Fondasi Industri Nasional Masih Rapuh


Bertahun tahun tidak pernah diperhatikan dan diinvestasi oleh negara.. tidak mengherankan kalau rapuh. Apa sih yang tidak rapuh di negeri tercinta ini ?

JAKARTA, KOMPAS — Fondasi industri perikanan nasional dinilai masih rapuh. Hingga kini, belum terlihat penataan kapal ikan dalam negeri dan industri galangan kapal untuk mengisi kekosongan laut menjelang berakhirnya moratorium atau penghentian izin kapal ikan buatan luar negeri.

Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Riza Damanik, Senin (29/6), di Jakarta, mengatakan, kebijakan moratorium terhadap 1.132 kapal ikan buatan luar negeri yang dijadwalkan tuntas pada Oktober 2015 akan menciptakan kekosongan perairan dari kapal-kapal yang melanggar aturan. Kekosongan wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dari kapal eks asing merupakan momentum kebangkitan kapal ikan dalam negeri.

Namun, daya saing armada ikan nasional hingga kini masih sangat rendah. Izin kapal penangkapan ikan yang tercatat di zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) hingga 2014 hanya 4.230 kapal atau kurang dari 2 persen dari total armada ikan nasional. Sebanyak 226.520 armada atau 98,2 persen kapal bermotor berukuran kurang dari 30 gros ton (GT) beroperasi di perairan kurang dari 12 mil laut.

Menurut Riza, tidak meratanya izin armada perikanan akan menjadi persoalan besar setelah berakhirnya moratorium kapal ikan buatan luar negeri. Dalam wilayah perairan kurang dari 12 mil, diprediksi terjadi perebutan pemanfaatan ikan antarkapal, baik antarkapal kecil, antarkapal besar, maupun antara kapal besar dan kapal kecil.

Di sisi lain, kemampuan armada ikan nasional untuk menjangkau pemanfaatan di ZEEI masih rendah. Kondisi itu diperburuk dengan indikasi manipulasi dengan memperkecil data ukuran kapal (mark down) demi memudahkan proses perizinan, penghindaran pajak, dan penggunaan modifikasi alat tangkap pukat yang dilarang.

Secara terpisah, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Narmoko Prasmadji mengakui, pengukuran ulang kapal ikan kedodoran karena keterbatasan sumber daya manusia. Namun, koordinasi terus dilakukan dengan Kementerian Perhubungan.

Di sisi lain, menurut Narmoko, pengukuran kapal ikan bertujuan agar penangkapan ikan berjalan sesuai aturan. Namun, pengukuran ulang kapal ikan bukan merupakan kewajiban pemilik kapal. (LKT)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: