Jokowi Tegaskan Tak Ingin Revisi UU KPK


Pemerintahan nggak jelas.. Presiden dangan Wapres dan Menterinya bisa berbeda pandangan.. Pantes perekonomian dan jalannya pemerintahan Kabinet Kerja Presiden Joko kocar kacir..

JUM’AT, 19 JUNI 2015 | 14:59 WIB

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Sekertaris Negara Pratikno saat melakukan konperensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, 18 Februari 2015. Presiden Jokowi membatalkan pelantikan Calon Kapolri Budi Gunawan dan mengajukan nama baru calon Kapolri Badrodin Haiti. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo menegaskan tak berniat merevisi Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. ‎‎”Sikap terakhir presiden adalah beliau tak berniat melakukan revisi,” kata Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 19 Juni 2015.

Namun dia tak menjelaskan alasan Jokowi. “Nanti dilihat sajalah.”

Ditanya apakah Jokowi akan meminta Dewan Perwakilan Rakyat untuk membatalkan revisi, Pratikno mengatakan bahwa hal itu akan dibahas lebih lanjut. “Itu urusannya Menteri Hukum dan HAM,” ujarnya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan bahwa anggota Dewan mendorong revisi UU KPK dimasukkan Program Legislasi Nasional 2015-2019 karena belakangan ini KPK sering kalah di sidang praperadilan. Ia menyarankan Presiden Jokowi melihat dulu draf revisi yang disodorkan Dewan. “Nanti dibahas bersama dan didebat,” katanya.

Beberapa poin di dalam usul revisi dinilai bisa melemahkan KPK. Di antaranya penyadapan hanya boleh dilakukan terhadap orang yang telah diproses hukum atau dalam tahap penyidikan, pelibatan Kejaksaan Agung dalam setiap penuntutan oleh KPK, pembentukan suatu dewan pengawas bagi KPK, serta penunjukan pelaksana tugas jika komisioner KPK berhalangan.

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi masuk Program Legalisasi Nasional 2015-2019. Hal ini disepakati dalam rapat antara Menteri Yasonna Laoly dan Badan Legislasi DPR pada Selasa lalu.‎

Adapun Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi belum tentu melemahkan lembaga anti rasuah tersebut. Menurut dia, revisi justru bisa memperkuat KPK jika sesuai kebutuhan.

FAIZ NASHRILLAH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: