Moratorium Alih Status PTS Dilanjutkan


mau jadi apa bangsa ini, jika pendidikan tingginya sekedar “pabrik pencetak ijazah” saja.. Coba dari daftar eks PTS yang menjadi PTN ini apa ada yang sudah berprestasi Internasional ??

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah meneruskan moratorium, penghentian sementara, perubahan status perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri. Keputusan itu karena adanya persoalan anggaran, pengelolaan aset, dan perubahan status kepegawaian. Pemerintah tidak ingin menambah persoalan menjadi lebih kompleks di kemudian hari.

Program penegerian perguruan tinggi swasta (PTS) yang dimulai 2010 bertujuan meningkatkan akses, memeratakan pendidikan tinggi, dan meningkatkan mutu. Lantaran banyaknya masalah, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan moratorium perubahan status sejak 29 Juli 2013.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengatakan, masih ada persoalan perubahan status 36 perguruan tinggi di Indonesia. Jumlah itu terdiri dari tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) baru dan 29 PTS yang berubah statusnya menjadi negeri. “Banyak masalah bermunculan. Pertama, masalah pegawai, kedua masalah aset, lalu masalah anggaran,” kata Muhammad Nasir seusai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, di Jakarta, Senin (29/6).

Setelah perubahan status perguruan tinggi swasta menjadi negeri, status pegawai tidak bisa otomatis jadi pegawai negeri sipil (PNS) semua. Saat ini, masih ada 4.358 pegawai yang status kepegawaiannya dilematis. Nasir berpendapat, status mereka tetap pegawai non-PNS.

Masalah berikutnya ialah anggaran. Seharusnya pemerintah daerah ikut menanggung beban anggaran perubahan status PTS di wilayahnya. Namun, ada sejumlah PTS yang sudah berubah status selama lima tahun, tetapi belum mendapat bantuan dana dari pemerintah daerah.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi akan mengkaji persoalan itu dalam dua pekan. Tahun ini, Kementerian Ristek dan Dikti menerima anggaran Rp 41,5 triliun untuk anggaran operasional 134 perguruan tinggi negeri dan bantuan operasional sekitar Rp 300 miliar.

Beban keuangan

Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Ristek dan Dikti memperpanjang moratorium peralihan status PTS menjadi PTN. Arahan Presiden dalam rapat terbatas yang membahas penegerian PTS menjadi PTN itu disampaikan Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki.

Presiden memperpanjang moratorium itu karena berpengaruh pada ruang fiskal negara. Masalah proses penegerian PTS lebih banyak menyangkut keterbatasan anggaran APBN, pencatatan peralihan aset dari swasta ke pemerintah pusat, dan status kepegawaian. Selanjutnya, Presiden akan memilih dan memutuskan PTS yang layak diubah statusnya, termasuk mempelajari masalah di Universitas Trisakti dan Universitas Pancasila.

content

Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Edy Suandi Hamid menyambut baik moratorium penegerian PTS berlanjut. “Kebijakan penegerian PTS harus dikaji komprehensif. Penegerian yang terjadi selama ini tidak jelas arahnya,” kata Edy. (NDY/ELN)

Mutu Perguruan Tinggi Tertinggal

Kualitas Pendidikan Tinggi Timpang

JAKARTA, KOMPAS — Mutu pendidikan tinggi Indonesia masih tertinggal jauh dan membutuhkan perhatian serius. Pada salah satu indikator mutu, publikasi ilmiah, misalnya, Indonesia kalah bersaing dengan negara tetangga. Perguruan tinggi yang masuk 500 peringkat terbaik dunia pun berkurang.

Mengacu data publikasi ilmiah yang terindeks Scopus, total produksi 10 perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia sekalipun belum bisa mengalahkan publikasi ilmiah satu universitas di Malaysia, yakni Universitas Kebangsaan Malaysia. Jika UKM mampu menghasilkan hingga 18.000 publikasi yang terindeks Scopus, total publikasi ilmiah dari 10 perguruan tinggi negeri di Indonesia baru berkisar 14.000 yang terindeks Scopus.

Kondisi mutu pendidikan tinggi Indonesia tersebut dipaparkan Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Patdono Suwignjo dalam seminar nasional dan deklarasi Gerakan Transformasi Pendidikan Tinggi Berbasis Mutu, di Jakarta, Jumat (24/4). Kegiatan itu digagas Pusat Layanan Pengkajian dan Implementasi (Puslapim) Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Berbasis Sistem Pengendalian Mutu Internal.

“Masalah akses pendidikan mulai teratasi. Tetapi, untuk mutu, kondisinya akut. Oleh karena itu, pada 2015-2019, prioritas pendidikan tinggi difokuskan untuk meningkatkan mutu dan relevansi,” kata Patdono.

Tertinggalnya mutu pendidikan tinggi Indonesia juga terlihat dari jumlah perguruan tinggi yang masuk peringkat 500 terbaik dunia. Jika beberapa tahun lalu, Indonesia mampu menempatkan enam perguruan tinggi negeri di 500 top dunia, kini cuma tersisa dua, yakni Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung. Adapun Malaysia justru meningkat dengan menempatkan lima perguruan tingginya di 500 top dunia.

Patdono mengatakan, pemerintah mendorong perguruan tinggi negeri potensial, seperti Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Airlangga, untuk masuk 500 top dunia. Dukungan berupa dana dan pendampingan.

Ketimpangan

Persoalan mutu perguruan tinggi di Indonesia bukan hanya kalah bersaing di dunia internasional. Di dalam negeri, terjadi ketimpangan mutu mencolok antara perguruan tinggi di Pulau Jawa dan luar Jawa.

Berdasarkan penilaian mutu eksternal dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada 2014, terdata baru 164 perguruan tinggi dari total 4.274 perguruan tinggi yang terakreditasi institusinya. Hanya dua perguruan tinggi di luar Pulau Jawa yang mampu meraih akreditasi A.

Demikian pula dengan akreditasi program studi. Hanya 223 prodi dari perguruan tinggi luar Jawa yang mendapat nilai A daripada 1.478 prodi di Pulau Jawa yang meraihnya.

Menurut Patdono, peningkatan mutu harus serius. Harapan masyarakat terhadap pendidikan tinggi tidak lagi cukup sebagai agen pendidikan ataupun riset. “Pendidikan tinggi kini diharapkan jadi agen pembangunan ekonomi. Untuk itu, perguruan tinggi tidak cukup menghasilkan lulusan dan riset yang baik, tetapi menghasilkan inovasi, pekerjaan, industri, dan devisa,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Puslapim Willy Susilo mengatakan, pembangunan pendidikan tinggi menjadi elemen fundamental dalam mencapai kemajuan, kesejahteraan, dan kekuatan Indonesia pada masa depan. Puslapim sebagai institusi nirlaba memiliki misi dalam menyediakan layanan pengembangan, bimbingan penerapan, jasa pemeriksaan, pengkajian, serta peningkatan sistem manajemen mutu penyelenggaraan perguruan tinggi.

Pada kesempatan itu, sejumlah pemimpin perguruan tinggi bersama Kementerian Ristek dan Dikti mendeklarasikan komitmen mengupayakan penyelenggaraan perguruan tinggi bermutu. Harapannya, lulusan mampu berperan dan berkontribusi lebih besar dalam pembangunan nasional.

Laksamana Madya DA Mamahit, selaku penasihat Puslapim yang juga Rektor Universitas Pertahanan, mendorong perguruan tinggi membangun kesadaran bela negara di kalangan mahasiswa sebagai salah satu bentuk penguatan karakter. Generasi muda yang mengangkat harkat dan martabat bangsa di mata dunia.

Associate Puslapim, Iyung Pahan, mengatakan, peningkatan mutu perguruan tinggi dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan bonus demografi, yakni angkatan kerja produktif. Pendidikan tinggi berbasis mutu perlu dengan mengacu manajemen mutu terpadu. (ELN)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: