Rek gendud + saweran Budi Gunawan ke politikus (PDIP)


Nyawer ke Politikus PDIP, Apa Maksud Budi Gunawan?

ini_budi_ini_ibu_budi

TEMPO.CO, Jakarta – Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Hifdzil Alim, menduga Komisaris Jenderal Budi Gunawan menanam investasi politik ketika memberikan cek kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat asal PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan. Pada 2006, Trimedya mencairkan sepuluh cek multiguna senilai Rp 250 juta. Cek tersebut diduga berasal dari Budi. (Baca: Tokoh Lintas Agama Dukung KPK Sebut Pejabat Korup.)

“Budi Gunawan orang cerdas. Dia diduga sudah paham perjalanan karier dari ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri hingga menjadi Kepala Kepolisian,” kata Hifdzil saat dihubungi, Ahad, 18 Januari 2015. “BG bisa menghitung kemungkinan partai moncong putih bisa seperti sekarang sehingga setidaknya dia investasi ketika itu.” (Baca: Oegroseno: Budi Gunawan Pasti Ditahan KPK.)

Menurut Hifdzil, bisa jadi langkah DPR yang “memaksakan” lolosnya Budi dari uji kelayakan dan kepatutan menjadi buah investasi Budi terdahulu. “Lihat saja. Hampir seluruh suara PDIP tak menolak,” katanya. Hifdzil menyebutkan Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Golkar juga sepakat mendukung Budi.

Hifdzil mengatakan keterlibatan DPR dalam memilih pejabat negara memang otomatis memindahkan korupsi ke parlemen. “Bagusnya, wakil rakyat turut menyaring calon pejabat. Tapi, efek sampingnya, jadi ada korupsi legislatif,” katanya.

MUHAMAD RIZKI

+++++

TEMPO.CO, Jakarta – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Trimedya Panjaitan, membantah pernah menerima cek dari Budi Gunawan senilai Rp 250 juta pada Februari 2006. “Itu tidak benar. Buat apa saya meminta uang dari Budi Gunawan?” katanya, Ahad, 18 Januari 2015. (Baca: Oegroseno: Budi Gunawan Pasti Ditahan KPK.)

Trimedya mengatakan dari dulu hingga sekarang ia tak pernah punya hubungan bisnis dengan Budi Gunawan. “Saya dulu kenal karena beliau ajudan Ibu Mega. Berteman biasa saja hingga sekarang,” katanya.

Hingga saat ini, Trimedya mengklaim hubungannya dengan Budi hanya hubungan kerja. “Karena beliau di kepolisian dan saya di komisi hukum,” katanya. (Baca: Tokoh Lintas Agama Dukung KPK Sebut Pejabat Korup.)

Pada Februari 2006, Trimedya Panjaitan disebut mencairkan sepuluh cek multiguna senilai Rp 250 juta. Cek tersebut berasal dari Budi Gunawan. “Tidak ada itu. Saya enggak ada berurusan uang dengan beliau,” kata Trimedya.

INDRI MAULIDAR

+++++

Buntut Kasus Budi Gunawan, KPK Periksa 2 Jenderal

Calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan ikuti Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil tiga perwira tinggi kepolisian untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus Budi Gunawan. Tiga perwira tinggi itu adalah Widyaiswara Utama Sekolah Pimpinan Kepolisian Inspektur Jenderal Syahtria Sitepu, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigadir Jenderal Herry Prastowo, dan Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Barat Komisaris Besar Ibnu Isticha.

“Ada tiga saksi yang dipanggil untuk tersangka BG (Budi Gunawan),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha melalui pesan pendek, Senin, 19 Januari 2015.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo, nama Syahtria Sitepu belakangan mencuat terkait dengan kasus Budi Gunawan. KPK mengenakan status cegah untuknya sejak 14 Januari 2015. Namun Priharsa mengaku tak tahu hubungan Syahtria dengan kasus Budi Gunawan.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain berharap para saksi yang diperiksa berkaitan dengan kasus Budi Gunawan tidak mendapat tekanan dari pihak mana pun, termasuk instansinya. Dengan tidak adanya tekanan, maka para saksi itu bisa leluasa memberikan keterangannya kepada penyidik KPK.

“Semoga tidak ada tekanan, sehingga bisa menyampaikan apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia alami,” kata Zulkarnain kepadaTempo saat dihubungi, Senin, 19 Januari 2015.

Jika para saksi itu memberikan keterangan tanpa tekanan, menurut Zulkarnain, KPK bisa lebih cepat dan efektif mengusut kasus Budi Gunawan.

Budi Gunawan dijadikan tersangka oleh KPK setelah Presiden Joko Widodo menetapkannya sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman.

Budi Gunawan disangka menerima hadiah atau gratifikasi, dan dijerat dengan Pasal 12a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11, atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

MUHAMAD RIZKI

+++++++++++++++++

KPK Didorong Usut Duit Budi Gunawan ke Trimedya

Politikus Trimedya Panjaitan. TEMPO/Fajar Januarta

TEMPO.CO, Jakarta – Peneliti Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi harus mengusut dugaan aliran duit calon Kepala Kepolisian Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang diduga mengalir ke sejumlah politikus. Di antaranya ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat asal PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan. (Baca:Oegroseno: Budi Gunawan Pasti Ditahan KPK.)

“KPK harus mengembangkan pengusutan terkait dengan BG (Budi Gunawan). Apalagi tentu kalau ada dugaan aliran dana ke sejumlah politikus, termasuk Trimedya,” kata Emerson saat dihubungi, Ahad, 18 Januari 2015.

Emerson enggan mengungkapkan apakah lembaganya juga sudah punya data terkait dengan aliran dana Budi. Dia hanya menilai KPK sebaiknya bekerja cepat mengusut aliran duit Budi itu. (Baca: Tokoh Lintas Agama Dukung KPK Sebut Pejabat Korup.)

Pada Februari 2006, Trimedya mencairkan sepuluh cek multiguna senilai Rp 250 juta. Cek tersebut diduga berasal dari Budi Gunawan.

MUHAMAD RIZKI

+++++

Dua Indikasi Presiden Jokowi Dipengaruhi Megawati

Presiden Jokowi menerima potongan tumpeng pertama dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dalam acara HUT PDIP ke-42 di Kantor DPP PDIP, Jakarta, 10 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta – Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kemungkinan mempengaruhi sikap Presiden Joko Widodo. Alasannya, misalnya, kenapa Jokowi sulit mencabut pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri kendati sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Saya menduga Jokowi sudah di-fait accompli oleh Mega supaya mengajukan Budi Gunawan,” ujar Syamsuddin, Rabu, 14 Januari 2015.

Indikasi pengaruh Mega itu, tutur Syamsuddin, terlihat dari upaya PDIP memuluskan pencalonan Budi. Sedangkan Jokowi sebenarnya sudah mendengar sejumlah masukan tentang kasus rekening gendut yang menjerat Budi. “Ada kemungkinan Jokowi tak sanggup menolak.”

Jokowi, tutur Syamsuddin, sulit menghindar dari pengaruh Mega lantaran tak memiliki kekuatan politik. Di internal PDIP, Jokowi tak memiliki pengaruh dan jabatan strategis. Dalam politik nasional, PDIP saat ini juga bukan partai yang punya dukungan dominan. “Memang, sebagai presiden, Jokowi dihadapkan pada situasi sulit,” katanya.

Dari catatan Tempo, setidaknya ada dua indikasi Jokowi belum bisa mengambil keputusan tegas dan cepat setelah KPK menetapkan Budi sebagai tersangka pada 13 Januari 2015.

1. Lamban menentukan sikap

Presiden Jokowi berencana membahas nasib Budi Gunawan pada Selasa malam, 13 Januari 2015, seperti yang diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ia menjelaskan pula soal reaksi Presiden setelah KPK mengumumkan Budi Gunawan menjadi tersangka kasus rekening gendut pada Selasa siang.

“Beliau kaget. Tentu saja ini harus direspons karena, KPK sudah menetapkan (Budi sebagai tersangka),” ujar Pratikno di Istana Negara, Selasa sore, 13 Januari 2015.

Rupanya, rencana rapat malam itu diurungkan. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menuturkan rapat soal rekomendasi Komisi Kepolisian Nasional setelah Budi ditetapkan sebagai tersangka baru dilaksanakan keesokan harinya.

Malam itu, kesibukan justru terlihat di rumah Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Sejak pukul 17.37 hingga 19.00 WIB, tiga orang petinggi partai menyambangi rumah Megawati. Di antaranya, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso. Keluar-masuk mobil di rumah itu bahkan berlangsung hingga dinihari.

2. Menunggu rapat paripurna DPR

Walau berencana membahas soal Budi Gunawan sejak Rabu pagi, 14 Januari 2015, Presiden tak kunjung mengeluarkan penjelasan yang ditunggu publik mengenai sikap Istana. Hal ini terdeteksi lewat pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh setelah bertemu dengah Presiden di Istana pada Rabu siang.

Surya mengatakan tetap menyokong pengajuan calon Kepala Polri oleh Presiden. “Bukan Budi Gunawan-nya, tapi saya mendukung tatanan sistem ketatanegaraan kita. Bukan personel atau pribadi siapa pun,” ujar Surya di Istana Negara, Rabu, 14 Januari 2015.

Adapun Presiden Jokowi baru menggelar jumpa pers sehabis Maghrib dan menyatakan masih menunggu lagi sidang paripurna DPR pada Kamis, 15 Januari 2015.

TIM TEMPO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: