Panglima TNI Sebaiknya Bergantian


Dominasi TNI AD masih sangat luar biasa dan memalukan.. Harusnya negeri maritim ini yang dominan adalah TNI AL + Marinir nya dan bukan Angkatan Darat!

Dari hasil beberapa riset  ditemukan kecendrungan umum bahwa   yang menjadi anggota Angkatan Darat biasanya yang memiliki kemampuan berpikir rendah alias IQ jongkok hehe.. No wonder Lihat saja bagaimana prestasi negari yang Angkatan Daratnya berkuasa dan dominan., adalah negara gagal atau negara pecundang macam Myanmar, Pakistan dan Nigeria.. Apa bedannya dengan Indonesia yang dikuasai oleh Soeharto selama 32 tahun ??

Penunjukan merupakan Hak Prerogatif Presiden

JAKARTA, KOMPAS — Presiden diminta segera menyampaikan nama calon Panglima TNI kepada DPR. Hal ini terkait dengan masa pensiun Panglima TNI Jenderal (TNI) Moeldoko dan masa reses DPR. Sejumlah kalangan menilai, pejabat panglima TNI sebaiknya bergantian antarmatra TNI.

“Ada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang harus dipenuhi,” kata anggota Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, Rabu (3/6). Hasanuddin merujuk Pasal 13 Ayat 4 UU TNI yang berbunyi: “Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi Aktif dari tiap-tiap angkatan, yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf”.

Ia menyebutkan, sebelum Moeldoko, posisi itu dijabat Laksamana Agus Suhartono. “Maka, menurut saya, giliran berikutnya adalah KSAU sekarang ini,” kata Tubagus. Saat ini KSAU dijabat Marsekal Agus Supriatna.

Ia mengatakan, di UU TNI juga disebutkan, persetujuan DPR atas calon Panglima TNI dari Presiden harus diberikan paling lambat 20 hari setelah pengajuan calon. Faktanya, DPR akan reses pada 10 Juli 2015 hingga awal Agustus 2015. Di sisi lain, Moeldoko akan pensiun 1 Agustus 2015. “Paling lambat, 19 Juni Presiden harus menyerahkan nama calon untuk uji kelayakan di DPR,” ujar Tubagus.

Direktur Program Imparsial Al Araf yang memantau reformasi TNI mengingatkan, Presiden Joko Widodo sebaiknya mengikuti preseden pergantian Panglima bergiliran antarmatra TNI.

Menurut Araf, pasal bergiliran dalam jabatan Panglima TNI di UU TNI ditujukan untuk sehatnya organisasi TNI dan menghindari konflik di tubuh TNI. Selain itu, pergiliran itu juga berguna menghindari dominasi satu angkatan di jabatan Panglima, seperti pada masa Orde Baru yang dikuasai matra TNI AD.

Al Araf mengingatkan Presiden soal ucapannya saat kampanye yang mengatakan, RI terlalu lama membelakangi laut dan hanya melirik udara terkait pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia.

Berbeda dengan Tubagus, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan, penunjukan Panglima adalah hak prerogatif Presiden. Ia menandaskan, ini kebebasan mutlak Presiden. “Bisa bergantian, bisa tidak. Prinsipnya ini hak Presiden,” kata Ryamizard, yang menyatakan, sebagai Menhan ia netral, apakah calon Panglima dari AL, AD, AU.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menambahkan, penunjukan Panglima TNI tidak harus urut seperti belakangan ini. Menurut Andi, penunjukan itu didasarkan pada kebutuhan politik pertahanan Presiden.

Menurut Andi, tidak ada aturan khusus mengatur suksesi pimpinan TNI dilakukan bergilir. “Memang ada kebutuhan untuk rotasi, tetapi tidak ada keharusan menunjuk pimpinan TNI berurutan,” kata Andi, Rabu, di Istana Presiden, Jakarta.

(EDN/NDY/ONG)

++++++++++++++++

KSAU Belum Tentu Jadi Panglima TNI, Kenapa?

Rabu, 03 Juni 2015 | 15:08 WIB

KSAU Belum Tentu Jadi Panglima TNI, Kenapa?  

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, menjawab pertanyaan awak media, di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, 26 Mei 2015. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta – Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara belum tentu bakal menjadi Panglima TNI. Menurut dia, pemilihan Panglima TNI bergantung pada kebutuhan politik pertahanan Presiden Joko Widodo.

“Secara undang-undang memang ada kebutuhan untuk rotasi, tapi tidak ada keharusan urutannya dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan terus seperti itu lagi,” kata Andi di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 3 Juni 2015.

Jenderal Moeldoko akan mengakhiri masa jabatannya pada 1 Agustus 2015. Berdasarkan Pasal 13 ayat 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, jabatan panglima dapat dipegang secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat kepala staf angkatan.

Senada dengan Andi, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga mengatakan pemilihan Panglima TNI adalah hak prerogatif Jokowi. Menurut dia, pemilihan Panglima TNI tak tercantum dalam aturan secara kaku. “Itu semua bergantung pada Presiden,” katanya.

Jika aturan rotasi diberlakukan seperti dalam era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna berada di urutan pertama sebagai pengganti Moeldoko, yang berasal dari Angkatan Darat. Sebelumnya jabatan panglima diduduki Agus Suhartono dari Angkatan Laut.

SBY membuat semacam aturan tak tertulis bahwa Panglima TNI dijabat dengan urutan Angkatan Darat-Angkatan Laut-Angkatan Darat-Angkatan Udara. Demikian seterusnya.

TIKA PRIMANDARI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: