Archive for June, 2015

June 29, 2015

Ini ide awal Dirut Pindad masuk bisnis alat berat

Dari Kontanonline

Oleh Benediktus Krisna Yogatama –

Bagus saja sih, asal bisa laku dipasaran. Apa bisa bersaing dengan United Tractor atau Trakindo yang jaringan pemasaran dan aftersales nya sudah menyebar di seluruh kawasan tambang dan perkebunan Indonesia ? Jangan sampai inisiatif ini hanya membebani PT PINDAD yang sudah berat berat membiayai “pemalakan” dari para Jendril.

Menurut sumber info dari orang dalam : Salah satu sumber INEFISIENSI di PT PINDAD adalah pembelian inventory yang sangat berlebihan yang berujung dengan seretnya cashflow perusahaan.. Nah kenapa tidak hal ini dulu diberesin wahai direktur PT PINDAD !

Ini ide awal Dirut Pindad masuk bisnis alat berat

JAKARTA. Perusahaan senjata nasional, PT Pindad (Persero) membikin excavator dengan kapasitas angkut hingga 20 ton. Silmy Karim, Direktur Utama PT Pindad, bercerita kepada KONTAN soal kronologis dan ide awal perusahaan pelat merah ini untuk bikin excavator.

Silmy mengatakan ide membuat excavator sudah tercetus sejak pertama dia menjadi direktur utama perseroan sekitar 6 bulan lalu. “Pertama saya masuk Pindad, saya tanya kepada tim, apakah teknologi kita bisa bikin excavator? Kita sudah bisa bikin hydraulic untuk kapal dan pelabuhan, mereka bilang excavator juga bisa, kalau bisa kenapa tidak? karena teknologi sudah kami kuasai,” ujar Silmy melalui telepon pada KONTAN, Minggu (28/6).

Kemudian tim Pindad bekerja membuat excavator tersebut. Silmy lalu bercerita kepada Menteri Perindustrian, Menteri Bappenas, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat. “Mereka mendukung,” ujar Silmy.

Pembuatan excavator terus dibuat dan pada akhir Mei prototype sudah selesai. “Saya kemudian lapor ke Bu Rini (Menteri BUMN), kemudian beliau tertarik, dan saya perlihatkan kemarin,” ujar Silmy.

Dengan Pindad mampu memproduksi excavator menandai perusahaan ini masuk ke bisnis alat berat. Sebelumnya perusahaan telah berkecimpung di lini usaha senjata, munisi, kendaraan Khusus (tank, panser), tempa dan cor, mesin Industri dan Jasa, serta bahan Peledak Komersial

Editor: Uji Agung Santosa
+++++

Produksi 700 Juta Butir Peluru, Pindad Butuh Banyak Modal

Minggu, 28 Juni 2015 | 17:39 WIB
ESTU SURYOWATI/Kompas.comMenteri BUMN Rini M Soemarno menembak di lapangan tembak PT Pindad (Persero), Bandung, Sabtu (27/6/2015). Saat ini produksi peluru Pindad mencapai 200 juta butir. Sedangkan, kebutuhan yang harus dipenuhi mencapai 700 juta butir.

Terkait


BANDUNG, KOMPAS.com – PT Pindad (Persero) benar-benar butuh tambahan modal dalam jumlah yang tidak sedikit untuk mengembangkan bisnis pertahanan dan non-alutsista. Dalam 5 tahun ke depan diperkirakan kebutuhan modal untuk itu mencapai Rp 4,9 triliun.

Direktur Utama Pindad Silmy Karim mengatakan, pada tahun ini BUMN initelah mendapatakan suntikan modal dari APBN sebesar Rp 700 miliar dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN). Adapun PMN untuk tahun 2016, kata Silmy, hanya direstui oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 707 miliar. Padahal, PMN yang diusulkan sebesar Rp 1,7 triliun.

“Total kebutuhannya untuk pengembangan alutsista dan non-alutsista sebesar Rp 4,9 triliun, dalam lima tahun,” ucap Silmy, Bandung, Sabtu (27/6/2015).

Silmy berharap sisa PMN yang sebesar Rp 3,6 triliun bisa dikucurkan dalam tiga tahun ke depan, yakni tahun anggaran 2017, 2018, dan 2019. Akan tetapi, perseroan juga mengantisipasi jika usulan PMN tersebut tidak seluruhnya dipenuhi seperti usulan untuk tahun anggaran 2016.

Silmy menuturkan, Pindad masih mengkaji kemungkinan obligasi yang akan dilakukan setelah lima tahun mendatang. “Kenapa saya tidak masuk bonds dulu, karena sekarang ada komitmen dari pemerintah dalam bentuk PMN,” imbuh Silmy.

Salah satu alutsista yang butuh banyak modal adalah amunisi (peluru). Silmy menyebut, ke depan kebutuhan peluru ditaksir mencapai 700 juta butir, tiga kali lipat lebih besar dari yang bisa diproduksi Pindad saat ini yang sebanyak 200 juta butir.

“Kenapa 700 juta butir? Tentara kita ada 450.000. Untuk latihan satu tahun perlu 1.500, dikalikan jadi 700 juta. Itu belum pasukan khusus yang bisa 30.000,” jelas Silmy.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pindad pelu meningkatkan kapasitas produksinya dari satu shift menjadi tiga shift, di samping modernisasi alat-alat produksi. Silmy mengatakan, saat ini Pindad masih mengoperasikan mesin yang dibuat sejak zaman kolonial.

“Peralatan kita masih ada yang tahun 1930, zaman Belanda. Itu membuktikan Pindad bisa merawat sesepuh. Kalau tahun depan masih bekerja, siap-siap kuwalat,” seloroh Silmy.

Advertisements
June 28, 2015

Saatnya Indonesia Bangkit

Indonesia bisa bangkit kalau pemimpinnya tidak macam sang Presiden “katrok” Joko. janji kampanye Nawacita nya saja sudah tidak ditepati!
Pemberantasan korupsi memble yang ada KPK nya dibiarkan diobok obok..
Revolusi mental yg dicanangkan oleh Menko Puan kelihatannya lebih czocok untuk dirinya bersama keluarga PDIP saja..

Cetak | 28 Juni 2015 1178 dibaca 2 komentar

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO
Kecintaan dan kebanggaan terhadap seni tradisi Indonesia perlu ditanamkan sejak dini, seperti yang dilakukan abdi dalem Cermo Gundolo (67) dengan mengajarkan cara mendalang kepada Rizky Kuncoro Manik (6), cucu abdi dalem, di Keraton Yogyakarta, Kamis (25/6).
JAKARTA, KOMPAS Manusia Indonesia memiliki sejumlah kelemahan, seperti yang pernah diungkapkan Mochtar Lubis dan Koentjaraningrat beberapa dekade silam. Namun, manusia Indonesia pun punya peluang untuk menjadi manusia andal dan kini saatnya untuk bangkit.

Demikian benang merah pandangan Daoed Joesoef, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada era Orde Baru; Ignas Kleden, sosiolog; Heddy Shri Ahimsa Putra dan PM Laksono, antropolog Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta; Rhenald Kasali, Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia; serta Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan.

Mereka berpandangan, sejumlah kelemahan mentalitas manusia Indonesia yang dulu disebut Mochtar Lubis dan Koentjaraningrat masih ada hingga kini.

”Beberapa karakter yang masih bertahan adalah mengabaikan tanggung jawab, kurang percaya diri, dan suka menerabas aturan,” kata Heddy, Jumat (26/6), di Yogyakarta.

Sikap suka menerabas aturan mewujud dalam sikap pragmatis yang mementingkan diri sendiri. Sikap pragmatis dan ingin menang sendiri itu dengan mudah terlihat di jalan raya dalam bentuk pelanggaran aturan lalu lintas. Di dunia pendidikan, mental semacam itu terlihat dari adanya mahasiswa yang berupaya memanfaatkan joki dalam mengerjakan tugas akhir. Adapun di bidang politik, perilaku korup muncul karena adanya karakter pragmatis yang ingin mengeruk keuntungan secepatnya tanpa bekerja keras.

Kelemahan karakter lain adalah semangat primordialisme yang cenderung menguat, terutama sejak Reformasi 1998. Primordialisme muncul dalam bentuk mementingkan kepentingan kelompok di atas kepentingan bangsa atau bahkan di atas kebenaran. ”Sekarang nasionalisme kita menyurut, sementara semangat primordialisme makin menonjol,” ujar Heddy.

Laksono mencermati, banyak orang yang bersikap nekat dan tak segan merugikan orang lain demi kepentingannya sendiri.

KOMPAS/AGUS SUSANTO
Pekerjaan fisik megaproyek sistem transportasi cepat massal (MRT) di Patung Pemuda, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (25/6). Proyek pembangunan MRT memasuki fase konstruksi jalur bawah tanah dari Senayan hingga Bundaran Hotel Indonesia. Lokasi pengeboran pertama di depan Patung Pemuda, Senayan, yang direncanakan dilakukan pada 17 Agustus 2015. Dibutuhkan 4 mesin bor berdiameter 6,7 meter untuk membangun jalur dari Senayan hingga Bundaran HI. Ada enam stasiun yang akan dibangun di bawah tanah, yaitu di Bundaran HI, Dukuh Atas, Setiabudi, Bendungan Hilir, Istora, dan Bundaran Senayan.
”Kita ada dalam situasi seperti sedang rayahan (berebut). Dalam situasi seperti itu, orang yang lemah akan kalah,” katanya.

Kelemahan karakter itu juga dikombinasikan dengan sikap kepura-puraan. Mereka yang suka melanggar aturan ternyata suka berpura-pura menaati aturan. ”Ada hipokrisi, yakni orang suka omong yang indah-indah, tetapi perilakunya buruk. Celakanya, hal itu dianggap baik-baik saja sehingga situasi ini menjadi masif,” ujar Laksono.

Sejumlah kelemahan dalam karakter atau mentalitas itu bisa menghambat kemajuan bangsa. Kelemahan-kelemahan itu harus dikikis agar Indonesia mampu menghadapi tantangan masa depan yang kian berat.

Meski begitu, Heddy meyakini, masyarakat Indonesia juga memiliki kelebihan dalam karakter, misalnya bisa menerima perbedaan dan sikap spiritual yang relatif baik.

Dengan strategi yang tepat, keunggulan karakter itu bisa dimaksimalkan, sementara sisi lemahnya bisa diminimalkan.

”Untuk melakukan hal itu, saya tidak percaya pada lembaga pendidikan formal. Justru saya berharap pada media massa untuk menjalankan fungsi pendidikan agar kelemahan karakter itu bisa dikikis,” ujarnya.

Manusia terdidik

Menurut Daoed Joesoef, manusia terdidik menjadi tantangan pembangunan manusia Indonesia ke depan. Manusia terdidik bukan manusia terpelajar, melainkan manusia yang mampu mengetahui dan menempatkan diri dalam lingkup budaya dan lingkungannya dengan baik.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan sekarang ini lebih banyak menjalankan fungsi pengajaran, bukan fungsi pendidikan anak bangsa. Pantas saja apabila kemudian stereotip secara negatif terus melekat pada diri manusia Indonesia, seperti pernah diulas Mochtar Lubis dan Koentjaraningrat.

”Pendidikan tidak sama dengan pengajaran,” ujar Daoed.

Manusia harus dilihat sebagai individu, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan anggota suatu bangsa. Dari posisi tertentu, manusia Indonesia bisa dilihat banyak sisi negatifnya, tetapi dengan begitu justru itu menjadi tantangan bangsa ini untuk menjadikan manusianya sebagai well educated (terdidik baik), bukan terpelajar.

Renaisans

Ignas Kleden meyakini, renaisans atau kebangkitan manusia Indonesia memiliki peluang. Manusia Indonesia memiliki peluang untuk memperbaiki karakter menjadi manusia andal.

Andaikan manusia Indonesia mampu menjalani kebangkitan kembali, hal ini tidak hanya berdampak bagi Indonesia, tetapi juga sampai wilayah Asia Tenggara.

Rhenald Kasali mengatakan, sifat manusia Indonesia yang positif juga adalah gemar menolong. Jika ada kesulitan, orang di sekitar cepat menolong.

Orang Indonesia juga diakui memiliki jiwa seni yang tinggi, dan tidak melihat hal ini di banyak negara lain. Ia mencontohkan kekayaan batik atau tenun di sejumlah daerah.

Bisa diajak berubah

Ignasius Jonan, yang sebelumnya menjabat Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), merasakan 42.000 karyawan PT KAI, baik organik maupun non- organik, dan 300 juta penumpang kereta api bisa diajak berubah, tertib, dan bekerja efisien. Ia yakin orang Indonesia mempunyai sisi positif yang besar dan kuat.

Ia mencontohkan, ketika hendak diterapkan tiket elektronik di kereta komuter Ibu Kota, banyak pihak yang meragukan hal itu akan efektif. Ada anggapan, masyarakat belum siap dan akan gagap terhadap teknologi. Kenyataannya, sistem ini berhasil diterapkan sehingga perjalanan warga lebih efisien dan tertib.

Dari pengalaman selama ini, ia melihat, ciri orang Indonesia adalah sangat memerlukan panutan. Orang Indonesia akan baik kalau panutannya baik.

Ia juga mengatakan, ciri orang Indonesia adalah tidak mudah menyerah. Indonesia diterpa krisis ekonomi besar pada 1998 dan 2008. Orang berpikir bangsa Indonesia akan morat-marit dan berantakan, ternyata dalam waktu tiga tahun sudah bisa membaik. Pemulihan ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan Yunani dan Spanyol. (NAW/MAR/HRS)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 28 Juni 2015, di halaman 1 dengan judul “Saatnya Indonesia Bangkit”.

June 28, 2015

Lebih dari Sekadar “Diving” dan “Snorkeling”

Kepulauan Seribu tak hanya menjanjikan indahnya panorama bawah laut. Di Pulau Panggang, misalnya, Anda bisa menikmati suasana lain di luar aktivitas diving, snorkeling, dan memancing. Aktivitas nelayan dan guyonan di perkampungan padat penduduk dijamin menyegarkan jiwa yang letih.

Anak-anak nelayan di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Kamis (11/6), bermain di atas perahu dan kapal yang tertambat di dekat  dermaga. Suasana riang dan guyub  seperti ini menawarkan sensasi tersendiri bagi pengunjung Pulau Panggang.
KOMPAS/ALIF ICHWANAnak-anak nelayan di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Kamis (11/6), bermain di atas perahu dan kapal yang tertambat di dekat dermaga. Suasana riang dan guyub seperti ini menawarkan sensasi tersendiri bagi pengunjung Pulau Panggang.

Di emperan sebuah rumah, Bule (31) dan sejumlah rekannya warga Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, sibuk mengampelas akar bahar, medio Juni lalu. Salah satu ujung sejenis tumbuhan laut yang telah kering dan liat itu dibentuknya menjadi kepala ular. Kemudian, dengan perlahan batang akar bahar itu dipanaskan dengan api agar mudah dibengkokkan hingga melingkar menjadi sebuah gelang.

Di emperan rumah yang berdempet-dempetan, sejumlah warga lain melakukan berbagai aktivitas. Ada sekelompok perempuan yang tengah bercengkerama, ada yang menyusui anaknya, ada yang sekadar nongkrong. Sekelompok anak-anak juga terlihat riang bermain-main di gang selebar sekitar 1 meter yang memisahkan deretan rumah itu.

Sesekali, keceriaan mereka terganggu dengan lalu lalang warga atau sepeda motor yang melintas di gang sempit itu. “Memang di sini sudah tidak ada lagi tempat bermain. Sudah bangunan rumah semua,” kata Lupus, warga setempat. Dibandingkan dengan sejumlah pulau lain di gugusan Kepulauan Seribu, Pulau Panggang adalah pulau terpadat. Berdasarkan data dari kelurahan setempat, pulau seluas 12 hektar ini dihuni 4.226 jiwa (1.239 keluarga). Dari perhitungan kepadatan, 1 hektar dihuni 452 jiwa. Satu rumah bisa dihuni 2-3 keluarga. Suasananya mirip kawasan padat penduduk di Jakarta, seperti Tambora.

Nah, kepadatan penduduk dengan nuansa kehidupan nelayan ini sebuah sensasi tersendiri. Paling tidak, mendengar celotehan anak-anak laut dan nelayan di dermaga bisa mengenyahkan kepenatan batin beraktivitas di Ibu Kota.

Menyelami masyarakat

Pokoknya, setelah menikmati panorama terumbu karang dengan diving atausnorkeling, kehidupan nelayan di Pulau Panggang bisa menjadi alternatif bagi wisatawan yang berkunjung ke Kepulauan Seribu. Menyaksikan anak-anak muda yang ramah membuat gelang akar bahar bisa menjadi pengalaman unik tak terlupakan.

Sikap ramah dan mudah akrab di kalangan warga setempat adalah cerminan sikap keterbukaan orang-orang Kepulauan Seribu. Harap maklum, mereka adalah himpunan orang dari beragam suku bangsa, seperti Jawa, Sunda, Bugis, Makassar, Mandar, dan Ambon.

Berbeda dari pulau lain, Pulau Panggang sudah tak lagi memiliki pantai. Daratan dan air laut terlalu curam alias tak landai. Hampir seluruh pantai telah diuruk dengan karang, direklamasi menjadi areal bangunan tempat tinggal. Pulau ini juga tak memiliki homestay atau tempat menginap bagi wisatawan. Itu bisa jadi karena faktor keterbatasan lahan.

content

Meski bagi sebagian barangkali tak terlihat elok, bukan berarti Pulau Panggang ketinggalan dalam gegap gempita perkembangan wisata di Kepulauan Seribu. Pulau ini bisa dikatakan menjadi basis dan pendukung sejumlah gagasan cerdas pariwisata di Kepulauan Seribu.

Para karyawan  dari sebuah perusahaan mencangkok terumbu karang  untuk kemudian dikembangkan  di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Kamis (11/6). Wisata konservasi yang melibatkan komunitas dari Jakarta kini menjadi tren di Kepulauan Seribu.
KOMPAS/ALIF ICHWANPara karyawan dari sebuah perusahaan mencangkok terumbu karang untuk kemudian dikembangkan di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Kamis (11/6). Wisata konservasi yang melibatkan komunitas dari Jakarta kini menjadi tren di Kepulauan Seribu.

Seperti dikatakan Mahariah, guru dan aktivis pemberdaya masyarakat di Pulau Panggang, sudah seharusnya pariwisata di Kepulauan Seribu tak melulu harus bergantung pada eksploitasi sumber daya alam yang sifatnya terbatas.

Menurut dia, eksploitasi terhadap laut yang telah dilakukan berpuluh tahun, termasuk karena pariwisata akhir-akhir ini, kian membebani lingkungan, terutama hancurnya terumbu karang.

“Kami menyadari sumber daya alam kami sudah sangat terbatas, jadi kami harus melakukan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan. Ekonomi yang ramah lingkungan itu kami terjemahkan dalam dua bentuk kegiatan, yaitu ekowisata dan budidaya,” kata Mahariah.

Perspektif dibalik

Perspektif pariwisata di gugusan pulau karang itu seharusnya dibalik dari menikmati alam menjadi memberi ke alam. Untuk itu muncul berbagai gagasan untuk lebih mengembangkan wisata ramah lingkungan atau wisata konservasi. Salah satu yang mulai populer adalah wisata penanaman karang dari karang-karang yang dibudidayakan warga Pulau Panggang. Saat ini, kian banyak wisatawan, baik pribadi maupun berkelompok, yang berwisata sambil mengikuti program adopsi karang.

Selain itu, ada ide untuk melakukan restocking ikan hias. Wisatawan yang datang diharapkan membeli ikan hias tangkapan nelayan untuk dilepas kembali ke laut. Ikan hias itu selama ini dikirim ke Jakarta.

Warga Pulau Panggang sebagian besar bekerja sebagai nelayan tangkap, baik ikan hias maupun ikan konsumsi. Sebagian nelayan beralih menjadi pembudidaya keramba kerapu dan bawal bintang.

Merawat karang

Budidaya transplantasi karang telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir oleh sejumlah kelompok warga.

Kegiatan budidaya itu, baik keramba maupun karang, pun sebenarnya bisa menjadi alternatif wisata. Menyaksikan bagaimana nelayan merawat ikan atau belajar melakukan transplantasi karang adalah pengalaman yang menarik.

Merawat ikan kerapu di keramba ternyata sangat sulit. Kerapu-kerapu itu harus diperlakukan layaknya bayi. Dalam jangka waktu tertentu, ikan-ikan itu harus dimandikan untuk menghilangkan parasit yang menempel di tubuhnya.

Transplantasi karang juga menjadi sajian wisata di Pulau Panggang. Jika selama ini wisatawan hanya melakukan adopsi atau menanam karang hasil transplantasi, di Pulau Panggang wisatawan bisa menyaksikan atau mencoba melakukan transplantasi sendiri.

Ismail, salah satu ketua kelompok pembudidaya karang, mengatakan, selama ini yang sudah relatif populer memang melakukan adopsi karang. Biaya untuk adopsi karang ini mulai dari Rp 50.000 untuk jenis rockpile hingga Rp 800.000 untuk model rak. Pengadopsi karang akan terus mendapatkan informasi tentang perkembangan karangnya melalui e-mail.

Ismail menyebutkan, program wisata konservasi ini seharusnya bisa dikembangkan lagi menjadi wisata pendidikan. Jadi, wisatawan tidak hanya asal menanam, tetapi juga diberi pengetahuan mengenai pentingnya terumbu karang bagi kehidupan di laut ataupun belajar melakukan transplantasi karang.

Menurut dia, transplantasi karang cukup mudah dilakukan. “Transplantasi ini upaya konservasi untuk menumbuhkan terumbu karang dari induk yang sudah ada menjadi individu karang baru,” katanya.

Transplantasi dilakukan dengan teknik fragmentasi, di mana bibit karang diambil dari induknya, kemudian ditanam dalam substrat yang terbuat dari semen. “Hasil transplantasi itu lalu ditanam di laut yang diharapkan untuk melakukan recovery karang yang rusak,” ujarnya.

Menurut Mahariah, yang selama ini belum cukup tergali dari kegiatan pariwisata di Kepulauan Seribu adalah sisi budaya masyarakat. Salah satu pulau dengan penduduk yang memiliki tradisi dan budaya yang kuat adalah Pulau Panggang.

Pada tahun 2011-2013 pernah dilakukan rangkaian kegiatan yang dinamakan Pulang Babang. Babang bagi warga artinya melaut sampai menginap di laut. Hajatan Pulang Babang ini dilakukan untuk menggali budaya warga tersebut.

Banyak nilai lebih yang bisa diperoleh dari pulau ini….

June 27, 2015

2017, Soetta jadi bandara terbaik kedua di Asean?

Coba fokus di urusan taksi gelap, calo dan toilet yang masih jorok !
Daripada mimpi siang bolong ingin mengalakan Changi Airport hehe

Kontan online
Jumat, 26 Juni 2015 | 23:01 WIB

BERITA TERKAIT
Damri buka trayek Bandara Soetta-apartemen Pramuka
AP II gusur 20 toko di Bandara Soetta
Soal proyek PKJL Soetta, Komisi VI panggil AP II
Railink: Kereta Bandara Soetta beroperasi 2016
KAI raih kredit untuk proyek KA Bandara Soetta
80% penyelundupan narkoba di Soetta naik Air Asia
Stasiun kereta bandara Soetta siap dibangun
AP II dapat utang Rp 1,5 T untuk proyek Soetta
Pemerintah tolak pengembangan Soetta pakai APBN

JAKARTA. PT Angkasa Pura II menginginkan Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng menjadi bandara terbaik kedua se-ASEAN setelah Bandara Changi Singapura.

“Dua tahun lagi Insya Allah Bandara Soekarno-Hatta akan melampaui Kualanamu International Airport dan Suvarnabhumi Thailand,” kata Direktur Utama AP II Budi Karya Sumadi usai diskusi yang bertajuk “Saatnya Konsumen Bicara untuk Bandara yang Lebih Baik,” di Jakarta, Jumat (26/6).

Budi mengatakan untuk mencapai target tersebut, AP II saat ini melakukan perbaikan-perbaikan di bandara. Baik fasilitas maupun pelayanan. Perbaikan-perbaikan tersebut, meliputi pembangunan Terminal III Ultimate, revitalisasi Terminal I dan II dan lainnya.

“Kami ingin menjadi perusahaan publik dan jadi pelayanan masyarakat yang baik, berarti kami tidak berpangku tangan untuk cari uang karena selain ada target komersial, ada target pelayanan yang harus disempurnakan,” katanya.

Selain itu, ia juga berkeinginan untuk menciptakan bandara sebagai “smile airport” atau bandara yang memberikan senyuman dan keramahtamahan.

“‘Smile’ (senyuman) adalah satu akumulasi di mana satu konsumen kalau sudah selesai dari bandara kita, tersenyum tak hanya puas dengan pelayanan tapi pengalaman yang dikenang,” ujarnya.

Saat ini, AP II tengah menggenjot penyelesaian Terminal III Ultimate yang mana prosesnya sudah mencapai 75%, pembangunan moda stasiun kereta bandara serta moda penghubungan antarbandara dengan “integrated people mover system”. Selain itu, revitalisasi Terminal I dan II, “cargo village” dan akses jalan tol baru.

Dari sisi udara, AP II juga tengah memperluas apron Terminal III Ultimate, pembangunan “rapid exit taxiway” dan “extend taxiway serta perbaikan landasan pacu bagian Utara dan Selatan.

Hasil penelitian dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dari sisi pelayanan Bandara Soetta masih minim. Begitu pun dari sisi fasilitas dinilai masih kurang baik sebagai bandara internasional.

Dalam satu bulan, YLKI menerima 245 pengaduan dari konsumen terkait pelayanan Bandara Soetta.

Koordinator Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI Sularsi menyebutkan dari 246 aduan, pengelolaan transportasi darat dan parkir merupakan kasus yang paling banyak diadukan, masing-masing berjumlah 30 kasus dan 21 kasus.

Pengelolaan transportasi, di antaranya masih ditemukan taksi gelap (55%), kesulitan akses taksi resmi (14%) serta taksi tak berargo (7%).

Sedangkan, masalah parkir didominasi oleh antrean panjang dan keluar masuk parkir (38%), parkir liar (19%) dan parkir mahal (10%).

Untuk kategori sepuluh besar, kasus yang diadukan konsumen ke YLKI adalah pengelolaan transportasi (30 kasus), parkir (21), fasilitas troli (15), asap rokok di bandara (15), toilet (13), kursi tunggu (12), petugas tidak responsif (11), bagasi hilang atau rusak (10), porter nakal (sembilan) dan calo tiket (tujuh).

June 26, 2015

Evaluasi Arah Pembangunan

Emang ada arahnya ?? Presiden blusukannya saja sangat random acak.. Pembangunannya juga jadi jalan di tempat !

JAKARTA, KOMPAS — Arah pembangunan Indonesia sudah saatnya dievaluasi. Pembangunan harus dipastikan meningkatkan kualitas manusia. Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata ternyata tak mengatasi persoalan kesenjangan dan banyaknya penduduk miskin.

Jembatan Merah Putih sepanjang 1,06 kilometer yang membentang di atas Teluk Ambon, Kota Ambon,  Maluku, hingga Kamis  (25/6), belum selesai dibangun.  Jembatan tersebut tidak hanya mempermudah akses ekonomi dan transportasi,  tetapi juga mendekatkan dan mempererat masyarakat yang berbeda suku, agama, dan tradisi.
KOMPAS/LUCKY PRANSISKAJembatan Merah Putih sepanjang 1,06 kilometer yang membentang di atas Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku, hingga Kamis (25/6), belum selesai dibangun. Jembatan tersebut tidak hanya mempermudah akses ekonomi dan transportasi, tetapi juga mendekatkan dan mempererat masyarakat yang berbeda suku, agama, dan tradisi.

Demikian rangkuman pendapat dari sejumlah kalangan yang dihubungiKompas, Kamis (25/6), di Jakarta.

Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) Sonny Harry B Harmadi mengatakan, tujuan utama pembangunan harus benar-benar untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi terbukti tidak menyelesaikan persoalan banyaknya penduduk miskin dan lapar. ”Langkah yang harus diambil adalah pembangunan yang berkualitas,” kata Sonny.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016, yaitu ”Percepatan Pembangunan Infrastruktur”, juga tidak boleh hanya berorientasi mendukung kegiatan korporasi semata. Lebih penting adalah meningkatkan kualitas hidup manusia, misalnya membuka keterisolasian warga.

Budayawan Radhar Panca Dahana memiliki pandangan, pembangunan ekonomi dan politik telah menindih persoalan kemanusiaan itu sendiri. Oleh karena itu, perlu ada strategi kebudayaan sesungguhnya untuk mengembalikan pada persoalan bekerja untuk memuliakan manusia.

CEO General Electric Indonesia Handry Satriago mengatakan, Indonesia ke depan akan menghadapi pusaran perubahan dunia, yang diwarnai perkembangan teknologi yang cepat, penuh ketidakpastian, dan kompetisi.

”Pembangunan berkualitas yang benar-benar meningkatkan kualitas hidup manusia menjadi tantangan,” ujarnya.

Menurut Handry, medan persaingan paling dekat adalah berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015. Namun, kenyataannya, sumber daya manusia Indonesia saat ini belum siap menghadapi persaingan itu. Hasil survei The Global Talent Competitiveness Index 2014 yang diluncurkan Insead, misalnya, baru menempatkan Indonesia pada peringkat ke-86 dari 93 negara.

content

”Akan tetapi, mau tidak mau harus bersaing. Kita harus melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan kita bisa bersaing,” kata Handry.

Proyek pembangunan Terminal 3 Ultimate oleh Angkasa Pura II di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Banten, Selasa (23/6). Terminal 3 ultimate yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2016 tersebut mampu menampung 25 juta penumpang per tahun.
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO
Proyek pembangunan Terminal 3 Ultimate oleh Angkasa Pura II di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Banten, Selasa (23/6). Terminal 3 ultimate yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2016 tersebut mampu menampung 25 juta penumpang per tahun.
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Survei yang dilakukan berbagai korporasi juga menunjukkan keterampilan dan kemampuan Indonesia masih dalam tataran rendah-menengah.

”Di tempat kami, ada beberapa jabatan yang belum terisi. Tidak mudah karena kami tidak ingin menurunkan kualitas. Saat pintu ini dibuka, orang-orang dari Malaysia dan India akan masuk,” ujar Handry.

Jumlah penduduk Indonesia yang besar, yaitu sekitar 250 juta jiwa, menurut Sonny, semakin menyulitkan sebuah bangsa untuk meningkatkan kualitasnya.

Pengerjaan Jembatan Merah Putih di Kota Ambon, Maluku, Jumat (25/6) masih terus berlanjut menunggu proses penyambungan bagian jembatan. Jembatan tersebut menghubungkan Kecamatan Seremau dan Kecamatan Poka, Ambon. Kehadiran jembatan yang melintasi Teluk Ambon akan memperpendek Jarak tempuh menuju Kota.
KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
Pengerjaan Jembatan Merah Putih di Kota Ambon, Maluku, Jumat (25/6) masih terus berlanjut menunggu proses penyambungan bagian jembatan. Jembatan tersebut menghubungkan Kecamatan Seremau dan Kecamatan Poka, Ambon. Kehadiran jembatan yang melintasi Teluk Ambon akan memperpendek Jarak tempuh menuju Kota.
KOMPAS/LUCKY PRANSISKA

”Semua persoalan berakar dari manusia. Oleh sebab itu, pengungkit utama dalam pembangunan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri,” kata Sonny.

Pemerintah berupaya

Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam perbincangan dengan Kompas, menyadari bahwa untuk meningkatkan kualitas manusia itu tidaklah mudah. Namun, capaian sedikit demi sedikit akan terus diraih meskipun berbagai tantangan dan hambatan yang tak sedikit harus dihadapi, terutama dari pengaruh ekonomi global.

”Berbagai proyek, seperti infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, dan bendungan, serta listrik 35.000 megawatt satu per satu kita mulai dan resmikan dengan berbagai persoalannya, selain juga mengurangi jumlah orang miskin,” ujarnya.

Menurut Kalla, pemerintah saat ini bersungguh-sungguh ingin meraih pembangunan yang bisa melahirkan kesejahteraan berkeadilan melalui sembilan program prioritas yang disebut Nawacita.

Penyerapan anggaran setiap kementerian dan lembaga akan terus dipacu, proyek yang diresmikan atau dimulai harus benar-benar diawasi dan dievaluasi sehingga tercapai target-targetnya dalam periodisasi waktu. Tak akan dibiarkan setelah diresmikan atau dimulai, ditinggalkan tanpa kontrol. Inilah yang akan bisa memberikan harapan dan menumbuhkan ekonomi rakyat.

”Produktivitas dan daya saing kita akan tingkatkan agar bangsa kita bisa maju dan bangkit. Daya saing itu harus dipacu dengan kecepatan, kualitas, dan harga yang baik. Itulah yang kita lakukan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, seperti sumber daya alam dan mineral,” kata Kalla.

Memang nilai tukar rupiah terhadap dollar AS masih lemah, juga Indeks Harga Saham Gabungan, tetapi pemerintah sedikit demi sedikit akan memperbaikinya dengan kerja keras,” katanya.

Di bidang hukum, pemerintah juga akan mewujudkan tertib hukum dan keteraturan perundang-undangan.

Buruknya koordinasi

Pakar kebijakan publik yang juga mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia, Eko Prasojo, berkeyakinan, pemerintah masih punya modal untuk memperbaikinya. Namun, dia mengingatkan, salah satu persoalan yang belum terselesaikan adalah persoalan kelembagaan di pemerintahan.

”Ada dua persoalan besar dalam kelembagaan, yakni lembaga-lembaga pemerintahan itu sangat banyak, gemuk. Selain itu juga terfragmentasi,” ujarnya.

Lembaga gemuk membutuhkan nutrisi lebih banyak. Akibatnya, belanja pegawai menghabiskan 25 persen total APBN.

Kondisi itu diperparah dengan lembaga-lembaga yang terfragmentasi. Jadi, pekerjaan antara satu kementerian dan kementerian lain, antara direktur jenderal satu dan direktur jenderal lainnya, bahkan direktorat satu dengan lainnya tidak bisa sejalan.

”Itu yang menyebabkan banyak sekali target pemerintahan yang sudah ditetapkan di RPJMN dan RKP susah dicapai,” kata Eko.

Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro juga menyoroti lemahnya koordinasi antarlembaga. Pemerintahan baru yang diharapkan dapat menguatkan koordinasi antarlembaga penegak hukum belum memenuhi harapan itu.

(NTA/IDR/NAW/HAR/LAS)

June 25, 2015

WNI Sebar HIV di Tubuh ISIS, Mungkinkah Itu Aksi Intelijen?

ISIS DAESH= Iblis
Kamis 25 Jun 2015, 15:36 WIB

Fajar Pratama – detikNews
WNI Sebar HIV di Tubuh ISIS, Mungkinkah Itu Aksi Intelijen?
Jakarta – Saat begitu kuat mencengkeram sebagian besar wilayah Suriah dan Irak, ISIS mendapatkan masalah besar dari dalam. Seorang anggota kelompok itu yang disebut-sebut sebagai WNI menyebarkan virus HIV. Mungkinkah ini aksi intelijen?

Sosok WNI itu sampai saat ini masih misterius. Kemlu dan Kedubes RI di Suriah tak dapat mengkonfirmasi identitas pria tersebut karena dia berada di wilayah konflik.

Akses informasi ke wilayah ISIS pun sangat terbatas. KBRI di Damaskus tidak bisa memverifikasi cerita ini. Jurnalis-jurnalis pun memilih menghindar area tersebut. Selama ini, kabar yang muncul berasal dari propaganda yang disebar ISIS atau para investigator yang menyamar di lokasi

Karena penyebaran virus HIV itu, pria tersebut diadili dan diberi hukuman mati. Hukuman itu diberikan lantaran si WNI ternyata sudah mengetahui bahwa dia mengidap HIV namun tetap bertolak ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Sejumlah anggota ISIS terpapar virus tersebut, salah satu di antaranya seorang komandan wilayah.

Hasil penyelidikan ISIS menemukan fakta bahwa WNI ini pernah melakukan tes HIV di Indonesia dan hasilnya positif. Pemeriksaan dilakukan sebelum dia bergabung dengan ISIS di Suriah pada September 2014.

Seorang jihadis ISIS, Abu Qatada membenarkan ISIS telah mengeksekusi mati seorang WNI dengan alasan telah menjangkiti dua anggota kelompok militan tersebut. Abu mengatakan, pihak ISIS kini tengah melakukan investigasi atas kasus tersebut.

‘Serangan dari dalam tubuh ISIS’ lantas memunculkan sejumlah spekulasi maupun teori konspirasi. Bisa jadi, si WNI memang sengaja ingin merusak ISIS dari dalam.

Jika benar ada unsur kesengajaan, dimungkinkan pula, aksi ini merupakan aksi intelijen. Seperti diketahui, ISIS yang menaklukkan wilayah Suriah dan Irak dengan agresi militer, menjadi perhatian dunia internasional termasuk komunitas intelijen.

Badan intelijen dari berbagai negara seperti berlomba mencari informasi mengenai pergerakan ISIS. Direktur CIA Johnn Brennan misalnya, sudah mendapatkan informasi bahwa kekuatan ISIS begitu besar sehingga perang melawan kelompok ini memerlukan waktu yang lama.

“Saya melihat persoalan terkait ISIS ini tidak dapat diselesaikan dengan segera. Kita akan membalikkan (keadaan) ISIS. Namun sayangnya akan terjadi banyak pertumpahan darah dari sekarang dan nanti,” kata Brennan seperti dilansir CBS, 31 Mei lalu.

Sedangkan Indonesia, menjadi penyumbang sejumlah relawan ISIS di Suriah dan Irak. Kepala BIN Marciano Norman pun mendukung gagasan agar WNI yang bergabung ke ISIS dicabut kewarganegaraannya.

“Sudah saatnya kita ambil kebijakan tegas, kalau untuk mereka yang juga jelas-jelas melakukan itu,” kata Marciano Minggu (22/3/2015) silam.

June 25, 2015

Investasi Maritim Mulai Mengalir

Akses Kredit Masih Jadi Masalah

JAKARTA, KOMPAS — Investasi di sektor maritim mulai mengalir, tetapi masih kecil. Hal ini terkait sejumlah kebijakan ramah investor yang dikeluarkan pemerintah. Sementara itu, pada saat yang sama, beberapa persoalan masih ada dan perlu segera diselesaikan.

Salah satu galangan di kawasan Punggur, Batam, Kepulauan Riau. Industri galangan kapal menjadi salah satu andalan Batam. Namun, daya saing Batam sebagai kawasan industri terus menurun karena ketidakjelasan peraturan, marak pungli, dan kelesuan perekonomian global
KOMPAS/KRIS RAZIANTO MADASalah satu galangan di kawasan Punggur, Batam, Kepulauan Riau. Industri galangan kapal menjadi salah satu andalan Batam. Namun, daya saing Batam sebagai kawasan industri terus menurun karena ketidakjelasan peraturan, marak pungli, dan kelesuan perekonomian global

“Masih banyak hal di sektor maritim yang harus dibenahi meskipun pemerintah sudah punya peta jalannya. Kalau pemerintah konsisten dengan peta jalan itu saja, sudah cukup baik,” kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani, di Jakarta, Rabu (24/6).

Sektor maritim adalah salah satu sektor prioritas yang ditetapkan pemerintah. Sektor ini sekaligus menjadi tulang punggung visi Indonesia sebagai poros maritim, sebagaimana dicita-citakan Presiden Joko Widodo. Salah satu langkah konkret pembangunannya melalui investasi. Namun, sejauh ini, masih ada sejumlah pekerjaan rumah di sektor maritim yang harus segera dituntaskan.

Target investasi BKPM pada 2015-2019 sebesar Rp 3.500 triliun. Kendati tidak dirinci per sektor, investasi sektor maritim termasuk di dalamnya.

“Pemerintah konsisten menempatkan maritim sebagai sektor yang sangat strategis. Oleh karena itu, BKPM akan menarik investasi di sektor maritim, baik di industri galangan kapal maupun perikanan,” kata Franky.

Berdasarkan data BKPM, realisasi investasi di bidang perkapalan pada Oktober 2014-Maret 2015 mencapai Rp 3,1 triliun dalam 29 proyek. Jumlah ini terdiri dari penanaman modal asing (PMA) sebesar 68,20 juta dollar AS dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp 2,28 triliun.

Realisasi investasi perikanan pada periode yang sama meliputi 53 proyek senilai Rp 868,6 miliar. Jumlah itu terdiri dari PMA senilai 46,5 juta dollar AS dan PMDN sebesar Rp 293,4 miliar.

Di samping itu, ada juga lima investor di sektor perkapalan yang menyatakan minat berinvestasi di Indonesia. Mereka merencanakan investasi senilai 9,34 miliar dollar AS.

content

Insentif

Sejauh ini, pemerintah sudah memberikan insentif berupa Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan. Industri kapal dan perahu termasuk yang mendapatkan fasilitas tersebut.

Presiden Joko Widodo mengunjungi galangan kapal PT Anggrek Hitam, Minggu (21/6), di Batam, Kepulauan Riau. Galangan itu tengah menggarap dua tanker Pertamina yang berbobot masing-masing 17.000 ton. Presiden mendorong kebutuhan kapal dalam negeri dipenuhi galangan-galangan kapal di domestik.
KOMPAS/KRIS RAZIANTO MADA
SMK Maritim - Siswa jurusan nautika mempraktekkan keahlian mereka melalui alat simulasi bantuan dari Bakti Pendidikan Djarum Foundation di SMK Pelayaran Wisuda Karya, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Senin (25/5). Melalui keahlian itu mereka dipersiapkan untuk memajukan bidang maritim yang mulai terus dikembangkan.
KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Fasilitas pajak tersebut antara lain dalam pembuatan dan perakitan kapal dan perahu komersial, baik yang bermotor maupun tanpa motor. Bahan bakunya bisa berupa baja, fiberglass, kayu, dan ferosemen.

Adapun ragam kapal, misalnya kapal penumpang, feri, kapal kargo, tanker, kapal penyeret, kapal layar untuk komersial, kapal perang, kapal untuk penelitian, kapal penangkap ikan, dan kapal untuk pabrik pengolahan ikan. Insentif ini berlaku untuk industri baru dan perluasan industri.

Namun, sejumlah persoalan masih terjadi pada sektor maritim, antara lain kesulitan mengakses kredit. “Keluhan yang sampai kepada kami di antaranya pemilik kapal belum bisa mengakses kredit. Jadi, yang membutuhkan kapal harus punya modal dulu. Setelah kapal masuk, baru bisa diagunkan untuk mengajukan kredit,” ujar Franky.

Secara terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia Thomas Darmawan menyatakan, realisasi investasi sebagaimana laporan BKPM itu masih terlalu kecil. Sebab, peluang investasi sektor maritim di Indonesia masih sangat besar.

Kebijakan moratorium terhadap kapal buatan luar negeri, menurut Thomas, secara langsung membuka peluang investasi industri galangan kapal dan industri pendukungnya. Demikian pula dengan kebijakan larangan penggunaan cantrang yang secara langsung membuka peluang industri pembuatan jaring.

Harga kapal penangkap ikan baru berukuran sedang Rp 10 miliar-Rp 15 miliar per unit. Jaring berukuran besar berharga sekitar Rp 2 miliar. Dari kapal dan jaring saja, peluang investasinya sangat besar. Apalagi, ada peluang di bidang lainnya.

Untuk itu, Thomas mengingatkan pemerintah untuk mencari solusi atas persoalan yang terjadi saat ini secepatnya. Jangan sampai pemerintah sibuk mencari investasi baru, tetapi membiarkan persoalan yang ada tidak terselesaikan.

Iklim investasi

Dalam diskusi peluncuran Laporan Investasi Dunia 2015 di Pusat Informasi PBB, Jakarta, kemarin, muncul desakan agar pemerintah memacu kualitas iklim investasi yang mendukung. Diskusi dihadiri ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS) Djisman S Simanjuntak; Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Hubungan Internasional dan investasi Shinta W Kamdani; serta Direktur Pemberdayaan Usaha BKPM Pratito Soeharyo.

Laporan Investasi Dunia 2015 yang diterbitkan Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) antara lain memuat riset tentang arus investasi langsung berupa PMA per kelompok wilayah negara, sektor dan industri sasaran, serta faktor pengaruhnya selama 2014.

Salah satu substansi yang di – sorot adalah penurunan PMA global hingga 16 persen atau menjadi 1,23 triliun dollar AS pada 2014. Penyebabnya, kondisi perekonomian global yang turun, ketidakjelasan kebijakan suatu negara, dan kondisi geopolitik.

Negara-negara dengan ekonomi berkembang menerima PMA 681 miliar dollar AS dengan pertumbuhan 2 persen. Tiongkok menerima PMA terbesar, yakni 129 miliar dollar AS.

Arus PMA ke Asia Timur dan Asia Tenggara meningkat 10 persen, menjadi 381 miliar dollar AS. Laporan itu menyebutkan, Indonesia menerima PMA sekitar 23 miliar dollar AS atau meningkat 20 persen karena naiknya investasi ekuitas.

“Meskipun Indonesia mencatat pertumbuhan arus masuk investasi langsung, saya melihat prestasi Vietnam tidak boleh diabaikan. Pemerintah Vietnam gencar mempermudah pengurusan izin,” ujar Shinta.

Di antara sesama negara Asia Tenggara, Indonesia dinilai tertinggal dalam membangun perusahaan multinasional.

Hasil Laporan Investasi Dunia 2015 dapat menjadi acuan Indonesia memperbaiki kualitas pemerintahan. Shinta mencontohkan, koordinasi antara pusat dan daerah perlu diperkuat untuk harmonisasi regulasi dan kebijakan. Di tingkat regional, Indonesia bisa beradaptasi dengan lanskap perubahan ekonomi.

Menurut Djisman, aturan pendukung iklim investasi sebenarnya sudah tersedia di Indonesia. Namun, regulasi yang dibuat sering tidak dipatuhi. “Saat ini Pemerintah Indonesia tengah menggenjot pembangunan infrastruktur. Arus masuk PMA bisa menjadi salah satu unsur pembiayaan,” katanya. (LAS/MED)

June 25, 2015

Menteri Susi Tahan 14 Kontener Ikan dan Lobster Curian

KAMIS, 25 JUNI 2015 | 13:51 WIB

Menteri Susi Tahan 14 Kontener Ikan dan Lobster Curian   

Polisi memberi arahan kepada nelayan asing pelaku pencurian ikan di Belawan, Sumatera Utara, 21 Mei 2015. Personel Dit Polair berhasil menangkap satu nahkoda dan empat nelayan asing asal Thailand, yang mencuri ikan di perairan laut Indonesia dengan barang bukti ikan sebanyak 1 ton. ANTARA/Irsan Mulyadi

TEMPO.CO, Jakarta –  Kementerian Kelautan dan Bea Cukai telah menahan 14 kontener berisi ikan selundupan. Menteri Keluatan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan ke-14 kontener tersebut ditangkap karena tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan ikan. “Kami tangkap karena melanggar aturan,”  ujar Susi di kantornya, Kamis, 25 Juni 2015.

Ke-14 kontener tersebut di antaranya milik dari PT Sukses Seluas Segoro yang mengangkut cumi beku, CV Mitra Energi Sukses (cumi beku, ikan potong, dan ikan campur), CV General Sukses Gemilang (udang beku), PT Kusuma Suisan Jaya (ubur-ubur), dan CV Mandiri Agung Sejati (ubur-ubur, belut dan kakap merah). “Rencananya akan diekspor ke Vietnam dan Cina,” ujar Susi.

Vietnam dan Singapura, kata Susi, kerap dipergunakan sebagai tempat transit. Menurut dia, banyak ikan dan bibit lobster yang diekspor dengan cara illegal. Dia juga mengeluhkan banyaknya penyelundupan ratusan ribu bibit lobster dengan berbagai macam modus salah satunya lewat kargo. “Dari bali, Surabaya, Jakarta dengan segala cara lewat kargo udara,” ujar Susi.

Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Mei lalu telah menggagalkan usaha penyelundupan benih lobster melalui Bandara Internasional Ngurah Rai dengan tujuan Batam. Pada saat dilakukan pengecekan, terjadi ketidaksesuaian antara dokumen karantina (KI-D2) berupa ikan hias. Sedangkan komoditas yang hendak dilalulintaskan merupakan komoditas yang dilarang, yaitu benih lobster sejumlah 2.692 ekor dalam kemasan 47 kantong dalam 3 box.

Cara tersebut, kata Susi, sudah menjadi modus yang biasa dilakukan untuk penyelundupan bibit lobster dengan dimasukan ke dalam koper yang berisi ikan beku dan campur. “Bibit-bibit seperti itu harusnya disimpan di negeri kita sendiri,” ujar Susi.

DEVY ERNIS

 

+++++++++++++++++

 

14 Peti Kemas Ditahan

Eksportir Tak Miliki Sertifikat Keamanan Pangan

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 14 peti kemas berisi 280 ton ikan yang akan diekspor ditahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penahanan itu dilakukan karena perusahaan yang mengekspor produk tersebut tidak terdaftar dan tidak memiliki sertifikat produk.

Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan Narmoko Prasmadji, Kamis (25/6), di Jakarta, mengatakan, penahanan dilakukan pada pekan lalu.

Perusahaan yang ditahan karena terindikasi melakukan pelanggaran, antara lain PT Sukses Seluas Segoro dengan produk cumi-cumi beku (frozen squid) tujuan Tiongkok dan CV Mitra Energi Sukses dengan produk cumi-cumi beku, ikan sotong beku, dan ikan beku campuran dengan tujuan Vietnam.

Selain itu, peti kemas milik CV General Sukses Gemilang berisi udang beku tujuan Vietnam, PT Kusuma Suisan Jaya berisi ubur- ubur diasinkan tujuan Vietnam, dan CV Mandiri Agung Sejati berisi ubur-ubur diasinkan, ikan kakap merah, dan ikan kembung tujuan Vietnam.

Perusahaan tersebut antara lain berdomisili di Jawa dan Lampung. Nilai ekspor ikan yang ditahan tersebut ditaksir sekitar Rp 22 miliar.

Narmoko menambahkan, perusahaan eksportir itu tidak memenuhi persyaratan administrasi berupa sertifikat keamanan pangan (HACCP) dan sertifikat kesehatan (health certificate) dari BKIPM.

Padahal, Indonesia dan Tiongkok telah menandatangani perjanjian tentang kewajiban barang ekspor dan impor antarkedua negara harus dikenali.

“Perusahaan juga tidak teregistrasi atau tidak dikenal,” ujarnya. Adapun bea cukai telah menerbitkan surat pengenal ekspor terhadap produk ikan tersebut, tetapi tidak menerbitkan pemberitahuan ekspor barang (PEB) karena sejumlah kejanggalan dokumen.

Dari koordinasi BKIPM dengan bea cukai diketahui bahwa produk perikanan ekspor tersebut tidak memenuhi sejumlah dokumen.

Masih agresif

Secara terpisah, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Riza Damanik menilai, kasus penyelundupan ikan jika terbukti benar dapat menjadi indikasi bahwa praktik pencurian ikan masih agresif meski pemerintah tengah mengambil fokus pemberantasan itu sendiri.

“Perlu ada strategi yang lebih komprehensif untuk memberikan efek jera,” ujarnya.

Riza menambahkan, proses hukum harus segera dilakukan dengan menjangkau hingga ke pemilik kapal ataupun pemilik perusahaan. (LKT)

June 25, 2015

TNI AU Usulkan Peningkatan Status Lanud Tarakan dari Tipe C Menjadi Tipe B

25 Juni 2015

Tarakan, Kalimantan Utara (image : Google Maps)

Cegah Pelanggaran, TNI AU Usulkan Peningkatan Status Lanud Tarakan

JAKARTA – TNI Angkatan Udara (AU) mengusulkan peningkatan status Landasan Udara (Lanud) Tarakan, Kalimantan Utara dari tipe C menjadi tipe B. Hal itu sebagai upaya untuk memperkuat penjagaan terhadap kedaulatan udara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari gangguan keamanan.

Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsma TNI Dwi Badarmanto mengaku sudah mengusulkan peningkatan status lanud tersebut kepada Mabes TNI. Peningkatan status ini diharapkan bisa memperkuat Lanud Tarakan sebagai salah satu pangkalan pertahanan udara terluar di wilayah NKRI.

Menurut Dwi, dengan peningkatan status tersebut maka kemampuan lanud juga semakin bertambah dengan adanya satu skuadron pesawat tempur penyergap yang di tempatkan di Lanud Tarakan. Selama ini, dalam menindak pelanggaran wilayah udara, Lanud Tarakan, yang resmi berdiri pada 2009, masih mengandalkan bantuan pesawat tempur dari Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar.

”Ini tentu akan memakan waktu lama dalam hal penindakan karena jarak yang lumayan jauh,” ujarnya di Jakarta kemarin. Dwi menjelaskan, semua kajian soal peningkatan status Lanud Tarakan juga sudah disampaikan kepada pemegang kebijakan, termasuk hakikat ancaman yang mungkin terjadi di wilayah udara tersebut.

Diakuinya, upaya peningkatan status lanud akan membawa konsekuensi logis, seperti kesiapan lahan, infrastruktur pendukung, baik untuk hanggar pesawat maupun perumahan buat prajurit. ”Sebisa mungkin akan segera terealisasi. Sejauh ini semua bentuk pelanggaran wilayah udara telah dilaporkan ke pimpinan tertinggi baik ke Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) maupun Panglima TNI,” ujarnya.

Pengamat hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai, ada klaim tumpang tindih di perairan Ambalat di mana Indonesia mengklaimnya sebagai Blok Ambalat sesuai dengan dasar hukum UNCLOS, sementara Malaysia menyebutnya sebagai ND7 dan ND9 sesuai peta 1979. ”Ini masih menjadi negosiasi yang belum berakhir. Harusnya Malaysia menghormati status quo agar tidak terjadi konflik di tingkat masyarakat,” katanya.

Menurut Hikmahanto, bila terjadi pelanggaran di daerah status quo sebaiknya dilakukan protes diplomatik. Memang dibutuhkan kesabaran yang tinggi. Hikmahanto menyarankan, pemerintah Indonesia untuk tidak tergesa-gesa menghadapi persoalan ini, bila belum mendapatkan apa yang diinginkan lebih baik jangan segera diselesaikan. ”Kalau mau cepat-cepat ke Mahkamah Internasional maka kalau putusannya tidak berpihak pada kita, maka Indonesia akan kehilangan klaim seperti Sipadan dan Ligitan,” ujarnya.

(KoranSindo)

June 25, 2015

Peremajaan Fregat Kelas Van Speijk Mendesak

25 Juni 2015

Fregat kelas Van Speijk TNI AL (photo : Kaskus Militer)

Jakarta (ANTARA News) – TNI AL memiliki enam kapal fregat kelas Van Speijk bekas pakai Angkatan Laut Kerajaan Belanda yang berasal dari dasawarsa ’70-an.

“Sudah terlalu tua dan perlu diremajakan dan kami juga fokus pada hal ini,” kata Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Ade Supandi, di Markas Besar TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu malam.

Dia menyatakan itu menanggapi wacana dari sebagian anggota Komisi I DPR tentang perkuatan TNI AL dan TNI AU. Pemerintah seharusnya lebih menguatkan kedua matra TNI ini ketimbang TNI AD mengingat fokus pembangunan yang bervisi kemaritiman.

Jika fokus ini konsisten dilakukan, menurut sebagian anggota Komisi I DPR dalam satu diskusi, Selasa (23/6), maka anggaran pertahanan perlu ditambah dan alokasi anggaran kepada TNI AL dan TNI AU harus ditambah.

TNI AL, menurut Supandi, berpatokan pada peta jalan Kekuatan Efektif Minimum (MEF) yang telah ditetapkan sejak pemerintahan Presiden Susilo Yudhoyono.

Salah satu peta jalan perkuatan arsenal TNI AL itu adalah melanjutkan pembangunan dua kapal fregat berpeluru kendali buatan PT PAL dan koleganya di Belanda, penggantian kapal latih tiang tinggi KRI Dewaruci —juga akan dinamakan KRI Dewaruci— yang sedang dibangun di Spanyol, dan pengadaan dua kapal hidrografi canggih dari Prancis (satu sudah datang, KRI Rigel).

Ditanya apakah TNI AL menyiapkan “rencana cadangan” jika ada penambahan anggaran negara untuk perkuatan arsenalnya, Supandi menjawab, “Ada, percepatan fregat itu. Kami evaluasi kapal yang dari Belanda itu, kami punya enam fregat kelas Van Speijk itu dan evaluasi sedang dilakukan di PT PAL.”

KRI Karel Sasuit Tubun-356 dari kelas Van Speijk itu juga sudah banyak jasanya bagi negara, di antaranya menjadi “benteng” terapung TNI AL saat konflik Ambalat pertama mengemuka.

Sejak KRI Karel Sasuit Tubun-356 hadir di perairan itu, kapal-kapal perang Tentera Laut Diraja Malaysia menjaga jarak secara signifikan dari Karang Unarang dan perairan di Ambalat.

Dalam doktrin perang di laut, keberadaan kapal perang kelas fregat ini sangat menentukan. Fregat tidak didedikasikan untuk pasukan pendarat dan berada di atas kelas korvet serta di bawah kelas destroyer.

Dengan ukurannya yang menengah dari sisi dimensi dan tonase, dia mampu menjadi pangkalan udara terapung, pijakan peluncuran peluru kendali permukaan dan bawah laut, penginderaan, intelijen (peluncuran tim pasukan khusus), dan pengamatan, hingga “jangkar” eksistensi angkatan laut di perairan.