, Jokowi hanya berseloroh singkat. “Ya, masak, saya pilih yang jauh?” ujarnya. Menurut Budi, keakraban yang dia jalin dengan Megawati tidak pernah sampai membahas urusan politik. Ia mengaku pernah makan malam dengan Mega, tapi pertemuan itu tidak menyinggung pembicaraan politik. “Makannya selalu ramai-ramai,” ujar Budi.

Advertisement

2. Tanpa PPATK dan KPK

Menurut Emerson, Jokowi telah tutup mata terhadap rekam jejak Budi Gunawan yang kini menjadi Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian. Jokowi menunjuk Budi tanpa berkonsultasi lebih dulu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Emerson menuding langkah Jokowi hanya untuk melanggengkan kekuasaan. (Baca: Aset Calon Kapolri Budi Gunawan Naik Rp 18 Miliar)

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto menegaskan bahwa lembaganya tidak pernah dilibatkan oleh Presiden Joko Widodo untuk menentukan nama Kepala Polri. “Jadi tidak benar pernyataan Menkopolhukam (Tedjo Edhi Purdjianto) yang meminta bantuan KPK untuk memberi masukan,” ujar Bambang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Sabtu, 10 Januari 2015.

Hal senada disampaikan Ketua KPK Abraham Samad. Ia menyatakan instansinya sama sekali tidak dilibatkan dalam proses seleksi calon Kepala Polri. “Tak pernah dikasih tahu Presiden Jokowi. Tidak pernah sama sekali,” kata Samad. Sebelumnya Samad pernah mengatakan KPK seharusnya dilibatkan dalam proses pemilihan Kepala Polri.

Emerson menuding Jokowi berlaku diskriminatif karena tidak melibatkan KPK dan PPATK dalam pemilihan Kepala Polri. Sedangkan dalam pemilihan menteri Kabinet Kerja, Jokowi melibatkan KPK dan PPATK. “Kenapa saat memilih Kapolri Jokowi tidak melibatkan PPATK dan KPK? Apa yang dia takutkan?” ujar Emerson ketika dihubungi, Jumat, 9 Januari 2015. (Baca juga: Cari Calon Kapolri, Kompolnas Pelajari 5 Jenderal)

Karena pemilihan Kepala Polri dilakukan tanpa konsultasi dengan dua lembaga penegak hukum tersebut, Emerson menilai Jokowi tidak bebas merdeka dalam menentukan pilihan. “Memang pilihan itu adalah hak prerogratif presiden, tapi nuansa titipan partai politik kentara sekali bila Jokowi tidak melibatkan KPK dan PPATK,” kata Emerson.

Adapun Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, berdasarkan undang-undang, Presiden Jokowi cukup meminta pertimbangan Kompolnas untuk menunjuk Kepala Polri. Penunjukan Kapolri, menurut Andi, bukanlah mekanisme seleksi, melainkan penunjukan langsung oleh presiden, sehingga presiden tidak perlu meminta pertimbangan lembaga lain. (Baca: Soal Calon Kapolri, Kompolnas: Kami Tidak Memihak)

3. Terlalu Cepat dan Mendadak

Anggota Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Muhhamad Isnur mengatakan pemilihan Budi sebagai calon tunggal Kepala Polri bak skandal. “Prosesnya serba mendadak, tidak transparan, dan publik pun tidak dilibatkan,” ujar Isnur, Sabtu, 10 Januari 2015. “Budi dulu ajudan Megawati dan dekat dengan PDIP. Jangan-jangan ia dipilih karena dekat dengan PDIP saja. Jokowi subyektif memilih Kapolri.”

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui ihwal cepatnya proses keputusan Jokowi memilih Budi menjadi calon tunggal. Jokowi hanya butuh beberapa jam untuk meloloskan Budi dari sembilan nama yang diajukan dan direkomendasikan Kompolnas. “Tanggal 9 Januari kami terima surat itu, pukul 16.00 WIB Presiden meminta dipersiapkan surat ke DPR,” kata Pratikno di kantor PDI Perjuangan. (Baca juga: Jokowi Diingatkan Tolak Budi Gunawan untuk Kapolri)

Pratikno berdalih proses pemilihan calon Kepala Polri mungkin sudah dilakukan sudah lama. Namun, ia tak bisa menjawab alasan Jokowi tak melibatkan PPATK dan KPK dalam proses seleksi calon Kepala Polri. Prosesnya tak seperti seleksi calon menteri Kabinet Kerja. “Saya tak tahu harus menjawab apa, karena memang tidak dapat informasi itu,” katanya. (Baca juga: Masuk Bursa Kapolri, Badrodin Haiti Takut Ge-Er)

Tak hanya itu, pejabat di lingkaran satu Jokowi ini juga mengklaim tak tahu alasan Kapolri Jenderal Sutarman harus segera dicopot meski baru pensiun pada Oktober 2015. Ia juga tak mengerti alasan Jokowi lebih memilih Budi dibanding delapan perwira tinggi lain yang diajukan Ketua Kompolnas sekaligus Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno. (Baca:Budi Gunawan Pilihan Jokowi, Cita Rasa Megawati)

Pemilihan Budi pun mengherankan bagi publik dan para pegiat antikorupsi. Emerson menilai penunjukan Budi sebagai calon tunggal Kepala Polri bukan atas dasar pilihan Jokowi. Budi, kata dia, adalah Kapolri pilihan Megawati. “Sebenarnya yang jadi presiden itu Jokowi atau Megawati?” kata Emerson, yang menekankan bahwa pendapat itu adalah pandangan pribadinya. (Baca:Jokowi Pilih Budi Gunawan, KPK Dilupakan)

Namun, ia mengakui penunjukan Budi memang mengagetkan. “Mendadak sekali, kami tidak habis pikir alasan Jokowi. Ini mimpi buruk para aktivis antikorupsi,” ujar Emerson. Emerson sudah membuat petisi agar Jokowi membatalkan penyerahan nama Kapolri ke DPR sampai ada investigasi mendalam tentang rekam jejak kandidat. (Baca juga: Petisi Desak Jokowi Batalkan Budi Gunawan Beredar)

++++++++++

2 Perusahaan Ini Setor Duit ke Budi Gunawan

2 Perusahaan Ini Setor Duit ke Budi Gunawan

Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) Komjen Pol. Budi Gunawan. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta– PT Masindo Lintas Pratama dilaporkan menggelontorkan duit Rp 1,5 miliar ke rekening Herviano Widyatama, anak Budi Gunawan pada November 2006. Kini, Budi Gunawan adalah calon tunggal Kepala Kepolisian Indonesia. PT Masindo adalah pengembang Apartemen Hollywood Residence di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Pada Mei 2007, ratusan pembelinya melapor ke polisi dan menuduh PT Masindo menggelapkan dana Rp 200 miliar lebih. (Baca:Jokowi Tunjuk Budi Gunawan, Kapolri Cacat Bawaan)

Indonesia Corruption Watch melaporkan transaksi mencurigakan itu ke Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi. “Kami tunggu respons mereka,” kata Emerson Yuntho, wakil koordinator ICW seperti yang dikutip dari Majalah Tempo edisi 4 Juli 2010.

Selain Masindo, sebuah perusahaan lain bernama PT Sumber Jaya Indah dilaporkan menyetorkan dana ke rekening Budi Gunawan. Melalui rekening anak Budi, perusahaan itu menggelontorkan hampir Rp 10 miliar. (Baca:Jokowi Tunjuk Budi Gunawan Cepat, Mengapa?)

Sumber Jaya adalah sebuah perusahaan penambang timah yang menguasai 75 hektare lahan tambang di Bangka Belitung. Nama perusahaan sempat jadi berita pada Desember 2007, ketika polisi setempat menyetop 13 truk yang mengangkut timah ilegal milik perusahaan itu. “Saya ingat kasus itu. Penyidikan polisi tidak jelas sampai sekarang,” kata Yudho Marhoed, Koordinator Wahana Lingkungan Hidup Indonesia di Bangka Belitung. (Baca:Budi Gunawan Bermasalah, Ini Saran untuk Jokowi)

Budi Gunawan memilih tutup mulut. Ditemui Tempo, dia hanya tersenyum dan berkomentar pendek, “Nanti saja, ya.” Belakangan, lewat seorang bawahannya, Budi Gunawan mengaku sudah menyerahkan masalah ini ke Kepala Badan Reserse Kriminal. “Semua berita itu tidak benar,” katanya.

MUHAMMAD MUHYIDDIN | WAHYU DHYATMIKA

+++++++++++++++++++++

Ternyata, Budi Gunawan Dapat Rapor Merah KPK

Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Budi Gunawan. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta – Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Yunus Husein menyesalkan pengajuan nama Budi Gunawan oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon Kapolri. Sebab, integritasnya sempat dipertanyakan Komisi Pemberantasan Korupsi dan PPATK. (Baca: Calon Kapolri: Tiga Perbedaan Pilihan Jokowi dan SBY)

“Calon Kapolri sekarang pernah diusulkan menjadi menteri. Tetapi pada waktu pengecekan info di PPATK & KPK, yang bersangkutan mendapat rapor merah alias tidak lulus,” ujar Yunus melalui twitternya @YunusHusein, Ahad, 11 Januari 2015.

Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian, Komisaris Jenderal, Budi Gunawan, digadang-gadangmenjadi calon Kapolri. Mantan ajudan presiden di era Presiden Megawati itu akan menggantikan kursi yang kini dijabat Jenderal Sutarman. (Baca: Calon Kapolri: Tiga Persamaan Pilihan Jokowi dan SBY)

Budi sempat menuai polemik setelah masuk dalam daftar perwira tinggi pemilik rekening gendut. Berdasarkan laporan PPATK, ia diketahui memiliki rekening senilai Rp 54 miliar dan melakukan transaksi di luar profilnya.

RIKY FERDIANTO

 

+++++

Budi Gunawan Tersangka, JK-Jokowi Gelar Pertemuan

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan menggelar pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kaitan dengan penetapan calon Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

JK menyatakan keputusan menetapkan Budi sebagai calon Kapolri adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. “Saya belum tahu masalahnya,” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Selasa, 13 Januari 2015. (Baca: Akhirnya, KPK Jadikan Budi Gunawan Tersangka)

JK menyatakan akan mengecek dengan lebih detail ihwal penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka. JK mengklaim sama sekali belum mendapat informasi mengenai tindakan KPK terhadap Budi, yang pernah menjadi ajudan Megawati Soekarnoputri yang saat itu menjabat presiden.

KPK menetapkan calon Kepala Kepolisian, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, sebagai tersangka kasus transaksi mencurigakan. Penetapan status itu didasarkan pada gelar perkara pada 12 Januari 2015, setelah ditemukannya dua alat bukti. (Baca: Drama di Balik Status Tersangka Budi Gunawan)

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan proses penyelidikan kasus ini dimulai pada Juli 2014. Kasus ini masuk ke penyelidikan berdasarkan pengaduan masyarakat, bukan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (Baca:Kronologi Penetapan Budi Gunawan sebagai Tersangka )

Budi menjadi tersangka saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Polri dan jabatan lainnya di kepolisian. KPK menjerat Budi dengan Pasal 12a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11, atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

FRANSISCO ROSARIANS

 

++++++++++++++++++++++++++

Akhirnya, KPK Jadikan Budi Gunawan Tersangka

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan kejutan menjelang pelantikan Kepala Kepolisian RI. KPK menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan, yang menjadi calon tunggal Kapolri, sebagai tersangka kasus rekening gendut. Menurut KPK, calon Kapolri ini dijerat atas kasus kepemilikan rekening yang mencurigakan.

