Archive for April, 2015

April 29, 2015

Model Tank Medium Pindad Dipamerkan di AVA Conference 2015

28 April 2015

Tank medium Pindad akan menggunakan kubah meriam 105mm CV-CT buatan CMI Belgia (photo : Defense Studies)

Ini Penampakan Desain ‘Tank Leopard’ Buatan PT Pindad

Jakarta -Industri pertahanan Indonesia saat ini belum mampu memproduksi kendaraan tempur lapis baja (armored vehicle) untuk kelas tank. Alhasil, TNI masih sangat tergantung terhadap pasokan tank impor. Hal ini sangat rawan bila sewaktu-waktu terkena ’embargo’ dari negara produsen senjata.

Melihat fenomena ini, Kementerian Pertahanan RI menugaskan PT Pindad (Persero) mengembangkan dan membangun tank kelas medium atau medium tank secara mandiri sejak 2012. Tank rancangan Pindad kini memasuki tahap desain tank.

Dari model yang ditampilkan pada acara Armored Vehicle Asia (AVA) Conference 2015, canon atau turret dari medium tank karya Pindad tampak menyerupai Tank Leopard yang telah dibeli oleh TNI AD. Tank tersebut dikonsep memakai senjata canon kaliber 105 mili meter (mm).

“Ini medium tank. Dasarnya, TNI pada pasukan kaveleri butuh tank pendamping untuk Main Battle Tank dari Leopard. Pendampingnya harus kelas medium karena saat operasi, MBT butuh pendamping. Kebetulan TNI belum punya medium tank yang pakai canon kaliber 105mm. Sedangkan leopard kalibernya 120 mm,” kata VP Product and Process Development Pindad Heru Puryanto kepada detikFinance pada sela acara Armored Vehicle Asia (AVA) Conference 2015 di Hotel Crowne, Jakarta, Selasa (28/4/2015).

Untuk pengembangan medium tank, Pindad mengandeng produsen tank asal Turki, FNSS. Kedua belah pihak akan memadukan rancangan tank masing-masing untuk diproduksi bersama.

“Di pihak Indonesia ditunjuk Pindad. Turki ditunjuk FNSS. Sekarang masuk pembahasan finalisasi. Konsep dari Pindad bisa dipakai dan bisa berubah,” jelasnya.

Di pasar medium tank, produk rancangan Pindad memiliki pesaing dengan Tank K21 buatan Korea Selatan, Tulpar buatan Turki, dan BMP3F buatan Rusia. Pindad menargetkan produk medium tank made in Bandung bisa selesai mulai 2017.

“3 tahun ke depan selesai purwarupa. Tahapannya, tahun pertama (2015) finalisasi desain, tahun kedua produksi, tahun ketiga dilakukan test,” ujarnya.

Untuk pengembangan sistem senjata, Pindad membuka peluang BUMN RI seperti PT Inti dan PT LEN sedangkan PT Krakatau Steel Tbk diharapkan mampu memasok baja untuk medium tank dengan ketebalan baja 16 mm. Meski demikian, Pindad tetap akan mengadeng produsen senjata dunia untuk memasok turret karena industri pertahanan lokal belum mampu memproduksi.

Heru mengaku banyak manfaat yang diperoleh Indonesia dengan mengembangkan tank secara mandiri di dalam negeri.

“Intinya kembangkan di dalam bisa mengurangi ketergantungan dari luar. Saat jalan sendiri, kita bisa mandiri karena setiap bisa embargo,” tuturnya.

(Detik)

April 28, 2015

Buyung Lalana Dilantik Menjadi Komandan Korps Marinir

JAKARTA, KOMPAS — Brigadir Jenderal TNI (Mar) Buyung Lalana dilantik menjadi Komandan Korps Marinir menggantikan Mayor Jenderal TNI (Mar) Ahmad Faridz Washington, Selasa (28/4), di Markas Brigade Infanteri 2 Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Buyung sebelumnya menjabat Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut XI Merauke dan tercatat bertanggung jawab atas penangkapan kapal pencuri ikan MV Hai Fa asal Tiongkok.

Kepala Staf  TNI Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi (tengah) memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Korps Marinir dari  Mayjen TNI (Mar) Ahmad Faridz Washington (kanan) kepada Brigadir Jenderal TNI (Mar) Buyung Lalana (kiri) di Kesatrian Marinir Cilandak, Jakarta, Selasa (28/4).
ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAKepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi (tengah) memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Korps Marinir dari Mayjen TNI (Mar) Ahmad Faridz Washington (kanan) kepada Brigadir Jenderal TNI (Mar) Buyung Lalana (kiri) di Kesatrian Marinir Cilandak, Jakarta, Selasa (28/4).

Kepala Staf TNI AL Laksamana Ade Supandi yang memimpin upacara serah terima jabatan tersebut mengingatkan, Korps Marinir selalu menjadi bagian penting dalam dinamika perjalanan bangsa. “Sesuai visi maritim, Korps Marinir sebagai bagian kekuatan TNI AL menjadi penting. Diperlukan komandan yang melakukan pembinaan profesi menghadapi ancaman faktual dan sesuai kebijakan pemerintah, sesuai visi Poros Maritim,” katanya.

Ade mengatakan, Marinir adalah prajurit petarung yang religius dan humanis. Dia berharap kinerja Marinir semakin baik dari waktu ke waktu.

Dalam serah terima jabatan tersebut, KSAL memberikan ruang kreativitas dan performa organisasi dalam menghadapi tantangan tugas masa akan datang. Korps Marinir adalah bagian dari sistem kekuatan negara dengan kemampuan proyeksi kekuatan dari laut-darat sebagai pasukan pendarat dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dengan ciri khusus tersebut, jabatan Komandan Korps Marinir (Dankormar) adalah salah satu jabatan strategis TNI AL secara khusus dan TNI secara umum.

“Dankormar harus tanggung jawab dalam pembentukan karakter prajurit Marinir. Perwira yang ditunjuk menjadi Dankormar adalah yang terbaik dan teruji integritasnya. Perkembangan situasi tidak saja konflik Timteng, tetapi juga konflik Laut Tiongkok Selatan yang dapat memengaruhi keamanan global,” ujar Ade Supandi.

Pembangunan kekuatan Korps Marinir menjadi sarana deterensi dalam persaingan kekuatan regional dan global. Isu global, seperti teroris, perompakan, serta imigran gelap dan narkoba, perlu disikapi kesiagaan satuanmaritime operation dan ancaman teror di laut.

KSAL menyatakan, pihaknya berusaha membangun kekuatan Korps Marinir dengan persenjataan baru dan pemenuhan kekuatan minimum (minimum essential forces/MEF). Sampai tahun 2014 terdapat 54 tank BMP-3F baru, 15 kendaraan pendarat LVTP 7, penambahan roket multilaras, dan lain-lain sehingga mengimbangi perkembangan kekuatan militer.

Acara dibuka dengan masuknya ribuan pasukan pendarat Marinir dengan menumpang tank, tank amfibi pengangkut pasukan, sea raider, dan satuan artileri yang diselubungi tirai asap (smoke screen) diiringi tembakan meriam dengan peluru hampa. Setelah asap menghilang, tampak ribuan prajurit Marinir beserta perlengkapan tempur sudah berbaris rapi di lapangan upacara Brigade Infanteri-2 Marinir.

KSAL secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Ahmad Faridz Washington atas jasa-jasanya dalam membina Korps Marinir TNI AL. Selanjutnya, Ahmad Faridz Washington akan menjabat sebagai Asisten Intelijen Panglima TNI.

April 28, 2015

Berkunjung ke Perpustakaan DPR yang Sepi Pengunjung

Anggota DPR sih  banyaknya kongkow mall di Plaza Senayan/ Pasific Place/ Senayan City  atau Hotel Mulia/ Fairmont.. Cek saja restoran dan club karaoke yang ada di mall di atas, pasti ada anggota DPR sedang nyanyi atau tidur siang.

Fasilitas tidak dipergunakan optimal tapi nuntut punya gedung baru.. brengsek !  Kapan ya rakyat indonesia bisa memilih wakil yang bersih den berintegritas..

Christie Stefanie, CNN Indonesia
Selasa, 28/04/2015 15:40 WIB
Berkunjung ke Perpustakaan DPR yang Sepi PengunjungPimpinan DPR bersama Badan Usaha Rumah Tangga merencanakan pembangunan fasilitas baru, termasuk perpustakaan baru yang lebih modern. (CNNIndonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia — Pada penutupan masa sidang ketiga akhir pekan lalu, Ketua DPR Setya Novanto sempat mengungkapkan rencana untuk pembangunan fasilitas baru di komplek parlemen. Di antara rencananya itu, disebut tentang program pembangunan perpustakaan, museum dan juga research center.

Di antara tiga pembangunan tersebut, tercatat hanya research center yang akan menjadi fasilitas baru. Alasannya, fasilitas museum dan perpustakaan di komplek DPR sudah ada hingga kini. Sayangnya, keberadaan perpustakaan DPR terasa tidak terlalu berarti.

Hal itu terasa saat CNN Indonesia mendatangi perpustakaan yang terletak di Gedung Nusantara II DPR RI. Perpustakaan dengan dua lantai itu terasa dingin karena lengang.

Lantai satu perpustakaan DPR yang lebih banyak dijadikan sebagai ruang tunggu. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Di lantai pertama, terlihat sebuah rak panjang dengan sejumlah majalah yang berjajar di sana. Sejumlah sofa menjadikan ruangan ini bak ruang tunggu.

“Ini memang dikhususkan untuk tempat membaca majalah,” ujar salah seorang staf perpustakaan DPR, yang enggan menyebutkan namanya.

Dari ruang tersebut, pengunjung harus melalui tangga yang terbilang cukup sempit, untuk menuju ke lantai dua. Dari pintu masuk di lantai dua, terlihat ruangan laiknya perpustakaan.

Jajaran rak buku, meja dengan monitor komputer, serta meja besar dengan kursi-kursi, disediakan untuk pengunjung yang ingin menyusuri halaman-halaman buku ataupun menjelajah internet.

Tak jauh berbeda, lantai dua perpustakaan DPR juga terlihat sepi dan tak tersentuh pengunjung.

Pimpinan DPR dan Badan Usaha Rumah Tangga berencana untuk membangun fasilitas baru, termasuk memperbaharui perpustakaan DPR yang ada saat ini. (CNNIndonesia/Christie Stefanie)

“Memang lebih banyak tenaga ahli yang datang ke sini. Tapi masyarakat ada juga yang ke sini. Tapi tidak banyak,” kata staf tersebut.

Meski perpustakaan DPR terbuka untuk umum, namun hanya para anggota dewan dan tenaga ahli yang diperbolehkan untuk meminjam dan membawa pulang buku-buku perpustakaan.

Padahal, setidaknya perpustakaan ini memiliki 105.381 eksemplar. Adapun total keseluruhan kliping dan artikel dari tahun 2012-2015 mencapai 15.834 eksemplar.

Buku-buku yang disediakan pun terbilang beragam. Mulai dari buku politik, ekonomi, sejarah, biografi tokoh, hingga peraturan perundang-undangan disediakan di sini.

Meski terbilang sepi dan tak terjamah manusia, staf perpustakaan DPR mengaku membutuhkan ruangan baru. Alasannya, masih banyak buku-buku yang belum terpampung di dalam rak.

Sebelumnya, Novanto mengungkapkan, perpustakaan baru DPR nantinya akan menjadi perpustakaan yang lebih modern dan juga lebih terbuka bagi masyarakat.

Lantai 2 perpustakaan DPR ini menyediakan 105.381 eksemplar buku dan belasan ribu kliping. (CNNIndonesia/Christie Stefanie)

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto juga sempat mengatakan, selain untuk membentuk ikon nasional (perpustakaan, museum dan research center), pembangunan perpustakaan baru juga dibutuhkan untuk para tenaga ahli yang mendampingi anggota-anggota dewan.

“Sekarang ini, satu anggota dewan memiliki dua sekretaris pribadi dan lima tenaga ahli. Bisa dibayangkan ruangan di Nusantara I sudah melebihi kapasitas,” ujarnya.

Karenanya, dia mengatakan, akan dilakukan tata ruang di komplek DPR yakni gedung yang saat ini digunakan oleh DPD nantinya akan digunakan oleh para anggota dewan dan tenaga ahli. Sedangkan, untuk kantor kerja anggota DPD nantinya akan dipindah ke kawasan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

(meg)

April 28, 2015

Artikel “membaca Jokowi”.. Jadi bacaan nya adalah :

Panjangg. teoritis tapi ujungnya sama beliau adalah :” jongos tukang ngeles”yang tidak dapat memberikan harapan atau dapat menuntun Indonesia ke level lebih maju.. Amppuuuunnn katrok bangsaku..

Membaca Jokowi

Selasa, 28 April 2015 | 15:10 WIB
AFP PHOTO / YOSHIKAZU TSUNOPresiden Joko Widodo memberikan kata sambutan dalam acara Indonesia Business Forum untuk promosi bidang investasi dan perdagangan di Indonesia, di Tokyo, Selasa (24/3/2015). Jokowi dijadwalkan berada di Jepang selama 4 hari.


Oleh: Agus Suwignyo

JAKARTA, KOMPAS.com – Hanya dalam bulan-bulan pertama masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membuat terkejut banyak pihak di dalam dan luar negeri. Sayangnya, kian hari kian terlihat bahwa keterkejutan itu cenderung berujung pada kekecewaan dan memupus tingkat kepercayaan publik akan kepemimpinannya.

Runtuhnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harga bahan bakar minyak dan nilai tukar rupiah yang turun-naik seperti yoyo, eksekusi hukuman mati terpidana kasus narkotika, dan pengenduran aturan remisi terpidana korupsi adalah sejumlah contoh kasus yang mengecewakan banyak kalangan. Tulisan ini mencoba membaca Jokowi dari sisi psikohistoris untuk meneropong karakteristik kepemimpinan dan pola pengambilan kebijakannya yang mengejutkan itu.

Selama ini ada anggapan Jokowi adalah bagian dari Generasi Reformasi. Anggapan itu didasari pemahaman bahwa pembaruan di Indonesia setelah tumbangnya rezim Orde Baru pada 1998 telah membuat Jokowi, yang dulunya bukan siapa-siapa, dapat muncul sebagai pemimpin pilihan sebagian rakyat. Mobilitas vertikal karier politik Jokowi-sebagai wali kota, gubernur, hingga sekarang presiden-menegaskan adanya kemajuan kehidupan berbangsa yang, dalam beberapa hal, membuat para penganut teori strukturalisme Levi Strauss mulai meragukan kebenaran teori itu.

Akan tetapi, anggapan itu tidak tepat. Jokowi sejatinya bukan bagian Generasi Reformasi. Lahir pada 1961, Jokowi adalah bagian generasi hasil didikan Orde Baru. Generasi ini menjalani masa formasi krusial dalam hidup pribadi mereka (yaitu masa kanak-kanak, remaja, dan dewasa awal) pada masa keemasan rezim Orde Baru. Pendidikan formal ataupun nonformal pada masa keemasan Orde Baru adalah buah kebijakan yang ideologinya menekankan harmoni dan sikap nrimo, patuh, dan tidak banyak bertanya, sekalipun memendam ketidaksetujuan.

Seperti semua generasi yang tumbuh dalam zaman “keemasan” Orde Baru, Jokowi dibesarkan dalam alam sosio-politik penuh jargon pembangunan, yang menekankan stabilitas politik dengan pendekatan militer, memandang persatuan dan kesatuan sebagai doktrin, dan memahami kedaulatan bangsa semata-mata sebagai kekuasaan penuh atas wilayah geografi negara. Karakter kepemimpinan Jokowi merupakan hasil tempaan pengalaman hidupnya pada zaman Orde Baru, entah senang entah sengsara.

Teori Generasi

William Strauss dan Neil Howe dalam buku Generations: The History of America’s Future 1584-2069 (Quill New York, 1991) menyajikan Teori Generasi yang mungkin membantu kita memahami tipe dan karakteristik kepemimpinan generasi Jokowi.

Strauss dan Howe mendefinisikan generasi sebagai satu cohort atau kelompok orang yang usianya dalam rentang siklus kehidupan yang sama dan dicirikan sifat-sifat kelompok usia (halaman 60). Satu siklus rata-rata kehidupan manusia adalah 80 sampai 90 tahun, terbagi dalam empat fase, masing-masing 20 tahun: masa kanak-kanak dan remaja (usia 0-20 tahun), masa dewasa awal (21-40), masa dewasa (41-60), dan masa tua (60-80/lebih).

Menurut Strauss dan Howe, setiap generasi memiliki karakteristik kolektif yang dibentuk oleh peristiwa-peristiwa atau episode besar dan menentukan dalam sejarah yang mengubah secara fundamental arah perkembangan masyarakat tempat generasi itu dibesarkan. Pola dari peristiwa atau episode sejarah itu selalu berulang (disebut turning) dan terbagi menjadi empat episode: episode high (puncak), awakening (kebangkitan), unravelling(pemecahan), dan crisis (krisis).

Dalam sejarah Indonesia tahun kelahiran Jokowi (1961) adalah tahun dimulainya satu episode sejarah yang dampaknya sangat besar bagi kehidupan bangsa kita hingga kini, antara lain ketidakstabilan politik dan ekonomi, disusul peristiwa G30S 1965 dan pembunuhan massal serta semua dampak ikutannya.

Mengikuti teori Strauss dan Howe, maka fase 20 tahun pertama (1961-1980) dalam kehidupan Jokowi dan orang-orang segenerasinya adalah episode krisis yang secara normatif ditandai oleh tiga hal. Pertama, penghancuran dan pembangunan kembali institusi sebagai respons terhadap sesuatu yang dipandang mengancam kehidupan bangsa. Kedua, menguatnya kekuasaan negara dalam mengarahkan ekspresi kultural pada tujuan-tujuan kolektif. Ketiga, hilangnya individualitas dan menguatnya kecenderungan orang menempatkan dirinya sebagai bagian dari kelompok (halaman 118-119).

Generasi yang lahir pada episode krisis disebut generasi artist. Mereka melewati masa kanak-kanak dan remaja dalam asuhan orangtua yang cenderung overprotektif karena tuntutan situasi krisis. Relasi sosial ditekankan dengan etika konsensus dan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Masa dewasa awal generasi artist (usia 21-40 tahun) adalah episode puncak ketika masyarakat sangat kuat secara institusi, tetapi tidak memberi ruang gerak bagi ekspresi bebas warganya secara individu. Melalui kontrol sosial dan tata krama pergaulan formal dan informal ketat, generasi artist tumbuh dalam nilai-nilai kolektif dan keyakinan bahwa institusi masyarakat hal terpenting dalam hidup.

Namun, saat generasi artist memasuki fase ketiga kehidupannya (usia 41-60 tahun), kepercayaan individu warga terhadap institusi negara memudar. Inilah episode kebangkitan ketika kebutuhan akan kebebasan individu menguat. Orang merasa lelah dan bosan pada tata krama, disiplin, dan aturan-aturan sosial, tetapi merindukan kemajuan dalam kesetaraan. Kekangan kontrol sosial selama episode puncak telah menumbuhkan euforia kebebasan individu pada episode kebangkitan. Namun, kebebasan individu baru akan betul-betul dirasakan pada fase terakhir (fase tua, usia 61 ke atas) dalam episode pemecahan, ketika institusi sangat lemah dan tak lagi dipercaya individu.

Generasi “artist” Indonesia

Kembali ke sejarah Indonesia, guncangan politik dan keruntuhan ekonomi 1961-1965 yang disusul peristiwa G30S dan pembunuhan massal memaksa pemerintah Orde Baru (mulai 1966) melakukan stabilisasi melalui penguatan institusi negara dan masyarakat. Antara 1967 dan 1980 sejarah mencatat sejumlah momen krusial dalam konteks stabilisasi institusi, antara lain pengesahan undang-undang penanaman modal asing, penyederhanaan partai politik dan pengesahan paket undang-undang politik, pembentukan lembaga ketahanan masyarakat desa (LKMD), dogmatisasi Pancasila melalui penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), pemberangusan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di dalam kampus.

Pada episode 1981-1998 rezim Orde Baru mengalami zaman keemasan sekaligus keruntuhan di pengujung waktu. Meskipun demikian, dampak dari episode puncak ini bagi pembentukan karakteristik-kolektif generasi amat kuat. Bonus produksi minyak dan keberhasilan swasembada beras tahun 1980-an serta situasi keamanan yang relatif stabil telah menumbuhkan kebanggaan kolektif. Tahapan-tahapan pembangunan melalui Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) adalah bukti optimisme kolektif elite saat itu bahwa institusi-negara yang kuat memang diperlukan sekalipun harus dibayar dengan pengekangan hak-hak dan kebebasan individu. Kebanggaan kolektif itu pupus di pengujung dekade kedua episode puncak.

Reformasi 1998 menebarkan antusiasme dan harapan akan perubahan. Inilah episode kebangkitan, yang dalam sejarah Indonesia juga sudah terjadi sekitar 90 tahun sebelumnya. Jadi, pada fase ketiga kehidupan mereka (fase usia dewasa, dimulai sekitar tahun 2000), generasi artist Indonesia mengalami situasi masyarakat yang euforia dengan kebebasan individu, tak percaya pada institusi negara dan institusi masyarakat, bosan pada disiplin dan aturan, dan bersikap semau gue. Reformasi 1998 menumbuhkan semangat kolektif akan perbaikan dan kemajuan, tetapi proses menuju pembaruan itu sangat berliku dengan saling serang antarindividu tokoh dan antarinstitusi. Jika semua sesuai dengan Teori Generasi, episode kebangkitan yang penuh euforia masih akan berlanjut hingga 2020.

Karakteristik generasi

Lahir dalam episode krisis, generasi artist tumbuh sebagai remaja yang adaptif, pendiam, dan sering memendam gagasan, tetapi memiliki keterikatan sosial yang kuat. Generasi artist sangat tergantung dan mengandalkan kelompok. Di usia dewasa awal pada episode puncak, sifat adaptif berubah menjadi konformis. Mereka menjadi idealis tentang tata sosial kemasyarakatan karena keyakinan yang kuat pada fungsi institusi. Di usia dewasa pada episode kebangkitan, sifat konformis disertai sifat pragmatis dan karakter idealis disertai sifat moralistik. Di usia tua pada episode pemecahan, generasi artist cenderung menyendiri (reclusive) dan kontemplatif, tetapi sangat sensitif terhadap lingkungan sosial yang sudah berubah menjadi individualistis.

Kepemimpinan Presiden Jokowi sedikit atau banyak menunjukkan karakteristik dirinya sebagai bagian generasi artist. Agenda Revolusi Mental, gagasan tentang poros maritim dan kedaulatan negara, penolakan permohonan grasi terpidana mati narkoba menunjukkan sifat-sifat idealis-moralis generasinya. Di sisi lain, cara diplomasi Jokowi, misalnya ketika mengundang investor, menunjukkan sifat pragmatisnya. Tumbuh besar dalam situasi krisis, generasi artist terbiasa menyelamatkan diri dari tekanan dengan cara beradaptasi, mengesampingkan orientasi idealis-moralisnya menjadi pragmatis. Kasus pencalonan Kapolri yang mencuatkan kembali konflik Polri-KPK dapat dibaca sebagai cermin adaptasi sifat idealis-moralis menjadi pragmatis Jokowi sebagai generasi artist yang menyelamatkan diri dari tekanan berbagai pihak.

Karena sifatnya yang idealis-moralis tapi juga adaptif-pragmatis, generasi artist bukan tipe pemimpin visioner yang mampu menjadi soko guru penyelesaian persoalan besar dan kompleks. Kepemimpinannya lebih cocok untuk lingkup persoalan terbatas yang dapat ditangani langsung, tetapi penyelesaiannya menumbuhkan kebanggaan kolektif. Melihat kecenderungan itu, kita harus siap jika era kepemimpinan Jokowi tidak akan membawa perubahan visioner yang berarti atas aneka persoalan besar bangsa ini, misalnya pemberantasan korupsi. Sesungguhnya jika Teori Generasi Strauss dan Howe berlaku linear tanpa faktor pembelok, pemimpin visioner Indonesia baru akan muncul dari mereka yang lahir antara tahun 1981 dan 2000 pada episode puncak, yang disebut generasi prophet. Ini berarti kepemimpinan visioner Indonesia baru akan muncul antara tahun 2021 dan 2040, pada episode pemecahan.

Agus Suwignyo
Pedagog cum Sejarawan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada

* Artikel ini telah ditayangkan di Harian Kompas edisi Selasa (28/4/2015).

April 28, 2015

Kritisi Pernyataan Jokowi Soal IMF, Ini Kicauan SBY

Susilo Bambang Yudhoyono menyorot batu akik dengan senter di tempat perajin batu alam di Desa Wareng, Kecamatan Punung, Pacitan, Jawa Timur, 12 Maret 2015. TEMPO/Nofika Dian Nugroho

TEMPO.CO, Jakarta – Pernyataan Presiden Joko Widodo soal ketergantungan Indonesia pada Dana Moneter Internasional (IMF) membuat Susilo Bambang Yudhoyono berkomentar. Dalam akun Twitter-nya, mantan presiden yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu berkomentar mengoreksi kesalahan data Presiden Jokowi.

Sambil minta maaf, SBY berkata, “Maaf Maaf, saya terpaksa mengoreksi pernyataan Presiden Jokowi ttg utang IMF yg dimuat di harian Rakyat Merdeka kemarin, tgl 27 April 2015.” “Pak Jokowi mengatakan yang intinya Indonesia masih pinjam uang ke IMF. Berarti kita dianggap masih punya utang kepada IMF,” kicau SBY beberapa waktu lalu.

Ada sebelas kicauan SBY

1″@SBYudhoyono: Maaf, saya terpaksa mengoreksi pernyataan Presiden Jokowi ttg utang IMF yg dimuat di harian Rakyat Merdeka kemarin, tgl 27 April 2015. *SBY*”
2.”@SBYudhoyono: Pak Jokowi mengatakan yg intinya Indonesia masih pinjam uang ke IMF. Berarti kita dianggap masih punya utang kepada IMF. *SBY*”

3.”@SBYudhoyono: Saya harus mengatakan bahwa pernyataan Pak Jokowi tsb salah. Indonesia sudah melunasi semua utang kpd IMF pada th 2006 lalu. *SBY*”
4.”@SBYudhoyono: Sejak 2006, Indonesia tidak jadi pasien IMF. Tidak lagi didikte IMF. Kita merdeka & berdaulat utk merancang pembangunan ekonomi kita. *SBY*

“5.”@SBYudhoyono: Utang Indonesia ke IMF yg keseluruhannya berjumlah US $ 9,1 milyar, sisanya telah kita lunasi th 2006, 4 th lebih cepat dari jadwal. *SBY*

6.”@SBYudhoyono: Dulu, sebagai Presiden Indonesia, keputusan utk percepat pelunasan utang IMF itu saya ambil atas dasar 3 alasan penting. *SBY*

“7.”@SBYudhoyono: (1) Ekonomi kita sudah tumbuh relatif tinggi; sektor riil mulai bergerak; fiskal kita aman; & cadangan devisa kita cukup kuat. *SBY*

“8.”@SBYudhoyono: (2) Kita tidak lagi didikte & minta persetujuan kpd IMF & negara-negara donor (CGI) dlm pengelolaan ekonomi, tmsk penyusunan APBN. *SBY*

“9.”@SBYudhoyono: (3) Rakyat Indonesia tidak lagi dipermalukan & merasa terhina, karena kita tidak lagi menjadi pasien IMF. Bebas dari trauma masa lalu. *SBY*

“10.”@SBYudhoyono: Sejak th 2007, saya (dulu sbg Presiden) menerima kunjungan 3 pemimpin IMF dgn kepala tegak. Kehormatan Indonesia telah pulih. *SBY*

“11.”@SBYudhoyono: Pd kunjungan pemimpin IMF th 2012, kita diminta utk menaruh dana di IMF, utk bantu negara yg alami krisis. Tangan kita berada di atas. *SBY*”

Pernyataan Jokowi itu disampaikan dalam pidato pembukaan Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia-Afrika di Jakarta pada 22 April 2015. Presiden menyerukan kebersamaan dan keadilan global bagi seluruh bangsa di dunia. Menurut Presiden, negara Asia dan Afrika harus mengusahakan sendiri tatanan ekonomi dunia baru secara bersama-sama.

“Yang mengatakan persoalan ekonomi dunia hanya dapat diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF, dan ADB adalah pandangan yang usang dan perlu dibuang,” kata Presiden. Ini, Presiden melanjutkan, merupakan salah satu langkah untuk mengubah ketidakadilan global karena segelintir negara enggan mengakui perubahan realitas dunia.

SETIAWAN ADIWIJAYA

April 28, 2015

Presiden: Popularitas Saya Turun

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menyatakan tahu bahwa popularitasnya turun. Menurut dia, itu bagian dari risiko kebijakan pemerintah yang melakukan perubahan di banyak hal dan manfaatnya baru akan dirasakan rakyat di tahun-tahun mendatang.

“Namun lihat tiga, empat, atau lima tahun yang akan datang,” kata Presiden dalam Silaturahim Pers Nasional di Auditorium TVRI Jakarta, Senin (27/4). Ia percaya saat itu rakyat akan merasakan manfaat dari kebijakan yang terasa pahit pada awalnya, dengan perekonomian nasional yang lebih kokoh dan kondisi bangsa yang lebih baik.

Menurut Presiden, di awal pemerintahan memang perlu kerja keras untuk memperjuangkan terobosan. “Sebetulnya sudah banyak terobosan yang kami putuskan, tapi memang banyak terobosan yang menyakitkan. Perubahan itu membutuhkan pil pahit, membutuhkan kesabaran, membutuhkan pengorbanan,” katanya.

Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, penurunan popularitas yang besar terjadi di kinerja pemerintahan bidang hukum. Dalam survei terhadap 1.200 responden yang diadakan 7-15 April lalu, hanya 43,2 persen responden menyatakan kinerja pemerintah di bidang hukum adalah baik. Padahal, Januari 2015, ada 59,7 persen responden yang menyatakan baik.

Anjloknya kepuasan publik di bidang hukum ini ditengarai karena munculnya sejumlah masalah, seperti dinamika KPK-Polri dan Komisi Yudisial-Mahkamah Agung. Gebrakan seperti yang dilakukan Kejagung dengan membentuk Satgas Khusus Tindak Pidana Korupsi juga belum terlalu dirasakan manfaatnya. Bahkan, eksekusi untuk terpidana mati kasus narkoba yang menurut rencana dilakukan Februari lalu sampai saat ini belum dilakukan. “Kami berhati-hati dalam setiap langkah. Kami mendukung program presiden, salah satunya pemberantasan korupsi. Tapi kami tak mau gegabah. Itu berbeda dengan lambat,” ujar Jaksa Agung HM Prasetyo terkait tertundanya pelaksanaan kegiatan di lembaganya.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menambahkan, “Memang banyak persoalan. Kami akan memperbaiki dan memperbarui sistem yang kurang berdampak bagi masyarakat.”

Prioritas

Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki melihat, pemerintahan Jokowi-Kalla masih mencari bentuk. Proses ini bisa lebih cepat diselesaikan jika ada koordinasi intensif antarlembaga penegak hukum.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengingatkan, pemerintahan Jokowi-Kalla jangan menyepelekan persoalan hukum dan demokrasi. Selama enam bulan ini, kedua isu itu terkesan tidak dianggap sebagai persoalan serius dan cenderung dijadikan instrumen untuk memberikan pembenaran terhadap kepentingan politik dan ekonomi.

content

“Jangan hanya mengabdi pada kepentingan ekonomi. Semulia- mulianya ekonomi untuk kepentingan bangsa, pada akhirnya demokrasi memerlukan keseimbangan dengan keadilan. Maka persoalan hukum jangan disepelekan,” ujar Jimly sembari mengusulkan, ke depan perlu ada orang yang secara khusus memikirkan peta jalan pembenahan infrastruktur dalam sistem hukum di Indonesia

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra menuturkan, langkah prioritas yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi-Kalla saat ini adalah penyelamatan KPK.

“Dalam waktu dekat, Jokowi punya kesempatan melakukan hal positif di bidang hukum, yaitu dengan menghasilkan Panitia Seleksi Pimpinan KPK yang dapat mencari orang yang mampu mengembalikan KPK ke posisi semula,” kata Saldi sembari berharap pemerintah tak terseret arus upaya pelemahan KPK melalui revisi UU KPK. Pemerintah harus menolak ikut revisi UU yang dilakukan tanpa komitmen jelas.

Koordinator Indonesia Corruption Watch Ade Irawan mengatakan, kejaksaan harus mulai menunjukkan transparansi dalam penanganan berbagai kasus, terutama korupsi.

(SAN/IAN/ANA/NDY/TRA)

++

SURVEI ENAM BULAN PEMERINTAHAN JOKOWI-KALLA (2)

Konsolidasi Tersandera Kasus Hukum

Keselarasan antarlembaga hukum menjadi persoalan krusial selama enam bulan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Silang sengkarut di bidang hukum yang dipicu pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri membuat persepsi masyarakat yang tadinya positif menjadi negatif dalam memandang kinerja pemerintah. Konsolidasi pemerintah pun menjadi taruhan.

Sepanjang enam bulan usia pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, penegakan hukum dan keadilan masih jauh dari harapan. Niat pemerintah melakukan reformasi agar hukum makin bermartabat dan tepercaya tampak makin tenggelam ditelan arus ketidakpercayaan publik.

Bagi publik, apa yang berlangsung dalam kurun waktu enam bulan ini tampaknya lebih banyak mengungkapkan kecenderungan semakin lebarnya jarak persepsi yang terbangun antara publik dan pemerintah dalam memandang persoalan penegakan hukum serta keadilan. Jarak persepsi publik adalah besaran selisih antara ekspektasi dan yang belum dijawab oleh kinerja pemerintah. Makin senjang jarak, semakin banyak publik yang merasa kecewa.

Jarak persepsi yang kian senjang berlangsung pada pemerintahan saat ini. Dibandingkan dengan kinerja enam bulan masa kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya, derajat penurunan terhadap kinerja pemerintahan saat ini dalam penegakan hukum dan keadilan relatif lebih curam.

Lebih dari separuh bagian responden (54 persen) menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap upaya penegakan hukum di negeri ini. Dibandingkan dengan era penilaian tiga bulan sebelumnya, peningkatan ketidakpuasan ini tampak signifikan. Dibandingkan dengan dimensi lain, seperti perekonomian, kesejahteraan masyarakat, ataupun politik keamanan, dimensi hukum dan keadilan paling anjlok penurunannya.

Titik kritis penilaian publik terjadi dalam upaya pemberantasan korupsi. Jika pada tiga bulan sebelumnya hampir dua pertiga bagian responden merasa puas dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), kini lebih banyak responden merasa tidak puas.

Jaminan keadilan layanan aparat penegakan hukum juga masih dipandang sebelah mata. Responden menganggap penegakan hukum hanya berlaku pada kalangan masyarakat bawah, tetapi tidak akan menjangkau kalangan atas, terlebih mereka yang memegang kuasa.

Jika dihimpun, rata-rata penurunan apresiasi publik terhadap persoalan penegakan hukum selama tiga bulan terakhir ini hingga 15 persen, jauh di atas penurunan persoalan ekonomi yang besarnya di bawah 10 persen atau politik dan keamanan yang rata-rata sekitar 10 persen.

content
,

Pemicu

Fakta opini di atas tidak lepas dari informasi yang diserap masyarakat dalam memandang praktik penegakan hukum di negeri ini.

Kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG) menjadi cobaan paling berat pemerintahan Jokowi-Kalla. Dipilihnya BG sebagai kandidat tunggal Kapolri mengundang kritik karena dia diduga terkait dengan rekening gendut pejabat Polri. Publik juga mengaitkan namanya dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri karena BG merupakan ajudan Megawati saat menjadi presiden.

Penolakan makin menjadi setelah Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan dua unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, sebagai tersangka. Langkah ini membuat mereka harus nonaktif dari jabatan sebagai pimpinan KPK. Meski akhirnya BG tidak dilantik dan proses pencalonan Kapolri diulang dengan mengajukan nama lain, Badrodin Haiti, gelombang rasa penasaran publik telanjur besar.

Persoalan melebar menjadi perseteruan antarlembaga, khususnya antara KPK dan Polri, yang kemudian menyeret pula pengadilan dan kejaksaan.

Drama hukum kasus BG dalam tiga bulan terakhir telah memperuncing kecurigaan publik tentang temali erat antara kekuasaan, arogansi kelembagaan, dan hukum pada enam bulan pemerintahan Jokowi-Kalla. Ketidakselarasan-yang sesungguhnya kerap terjadi dalam pemerintahan baru-lewat kasus BG mengemuka menjadi batu sandungan yang sangat keras bagi pemerintahan Jokowi.

Narkoba

Namun, di sisi lain, upaya penegakan hukum yang coba ditunjukkan dalam menghadapi kasus-kasus kejahatan mendapatkan penilaian positif. Penanganan kasus kejahatan narkoba, misalnya, mendapat simpati sebagian besar masyarakat. Pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana narkoba menjadi salah satu persoalan yang diapresiasi sebagian besar responden.

content
,

Pemicu

 

Akan tetapi, belakangan ini, pelaksanaan eksekusi hukuman mati dirasakan makin dilematis. Tekanan politik yang muncul dari dalam dan luar negeri membuat kelanjutan eksekusi para narapidana jadi terhambat. Dalam situasi yang serba dilematis ini, terjadi pula penurunan apresiasi publik terhadap upaya pemerintah. Saat ini, hanya separuh bagian responden yang menyatakan puas. Separuh lainnya menyatakan rasa ketidakpuasan terhadap penanganan persoalan kejahatan narkoba. Kondisi demikian jika dibandingkan dengan periode penilaian sebelumnya, terjadi penurunan hampir 15 persen.

Di tengah penilaian minor terhadap berbagai kinerja pemerintahan, sebenarnya masih terdapat sisi lain yang menunjukkan rasa optimistis publik terhadap pemerintah saat ini. Tak kurang dari 63 persen responden masih yakin bahwa keterpurukan dalam penegakan hukum ini mampu diperbaiki oleh pemerintah di masa mendatang. Persoalannya, kini, bagaimana Jokowi-Kalla bersama segenap jajaran kabinetnya mampu menunjukkan aksi-aksi konkret penegakan hukum yang berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat? Dengan kepiawaian membaca persoalan, meramu jawaban, dan keberanian bertindak, dengan sendirinya publik akan merasa lebih diyakinkan dengan kualitas pemerintahan saat ini.

(LITBANG KOMPAS)

April 28, 2015

Angkatan Darat Waspadai ISIS Rekrut Tentara

Tempo.co SELASA, 28 APRIL 2015 | 07:00 WIB

TEMPO.CO , Jakarta: Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Wuryanto mengatakan bahwa TNI AD siap menangkal perkembangan gerakan paham Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Indonesia. Angkatan Darat siap membantu pemerintah mencegah berbagai pola ISIS merekrut masyarakat.”Pola perekrutan yang paling menggiurkan adalah uang, karena ISIS bisa memberi gaji Rp 50-150 juta per bulan bagi simpatisan mereka,” kata Wuryanto dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta, Senin, 27 April 2015.Walhasil tak sedikit masyarakat dari kalangan menengah ke bawah yang tergiur. Meski tak punya pendidikan tinggi, mereka tetap dianggap berguna bagi ISIS. Wuryanto pun mewaspadai pola perekrutan ISIS terhadap anggota TNI. Musababnya, tentara merupakan orang-orang yang punya pendidikan dan kemampuan militer atau perang.”Orang biasa saja diincar apa lagi orang yang mampu perang. ISIS kan sedang berjuang melawan tentara koalisi,” kata dia.Karena itu, Angkatan Darat melakukan dua kali sosialisasi bahaya paham ISIS. Pertama TNI AD melakukan sosialisasi terhadap seluruh prajuritnya. Lantas prajurit TNI akan menyampaikan sosialisasi tersebut kepada masyarakat. “Alhamdulillah tidak ada satu pun prajurit TNI AD yang terjerat ISIS,” kata Wuryanto. INDRA WIJAYA

HOMEPOLITIKPOLITIK

Cara TNI AD Cegah Masyarakat Terjerumus ISIS

SELASA, 28 APRIL 2015 | 07:50 TEMPO/Ahmad RafiqTEMPO.CO , Jakarta:

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Wuryanto mengatakan bahwa TNI AD punya strategi untuk menangkal masyarakat terjerumus dalam perekrutan Islamic State of Iraq and Syria. Menurut Wuryanto, masyarakat dari kalangan ekonomi menengah dan ke bawah rentan terhadap rekrutmen bergabung dengan negara Islam yang berpusat di Irak dan Suriah tersebut. Musababnya, ISIS mampu menjanjikan gaji Rp 50-150 juta per bulan untuk orang yang bersedia berangkat ke dua negara Timur Tengah itu. “Salah satu cara kami dengan membantu masyarakat memerangi kemiskinan. Jika masyarakat mapan maka iming-iming materi kurang memikat mereka,” kata Wuryanto dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta, Senin, 27 April 2015.Walhasil TNI memanfaatkan rencana swasembada pangan dan ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah. Prajurit TNI, seperti bintara pembina desa diterjunkan ke kantong-kantong petani. Mereka bertugas memberikan penyuluhan pertanian kepada petani. “Babinsa akan bantu petani memaksimalkan panen mereka sampai tercapai swasembada,” kata Wuryanto.Jika swasembada tercapai, maka perekonomian petani akan ikut terdongkrak. Walhasil finansial petani dan masyarakat yang bergantung pada pertanian akan mengalami perbaikan. “Kalau perekonomian sudah kuat, maka iming-iming uang dari ISIS tidak akan dihiraukan,” kata dia.Selain itu, Babinsa juga akan diberikan tugas sosialisasi bahaya paham radikal ke masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan merata ke seluruh desa di Indonesia akan menjadi strategi jitu mengurangi perkembangan paham radikal.Selain memberikan sosialisasi, para Babinsa juga mampu mencari informasi keberadaan paham radikal di masyarakat. Jika peran Babinsa maksimal, maka TNI AD mampu mempersempit ruang gerak paham radikal, termasuk ISIS.INDRA WIJAYA

April 27, 2015

Hadiri KAA di DPR, Jokowi Naik Limousine Baru

Hayooo mana yang doyan mengkritik Presiden SBY soal  pencitraan publik ? Bungkam 1000 bahasa , rasain ! Sekarang jagoannya bukan hanya pencitraan tapi juga pembohongan dan pembodohan publik !

By

on 23 Apr 2015 at 12:30 WIB

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Jokowi biasanya selalu diantarkan mobil dinas Mercedes Benz S-600 Pullman Guard saat menjalankan berbagai aktivitasnya. Namun pemilik nama Joko Widodo itu tak menaiki mobil biasanya ketika menuju gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta untuk menghadiri Konferensi Parlemen Asia Afrika (KPAA).

Pantauan Liputan6.com, mobil mewah tersebut digantikan dengan versi terbaru Mercedes Maybach S-600 Pullman‎ Limousine.

Mobil jenis ini kerap dipakai sebagai kendaraan pemimpin-pemimpin negara, karena dirancang khusus dengan tingkat keamanan yang super canggih. Berlapis baja anti-peluru‎.

Limousine Jokowi diparkir tepat di depan gedung utama acara KPAA digelar, dengan pengawalan 4 Jeep Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Panjang mobil tersebut mencapai 6,4 meter dengan kabin dan tempat duduk yang lebih panjang.

Selain Jokowi, Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama dan Presiden Tiongkok‎ Xi Jinping juga menggunakan jenis yang sama untuk aktivitasnya sebagai kepala negara.

Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi akan membuka langsung Konferensi Parlemen Asia-Afrika. Selain membuka acara, Jokowi juga akan memberikan pidatonya di hadapan para anggota parlemen yang mewakili 33 negara itu.

Tak hanya Jokowi yang menjadi pembicara utama, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY juga akan naik podium. SBY akan berpidato pada sesi I KPAA yang bertema Working Together for Peace and Prosperity: Parliamentary Cooperation in Promoting Post 2015 Development Agenda. SBY hadir dalam kapasitasnya sebagai Chair of Global Green Growth Institute (GGGI). (Ndy/Mut)

April 27, 2015

Dua Prototipe Tank Medium Pindad Dibuat Tahun Ini

 dari blog defense-studies http://defense-studies.blogspot.com/
Pindad 27 April 2015

Rancangan Tank Medium Pindad (image : istimewa)

Kunjungan Kerja Komisi I DPRI RI ke PT Pindad (Persero)

Para wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke PT Pindad (Persero).  Rombongan yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR Ri Mayor Jenderal (Purn) Supiadin Aries Saputra ini diterima oleh Direktur Utama PT Pindad (Persero) Silmy Karim di Auditorium Gedung Direktorat PT Pindad (Persero), Bandung. Acara ini dihadiri pula oleh jajaran Direksi dan pimpinan PT Pindad (Persero).

Adapun kunjungan kerja ini dilakukan untuk meminta data dan informasi dari PT Pindad (Persero) mengenai perkembangan kerjasama proyek medium tank dengan Turki. “Kunjungan ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai perkembangan kerjasama pertahanan antara Pindad dengan Turki, termasuk bagaimana respon dari Kementerian Pertahanan dan TNI dalam mendukung implementasi kerjasama tersebut,” ujar Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra mewakili para anggotanya.

Silmy Karim, menanggapi hal tersebut, mengatakan bahwa proyek bersama Indonesia – Turki mengenai medium tank sudah diinisiasi sejak lama, namun analisis kemampuan Pindad terus dilakukan. “Kerjasama ini sebenarnya sudah dinisiasi sejak lama oleh Pemerintah, bahkan penandatanganannya sudah terjadi sejak tahun 2013. Secara manufaktur dan testing Pindad sudah siap. Namun ada beberapa teknologi yang masih memerlukan bantuan dari para mitra seperti turret dan firing control system, navigation system, serta self defence system. Kami ingin membuat medium tank yang sempurna baik dari mobility,fire power, dan survivability” ujar Silmy.

Jadwal pengerjaan proyek sudah dibuat. Jika semuanya berjalan lancar, pada tahun 2015 ini akan dibuat satu unit purwarupa produk di Indonesia dan satu unit di Turki. Komunikasi yang lebih intens juga sedang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan Indonesia dengan Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), Kementerian Pertahanan Turki. “Untuk progress B2B, sudah dikirimkan beberapa karyawan Pindad untuk mempelajari lebih jauh teknik pengelasan aluminium armored yang dipakai sebagai bahan baku medium tank,” ujar Silmy. Ia juga menyatakan rasa optimisnya bahwa proyek ini akan berjalan dengan baik di masa depan. “Kami optimis program medium tank ini akan berjalan dengan baik karena latar belakang teknologi industri pertahanan Indonesia dan Turki yang sudah cukup baik,” tutup Silmy.

Setelah diskusi panjang di auditorium selesai, rombongan Komisi I DPR RI mengunjungi beberapa fasilitas produksi PT Pindad (Persero) di Divisi Kendaraan Khusus dan Divisi Senjata untuk mencoba performa produk pertahanan dan keamanan Pindad secara langsung.

(Pindad)

April 27, 2015

Konsolidasi Berjalan Lambat

Kompas ooh Kompas.. masih membela abis Presiden Joko  . Apa maksudnya “mulai tunjukan kepemimpinannya ?”   Apakah sama dengan seorang “jongos” yang bangun dari mimpi tidur siang (bareng dengan nyonya besar) ?

Jokowi Dinilai Mulai Tunjukkan Kepemimpinannya

JAKARTA, KOMPAS — Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di enam bulan pertama cenderung turun dibandingkan dengan tiga bulan sebelumnya. Lambatnya konsolidasi politik membuat sejumlah persoalan yang muncul tidak dapat cepat diselesaikan.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Jusuf Kalla saat memimpin Rapat Paripurna Kabinet di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/2). Rapat yang berlangsung santai itu membicarakan tentang evaluasi 100 hari kinerja pemerintahan.
Kompas/Wisnu Widiantoro Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Jusuf Kalla saat memimpin Rapat Paripurna Kabinet di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/2). Rapat yang berlangsung santai itu membicarakan tentang evaluasi 100 hari kinerja pemerintahan.

”Saya perkirakan masa konsolidasi selesai dalam waktu satu tahun,” kata J Kristiadi dari Centre for Strategic and International Studies, Minggu (26/4).

Saat wawancara dengan Kompas pada 24 Januari 2015 terkait 100 hari pemerintahannya, Jokowi menyatakan, konsolidasi paling tidak butuh waktu enam bulan (Kompas, 30/1).

Ketika usia pemerintahan Jokowi-Kalla mencapai enam bulan, berdasarkan survei Litbang Kompas, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahannya relatif turun dibandingkan saat usia pemerintahannya 100 hari.

Kondisi ini diduga terjadi karena munculnya sejumlah persoalan, seperti konflik Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri yang dimulai saat Komisaris Jenderal Budi Gunawan diusulkan sebagai calon tunggal Kapolri pada Januari lalu.

Kasus itu membuat untuk pertama kalinya di era Reformasi posisi Kapolri kosong selama tiga bulan. Akhirnya, Jenderal (Pol) Badrodin Haiti dilantik sebagai Kapolri pada 17 April untuk menggantikan Jenderal (Pol) Sutarman yang diberhentikan dengan hormat pada 16 Januari. Kasus itu juga memunculkan pertanyaan terkait komitmen Jokowi-Kalla dalam pemberantasan korupsi serta menunjukkan adanya masalah antara pemerintah dan partai pendukung.

Pada saat yang sama, masyarakat disibukkan oleh dampak dari beberapa kali perubahan harga bahan bakar minyak dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Sementara itu, penataan organisasi sejumlah kementerian baru diselesaikan pada awal April. Padahal, Pasal 23 Peraturan Presiden No 165/2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja yang ditandatangani 27 Oktober 2014 menyatakan, penataan paling lama empat bulan atau hingga akhir Februari 2015.

Saat ini, sejumlah kementerian masih melakukan seleksi untuk pengisian jabatan eselon II dan III. Seorang pejabat di Sekretariat Negara menuturkan, keterlambatan ini disebabkan ada UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menentukan pengisian jabatan harus dilakukan secara terbuka.

Kendala

J Kristiadi menuturkan, konsolidasi memang menjadi persoalan utama pemerintahan baru di tahun pertamanya. Setiap pemerintahan punya masalah berbeda di era konsolidasi ini.

Kendala konsolidasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di awal pemerintahan periode pertamanya tahun 2004, menurut Kristiadi, terletak pada posisi Partai Demokrat hanya menduduki peringkat kelima dalam pemilu legislatif, di bawah Golkar, PDI-P, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan. Akibatnya, Yudhoyono tak punya posisi yang sangat kuat saat berkoalisi dengan partai pendukungnya.

Dalam pemerintahan periode kedua, Partai Demokrat jadi pemenang pemilu legislatif hingga posisi Yudhoyono di koalisi lebih kuat. Namun, saat itu Partai Demokrat tersandera oleh sejumlah kasus korupsi. Saat itu juga muncul kasus Bank Century.

Jokowi, menurut Kristiadi, sebenarnya juga memiliki posisi tawar yang kuat karena PDI-P memenangi pemilu legislatif. Namun, Jokowi terbentur persoalan manajemen kenegaraan dan tidak adanya program yang manfaatnya dapat cepat dirasakan masyarakat. Jokowi diduga juga terus didikte partai anggota koalisi pemerintahannya.

Ikrar Nusa Bhakti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan, partai pendukung memang cenderung lebih menyulitkan pemerintah dibandingkan partai yang ada di luar pemerintahan. Hal ini konsekuensi dari sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia.

Sebagai contoh, lanjut Ikrar, di era Yudhoyono, Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera juga sering berbeda sikap dengan pemerintah. Padahal, dua partai itu anggota sekretariat gabungan yang dibentuk Yudhoyono.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah menuturkan, setelah kongres partainya pada 9-11 April lalu, ada kemajuan dalam komunikasi antara Jokowi dan partai pendukung. Saat ada hal penting yang harus dikoordinasikan antara pemerintah dan partai pendukung, Jokowi mulai berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. ”Jokowi tampaknya sudah mengetahui akar masalah yang menyebabkan tidak kondusifnya agenda konsolidasi pemerintahan,” katanya.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menambahkan, ”Kerenggangan yang sempat terjadi antara partai penyokong dan Presiden itu bagian dari dinamika.”

Surya berharap masyarakat dapat lebih bersabar karena pemerintahan Jokowi-Kalla baru berjalan enam bulan dan beban yang ditanggung cukup besar. ”Banyak hal yang belum terwujud karena APBN cair April 2015,” ujarnya.

Peneliti senior LIPI Mochtar Pabottingi, mengatakan, konsolidasi pemerintahan di awal pemerintahan Jokowi-Kalla memang berjalan lambat. Namun, dia melihat, perlahan tapi pasti Jokowi kian menunjukkan gaya kepemimpinan yang kuat. Faktor ini akan menjadi kunci untuk mempercepat konsolidasi di pemerintahan.

Semakin kuatnya kepemimpinan Jokowi, lanjut Mochtar, antara lain terlihat saat Jokowi membatalkan Perpres No 39/ 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Pembelian Mobil bagi Pejabat Negara. Jokowi berani membatalkannya meski konsekuensinya dia dikritik banyak pihak karena sebelum menandatangani tidak melihat secara cermat rancangan isi perpres itu.

Saat membuka Konferensi Asia Afrika, tambah Mochtar, Jokowi juga berani mendesak PBB melakukan reformasi dan mengajak semua negara yang hadir di konferensi itu melanjutkan perjuangan mendukung kemerdekaan rakyat Palestina.

Dukungan dari publik, terutama kalangan masyarakat sipil, diduga ikut menjadi faktor yang membuat gaya kepemimpinan Jokowi makin kuat. ”Untuk mempercepat konsolidasi, Jokowi harus tetap bertindak untuk rakyat dan membangun kekompakan di pemerintahannya,” ujar Mochtar.

(AGE/RYO/ONG/APA/NTA/FAJ/HAR)