Archive for June, 2015

June 30, 2015

Fondasi Industri Nasional Masih Rapuh

Bertahun tahun tidak pernah diperhatikan dan diinvestasi oleh negara.. tidak mengherankan kalau rapuh. Apa sih yang tidak rapuh di negeri tercinta ini ?

JAKARTA, KOMPAS — Fondasi industri perikanan nasional dinilai masih rapuh. Hingga kini, belum terlihat penataan kapal ikan dalam negeri dan industri galangan kapal untuk mengisi kekosongan laut menjelang berakhirnya moratorium atau penghentian izin kapal ikan buatan luar negeri.

Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Riza Damanik, Senin (29/6), di Jakarta, mengatakan, kebijakan moratorium terhadap 1.132 kapal ikan buatan luar negeri yang dijadwalkan tuntas pada Oktober 2015 akan menciptakan kekosongan perairan dari kapal-kapal yang melanggar aturan. Kekosongan wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dari kapal eks asing merupakan momentum kebangkitan kapal ikan dalam negeri.

Namun, daya saing armada ikan nasional hingga kini masih sangat rendah. Izin kapal penangkapan ikan yang tercatat di zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) hingga 2014 hanya 4.230 kapal atau kurang dari 2 persen dari total armada ikan nasional. Sebanyak 226.520 armada atau 98,2 persen kapal bermotor berukuran kurang dari 30 gros ton (GT) beroperasi di perairan kurang dari 12 mil laut.

Menurut Riza, tidak meratanya izin armada perikanan akan menjadi persoalan besar setelah berakhirnya moratorium kapal ikan buatan luar negeri. Dalam wilayah perairan kurang dari 12 mil, diprediksi terjadi perebutan pemanfaatan ikan antarkapal, baik antarkapal kecil, antarkapal besar, maupun antara kapal besar dan kapal kecil.

Di sisi lain, kemampuan armada ikan nasional untuk menjangkau pemanfaatan di ZEEI masih rendah. Kondisi itu diperburuk dengan indikasi manipulasi dengan memperkecil data ukuran kapal (mark down) demi memudahkan proses perizinan, penghindaran pajak, dan penggunaan modifikasi alat tangkap pukat yang dilarang.

Secara terpisah, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Narmoko Prasmadji mengakui, pengukuran ulang kapal ikan kedodoran karena keterbatasan sumber daya manusia. Namun, koordinasi terus dilakukan dengan Kementerian Perhubungan.

Di sisi lain, menurut Narmoko, pengukuran kapal ikan bertujuan agar penangkapan ikan berjalan sesuai aturan. Namun, pengukuran ulang kapal ikan bukan merupakan kewajiban pemilik kapal. (LKT)

Advertisements
June 30, 2015

Moratorium Alih Status PTS Dilanjutkan

mau jadi apa bangsa ini, jika pendidikan tingginya sekedar “pabrik pencetak ijazah” saja.. Coba dari daftar eks PTS yang menjadi PTN ini apa ada yang sudah berprestasi Internasional ??

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah meneruskan moratorium, penghentian sementara, perubahan status perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri. Keputusan itu karena adanya persoalan anggaran, pengelolaan aset, dan perubahan status kepegawaian. Pemerintah tidak ingin menambah persoalan menjadi lebih kompleks di kemudian hari.

Program penegerian perguruan tinggi swasta (PTS) yang dimulai 2010 bertujuan meningkatkan akses, memeratakan pendidikan tinggi, dan meningkatkan mutu. Lantaran banyaknya masalah, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan moratorium perubahan status sejak 29 Juli 2013.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengatakan, masih ada persoalan perubahan status 36 perguruan tinggi di Indonesia. Jumlah itu terdiri dari tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) baru dan 29 PTS yang berubah statusnya menjadi negeri. “Banyak masalah bermunculan. Pertama, masalah pegawai, kedua masalah aset, lalu masalah anggaran,” kata Muhammad Nasir seusai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, di Jakarta, Senin (29/6).

Setelah perubahan status perguruan tinggi swasta menjadi negeri, status pegawai tidak bisa otomatis jadi pegawai negeri sipil (PNS) semua. Saat ini, masih ada 4.358 pegawai yang status kepegawaiannya dilematis. Nasir berpendapat, status mereka tetap pegawai non-PNS.

Masalah berikutnya ialah anggaran. Seharusnya pemerintah daerah ikut menanggung beban anggaran perubahan status PTS di wilayahnya. Namun, ada sejumlah PTS yang sudah berubah status selama lima tahun, tetapi belum mendapat bantuan dana dari pemerintah daerah.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi akan mengkaji persoalan itu dalam dua pekan. Tahun ini, Kementerian Ristek dan Dikti menerima anggaran Rp 41,5 triliun untuk anggaran operasional 134 perguruan tinggi negeri dan bantuan operasional sekitar Rp 300 miliar.

Beban keuangan

Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Ristek dan Dikti memperpanjang moratorium peralihan status PTS menjadi PTN. Arahan Presiden dalam rapat terbatas yang membahas penegerian PTS menjadi PTN itu disampaikan Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki.

Presiden memperpanjang moratorium itu karena berpengaruh pada ruang fiskal negara. Masalah proses penegerian PTS lebih banyak menyangkut keterbatasan anggaran APBN, pencatatan peralihan aset dari swasta ke pemerintah pusat, dan status kepegawaian. Selanjutnya, Presiden akan memilih dan memutuskan PTS yang layak diubah statusnya, termasuk mempelajari masalah di Universitas Trisakti dan Universitas Pancasila.

content

Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Edy Suandi Hamid menyambut baik moratorium penegerian PTS berlanjut. “Kebijakan penegerian PTS harus dikaji komprehensif. Penegerian yang terjadi selama ini tidak jelas arahnya,” kata Edy. (NDY/ELN)

Mutu Perguruan Tinggi Tertinggal

Kualitas Pendidikan Tinggi Timpang

JAKARTA, KOMPAS — Mutu pendidikan tinggi Indonesia masih tertinggal jauh dan membutuhkan perhatian serius. Pada salah satu indikator mutu, publikasi ilmiah, misalnya, Indonesia kalah bersaing dengan negara tetangga. Perguruan tinggi yang masuk 500 peringkat terbaik dunia pun berkurang.

Mengacu data publikasi ilmiah yang terindeks Scopus, total produksi 10 perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia sekalipun belum bisa mengalahkan publikasi ilmiah satu universitas di Malaysia, yakni Universitas Kebangsaan Malaysia. Jika UKM mampu menghasilkan hingga 18.000 publikasi yang terindeks Scopus, total publikasi ilmiah dari 10 perguruan tinggi negeri di Indonesia baru berkisar 14.000 yang terindeks Scopus.

Kondisi mutu pendidikan tinggi Indonesia tersebut dipaparkan Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Patdono Suwignjo dalam seminar nasional dan deklarasi Gerakan Transformasi Pendidikan Tinggi Berbasis Mutu, di Jakarta, Jumat (24/4). Kegiatan itu digagas Pusat Layanan Pengkajian dan Implementasi (Puslapim) Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Berbasis Sistem Pengendalian Mutu Internal.

“Masalah akses pendidikan mulai teratasi. Tetapi, untuk mutu, kondisinya akut. Oleh karena itu, pada 2015-2019, prioritas pendidikan tinggi difokuskan untuk meningkatkan mutu dan relevansi,” kata Patdono.

Tertinggalnya mutu pendidikan tinggi Indonesia juga terlihat dari jumlah perguruan tinggi yang masuk peringkat 500 terbaik dunia. Jika beberapa tahun lalu, Indonesia mampu menempatkan enam perguruan tinggi negeri di 500 top dunia, kini cuma tersisa dua, yakni Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung. Adapun Malaysia justru meningkat dengan menempatkan lima perguruan tingginya di 500 top dunia.

Patdono mengatakan, pemerintah mendorong perguruan tinggi negeri potensial, seperti Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Airlangga, untuk masuk 500 top dunia. Dukungan berupa dana dan pendampingan.

Ketimpangan

Persoalan mutu perguruan tinggi di Indonesia bukan hanya kalah bersaing di dunia internasional. Di dalam negeri, terjadi ketimpangan mutu mencolok antara perguruan tinggi di Pulau Jawa dan luar Jawa.

Berdasarkan penilaian mutu eksternal dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada 2014, terdata baru 164 perguruan tinggi dari total 4.274 perguruan tinggi yang terakreditasi institusinya. Hanya dua perguruan tinggi di luar Pulau Jawa yang mampu meraih akreditasi A.

Demikian pula dengan akreditasi program studi. Hanya 223 prodi dari perguruan tinggi luar Jawa yang mendapat nilai A daripada 1.478 prodi di Pulau Jawa yang meraihnya.

Menurut Patdono, peningkatan mutu harus serius. Harapan masyarakat terhadap pendidikan tinggi tidak lagi cukup sebagai agen pendidikan ataupun riset. “Pendidikan tinggi kini diharapkan jadi agen pembangunan ekonomi. Untuk itu, perguruan tinggi tidak cukup menghasilkan lulusan dan riset yang baik, tetapi menghasilkan inovasi, pekerjaan, industri, dan devisa,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Puslapim Willy Susilo mengatakan, pembangunan pendidikan tinggi menjadi elemen fundamental dalam mencapai kemajuan, kesejahteraan, dan kekuatan Indonesia pada masa depan. Puslapim sebagai institusi nirlaba memiliki misi dalam menyediakan layanan pengembangan, bimbingan penerapan, jasa pemeriksaan, pengkajian, serta peningkatan sistem manajemen mutu penyelenggaraan perguruan tinggi.

Pada kesempatan itu, sejumlah pemimpin perguruan tinggi bersama Kementerian Ristek dan Dikti mendeklarasikan komitmen mengupayakan penyelenggaraan perguruan tinggi bermutu. Harapannya, lulusan mampu berperan dan berkontribusi lebih besar dalam pembangunan nasional.

Laksamana Madya DA Mamahit, selaku penasihat Puslapim yang juga Rektor Universitas Pertahanan, mendorong perguruan tinggi membangun kesadaran bela negara di kalangan mahasiswa sebagai salah satu bentuk penguatan karakter. Generasi muda yang mengangkat harkat dan martabat bangsa di mata dunia.

Associate Puslapim, Iyung Pahan, mengatakan, peningkatan mutu perguruan tinggi dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan bonus demografi, yakni angkatan kerja produktif. Pendidikan tinggi berbasis mutu perlu dengan mengacu manajemen mutu terpadu. (ELN)

June 30, 2015

Polisi Sita Belasan Mobil dari Rumah Presiden ISIS Indonesia  

Presiden ISIS Indonesia ternyata tukang tipu , tukang tipu mobil leasing. Apa hasil tipu tipu nya untuk membiayai perjuangan ISIS ? hehehe

SELASA, 30 JUNI 2015 | 14:05 WIB

TEMPO.CO, Cianjur – Puluhan personel Kepolisian Daerah Jawa Barat dibantu Kepolisian Resor Cianjur kembali mendatangi rumah bekas Presiden Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) Regional Indonesia Chep Hernawan di Jalan Aria Wiratanu Datar, Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Senin malam, 29 Juni 2015.

Dari rumah itu, polisi menyita lima unit mobil dan dibawa ke Markas Polda Jawa Barat. Ini penyitaan kedua yang dilakukan polisi. Sebelumnya pada Senin dinihari, 29 Juni 2015, polisi sudah membawa sebelas mobil berbagai jenis dari rumah Chep. Total kendaraan yang sudah diangkut sebanyak 16 unit.

Sebenarnya masih ada delapan mobil lagi di rumah tersebut. Namun polisi kesulitan membawa karena mesinnya sudah tidak bisa hidup. Diduga mobil-mobil itu barang bukti kasus penggelapan dengan modus leasing.

Kepala Subdirektorat Keamanan Negara Polda Jawa Barat Ajun Komisaris Besar Budhi Satria Wiguna, yang memimpin penggerebekan ke rumah Chep, menjelaskan bahwa penyitaan ini merupakan kelanjutan dari sebelumnya. Dia mengatakan, sebanyak lima kendaraan dibawa sebagai barang bukti.

“Hari ini kita mengamankan lima kendaraan, masing-masing tiga unit ambulans, satu pikap, dan satu minibus. Jumlah dengan yang kemarin jadi 16 unit kendaraan,” kata Budhi.

Menurut Budhi selain menyita belasan kendaraan, pihaknya juga sudah meminta keterangan dari pelaku bernama Lucky Permana.

Lucky merupakan anak sulung Chep Hernawan. Chep sendiri hingga kini masih mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Cianjur karena tersandung kasus penipuan proyek yang sudah divonis Pengadilan Negeri Cianjur dengan hukuman 6 bulan penjara.

Pihak keluarga Chep memilih bungkam. Ace Muslihat, kerabat Chep, hanya memberi keterangan bahwa pihak keluarga masih menunggu hasil musyawarah. “Insya Allah besok (Selasa) kami akan berangkat ke Polda Jawa Barat,” kata Ace.

DEDEN ABDUL AZIZ

June 29, 2015

Prediksi Dana Bagi Hasil Tambang Kalbar Rp44 Miliar Hilang

klasik..uang bagi hasilnya sudah jadi mobil impor mewah…

SENIN, 29 JUNI 2015 | 22:00 WIB

Mesin tambang besar di wilayah pertambangan Borodinsky, dekat Siberia, Krasnoyarsk timur, sektor pertambangan inilah yang menjadi pembangkit ekonomi Rusia. 9 Desember 2014. REUTERS/Ilya Naymushin.

TEMPO.CO, Jakarta – Kalimantan Barat memiliki potensi kehilangan dana bagi hasil dari sektor pertambangan senilai Rp44 miliar, pada 2014.

Peneliti Swandiri Institute Pontianak Arif Munandar mengatakan nilai tersebut memang masih lebih baik dibandingkan dengan potensi kehilangan DBH pada 2013, yang mencapai Rp88 miliar.

“Pasca Koordinasi Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan adanya potensi kerugian negara pada 2014 hingga Rp44 miliar,” kata Arif kepada Bisnis, Jumat (26 Juni 2015).

Dia mengatakan perusahaan tambang beroperasi di Kalbar sebelum adanya korsup KPK, tidak membayar DBH kepada pemerintah pada 2012 mencapai Rp72 miliar.

Artinya, lanjut Arif, terjadi penurunan potensi kerugian negara sejak kehadiran Korsup KPK yang meminta pemerintah daerah mengecek keberadaan perusahaan tambang di Kalbar.

Dia mengatakan pada 2014, ada itikad baik dari perusahaan tambang guna membayar kewajiban kepada pemerintah seiring dengan desakan dari KPK.

Kendati demikian, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan tersebut, menurutnya, perusahaan yang melakukan pembayaran DBH kepada pemerintah masih kecil walau terjadi peningkatan kewajiban tersebut dari perusahaan-perusahaan tambang kurun waktu 3 tahun terakhir.

“Pada 2012 realisasi dana bagi hasil Rp10,8 miliar, pada 2013 sebesar Rp24,90 miliar dan pada 2014 sebesar Rp72,85 miliar,” ujarnya.

Sementara dari luas izin yang diberikan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, kata Arif, berkurang sedikit dari posisi 6,5 juta hektare pada 2012 menjadi 5,3 juta hektare dan masih ada 628 izin konsensi pertambangan di provinsi ini.

BISNIS.COM

June 29, 2015

Hanya 4 Maskapai RI yang Boleh Terbang ke Eropa, Ini Penjelasan Kemenhub

belum banyak berubah..

Senin, 29 Juni 2015 | 21:09 WIB
KOMPAS/IWAN SETIYAWANIlustrasi bandara

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan penjelasan terkait hasil rilis daftar maskapai nasional yang dilarang terbang ke Eropa oleh otoritas penerbangan setempat.

Menurut Kemenhub, segala upaya telah dilakukan di tengah kekhawatiran Uni Eropa, terhadap sanksi kepada seluruh maskapai nasional oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau International Civil Aviation Organization (ICAO).

“Dari Uni Eropa minta kita kirim berbagai data. Lalu data itu kita kirim semua ke Brussel (Belgia) dan setelah itu mereka lakukan review dan hasilnya tanggal 25 Juni kemarin ada rilis dari UE,” ujar Direktur Kelaikan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kemenhub Muzafar Ismail dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (29/6/2015).

Dia menjelaskan, keputusan otoritas penerbangan Eropa biasanya akan mengacu kepada hasil audit yang dilakukan oleh ICAO. Terakhir, Indonesia diaudit oleh ICAO pada Mei 2014 lalu dan hasilnya banyak temuan yang harus diperbaiki oleh Indonesia.

Usai hasil audit ICAO itu, kata Muzafar, otoritas penerbangan Eropa sangat khawatir maskapai Indonesia akan di sanksi oleh ICAO. Bahkan pada Januari 2015 lalu, utusan otoritas penerbangan Eropa yang datang langsung ke Jakarta mengatakan bahwa Indonesia kemungkinan akan dikenai sanksi tak boleh terbang ke Eropa.

Namun, lanjut dia, Kemenhub langsung melakukan berbagai perbaikan yang diminta oleh ICAO usai hasil audit pada Mei 2014. Menurut dia ada empat maskapai yang ikut melakukan perbaikan berbagai aturan sesuai rekomendasi ICAO.

“Istilahnya kita tidak masuk dalam daftar banned dari Uni Eropa karena setelah audit ICAO kita sudah perbaiki dan dari yang awalnya Uni Eropa khawatir kita di banned ternyata kita bisa menyelesaikan,” kata dia.

Otoritas penerbangan Eropa kembali merilis daftar maskapai yang dilarang melakukan penerbangank e Eropa. Dari Indonesia, hanya empat maskapai yang diizinkan terbang ke kawasan itu, dari keseluruhan maskapai nasional sebanyak 65 maskapai.

Empat maskapai Indonesia yang diizinkan terbang ke kawasan tersebut adalah Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua (Premiair), dan Indonesia Air Asia. Jika memperhitungkan Mandala Airlines, jumlah maskapai asal RI yang bisa ke Eropa mencapai lima.

June 29, 2015

50 Kelompok Kuasai Rp 5.142 triliun Industri Keuangan Indonesia

Sabtu, 27 Juni 2015 | 04:26 WIB
SHUTTERSTOCKIlustrasi

Terkait


JAKARTA, KOMPAS. com – Konglomerasi keuangan mencengkeram industri keuangan Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, ada 50 kelompok lembaga keuangan yang masuk kategori konglomerasi keuangan.

Total aset ke-50 kelompok konglomerasi keuangan itu mencapai Rp 5.142 triliun atau 70,2 persen dari total aset industri keuangan di negara kita sebesar Rp 7.289 triliun.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Perbankan Nelson Tampubolon, bilang, dengan pembentukan konglomerasi keuangan, lembaganya bisa melakukan pengawasan secara terintegrasi antarlembaga keuangan, mulai bank, asuransi, reasuransi, efek, hingga pembiayaan (multifinance).

Dengan pengawasan terintegrasi ini, menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad, seluruh konglomerasi keuangan bisa bersinergi dengan tetap mempertahankan asas-asas prudential.

Rencananya, OJK akan membagi konglomerasi keuangan ini berdasarkan aset. Kajian awal, ada empat kategori konglomerasi.

Pertama, sebanyak 18 konglomerasi keuangan memiliki aset Rp 10 triliun. Kedua, ada 18 konglomerasi keuangan beraset Rp 10 triliun– Rp 80 triliun.

Ketiga, delapan konglomerasi keuangan mempunyai aset Rp 80 triliun–Rp 200 triliun. Keempat, enam konglomerasi keuangan di atas Rp 200 triliun. Misalnya, grup Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia (BNI).

Aturan permodalan
Tetapi, Nelson menegaskan, pengategorian itu masih kajian awal dan belum masuk dalam aturan OJK. Meski begitu, kajian ini akan menjadi bahan diskusi Dewan Komisioner OJK untuk penentuan permodalan konglomerasi keuangan. “Nanti akan kami giring pengelompokannya mirip seperti aturan pengelompokan bank berdasarkan bank umum kelompok usaha (BUKU),” katanya Jumat (26/6/2015).

Kalau tidak ada aral melintang, aturan permodalan konglomerasi keuangan bakal keluar September 2015 nanti, dengan konsepbuilding block.

Gambarannya, OJK akan menentukan modal dengan melihat risiko secara individual dari masing-masing anggota konglomerasi. Sejauh ini, anggota lembaga keuangan telah memiliki modal sesuai aturan yang ada.

Konglomerasi keuangan terdiri dari 229 lembaga keuangan, dengan 35 entitas utama perbankan, satu lembaga pasar modal, 13 lembaga keuangan nonbank, dan satu lembaga jasa keuangan khusus.

Dari 50 konglomerasi keuangan itu, OJK mengklasifikasikannya ke dalam tiga jenis: 14 konglomerasi keuangan bersifat vertikal, 28 konglomerasi horizontal, dan delapan konglomerasi campuran.

Vertikal adalah konglomerasi keuangan yang berhubungan antara induk dan anak usaha. Horizontal ialah konglomerasi yang dikendalikan pemegang saham yang sama. Dan campuran merupakan konglomerasi yang memiliki struktur kelompok usaha yang bersifat vertikal dan horizontal.

Gunawan Geniusahardja, Direktur Independen PT Astra International Tbk, mengatakan, perusahaannya berkomitmen untuk memenuhi aturan main konglomerasi keuangan seperti ketentuan permodalan. Asal tahu saja, Bank Permata milik Astra masuk dalam daftar 50 konglomerasi keuangan.(Lidya Panjaitan, Nina Dwiantika)

June 29, 2015

Bos Lion Grup Dikabarkan Marah ke Jonan, Ini Kata Stafsus Menhub

Lion itu identik dengan  perusahan penerbangan ” dengan layanan sembarangan” Karena harga tiket murah mereka merasa bisa seenaknya saja ke penumpang pesawat ..

Minggu, 28 Juni 2015 | 20:58 WIB
KOMPAS.com/Indra AkuntonoWakil Ketua Umum PKB Rusdi Kirana saat akan dilantik sebagai anggota Wantimpres di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/1/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com – Sebelum pembekuan izin rute baru Lion Air dicabut, Bos Lion Grup yang juga Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rusdi Kirana dikabarkan marah kepada Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Alasannya, selama 4 bulan, Lion Air tak diperbolehkan mengajukan pembukaan izin rute baru. Staf Khusus Menteri Perhubungan Hadi M. Djuraid tak menampik kabar itu. Menurut dia, persoalan pembekuan izin rute Lion Air tak harus dibawa ke ranah yang menurutnya tak proporsional.

“Sangat bisa dipahami kalau pemilik Lion atau pihak Lion marah dan lain sebagainya. Tetapi, mereka tidak perlu marah-marah, penuhi saja perbaikan yang diminta (Kemenhub). Begitu terpenuhi, ya sudah kita kasih izin pembukaan rute mereka,” ujar Hadi kepada Kompas.com, Jakarta, Jumat (26/6/2015).

Dia menuturkan, pembekuan izin rute Lion Air sejak Februari 2015 lalu merupakan treatment dari Kemenhub agar maskapai berlogo singa itu memperbaiki layanan hingga standar operasional prosedur (SOP) saat terjadi delay seperti yang terjadi pada pertenghan Februari 2015 lalu.

Setelah kejadian itu, kata Hadi, Lion Air berbenah. Maskapai berbiaya murah itu melakukan review menyeluruh terhadap SOP dan pelayanan kepada penumpang.

Lion dalam hal ini sudah menyediakan contact center, menyedikan pesawat cadangan yang bisa dipakai apabia ada satu pesawat yang harus menjalani perawatan, dan juga menyedikan dana tunai untuk kompensasi calon penumpang jika terjadi delay.

“Ini dalam rangka kepentingan publik agar publik tidak mengalami ketidakpastian saat delay itu kan,” kata dia.

Sebelumnya, Kemenhub telah mencabut pembekuan izin rute baru maskapai penerbangan Lion Air sejak 25 Juni 2015. Pembekuan izin rute baru itu dicabut karena Kemenhub memandang Lion Air sudah melakukan berbagai perbaikan dalam banyak hal.

Perbaikan itu menurut Kemenhub terangkum dari kesungguhan Lion memperbaiki standar operasional prosedur (SOP) delay penerbangan (delay management). Usai pembekuan izin rute barunya dicabut, Lion Air langsung mengajukan 44 izin rute penerbangan baru.

++++++++++++++++

Pembekuan Dicabut, Lion Air Minta Izin Buka 44 Rute Penerbangan Baru

Minggu, 28 Juni 2015 | 10:02 WIB
SHUTTERSTOCKPesawat Lion Air A320-200 mendarat di Bandara Adisucipto, Yogyakarta, 16 Mei 2014.

Terkait

JAKARTA, KOMPAS.com – Usai pembekuan izin rute barunya dicabut, maskapai Lion Air langsung mengajukan 44 izin rute penerbangan baru. Pengajuan izin rute tersebut disampaikan maskapai berlogo singa itu tepat di hari pencabutan pembekuan izin rute, yaitu pada Kamis, 25 Juni 2015.

“Mereka sudah ajukan tanggal 25 Juni kemarin itu 44 rute baru. Iya, langsung ajukan 44 rute baru tanggal 25 Juni itu,” ujar Staf Khusus Menteri Perhubungan Hadi M Djuraid kepada Kompas.comdi Jakarta, Jumat (26/6/2015).

Kemenhub, kata dia, memaklumi banyaknya izin rute baru yang diajukan Lion Air tersebut. Sebab, sudah empat bulan maskapai berbiaya murah itu tak diizinkan mengajukan rute baru.

Pembekuan izin rute baru itu merupakan hukuman atas terjadinyadelay penerbangan yang berkepanjangan di Bandara Soekarno-Hatta yang kemudian merembet ke berbagai bandara di beberapa kota di Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada pertengahan Februari 2015.

“Bayangkan sendiri mereka sudah beberapa bulan coba tidak boleh ekspansi. Itu kan sebuah kerugian yang besar bagi mereka, sementara maskapai lain terus ekpsansi, misalnya Garuda, Sriwijaya Air dan Citilink,” ucap dia.

Namun, meski Lion Air sudah mengajukan izin 44 rute penerbangan baru, Kemenhub belum menyetujuinya satu pun. Menurut Hadi, ada beberapa syarat pengajuan rute baru yang belum dipenuhi Lion Air.

“Kan ada 11 persyaratan itu membuka rute baru itu. Tapi karena ada 5 syarat yang belum mereka bisa penuhi misalnya mengenaislot time bandara, soal bagaimana rotasi pesawat, mekenisme seperti apa, lalu utilitas pesawat dan kabin pesawat, jadi kita sudah bilang ke mereka untuk lengkapi itu,” kata Hadi.

Sementara itu ada enam persyaratan yang sudah dipenuhi Lion Air, antara lain: rencana rute, hari dan jam penerbangan, dan tipe pesawat yang digunakan.

Sebelumnya, Kemenhub mencabut pembekuan izin rute baru maskapai penerbangan Lion Air sejak 25 Juni 2015. Pembekuan izin rute baru itu dicabut karena Kemenhub memandang Lion Air sudah melakukan berbagai perbaikan dalam banyak hal.

Perbaikan itu terangkum dari kesungguhan Lion memperbaikistandard operating procedure (SOP) terkait delay penerbangan atau delay management.

June 29, 2015

Eks Anak Buah Nazaruddin Akui Beri Uang 25.000 Dollar AS ke Fahri Hamzah

Politikus Senayan  yang doyan “gentong babi”

Senin, 18 Agustus 2014 | 19:40 WIB
KOMPAS/PRIYOMBODOFahri Hamzah.

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan anak buah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, Yulianis, mengaku pernah memberikan uang dalam amplop sebesar 25.000 dollar AS kepada politikus Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah. Pengeluaran uang untuk Fahri tersebut dicatat Yulianis sebagai uang muka pembelian mobil sesuai dengan arahan Nazaruddin.

“Catat saja itu DP pembelian mobil, tidak terkait dengan proyek,” kata Yulianis menirukan perintah Nazaruddin dalam persidangan kasus dugaan korupsi Hambalang dengan terdakwa mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (18/8/2014).

Awalnya Yulianis ditanya oleh pengacara Anas yang bernama Andika Honggowongso. Dia diminta menjelaskan mengenai inisial FAH dalam dokumen pengambilan kas. Yulianis menjawab bahwa dia pernah dipanggil Nazaruddin ke lantai tujuh Tower Kemang di Mampang, Jakarta Selatan, untuk membawa uang 25.000 dollar AS. Setelah sampai di lantai tujuh, Yulianis mengaku melihat Fahri Hamzah.

“Dulu saya tidak tahu dia itu siapa, tetapi setelah melihat di TV, saya tahu itu Pak Fahri yang dari PKS,” kata Yulianis.

Dia mengaku meletakkan uang 25.000 dollar AS yang dibungkus amplop di meja di depan Fahri. Saat itu, kata Yulianis, Fahri tidak bicara apa-apa dan hanya senyum ketika diminta untuk tanda tangan sebagai bukti penerimaan. Akhirnya, Nazaruddin-lah yang tanda tangan. “Sama Pak Nazar itu ditandatangani cuma dicoret-coret saja,” ujar Yulianis.

June 29, 2015

Korban Penculikan Yakin Sutiyoso Terlibat di Peristiwa 27 Juli

Jok..Jok.. milih pejabat kok macam yang beginian..

Senin, 29 Juni 2015 | 03:21 WIB
Kompas.com/Kurnia Sari AzizaMantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso di Balaikota, Kamis (22/1/2015).


JAKARTA, KOMPAS.com– Bukti keterlibatan Sutiyoso, mantan Pangdam Jaya, yang kini menjadi calon tunggal kepala BIN, yang diduga terlibat pada kasus penculikan para aktivis mahasiswa dan pro-demokrasi setelah kerusuhan 27 Juli 1996 pasca-penyerangan kantor PDI di Jakarta, sangat kuat dan sulit dibantah.
“Kami punya bukti surat Inteldam Kodam Jaya kepada Kapolda yang menunjukan bahwa Kodam Jaya telah menahan saya dan beberapa aktivis mahasiswa dan pro demokrasi pasca kerusuhan 27 Juli 1996 penyerangan kantor PDI di Jakarta. Sutiyoso saat itu merupakan Pangdam Jaya dan tidak mungkin dia tidak tahu,” kata Hendrik Dikson Sirait, kepada Antara di Jakarta, Minggu (28/6/2015).

Hendrik, mantan aktivis gerakan mahasiswa dari FISIP Universitas Nasional (Unas), telah menyerahkan sejumlah bukti, termasuk surat Inteldam kepada Kapolda yang membuktikan keterlibatan Kodam Jaya dalam dugaan penculikan terhadap para aktivis mahasiswa dan pro demokrasi kepada Komisi I DPR, Kamis (25/6).

“Karena buktinya kuat, sulit bagi Sutiyoso untuk mengelak atau membantah keterlibatannya dalam kasus itu. Saya dan beberapa teman yang diculik dan mengalami penyiksaan,” kata Hendrik.

Ia berharap kepada Komisi I DPR untuk serius dalam menangani laporan ini dan dijadikan dasar pertanyaan saat fit and proper test Sutiyoso sebagai calon kepala BIN.

Hendrik mengaku penculikan yang diduga dilakukan oknum Inteldam Kodam Jaya pada 1 Agustus 1996 saat menghadiri gugatan Megawati di pengadilan negeri Jakarta Pusat, terkait pelaksanaan Kongres Nasional PDI di Medan yang melahirkan Ketua Umum PDI Soerjadi.

“Saya disiksa dengan cara dipukuli, ditendang, disundut dengan rokok dan disetrum selama enam hari di Kodam Jaya dengan tuduhan sebagai dalang pelaku kerusuhan massa dengan pembakaran beberapa gedung di Jakarta Pusat pasca penyerbuan kantor pusat DPP PDI di Jakarta, 27 Juli 1996,” ungkap dia.

Setelah ditahan dan disiksa selama enam hari di Kodam Jaya, Hendrik bersama para aktivis pro demokrasi diserahkan kepada Polda Metro Jaya. Dan dibebaskan pada 20 Agustus 1996 setelah tidak ada bukti-bukti yang menunjukan Hendrik Sirait sebagai dalang kerusuhan massa pada 29 Juli 1996.

Hendrik Sirait pernah pula mengadukan penculikan disertai penyiksaan ke Danpuspom TNI pimpinan Mayjen TNI Samsyul Jalal tahun 1998, namun setelah pengaduan dibuat tidak ada tindak lanjut lagi.

Ia pun kemudian melakukan gugatan ke praperadilan tentang penculikan dan penahanannya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan sebagian tuntutan Hendrik. Salah satu keputusan PN Jakpus menyatakan bahwa penahanan dan penculikan Inteldam Jaya terhadap Hendrik Dikson Sirait dinyatakan tindakan melanggar dan melawan hukum.

June 29, 2015

Keluar dari Daftar Penopang Dana Teroris, Investasi RI Bakal Naik

By

on 28 Jun 2015 at 11:30 WIB

Liputan6.com, Jakarta Indonesia telah dihapus dalam daftar Financial Action Task Force on Money (FATF) atau dari daftar negara yang diduga menampung dan mencuci dana para teroris akan membawa keuntungan bagi ekonomi Indonesia.

Dirjen Multilateral Kementerian Luar Negeri, Hasan Kleib mengatakan, keuntungan salah satunya adalah bisa menyehatkan dunia perbankan Indonesia.

“Waktu masih masuk dalam daftar list (grey area) itu, nama Indonesia dilihat semua negara anggota PBB yang perbankannya rawan. Uangnya dari sumber mana. Tentu dengan dihapus dari daftar list FATF, maka negara-negara lain tak merasa khawatir. Negara akan merasa nyaman dan percaya diri memutarkan uangnya di Indonesia,” tutur Hasan, yang ditulis Minggu (28/6/2015).

Sementara itu, menurut Ketua PPATK, M. Yusuf, sudah ada 200.000-300.000 per hari yang menandakan kepercayaan negara-negara kepada perbankan Indonesia. Dia pun berharap kesehatan perbankan ini juga terus naik.

“Ini salah satu bentuk pengakuan negara-negara lain Indonesia. Intinya bagaimana menjaga komitmen dan menjaga pertumbuhan ini terus,” tutur Yusuf.

Yusuf juga menuturkan, penghapusan dari daftar FATF bakal mendorong kenaikan investasi di Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun tengah berupaya keras meningkatkan investasi Indonesia.

“Dengan dihapusnya dari FATF, Indonesia bisa berperan dalam mendorong investasi, transaksi bilateral dan resiprokal. Selain itu, Indonesia bisa memproklamirkan kepada dunia tentang terjaganya kualitasnya, integritas sistem keuangan Indonesia sehingga sistem keuangan nasional kita tidak bisa dijadikan sarana maupun sasaran kejahatan,” pungkas Yusuf.

Sebelumnya tim FATF telah meninjau langsung ke Indonesia pada 11-12 Mei 2015 di Jakarta. Tim tersebut melihat apa saja yang dikerjakan sebagai bentuk komitmen pemberantasan pencucian uang dan pendanaan teroris. (Putu M/Ahm)