“Komjen BG tersangka kasus tipikor (tindak pidana korupsi) saat menduduki Kepala Biro Pembinaan Karier (Polri),” kata Ketua KPK Abraham Samad dalam jumpa pers di Kuningan, Jakarta, Selasa, 13 Januari 2015.

Menurut Samad, KPK melakukan penyelidikan sejak Juli 2014. Budi diduga melanggar Pasal 12a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11, atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“KPK telah melakukan penyidikan setengah tahun lebih terhadap transaksi mencurigakan (Budi),” ujarnya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan dari Kepolisian ataupun Budi Gunawan.

 

+++++

 

Drama di Balik Status Tersangka Budi Gunawan

Drama di Balik Status Tersangka Budi Gunawan   

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus rekening gendut, Selasa, 13 Januari 2015. Padahal, sehari sebelumnya, pencalonan tunggal Budi sebagai Kapolri nyaris tidak terbendung. Presiden Joko Widodo hanya menyerahkan nama Budi untuk mengikuti fit and proper test.

Munculnya nama Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri menjadi perhatian banyak kalangan, terutama aktivis antikorupsi. Mereka menilai pria lulusan Akademi Kepolisian 1983 itu cacat karena namanya masuk daftar pejabat pemilik rekening gendut.

Argumen aktivis antikorpusi itu mendapat sanggahan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai yang menjadi penyokong utama pencalonan Budi. Menurut mereka, nama Budi memang masuk dalam daftar pejabat pemilik rekening gendut, tapi selama ini tidak ada langkah hukum untuk membuktikan Budi melakukan pelanggaran hukum. (Baca juga: Budi Gunawan Tersangka, Apa Respon Kompolnas?)

Pada Jumat, 9 Januari 2015, Menteri Sekretariat Negara Pratikno menggelar rapat terbatas untuk membahas pencalonan Budi. Rapat itu, antara lain, dihadiri Teten Masduki dan Ari Dwipayana. Dalam pertemuan itu, tidak ditemukan argumentasi kuat untuk menolak Budi menjadi Kapolri. “Rapat hanya menyarankan agar presiden tidak usah buru-buru untuk mengganti Kapolri,” kata satu sumber yang ikut dalam rapat tersebut.

Tidak diketahui secara pasti, apakah rekomendasi rapat itu sampai ke tangan Presiden Jokowi atau tidak. Yang jelas, pada Jumat malam lalu, Presiden Jokowi justru mengumumkan bahwa Budi Gunawan ditetapkan sebagai calon tunggal Kapolri. Surat penetapan sudah ditandatangani dan segera dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Pratikno dan Teten Masduki tidak bisa dihubungi untuk diminta konfirmasi tentang rapat di Sekretarian Negara itu. Ari Dwipayana membenarkan adanya rapat itu tapi tidak bersedia menyampaikan masalah yang dibicarakan. “Silakan tanya langsung ke Pak Pratikno,” ujar Ari.

Menanggapi penetapan itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menyatakan bisa memaklumi keputusan Presiden. Namun dia mengatakan, selama ini, KPK tidak pernah berhenti menelisik rekening gendut milik Budi. Bahkan penyidik sudah meminta keterangan sejumlah saksi dari kalangan perbankan. “Tunggu sebentar lagi, mungkin ada perkembangan menarik,” tutur seorang sumber, mengutip ucapan Samad.

Menurut sumber yang sama, pada Senin malam lalu, KPK menggelar gelar perkara terkait dengan rekening gendut milik Budi. Dalam ekpose itulah, dipastikan penyidik telah memiliki alat bukti untuk menetapkan Budi sebagai tersangka. (Baca juga: Kemarin Budi Gunawan Tersangka, Kenapa KPK Baru Umumkan?)

Abraham mengatakan telah mencoba mengontak Presiden Jokowi untuk menyampaikan hasil gelar perkara. “KPK sudah berusaha untuk membuka komunikasi bertemu dengan Presiden, tapi kami belum dikasih waktu,” ujar Abraham. Penyidik akhirnya sepakat mengumumkan status tersangka terhadap Budi pada Selasa, 13 Januari 2015. (Baca juga: Budi Gunawan Tersangka, KPK Sudah Kontak Jokowi)

SUSENO | LINDA TRIANITA | RAYMUNDUS RIKANG

 

++++++++++++++

 

Drama di Balik Status Tersangka Budi Gunawan

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus rekening gendut, Selasa, 13 Januari 2015. Padahal, sehari sebelumnya, pencalonan tunggal Budi sebagai Kapolri nyaris tidak terbendung. Presiden Joko Widodo hanya menyerahkan nama Budi untuk mengikuti fit and proper test.

Munculnya nama Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri menjadi perhatian banyak kalangan, terutama aktivis antikorupsi. Mereka menilai pria lulusan Akademi Kepolisian 1983 itu cacat karena namanya masuk daftar pejabat pemilik rekening gendut.

Argumen aktivis antikorpusi itu mendapat sanggahan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai yang menjadi penyokong utama pencalonan Budi. Menurut mereka, nama Budi memang masuk dalam daftar pejabat pemilik rekening gendut, tapi selama ini tidak ada langkah hukum untuk membuktikan Budi melakukan pelanggaran hukum. (Baca juga: Budi Gunawan Tersangka, Apa Respon Kompolnas?)

Pada Jumat, 9 Januari 2015, Menteri Sekretariat Negara Pratikno menggelar rapat terbatas untuk membahas pencalonan Budi. Rapat itu, antara lain, dihadiri Teten Masduki dan Ari Dwipayana. Dalam pertemuan itu, tidak ditemukan argumentasi kuat untuk menolak Budi menjadi Kapolri. “Rapat hanya menyarankan agar presiden tidak usah buru-buru untuk mengganti Kapolri,” kata satu sumber yang ikut dalam rapat tersebut.

Tidak diketahui secara pasti, apakah rekomendasi rapat itu sampai ke tangan Presiden Jokowi atau tidak. Yang jelas, pada Jumat malam lalu, Presiden Jokowi justru mengumumkan bahwa Budi Gunawan ditetapkan sebagai calon tunggal Kapolri. Surat penetapan sudah ditandatangani dan segera dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Pratikno dan Teten Masduki tidak bisa dihubungi untuk diminta konfirmasi tentang rapat di Sekretarian Negara itu. Ari Dwipayana membenarkan adanya rapat itu tapi tidak bersedia menyampaikan masalah yang dibicarakan. “Silakan tanya langsung ke Pak Pratikno,” ujar Ari.

Menanggapi penetapan itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menyatakan bisa memaklumi keputusan Presiden. Namun dia mengatakan, selama ini, KPK tidak pernah berhenti menelisik rekening gendut milik Budi. Bahkan penyidik sudah meminta keterangan sejumlah saksi dari kalangan perbankan. “Tunggu sebentar lagi, mungkin ada perkembangan menarik,” tutur seorang sumber, mengutip ucapan Samad.

Menurut sumber yang sama, pada Senin malam lalu, KPK menggelar gelar perkara terkait dengan rekening gendut milik Budi. Dalam ekpose itulah, dipastikan penyidik telah memiliki alat bukti untuk menetapkan Budi sebagai tersangka. (Baca juga: Kemarin Budi Gunawan Tersangka, Kenapa KPK Baru Umumkan?)

Abraham mengatakan telah mencoba mengontak Presiden Jokowi untuk menyampaikan hasil gelar perkara. “KPK sudah berusaha untuk membuka komunikasi bertemu dengan Presiden, tapi kami belum dikasih waktu,” ujar Abraham. Penyidik akhirnya sepakat mengumumkan status tersangka terhadap Budi pada Selasa, 13 Januari 2015. (Baca juga: Budi Gunawan Tersangka, KPK Sudah Kontak Jokowi)

SUSENO | LINDA TRIANITA | RAYMUNDUS RIKANG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: