PT Pusaka Benjina Resources perbudakan dan nunggak pajak


Double deh dosa Perusahaan Iblis ini

Benjina Tunggak Pajak

Menteri Susi Larang Produk Perikanan PBR Diekspor

DOBO, KOMPAS — Setelah dugaan kasus perbudakan, PT Pusaka Benjina Resources di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, kini dinilai tersangkut kasus tunggakan pajak sejak 2013 sebesar Rp 11 miliar. Perusahaan itu dinilai tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi pajak.

“Perusahaan itu tidak taat membayar pajak. Mereka berusaha mendekati kami untuk membicarakan hal ini, tetapi kami tolak,” tutur Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Arens Uniplaita di Dobo, Kepulauan Aru, Rabu (1/4).

Menurut Arens, perusahaan itu masih sempat mengajukan permohonan pengurangan pajak kepada otoritas kantor urusan perpajakan setempat, tetapi ditolak. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru berencana melaporkan kasus itu kepada pihak kepolisian atau kejaksaan.

“Ini uang negara, jadi jangan main-main,” kata Arens. Perusahaan itu juga tertutup. Sejak beroperasi, perusahaan itu belum memberikan sumbangsih berarti terhadap perekonomian warga. Dugaan perbudakan terhadap nelayan asing menambah panjang catatan buruk perusahaan yang diresmikan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2007. Ia meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil sikap tegas.

Site Manager PT Pusaka Benjina Resources (PT PBR) Hermanwir Martino mengatakan, PT PBR meminta keringanan pajak karena satu obyek dikenai dua jenis pajak, yakni PBB dan Pajak Perikanan. “Kami melaksanakan kewajiban, tetapi ada yang harus disesuaikan,” ujarnya.

Di Jakarta, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan, perusahaan yang tidak tercatat pajaknya tidak perlu dibela. Pihaknya kini menutup akses ekspor PT PBR. “Sampai investigasi selesai, semua produk Benjina Resources tidak boleh keluar dari Indonesia,” katanya.

Peluang ekspor

Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan KKP Saut Hutagalung mengatakan, kasus dugaan perbudakan yang menimpa perusahaan penanaman modal asal Thailand itu membuka peluang peningkatan pasar ekspor produk perikanan Indonesia ke Amerika Serikat.

Saut menjelaskan, selama ini produk perikanan asal Thailand menguasai ekspor perikanan ke AS. Pembeli asal AS dan Uni Eropa dijadwalkan datang ke Indonesia pada April 2015 untuk memastikan keberlanjutan pasokan ikan dari Indonesia. AS sebagai negara tujuan utama ekspor perikanan dari Indonesia ingin meminta kepastian pasokan dan penangkapan ikan yang berkelanjutan.(LKT/FRN)

++++++++++++++++++++++

Minggu, 05/04/2015 10:01 WIB

Akhir Kisah Perbudakan di Benjina

Rachmadin Ismail – detikNews

Halaman 1 dari 3
Akhir Kisah Perbudakan di Benjina

Kepulauan Aru, – Dunia digegerkan dengan kabar dari sebuah pulau terpencil di Maluku bernama Benjina. Sejumlah media asing yang mengutip Associated Press mengabarkan adanya praktik perbudakan yang diduga dilakukan perusahaan Thailand yang berafiilasi dengan perusahaan Indonesia, PT Pusaka Benjina Resources (PBR).

Lewat investigasi selama setahun dan wawancara lebih dari 80 orang, tim AP menemukan sejumlah fakta mencengangkan terkait perlakuan yang diduga dilakukan oleh para ‘raja’ di kapal terhadap ABK asal Myanmar, Laos dan Kamboja.

Mereka ada yang dipaksa bekerja sampai 22 jam, ada yang disiksa secara fisik, gaji tidak dibayar, dilarang pulang ke negaranya dan berbagai cerita mengerikan lainnya.

Kabar ini berawal dari kasus temuan sejumlah WN Myanmar di Thailand yang mengalami penyiksaan. Mereka ternyata pelarian dari sebuah perusahaan yang terafiliasi dengan PBR. Penelusuran pun dilakukan hingga Benjina.

Pada akhirnya, cerita ini dirilis pada akhir Maret 2015 lalu. Dunia pun heboh. Amerika Serikat bahkan bereaksi keras pada pemerintah Thailand. Impor dari perusahaan yang diduga menggunakan ‘jasa’ para ABK tersebut dihentikan sementara.

Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti pun sedih dibuatnya. Dalam rapat dengan Komisi IV DPR, dia menunjukkan video praktik perbudakan di Benjina. Semua kecewa, termasuk pemerintah Indonesia.

Hingga akhirnya, pada hari Jumat (3/4/2015), jajaran tim gabungan Satgas Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing dan pejabat Maluku datang ke Benjina. Sebenarnya, tujuan awal tim adalah untuk melakukan analisis evaluasi terhadap kapal-kapal milik PT PBR. Namun ternyata, temuan perbudakan membuat pemeriksaan menjadi berkembang.

“Ternyata kebetulan ada masalah perbudakan ini. Karena berkaitan dengan hak-hak asasi manusia. Saya cari info data dari mereka,” kata Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksda TNI (purn) Asep Burhanuddin di Benjina selaku koordinator Satgas di sana.

Asep datang bersama wakil ketua Satgas, Yunus Husein, jajaran Kejati Maluku, tim Balai Karantina KKP, Imigrasi, hingga anggota Satgas dari Polri Kombes Didi Wijanardi. Tak ketinggalan, perwakilan dari TNI AL pun hadir. Menggunakan KRI Pulau Renggat mereka langsung membereskan masalah perbudakan di Benjina.

Langkah awal yang dilakukan tim dengan mendata para ABK yang ada saat ini di kapal. Kombes Didik bersama kepala PSDKP Tual Mukhtar berkeliling kapal dan mendata, siapa saja mereka dan dari mana asalnya.

Sementara tim lain, sibuk kasak-kusuk soal perusahaan. Dari hasil investigasi, diketahui ternyata PT PBR tidak memiliki kapal-kapal yang selama ini beroperasi di laut Indonesia. Kepemilikan kapal berada di tangan perusahaan Thailand.

Hal itu menjawab pertanyaan terkait para ABK yang mendapat gaji berbeda. Menurut Asep, para WN Myanmar rata-rata digaji Rp 1 juta sebulan, ABK WNI digaji Rp 1,5 juta per bulan, sementara WN Thailand Rp 3 juta sebulan. Gaji untuk WN Thailand diserahkan oleh perusahaan asal Thailand melalui para tekong atau nakhoda kapal. ABK WNI diserahkan oleh PT PBR, termasuk Myanmar.

Tim juga menemukan adanya fakta biaya operasional bulanan dari PT PBR kepada sejumlah oknum di sekitar Benjina. Hal ini diakui pihak perusahaan, namun belum terkonfirmasi oleh para penerima.

PT PBR juga tidak memberikan kontribusi nyata pada masyarakat sekitar. Menurut tim Satgas, mereka hanya memberikan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp 1 juta setiap bulan kepada tiga desa. Selain itu, mereka juga membangun klinik, namun sebagian besar malah digunakan untuk karyawan saja

“Ternyata kebetulan ada masalah perbudakan ini. Karena berkaitan dengan hak-hak asasi manusia. Saya cari info data dari mereka,” kata Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksda TNI (purn) Asep Burhanuddin di Benjina selaku koordinator Satgas di sana.

Asep datang bersama wakil ketua Satgas, Yunus Husein, jajaran Kejati Maluku, tim Balai Karantina KKP, Imigrasi, hingga anggota Satgas dari Polri Kombes Didi Wijanardi. Tak ketinggalan, perwakilan dari TNI AL pun hadir. Menggunakan KRI Pulau Renggat mereka langsung membereskan masalah perbudakan di Benjina.

Langkah awal yang dilakukan tim dengan mendata para ABK yang ada saat ini di kapal. Kombes Didik bersama kepala PSDKP Tual Mukhtar berkeliling kapal dan mendata, siapa saja mereka dan dari mana asalnya.

Sementara tim lain, sibuk kasak-kusuk soal perusahaan. Dari hasil investigasi, diketahui ternyata PT PBR tidak memiliki kapal-kapal yang selama ini beroperasi di laut Indonesia. Kepemilikan kapal berada di tangan perusahaan Thailand.

Hal itu menjawab pertanyaan terkait para ABK yang mendapat gaji berbeda. Menurut Asep, para WN Myanmar rata-rata digaji Rp 1 juta sebulan, ABK WNI digaji Rp 1,5 juta per bulan, sementara WN Thailand Rp 3 juta sebulan. Gaji untuk WN Thailand diserahkan oleh perusahaan asal Thailand melalui para tekong atau nakhoda kapal. ABK WNI diserahkan oleh PT PBR, termasuk Myanmar.

Tim juga menemukan adanya fakta biaya operasional bulanan dari PT PBR kepada sejumlah oknum di sekitar Benjina. Hal ini diakui pihak perusahaan, namun belum terkonfirmasi oleh para penerima.

PT PBR juga tidak memberikan kontribusi nyata pada masyarakat sekitar. Menurut tim Satgas, mereka hanya memberikan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp 1 juta setiap bulan kepada tiga desa. Selain itu, mereka juga membangun klinik, namun sebagian besar malah digunakan untuk karyawan saja

Akhirnya, tim berkesimpulan ada masalah besar di Benjina. Upaya perbaikan cepat harus dilakukan. Setelah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk masalah legal formal, dan tercapai kesepakatan dengan PT PBR, akhirnya para ABK non Thailand yang ingin pulang karena tersiksa dibawa ke Tual, untuk selanjutnya dipulangkan ke negara masing-masing.

“Mereka kalau sakit disetrum. Ketiduran diperlakukan tidak manusiawi. Dari sisi kemanusiaan mungkin iya (ada perbudakan),” kata Asep.

“Daripada di sini kekurangan personel keamanan, saya akan bawa ke Tual mereka,” sambungnya.

Perintah Asep langsung dilaksanakan malam itu juga. Menggunakan kapal milik PT PBR Antasena, sekitar 327 orang ABK yang terdiri dari WN Thailand, Myanmar, Laos dan Kamboja dibawa ke Tual. Mereka dikawal oleh KRI Pulau Renggat dan kapal PSDKP.

Wajah-wajah bahagia terpancar dari para ABK. Mereka ada yang akhirnya bisa pulang setelah 9 tahun bekerja dalam tekanan, bahkan ada yang masih berusia sangat muda.

“Akhirnya saya bisa ketemu mama dan papa,” ujar salah seorang WN Myanmar yang terbata-bata dalam bahasa Indonesia.

Langkah awal dari jajaran pemerintah ini kemungkinan besar bakal mengakhiri praktik perbudakan di Benjina. Semoga..

Data terbaru, jumlah ABK yang dibawa ke Tual adalah 323 orang. Dalam informasi sebelumnya, ada 13 WN Thailand, namun rupanya mereka tak jadi dibawa karena masalah keamanan.

Setibanya di Tual mereka didata ulang nama-namanya lalu difoto satu persatu oleh Tim Satgas Illegal Fishing.

++++++++++++++++++++++++++

Menteri Susi Desak BKPM Cabut Izin Usaha Benjina

Menteri Kelautan Dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengikuti rapat kerja di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, 1 April 2015. Rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI ini diselenggarakan di Gedung Nusantara. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendesak Badan Koordinasi Penanaman Modal segera mengambil keputusan terkait pencabutan izin usaha PT Pusaka Benjina Resources. Benjina merupakan perusahaan yang diduga terlibat perbudakan di Pulau Benjina, perairan Aru, Maluku.

“Harusnya BKPM tidak boleh ragu untuk mencabut izin,” ujar Susi di rumahnya di Widya Candra V Nomor 26, Jakarta, Senin, 27 April 2015.

Menurut Susi, PT PBR telah banyak melakukan pelanggaran, seperti illegal fishing, yang juga meliputi pemalsuan dokumen anak buah kapal, perbudakan, dan memakai alat tangkap trawl.

Anak buah kapal PT PBR juga terindikasi direkrut dari jalur perdagangan manusia. Selain itu, kata Susi, alasan utama pencabutan izin usaha PT PBR adalah karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan fiktif yang digunakan Thailand untuk mengeruk hasil laut Indonesia. “Benderanya saja Indonesia, tapi kapalnya milik Thailand,” ujar Susi.

Susi mengaku telah menyerahkan seluruh dokumen yang diminta oleh BKPM terkait pencabutan izin usaha PT Pusaka Benjina Resources. “Yang diminta adalah surat pencabutan SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut/Pengumpul Ikan) dan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan). Itu kami sudah kirim,” ujar Susi.

Seluruh data, menurut Susi, sudah dikirimkan pada pekan lalu. “BKPM jangan bilang kami belum kirim. Kami sudah kirim, kok,” ujarnya.

Susi mengaku bingung karena sampai saat ini belum ada keputusan dari BKPM. “Coba tanyalah ke BKPM kenapa belum cabut izin Benjina. Kami menunggu keputusannya bagaimana,” ujar Susi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja mengatakan pihaknya akan terus mengupayakan agar izin PT PBR bisa segera dicabut. Jika tidak dilakukan, hal ini bisa berdampak buruk bagi citra investasi perikanan Indonesia.

“Dokumen apa pun yang diminta kami akan siapkan,” ujar Sjarief. “Kalau perlu saksi juga kami akan hadirkan.”

DEVY ERNIS

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: