Archive for July, 2015

July 31, 2015

Dirjen di Kemendag Jadi Tersangka

KASUS IZIN EKSPOR-IMPOR

JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian Daerah Metro Jaya menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Partogi Pangaribuan sebagai tersangka tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Penetapan ini sebagai tindak lanjut polisi dalam kasus waktu bongkar muat barang atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Sebelumnya polisi juga sudah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. “Dari hasil pemeriksaan, saya yakin akan ada penambahan tersangka,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Mudjiono di Jakarta, Kamis (30/7).

Mudjiono juga memastikan, selain menjerat tersangka dengan kasus suap dan gratifikasi, penyidik juga akan menjerat mereka dengan pasal mengenai tindak pidana pencucian uang. “Ada tiga tindak pidana, masalah suap, gratifikasi, dan pencucian uang,” ujarnya.

Tiga tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya adalah IM, pejabat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag); MU, pegawai honorer di Kemendag; dan ME (sebelumnya disebut N) dari pihak swasta. “Dua orang sudah ditahan, yakni MU dan ME,” kata Mudjiono.

Polisi juga sudah meminta pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap tiga pejabat Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Menurut Kepala Bagian Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar M Iqbal, tiga pejabat itu adalah Partogi, Thamrin L (Direktur Impor Ditjen Daglu), dan Imam Aryanta (Kasubdit Barang Modal Bukan Impor Ditjen Daglu).

Terkait tersangka IM yang masih di luar negeri, Iqbal menyebutkan akan dilakukan upaya paksa jika yang bersangkutan tidak segera pulang. “Kami mempunyai kerja sama yang baik dengan pihak Interpol,” katanya.

Menurut Mudjiono, terkait kasus ini, penyidik juga memeriksa mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri sebagai saksi. “Kami periksa dari pukul 10.00. Setelah hasil pemeriksaan, baru ditentukan langkah berikutnya,” kata Mudjiono.

Selain mengusut kasus di Kementerian Perdagangan, Polda Metro Jaya juga sedang menyelidiki kasus yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Ada 18 kementerian dan instansi yang akan kami dalami sehubungan dengan kasus yang kami tangani,” tutur Mudjiono.

Mudjiono menegaskan, kasus ini pasti merembet ke kementerian lain karena semua saling terkait dalam pengurusan perizinan ekspor-impor yang menyebabkan karut-marut pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. “Pasti akan ada tersangka lain,” ujarnya.

Secara terpisah, Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso menegaskan, penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait waktu bongkar muat barang di Tanjung Priok akan tetap ditangani Polda Metro Jaya.

Mutasi karyawan

Secara terpisah Kementerian Perdagangan akan memperketat pengawasan dan memutasi pegawai pelayanan perizinan setelah kasus dugaan korupsi ini terungkap. Hal itu bertujuan untuk menutup celah di bidang perizinan yang berpotensi terjadi korupsi.

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengatakan, selama ini, regulasi dan sistem perizinan sudah ada “Tinggal komitmen dan kedisiplinan untuk melaksanakan regulasi dan sistem itu yang belum jalan,” kata Rachmat Gobel.(HEN/RAY/SAN)

 

=================

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Dijerat Pasal Pencucian Uang

Jakarta, Kompas Satgas Khusus Polda Metro Jaya menjerat Dirjen Perdagangan Luar Negeri (non-aktif) Partogi Pangaribuan dengan pidana pencucian uang selain penyuapan terkait perizinan ekspor-impor yang membuat waktu bongkar muat lama di Pelabuhan Tanjung Priok. Polisi masih mendalami aliran dana dari kejahatan tersebut.

Polisi  berjaga saat penggeledahan rumah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (non-aktif) Partogi Pangaribuan di Perumahan Mas Naga, Bintara Jaya, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (31/7). Partogi menjadi tersangka tindak pidana korupsi dan pencucian uang kasus waktu bongkar muat barang atau dwellingtime di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
KOMPAS/PRIYOMBODOPolisi berjaga saat penggeledahan rumah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (non-aktif) Partogi Pangaribuan di Perumahan Mas Naga, Bintara Jaya, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (31/7). Partogi menjadi tersangka tindak pidana korupsi dan pencucian uang kasus waktu bongkar muat barang atau dwellingtime di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

”Dalam proses pemeriksaan, penyidik sedang memeriksa lebih dari 12 jam Dirjen Perdagangan Luar Negeri nonaktif, PP (Partogi Pangaribuan), penyidik menyimpulkan ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Mohammad Iqbal, Kamis (30/7) sekitar pukul 23.50 tengah malam.

Tersangka dijerat dengan pasal berlapis. ”Kepada tersangka kami jerat dengan Pasal 3 dan 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) sebagaimana diubah dengan UU No 25/2003 dan Pasal 3, 4, 5 UU No 8/2010 tentang PP (Pencegahan dan Pemberantasan) TPPU, dan Pasal 5 Ayat 2, Pasal 11, Pasal 12, huruf ab, dan Pasal 12 huruf B UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” papar Iqbal.

Pengumuman penetapan tersangka itu dilakukan di sela-sela pemeriksaan. Yang bersangkutan diperiksa sejak Kamis dan masih berlangsung hingga Jumat dini hari.

Menurut Iqbal, pengusutan kasus tersebut adalah kerja tim Satuan Tugas Khusus yang dibentuk Polda Metro Jaya yang beranggotakan penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Direktorat Reserse Kriminal Umum, dan Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Polisi sebelumnya telah menetapkan tiga tersangka, yaitu IM, pejabat anak buah Partogi; MU, seorang pegawai honorer di Kementerian Perdagangan; dan ME dari swasta.

”Ini adalah hasil kerja tim Satgas Khusus Metro Jaya dalam melakukan penyelidikan pada dugaan praktik melawan hukum pada proses dwelling time, pada pre-clearance, custom clearance, dan post-clearance. Dan, kita sudah menetapkan tiga tersangka, MU, ME, IM,” ujar Iqbal.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Mudjiono menambahkan, tim satgas saat ini tengah menyusuri ke mana saja aliran uang yang berasal dari tindakan kejahatan itu. ”Tentunya yang berkaitan dengan hasil kejahatannya akan kita telusuri, termasuk aset-asetnya apa saja,” kata Mudjiono.

Penetapan tersangka, menurut Mudjiono, setelah penyidik menyimpulkan bahwa alat bukti permulaan dan alat bukti sudah cukup yang berasal dari keterangan saksi dan alat bukti yang didapat pada waktu penggeledahan.

Rumah digeledah

Jumat siang, rumah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (non-aktif) Partogi Pangaribuan digeledah oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sebagai tindak lanjut dari penetapan tersangka kemarin.

Rumah Partogi di Kompleks Mas Naga, Jalan Gunung Gede 2, Nomor 594, RT 009/RW 012, Bintara Jaya, Bekasi Barat, Bekasi, Jawa Barat, itu digeledah mulai pukul 11.00 dan masih berlangsung hingga pukul 14.10.

KOMPASTVDirektur Jenderal Perdagangan Luar Negeri nonaktif Kementerian Perdagangan, Partogi Pangaribuan ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi dalam kasus dugaan suap proses ‘Dwelling Time’ peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penyidik menilai peningkatan status partogi dari saksi menjadi tersangka layak dilakukan berdasarkan sinkronisasi alat bukti serta keterangan saksi. KOMPASTV

Saat penggeledahan dimulai, dua orang, perempuan dan laki-laki berusia muda, membukakan pagar kepada satuan Petugas Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya yang menangani kasus dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Tampak beberapa tetangga rumah Partogi ikut keluar rumah.

Rumah bertingkat dua tersebut bercat krem dengan pagar warna hitam. Tepat di sebelah kiri rumah, terdapat lahan kosong berukuran 17 meter x 7 meter yang diduga sebagai tempat parkir kendaraan keluarga Partogi. Di tempat itu terdapat sebuah mobil Honda CR-V berwarna abu-abu dengan pelat nomor B 304 WRA. Di depan rumah tampak mobil Honda HR-V merah berpelat nomor B 1220 TIQ.

Penggeledahan dipimpin langsung oleh Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Iwan Kurniawan.

Untung Sutrisno (34), tetangga tersangka, mengatakan, tersangka jarang bersosialisasi dengan tetangga sekitar. ”Beliau sepertinya sibuk, kan, pejabat,” katanya.

(B05)

Advertisements
July 30, 2015

Bisakah RI Jadi Penentu Harga Timah Dunia?

kalau melihat kasus Timah.. sepertinya negeri ini sangat tidak berdaya dan berdaulat sama sekali.. Bayangkan dari BBM sampai Timah “dikerjain” oleh negeri yang tidak memiliki sumber daya itu..   Otak pandai yang dianugerahi oleh sang Pencipta hanya digunakan untuk “korup”, dan menghancurkan alam .. dogol !

++++++++

Bisakah RI Jadi Penentu Harga Timah Dunia?

Zulfi Suhendra – detikfinance
Rabu, 29/07/2015 13:18 WIB
Halaman 1 dari 2
Bisakah RI Jadi Penentu Harga Timah Dunia?
Jakarta -Indonesia merupakan produsen timah kedua terbesar di dunia setelah China, juga menjadi eksportir terbesar di dunia. Namun, harga timah dunia masih belum mengacu pada bursa timah Indonesia yakni Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI).

Namun, Indonesia bisa menjadi acuan harga timah internasional. Bagaimana caranya?

Saat ini, ada beberapa bursa jual beli timah internasional di antaranya adalah BKDI, London Metal Exchange, dan Kuala Lumpur Tin Market. Jual beli timah internasional bisa mengikuti harga acuan yang ditentukan bursa-bursa tersebut. ‎Akan tetapi ketiga bursa tersebut tak mengacu satu sama lain.

“Tidak ada yang namanya LME ngikutin ICDC (BKDI), ICDX ngikutin LME. Semuanya punya fisik, KLTM juga,” tutur Direktur Pengembangan Produk BKDI, Stella Novita Lukman di The Capitol, Jalan S Parman, Jakarta, Rabu (29/7/2015).

Stella mengatakan, penentuan harga acuan bisa ditentukan dengan adanya supply and demand. Dia menggambarkan, jika satu bursa menjual timah dengan harga US$ 12.000/ton, sedangkan bursa lainnya menjual harga lebih murah yakni sekitar US$ 11.800, atau selisih lainnya, maka konsumen pasti akan membeli ke bursa yang harganya lebih murah.

Tapi lain halnya, lanjut Stella, jika ternyata, yang lebih murah tersebut tidak memiliki produk atau kehabisan produk. Maka mau tidak mau konsumen mencari timah ke harga yang US$ 12.000.

“Memang murah tapi kalau nggak ada barangnya, bagaimana?” tuturnya

Dengan begitu, lanjut Stella, Indonesia bisa menjadi bursa referensi harga timah, jika pasokan timah di luar negeri menipis atau cenderung habis. Kemungkinan tersebut pun cukup terbuka lebar karena Indonesia menjadi produsen kedua terbesar dan eksportir terbesar di dunia.

“Kalau dikatakan kita bisa jadi leading reference, saya setuju. Itu bisa,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Biro Analisis Pasar Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti) Mardjoko mengatakan, dengan adanya Permendag 33 tahun 2015 yang salah satunya bisa meminimalisir‎ penambangan timah ilegal atau penyelundupan timah.

“Justru dengan adanya Permendag itu, dalam rangka price discovery, atau price reference nantinya. Itu salah satu tujuannya,” kata Mardjoko.

Tak menutup kemungkinan menurutnya, pasokan di luar negeri pun adalah timah-timah selundupan dari Indonesia.

“Sebaiknya memang yang ilegal itu kita tutup serapat-rapatnya. Supaya tidak over supply, satu-satunya itu. Itu salah satu caranya,” katanya.

Per 28 Juli kemarin, harga timah di bursa London Metal Exchange dibanderol US$ 15.400, Kuala Lumpur Tin Market US$ 15.600‎, sedangkan BKDI sebesar US$ 15.310. Seluruh harga tersebut dijual per metric ton.

July 29, 2015

Mantan Napi Daftar Pilkada

Negara NAGABONAR. Napi bisa jadi pemimpin masyarakat… Sableng nya MK

Latar Belakang Harus Disampaikan kepada Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah terpidana perkara korupsi yang baru dibebaskan kurang dari satu tahun lalu mendaftar untuk mengikuti pilkada serentak yang akan digelar Desember 2015. Ini antara lain terjadi di Semarang, Jawa Tengah, dan Sulawesi Utara.

Hal itu terjadi setelah Mahkamah Konstitusi dalam putusannya pada 9 Juli lalu menyatakan bahwa mantan narapidana bisa mengikuti pilkada tanpa menunggu lima tahun seusai menjalani hukuman. Namun, yang bersangkutan harus jujur mengungkapkan statusnya sebagai mantan terpidana.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Henry Wahyono, Selasa (28/7), menuturkan, bakal calon kepala daerah yang pernah menjadi narapidana harus mengumumkan statusnya yang pernah menjadi narapidana melalui media cetak secara terbuka, di tingkat lokal maupun nasional. Hal itu sebagai bentuk kejujuran pengungkapan status, seperti yang disyaratkan MK.

Di Semarang, Jawa Tengah, satu dari tiga pasangan calon yang mendaftar mengikuti pilkada serentak adalah pasangan mantan Wali Kota Semarang Soemarmo HS dan Zuber Safawi. Mereka diusung Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa. Dua pasangan lainnya adalah Sigit Ibnugroho-Agus Sutiyoso serta Hendrar Prihadi-Hevearita Gunaryati Rahayu.

Soemarmo menjabat Wali Kota Semarang pada 2010-2012. Berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dia bersama Sekretaris Daerah Kota Semarang dinyatakan terbukti menyuap anggota DPRD Kota Semarang untuk meloloskan beberapa program dalam APBD dan dihukum 1,5 tahun penjara. Mahkamah Agung lalu memperberat hukumannya menjadi 3 tahun penjara dan denda Rp 50 juta. Ia selesai menjalani hukumannya pada September 2014.

“Saya terbuka mengenai status hukum saya. Silakan warga Kota Semarang menilai,” katanya.

Namun, menurut Henry, Soemarmo belum mengumumkan secara resmi di media massa terkait statusnya sebagai mantan narapidana. KPU memberi waktu untuk memberitakan pengumuman itu sebelum 2 Agustus 2015. Jika pengumuman tidak juga dibuat hingga 2 Agustus 2015, calon yang bersangkutan akan dinilai tidak memenuhi syarat, dan parpol pengusung tidak dapat mengajukan calon pengganti.

Sulawesi Utara

Dua mantan narapidana kasus korupsi, Jimmy Rimba Rogi (61) dan Elly Engelbert Lasut (47), mendaftar mengikuti pilkada di Sulawesi Utara.


KOMPASTVPasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dan Wisnu Sakti Buana, mengikuti tes kesehatan di Rumah Sakit Dokter Soetomo, Surabaya, Jawa Timur. Tes kesehatan meliputi pemeriksaan fisik secara keseluruhan, tes darah, tes lari, serta pemeriksaan penyakit dalam seperti hati, jantung, dan paru-paru. Hasil tes kesehatan akan keluar tanggal 1 Agustus mendatang dan langsung diberikan ke KPU Surabaya.

Jimmy Rimba Rogi yang diusung Partai Golkar berpasangan dengan Bobby Daud dari Partai Amanat Nasional mendaftar sebagai bakal calon wali kota Manado.

Sementara itu, Elly Engelbert Lasut, juga dari Golkar, yang berpasangan dengan David Bobihoe Akib mendaftar sebagai calon gubernur Sulawesi Utara.

Lebih dari 1.000 orang mengantar Jimmy Rimba Rogi ketika kemarin mendaftar di KPU Kota Manado. Jimmy Rimba Rogi bahkan diunggulkan memenangi Pilkada Manado.

Jimmy Rimba Rogi yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Manado pada 2005-2008 menghirup udara bebas pada Maret lalu setelah ditahan selama tujuh tahun di LP Sukamiskin, Bandung. Dia dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi APBD Kota Manado tahun 2006 senilai Rp 64 miliar.

Jimmy Rimba Rogi mengaku telah melayangkan permintaan maaf pada sejumlah pertemuan dengan masyarakat atas kasus korupsi yang terjadi saat dirinya menjabat wali kota. “Saya baru memimpin dua tahun saat ditahan KPK,” ujarnya.

Dalam pernyataan di sejumlah media di Manado, Jimmy Rimba Rogi mengaku sebagai narapidana kasus korupsi.

Sementara itu, Elly Engelbert Lasut pernah menjadi narapidana dalam perkara korupsi surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif dan dana pendidikan Gerakan Nasional Orangtua Asuh (GN OTA). Dalam perkara tersebut, Elly dihukum tujuh tahun penjara dan bebas pada November 2014.

(ZAL/UTI)

July 28, 2015

PT KAI Akhirnya Dapat Duit untuk Perawatan Infrastruktur  

SENIN, 27 JULI 2015 | 20:05 WIB

PT KAI Akhirnya Dapat Duit untuk Perawatan Infrastruktur  

Sejumlah pekerja bekerja sama melakukan perawatan rel kereta api di kawasan Manggarai, Jakarta, Minggu 4 Januari 2015. Kereta api menjadi tulang punggung dari sarana transportasi masyarakat Jakarta. M IQBAL ICHSAN/ TEMPO

TEMPO.COJakarta – PT Kereta Api Indonesia (Persero) akhirnya mendapat kucuran duit perawatan dan operasional infrastruktur (infrastructure maintenance and operation/ IMO) kereta api dari pemerintah senilai Rp 1,5 triliun untuk periode 26 Maret-31 Desember 2015.

Kepastian itu diperoleh setelah KAI menandatangani kontrak IMO dengan Kementerian Perhubungan di Jakarta, Senin, 27 Juli 2015.

“IMO ini lebih jelas. Dulu, IMO diasumsikan sama dengan biaya penggunaan prasarana (track access charge/ TAC),” kata Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro di Jakarta, kemarin.


Biaya perawatan dan operasional prasarana yang seharusnya ditanggung pemerintah sebelumnya selalu ditalangi KAI. Tahun lalu, KAI mengeluarkan Rp 1,8 triliun untuk melakukan perawatan dan kegiatan operasional prasarana. Di sisi lain, KAI tak pernah membayar penerimaan negara bukan pajak dari penggunaan prasarana atau TAC. Gara-gara kondisi ini, muncul asumsi KAI tak perlu membayar TAC ke Kementerian Perhubungan karena IMO telah dibiayai KAI.

“Secara teori, kontrak IMO ini lebih bagus. Karena TAC tak pernah lebih tinggi daripada IMO,” ujar Edi.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengakui penandatanganan kontrak IMO antara KAI dan Kementerian Perhubungan sebagai langkah besar buat perkeretaapian. Walaupun kewajiban pemerintah membiayai IMO sudah tertuang dalam Undang-Undang Perkeretaapian yang keluar pada 2007 dan harus dimulai pada 2011, duit IMO itu belum kunjung cair.

Pelaksanaan IMO sempat dikebut gara-gara tabrakan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan Senja Utama Semarang yang menewaskan 36 orang pada Oktober 2010 silam.

“IMO ini sudah telat 4 tahun 3 bulan. Kalau enggak ada kecelakaan itu, entah kapan jadinya,” ujar Jonan. 



KHAIRUL ANAM

+++++++++++++

Proyek Rel Double-double Track Manggarai-Cikarang Digenjot

SELASA, 28 JULI 2015 | 05:24 WIB

Proyek Rel Double-double Track Manggarai-Cikarang Digenjot  

Pekerja bongkar muat bantalan beton untuk double-double track (DDT) di perlintasan rel Cipinang, Jakarta, 15 Januari 2015. PT KAI menyebutkan, jalur rel ganda atau double-double track (DDT) akan dilakukan hingga ke Cikarang. Pelaksanaan eksekusi terhadap pemukiman di pinggiran rel pun telah selesai. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO , Jakarta: Pemerintah memulai lagi pembangunan double-double track kereta api dari Manggarai, Jakarta Selatan-Cikarang, Bekasi.

Pembangunan itu ditandai dengan penandatangan kontrak proyek paket A double-double trackManggarai-Jatinegara antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan empat pemenang lelang, yaitu PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan Len Railway Systems dengan pagu senilai Rp 2,304 triliun selama 27 Juli 2015-31 Desember 2017. 



“Proyek double-double track ini proyek lama. Terakhir dengan loan JICA hanya satu paket yang bisa dilaksanakan (elektrifikasi jalur Bekasi-Cikarang),” ujar Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko di Jakarta, Senin, 27 Juli 2015.

Konsorsium PT Hutama Karya (Persero) mendapat paket pekerjaan sipil senilai Rp 1,019 triliun. Berturut-turut, Wijaya Karya mendapat paket pekerjaan rel senilai Rp 363,266 miliar (Rp 373,266 miliar dalam LPSE Kementererian Perhubungan), konsorsium Adhi Karya mendapat paket pekerjaan bangunan gedung senilai Rp 493,690 miliar, LRS kebagian paket pekerjaan fasilitas operasi senilai Rp 382,910 miliar, dan supervisi digarap konsorsium PT Dardela Yasa Guna senilai Rp 46,086 miliar.

“Dua paket double-double track Manggarai-Cikarang lainnya segera kami dorong lagi, yaitu paket B21 (Depo Cipinang) dan B22 (double-double track Jatinegara-Bekasi),” ujar Hermanto. 


Menurut Hermanto, proyek Paket A double-double track Manggarai-Jatinegara meliputi pembangunan Stasiun Manggarai dan Stasiun Jatinegara, persinyalan jalur Bekasi-Jatinegara dan Jatinegara-Manggarai, dan pembangunan jalur ganda termasuk trek layang Manggarai-Jatinegara. Pengoperasian DDT diharapkan bisa mengurai hambatan headway atau waktu antara KRL dan kereta jarak jauh dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.


”Ini pendanaannya dari skema sukuk dalam negeri,” ujar Hermanto.

Direktur Utama PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) M. Fadhil mengatakan gara-gara molornya pembangunan double-double track Manggarai-Cikarang, waktu antara atau headway KRL rute Manggarai-Bekasi mencapai 15 menit sekali.

Headway itu jauh sekali dibandingkan waktu antara KRL relasi Bogor-Depok yang cuma 5 menit sekali. “Kalau double-double track ini sudah beroperasi, logikanya kapasitas KRL bisa naik dua kali lipat. Tapi paling moderat satu setengah kali,” ujar Fadhil.

Menurut Fadhil, potensi penumpang relasi Bekasi cukup besar. Namun itu terkendala oleh double-double track yang telat dibangun. Double-double track awalnya mulai dibangun pada 2003 silam tapi baru elektrifikasi Bekasi-Tanah Abang yang tergarap. 



KHAIRUL ANAM

July 28, 2015

Mutasi Besar-besaran TNI, Berikut Komposisi Baru  

SELASA, 28 JULI 2015 | 02:13 WIB

Mutasi Besar-besaran TNI, Berikut Komposisi Baru  

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, menyerahkan bendera pataka kepada KASAD Letnan Jenderal TNI Mulyono. Upacara berlangsung sangat sederhana, dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi. Jakarta, 15 Juli 2015. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta -Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memutasi sejumlah jabatan di tubuh TNI. Sejumlah jenderal bintang dua dan tiga yang selama ini menjadi sorotan, ikut digeser dan diganti. Posisi-posisi strategis seperti Wakil Kepala KSAD, Panglima Kostrad dan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) ikut diganti. Pun juga Kepala Pusat Penerangan TNI .

Mutasi besar-besaran ini didasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/593/VII/2015 tanggal 25 Juli 2015. Surat itu menyebutkan Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI, telah ditetapkan mutasi jabatan untuk 84 perwira tinggi pada tiga matra di tubuh TNI.

“Demi pembinaan organisasi TNI dan mengoptimalkan tugas TNI yang dinamis dan semakin berat ke depan, TNI meningkatkan kinerja melalui mutasi dan promosi jabatan pada tingkatan strata perwira tinggi,” kata Kepala Dinas Penerangan Umum TNI Kolonel Czi Berlin dalam keterangan persnya, Senin 27 Juli 2015.

Berikut beberapa nama yang menempati jabatan baru :

– Mayjen Mohammad Erwin Syafitri dari jabatan Kepala BAIS dimutasi menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat,

– Mayjen Agus Sutomo dari jabatan Panglima Kodam Jayakarta menjadi Komandan Kodiklat TNI AD,

– Letjen Lodewijk Freidrich Paulus dari jabatan Komandan Kodiklat TNI AD menjadi perwira tinggi Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),

– Mayjen Mochamad Fuad Basya dari Kepala Pusat Penerangan TNI menjadi perwira tinggi Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),

– Mayjen Endang Sodik dari jabatan Staf Ahli III Bidang Manusia Panglima TNI menjadi Kepala Pusat Penerangan TNI,

– Brigjen Muhammad Herindra dari jabatan Kepala Staf Kodam III Siliwangi menjadi Danjen Kopassus,

– Mayjen Doni Monardo dari kabatan Danjen Kopassus menjadi Panglima Kodam XVI Pattimura,

– Laksamana Muda Aryatmaja dari jabatan Komandan Kobangdikal menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Laut,

– Laksamana Muda Tri Wahyudi Sukarno dari jabatan Sekretaris Militer Kepresidenan Sekretariat Negara menjadi Komandan Kobangdikal,

– Marsekal Muda Tri Budi Satriyo dari jabatan Staf Ahli Tingkat III Bidang Ekkudag Panglima TNI menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Udara,

– Marsekal Muda Sumarno dari Inspektur Jeneral TNI AU menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Udara.

Berdasarkan jumlahnya, jumlah perwira tinggi di TNI Angkatan Darat yang diganti, berjumlah 48 perwira. Adapun, di matra TNI Angkatan Laut, ada 12 perwira yang diganti. Sementara, ada 24 perwira TNI Angkatan Udara yang juga turut diganti.

AW

July 28, 2015

Raja Saudi liburan di Perancis

Orang kito  liburan ibadah ke Saudi, raja Saudi liburan ke pantai Perancis sambil liat cewek pakai bikini… ehem.. Kenapa nggak ke Puncak Jawa Barat saja yaaa??
Selasa 28 Jul 2015, 10:32 WIB

Keriuhan Liburan Mewah Raja Salman di Prancis

BBC Magazine – detikNews
Jakarta -Raja Salman dari Arab Saudi telah tiba di selatan Prancis untuk liburan tiga minggunya namun dia bukan seperti wisatawan pada umumnya.

Warga setempat kesal setelah sebuah pantai umum ditutup agar dia bisa beristirahat tanpa diganggu, dan wilayah dalam radius 300 meter di sekitar villa-nya pun dibuat ekslusif.

Namun banyak kalangan bisnis senang memenuhi keinginannya. Mereka mengatakan para bangsawan Arab itu membawa keuntungan yang dibutuhkan kawasan itu.

Jadi apa saja yang menjadi tuntutan dalam liburan sang Raja?

Sebuah kamar dengan pemandangan

Sebagai kepala salah satu keluarga kerajaan terkaya di dunia, tidak aneh Raja Salman gemar menginap di tempat-tempat mewah.

Villanya di Vallauris terletak di antara bebatuan Riviera Prancis dan membentang beberapa ratus meter di sisi pesisir yang indah itu.

Dibangun pada 1932 oleh arsitek Barry Dierks, Chateau de lHorizon namanya dulu telah menjadi tempat singgah tamu-tamu terkenal, termasuk Winston Churchill, Rita Hayworth dan Marilyn Monroe.

Keamanan tingkat tinggi diberlakukan di sekitar villa di Vallauris

Selama tiga minggu ke depan, tempat itu menjadi rumah bagi keluarga dan kerabat Raja Salman.

Persiapan sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu, dengan penduduk setempat melaporkan melihat kesibukan dan aktivitas di sekitar area itu.

Jendela-jendela baru telah dipasang, tamannya ditanami dengan bunga-bunga segar dan digosipkan sebuah singgasana ditempatkan di balkon agar sang Raja bisa duduk memandang lahan yang indah itu.

Beberapa ratus warga Arab lainnya menemani liburan sang Raja itu akan kami jelaskan nanti.

Jaringan transportasi yang sangat baik

Raja Salman dan rombongannya tiba di bandara Nice pada Sabtu menggunakan dua pesawat pribadi yang dioperasikan Saudi Arabian Airlines.

Iring-iringan mobil datang menyambut raja yang berusia 79 tahun itu dan tamu-tamunya, sebelum kemudian mengantar mereka ke kediaman pribadi sang Raja.

Sekitar 400 mobil mewah dengan jendela gelap telah mereka sewa, menurut pengemudi lokal.

Mobil-mobil itu akan digunakan untuk mengantar keluarga dan kerabat Raja Salman ke tempat-tempat turis dan pantai-pantai disana.

“Mereka meminta kami mengajak mereka ke restoran, atau minta diantarkan ke Saint Tropez, Monaco, Nice atau villa di sekitar sini, karena mereka ingin belanja properti,” kata seorang pengemudi kepada AFP.

Keluarga besar dan kerabat

Liburan musim panas ideal digunakan untuk menghabiskan waktu dengan keluarga dan teman-teman namun mengundang 1.000 kerabat dekat mungkin tampak keterlaluan.

Rombongan keluarga, staf dan pejabat militer dibawa Raja Salman untuk berlibur dengannya di pesisir Prancis itu.

Sementara hanya orang-orang terdekatnya saja akan dibawa ke vila pribadinya, sekitar 700 orang lainnya ditempatkan di hotel-hotel mewah di Cannes.

Kedatangan pengunjung dari negara kaya minyak itu mendorong perlunya peningkatan keamanan di sekitar sana.

Mobil-mobil van polisi terlihat di pagar depan tempat tinggal raja, sementara tim petugas keamanan juga ditempatkan di sana.

Beberapa penduduk setempat tidak suka dengan perhatian khusus yang diberikan kepada keluarga kerajaan itu, sementara beberapa lainnya senang dapat mengakomodasi mereka.

“Dampak ekonomi yang dibawanya bagi kami, dan juga bagi restoran, supir-supir pribadi, dan semua staf di vilanya itu, sangat nyata,” kata Sergi Reinhard, direktur Hotel Montaigne, dimana setengah kamar-kamarnya disewa oleh tamu-tamu Arab.

Pantai-pantai pribadi

Ini mungkin tuntutan terbesar sang Raja.

Pantai berpasir di La Mirandole dekat vila Vallauris itu biasanya dipenuhi wisatawan yang datang berlibur dan berjemur.

Pantai di pesisir Perancis itu biasa dipenuhi pengunjung yang datang untuk beristirahat dan berjemur

Namun pantai itu sekarang ditutup untuk umum agar Raja Salman bisa menggunakannya tanpa diganggu. Warga umum juga dilarang masuk 300 meter di sekitar villanya.

Hal itu sangat memancing amarah penduduk lokal. Lebih dari 100.000 orang telah menandatangani petisi menentang penutupan itu, menegaskan pantai itu adalah wilayah umum yang harus “terbuka bagi semua”.

Perahu-perahu polisi berpatroli di pesisir untuk memantau penyusup.

Walikota Vallauris juga telah menyurati Presiden Francois Hollande untuk protes mengenai proyek pembangunan tanpa izin yang dilakukan di pesisir pantai.

Sebuah tiang beton dituangkan langsung ke pasir untuk memasang lift temporer untuk memudahkan akses bagi Raja Salman.

“Kami mengerti kebutuhan keamanan dan keuntungan yang dibawa mereka bagi negara,” tulis walikota Michelle Salucki. “Namun tidak ada yang bisa membebaskan diri dari peraturan di tanah ini.”

(nwk/nwk)

July 28, 2015

“Politik makin stabil”

 Kata Kompas : Politik Semakin Stabil

Konsolidasi Lembaga Penegak Hukum Jadi Pekerjaan Rumah

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintahan yang mulai terkonsolidasi dan kondisi politik yang makin stabil menjadi pencapaian Joko Widodo-Jusuf Kalla di sembilan bulan pemerintahannya. Namun, konsolidasi lembaga penegak hukum menjadi pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan.

Presiden Joko Widodo (kiri) menerima hormat dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kanan) dalam acara pembukaan Rakernas PAN, Jakarta, Rabu (6/5). Hadir dalam acara tersebut pimpinan parpol dari Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Dalam acara itu juga dilantik Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Periode 2015-2020.
ANTARA/FANNY OCTAVIANUSPresiden Joko Widodo (kiri) menerima hormat dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kanan) dalam acara pembukaan Rakernas PAN, Jakarta, Rabu (6/5). Hadir dalam acara tersebut pimpinan parpol dari Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Dalam acara itu juga dilantik Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Periode 2015-2020.

Politik yang mulai stabil dan terkonsolidasi secara sederhana terlihat dari lancarnya pergantian sejumlah pejabat tinggi, seperti Panglima TNI dan Kepala BIN.

Di saat yang sama, hubungan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang berada di dalam pemerintahan dan Koalisi merah Putih (KMP) yang berada di luar pemerintahan juga semakin cair. Hal ini, antara lain, terlihat dari bertemunya pimpinan KMP dan KIH dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional dan Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional 2015-2020 pada 6 Mei lalu. Presiden Jokowi juga hadir dalam pembukaan Kongres Partai Demokrat, Mei lalu, di Surabaya.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah, Senin (27/7), menuturkan, politik mulai stabil karena pemerintah sadar pentingnya dukungan, baik dari partai pendukung maupun nonpendukung. “Pemerintah bersama partai pendukung aktif menggalang silaturahim dan koordinasi untuk segera menyudahi blok-blok antarpartai politik,” katanya.

Hasan Nasbi dari Cyrus Network menilai, selama tiga bulan terakhir, iklim politik tidak lagi mengancam jalannya pemerintahan. Ini karena pemerintah telah berhasil melakukan konsolidasi politik. “Saya rasa, sekarang Presiden seharusnya sudah lebih percaya diri bahwa kekuasaan sudah terkonsolidasi di tangannya,” ujarnya.

Kondisi politik yang mulai stabil ini seiring dengan meningkatnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang politik, yang menurut hasil survei Litbang Kompas pada Juli 2015 mencapai 71,0 persen. Pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan survei serupa yang dilakukan April 2015 (67,6 persen), tetapi belum setinggi Januari 2015 yang mencapai 73 persen.

Sementara itu, kepuasan publik terhadap kinerja di bidang hukum pada bulan Juli besarnya 45,9 persen. Ini naik sedikit dibandingkan pada April yang ada di angka 44 persen, tetapi masih di bawah Januari yang besarnya 59,7 persen.

Kriminalisasi

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra melihat wajar jika hanya terdapat kenaikan tipis persepsi publik terhadap persoalan hukum dalam pemerintahan Jokowi. Kerja-kerja di bidang hukum memang belum terlalu kelihatan.

Sebelas pimpinan partai politik bertemu di Rumah Dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (13/7) malam. Pertemuan yang juga dihadiri sejumlah menteri Kabinet Kerja menyepakati pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember 2015.
KOMPAS/ANDY RIZA HIDAYAT

Jika ada kenaikan citra positif, hal itu lebih banyak dipengaruhi oleh kesuksesan pemerintah membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan sikap Presiden menolak revisi UU KPK.

“Mungkin akan jauh lebih signifikan naiknya kalau soal-soal yang ada hubungannya dengan kriminalisasi itu diselesaikan. Terakhir apa yang dialami oleh dua komisioner Komisi Yudisial (KY),” ujar Saldi.

Polri telah menetapkan dua komisioner KY, Suparman Marzuki dan Taufiqurahman Syahuri, sebagai tersangka pencemaran nama baik. Mereka diproses hukum setelah ada laporan dari hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi. Mereka dilaporkan terkait pernyataan atas putusan Sarpin yang mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

Proses hukum kini juga dihadapi sejumlah pihak yang selama ini giat memberantas korupsi, seperti dua unsur pimpinan KPK nonaktif, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

Kepada Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso menyatakan, penegakan hukum yang dilakukan pihaknya telah sesuai aturan. Sejumlah kasus yang ditangani Bareskrim merupakan upaya peningkatan pelayanan terhadap pelapor.

Andai ada pihak yang tidak berkenan dengan penetapan tersangka, Budi mempersilakan pihak terkait mengajukan permohonan praperadilan. Bareskrim juga tetap menunggu langkah mediasi atau perdamaian untuk mencabut delik aduan yang dilaporkan, misalnya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik hakim Sarpin.

Konsolidasi

Ketua Partai Amanat Nasional Yandri Susanto menilai penting konsolidasi antarlembaga penegak hukum untuk mengatasi persoalan seperti yang kini dialami dua komisioner KY. Semua lembaga penegak hukum harus berkomunikasi untuk membangun kesepahaman.

++++++

Tuesday, July 28, 2015       14:40 WIB
Gesekan Politik Jokowi Dan Partai Tingkatkan Tekanan Jual Aset Indonesia

Antara

Ipotnews – Gesekan kekuasaan antara Presiden Joko Widodo dan para tokoh politik di partai pendukungnya dinilai sebagai katalis terbaru bagi sentimen bearish (tekanan jual) pada aset Indonesia, di tengah terus melemahnya mata uang rupiah. Hampir setahun menjabat, Jokowi dinilai belum mampu memegang kendali kekuasaan, sehingga ia terus dalam tekanan di saat semestinya ia memenuhi janji-janji kampanyenya.

“Manajemen kredibilitas Jokowi telah runtuh dalam menghadapi perubahan konstan di sistem (politik),” demikian catatan IMA Asia dalam sebuah laporan baru-baru ini, seperti dilansir CNBC, Selasa (28/7). IMA Asia adalah perusahaan penyedia layanan data bisnis bagi para eksekutif dalam menilai situasi politik dan ekonomi di sebuah negara, yang berbasis di Hong Kong, Singapura, China, dan Australia.

Diakui, dalam sembilan bulan menjabat sejak Oktober 2014, Jokowi terus berjuang gigih menghadapi oposisi di parlemen, termasuk dalam mempercepat reformasi seperti di UU anti-korupsi dan program infrastruktur yang dijanjikan selama kampanye.

“Untuk mulai membersihkan rintangan seperti, Jokowi harus merombak kabinetnya. Tapi, apakah (perombakan kabinet) mengarah ke kabinet yang lebih baik atau lebih buruk adalah masalah politik terbesar untuk tahun 2015,” kata IMA Asia.

Ketidakpastian politik itu, lanjut laporan lembaga tersebut, telah mendorong kekhawatiran investor. Rupiah anjlok ke posisi Rp13.465 per dolar AS pada Senin kemarin, kali ketujuh dalam dua bulan rupiah diperdagangkan pada tingkat yang tidak pernah terjadi sejak krisis keuangan Asia di akhir 1990-an. Secara year-to- date, nilai itu telah terdepresiasi 9 persen, sehingga rupiah menjadi mata uang Asia dengan kinerja terburuk ssetelah ringgit Malaysia.

“Hampir setahun menjabat, Presiden Joko Widodo masih bergulat untuk mengkonsolidasikan posisinya. Kegagalan untuk menstabilkan koalisi, meloloskan UU, dan memperbaiki lingkungan investasi lebih lanjut bisa merusak prospek jangka pendek perekonomian,” papar Deutsche Bank dalam catatannya pekan lalu.

Seperti ramai diberitakan, prospek perombakan kabinet mengemuka dalam dua bulan terakhir. Namun, bagi Presiden Jokowi, langkah politik pemerintahan itu harus diakui lebih mudah diucapkan daripada dilaksanakan.

“Tidak seperti mantan Presiden (Susilo Bambang) Yudhoyono yang mendominasi partai politiknya, Jokowi memiliki ruang politik terbatas untuk menyusun Kabinet Kerja-nya, dan agaknya juga memiliki kekuasaan yang terbatas untuk merombaknya,”  papar kertas kerja dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura yang diterbitkan Juli lalu, seraya mengingatkan bahwa Megawati Soekarnoputri masih memiliki kendali di partai pendukung Jokowi, PDI Perjuangan. Karenanya, tambah kertas kerja itu, faktor `patron` sangat penting jika bicara perombakan kabinet.

IMA Asia mendukung penilaian itu dengan menegaskan bahwa Jokowi berada di bawah tekanan untuk menyenangkan para politisi di partainya dengan memberi posisi pemerintahan yang strategis dan basah kepada sosok yang diinginkan partai.

 “Ada rumor bahwa perombakan kabinet ada motif politik dari PDIP, dalam langkah untuk meningkatkan pengaruh. Ingat, kabinet terdiri dari teknokrat dan politisi,” tambah para ekonom dari Mizuho Bank.

Para ekonom Mizuho percaya bahwa perombakan kabinet akan diumumkan segera setelah musim puasa dan Lebaran berlalu. Perombakan ini, menurut mereka, dengan tujuan utama menurunkan popularitas Jokowi hingga 40 persen.(CNBC/ha)

July 28, 2015

Pangkalan Selam TNI AL Ditargetkan Rampung 2017

Antara 27 Juli 2015

Pangkalan kapal selam di Palu untuk mendukung kedatangan 2 kapal selam baru dari Korea (photo : Kaskus Militer)

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Dalam kunjungan kerjanya ke Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (23/7) silam, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno, sempat mengutarakan bakal mempercepat realisasi pembangunan pangkalam kapal selam di Pangkalan TNI AL (Lanal) Watusampu, Palu.

Pihak TNI AL pun menargetkan, pangkalan kapal selam itu sudah selesai pada awal 2017 mendatang.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal), Laksamana Pertama TNI M Zainudin, mengungkapkan, saat ini pihaknya memang terus melakukan upaya pengembangan pembangunan pangkalan kapal selam di Palu, Sulawesi Tengah. Pengembangan ini pun diharapkan selesai pada saat kedatangan dua kapal selam baru yang dipesan dari Korea Selatan.

Rampungnya pembangunan pangkalan itu nantinya dapat mendukung kedatangan dua kapal selam baru yang memperkuat TNI AL tersebut. ”Dua (kapal selam baru) di awal 2017 dan di akhir 2017. Jadi (pembangunan pangkalan kapal selam) diharapkan bisa sudah siap di awal 2017,” kata Zainudin saat dihubungi Republika, Ahad (26/7).

Kadispenal menambahkan, dalam upaya pembangunan pangkalan kapal selam itu, pihaknya melaksanakan secara bertahap. Selain itu, pembangunan itu disesuaikan dan berdasarkan anggaran yang didapat dari APBN. Saat ini, pembangunan dermaga dan dok untuk kapal selam sudah hampir rampung diselesaikan.

”Terutama fasilitas-fasilitas yang khususnya untuk kapal selam,” ujar Zainudin.

Dalam Rencana Strategis Minimun Essential Forces (MEF), TNI AL memang sempat menargetkan menambah armada kapal selam yang mereka miliki.

Saat ini, TNI AL baru memiliki dua kapal selam, yaitu KRI Cakra 401 dan KRI Nanggala 402. Dua kapal selam itu pun sudah tergolong cukup tua dan beroperasi sejak 1980 silam. Alhasil, pemerintah lewat Kementerian Pertahanan telah menyepakati soal pembelian tiga kapal selam jenis Changbogo dengan sistem transfer of techology (ToT).

Rencananya, dua kapal selam itu akan dibuat di Korea Selatan oleh perusahaan galangan kapal Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME). Kemudian satu unit kapal selam akan dibuat oleh industri galangan kapal dalam negeri, yaitu PT PAL.

Sebelumnya, dalam rencana pemenuhan alutsista yang mengacu pada MEF, 2013 silam. TNI AL mengungkapkan kebutuhan sekitar 12 kapal selam untuk bisa menjamin pengamanan wilayah NKRI.

Selain kapal selam, TNI AL juga terus melakukan program peremajaan dan modernisasi Alutsista, terutama untuk kapal-kapal patroli yang kondisinya sudah tua seperti, fast patrol boat (kapal cepat patroli), Kapal Frigate dan Korvet buatan Belanda, serta kapal penyapu ranjau.

”Jadi rata-rata sudah hampir 40 tahun kapal-kapal ini. Sebelum mereka habis, kita proses remajakan, jangan sampai terjadi kekosongan alutsista karena ketidaksiapan TNI dalam peremajaan. Mudah-mudahan semuanya itu sesuai waktu,” ujar Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Ade Supandi, beberapa waktu lalu.

(Republika)

July 27, 2015

Optimalkan Momentum

Oh kompas …..

Apa yang bisa dioptimalkan lagi oleh si Jokopl ?  Wong urusan anti korupsi yang menjadi harapan para pemilihnya sudah dia sia siakan.. Lihat saja mengendalikan polisi model si Buwas dan BG saja tidak bisa.. mau apa lagi ?? Harapannya adalah “survival” saja agar keadaan ini tidak lebih memburuk lagi.. Ini yang mengerikan melihat indikator ekonomi (rupiah jeblok, inflasi dll)..

JAKARTA, KOMPAS — Memasuki sembilan bulan usia pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, terjadi peningkatan persepsi politik dari publik jika dibandingkan dengan bulan keenam. Meski belum setinggi persepsi positif publik pada bulan ketiga, kenaikan itu menjadi momentum bagi pemerintah untuk semakin meningkatkan kinerjanya.

Peningkatan persepsi positif ini, menurut hasil survei Litbang Kompas, terutama terjadi di kalangan masyarakat yang berpendidikan rendah dan pada Pemilu Presiden 2014 memilih pasangan Jokowi-Kalla.

Peningkatan persepsi positif ini mengindikasikan bahwa kegelisahan sejumlah elite ekonomi atas pelambatan ekonomi atau pegiat gerakan masyarakat sipil yang mengkhawatirkan dugaan kriminalisasi terhadap sejumlah pihak, yang selama ini mendukung pemberantasan korupsi, ternyata tidak banyak berpengaruh terhadap masyarakat bawah. Masyarakat bawah mulai memercayai kembali kinerja pemerintah dalam mengatasi persoalan.

Konsolidasi

Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan, akhir pekan lalu, menegaskan, pemerintah sudah mencapai titik kondusif untuk melanjutkan pembangunan. Selain sudah ada dukungan dan sikap bersahabat dari parlemen dan partai politik, Jokowi-Kalla juga sudah memahami masalah yang dihadapi berikut jalan keluarnya. “Relasi yang selama ini dibangun Presiden sudah menunjukkan hasil,” katanya.

Jika sebelumnya ada persoalan konsolidasi, tambah Luhut, hal itu wajar.

Kini, kementerian dan lembaga juga sudah dapat menyerap anggaran. Dengan pertimbangan ini, dia meyakini, pertumbuhan ekonomi, yang belakangan melambat, akan mulai meningkat.

“Kenaikan itu akan dipengaruhi penyerapan anggaran dan kemudahan investasi. Saya yakin, ekonomi kita pada kuartal ketiga akan lebih baik ketimbang kuartal kedua. Sementara pada kuartal keempat akan lebih baik daripada kuartal ketiga,” paparnya.

Luhut memperkirakan, nilai rupiah yang saat ini sekitar Rp 13.400 per dollar AS, pada kuartal keempat (Oktober-Desember) akan stabil pada kisaran Rp 13.000 per dollar AS. Harga minyak dunia juga terus turun.

Terkait wacana perombakan kabinet, Luhut menegaskan, hal itu urusan presiden. “Presiden sudah tahu apa yang harus dilakukan. Soal kapan perombakannya, itu hak prerogatif Presiden dan tunggu momentumnya,” ujarnya.

Ekonomi

Pelaku ekonomi menunggu kepastian perombakan kabinet, di samping kepastian hukum. Kepastian terkait perombakan kabinet amat dibutuhkan untuk menghadapi pelambatan ekonomi.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bambang Soesatyo menuturkan, pelambatan ekonomi telah terlihat, antara lain, dalam penjualan otomotif yang turun sekitar 20 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu. Di sektor perhotelan, omzet anjlok hingga 40 persen. Sementara industri makanan dan minuman turun sekitar 10 persen. Akibat melemahnya kinerja sektor riil, impor barang modal dan bahan baku juga turun.

Soeharsojo, Wakil Ketua Umum Kadin, menambahkan, pengusaha membutuhkan kepastian sikap dari kabinet. Kebijakan satu dan lainnya diharapkan selalu sinkron, saling mendukung, dan bersifat strategis jangka panjang. “Proyek infrastruktur memang digenjot. Jika sekarang gerakannya terlihat cepat, seperti dalam pembangunan jalan tol, sesungguhnya mayoritas pengerjaannya baru dilakukan BUMN. Sebagian kecil saja yang dilakukan swasta,” katanya.

content
,

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi B Sukamdani menilai, pelaksanaan pembangunan infrastruktur telah berjalan baik. Kini, yang jadi pertanyaan adalah pelaksanaan pembangunan pembangkit listrik yang masih terkendala izin dan logistik. Sayangnya, permasalahan di bidang ekonomi itu seperti tidak dijadikan prioritas utama parlemen. Kini, politisi dan partai politik telah disibukkan pilkada serentak, Desember 2015.

Pilkada

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Willy Aditya mengingatkan, pelaksanaan pilkada akan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah di bidang politik.

Kesuksesan pilkada akan melengkapi capaian pemerintah lainnya di bidang politik, seperti lancarnya pergantian Panglima TNI dari Jenderal (TNI) Moeldoko ke Jenderal (TNI) Gatot Nurmantyo atau pergantian Kepala Badan Intelijen Negara dari Marciano Norman ke Sutiyoso.

“Di bidang keamanan, baru-baru ini memang muncul konflik di Tolikara, Papua. Namun, pemerintah mampu menangani dengan relatif cepat,” kata Willy.

Berbagai capaian itu membuat kondisi politik belakangan ini tidak segaduh seperti saat polemik pergantian Kepala Polri yang dimulai Januari lalu.

Belakangan ini, citra positif Polri sudah meningkat. Jajak pendapat LitbangKompas yang dipublikasikan pada 29 Juni 2015 juga menunjukkan, 55 persen responden menilai citra Polri positif. Sebelumnya, pada Januari 2015, masih berada pada angka 52,1 persen dan 46,7 persen (Desember 2014).

Namun, sejumlah kalangan, seperti pegiat gerakan masyarakat sipil, saat ini, masih gelisah dengan langkah Polri yang menetapkan sejumlah pihak, seperti dua komisioner Komisi Yudisial, Suparman Marzuki dan Taufiqurahman Syahuri, sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik.

Pengamat politik Centre for Strategic and International Studies, Philips J Vermonte, menilai, titik lemah pemerintahan Jokowi-Kalla masih pada aspek penegakan hukum dan komitmen memberantas korupsi.

“Pada pemerintahan saat ini, KPK seolah menjadi seperti lembaga yang tidak lagi mendapat dukungan penuh dari Presiden. Akibatnya, publik melihat komitmen Presiden pada pemberantasan korupsi menurun dibandingkan dengan Presiden sebelumnya,” kata Philips. Dia menambahkan, Presiden seharusnya dapat lebih tegas dalam kasus seperti yang menimpa dua komisioner KY.

Ketegasan Presiden ini kini mendapat momentumnya karena berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, rakyat makin percaya pada kemampuannya dalam menyelesaikan masalah.

(AGE/OSA/RYO/APA/HAR)

July 27, 2015

Menhub Jonan Sindir Kualitas Kereta Made inMadiun

Kualitas.. lagi kualitas… Tapi kalau beli akhirnya produk dari China lagi.. Gimana nih..

Feby Dwi Sutianto – detikfinance
Senin, 27/07/2015 15:17 WIB
Menhub Jonan Sindir Kualitas Kereta Made in Madiun
Jakarta -Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan menyindir kualitas kereta listrik (KRL) yang diproduksi dan dikembangkan oleh PT Industri Kereta Api (INKA), Madiun, Jawa Timur (Jatim).

Produk KRL buatan INKA pernah dipesan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebanyak beberapa unit, namun rangkaian kereta mengalami masalah padahal masih berusia muda. Kondisi ini berpotensi mengganggu aspek keselamatan.

“Ada yang nggak jalan. Saya nggak ngerti bagaimana proses pengembangannya,” kata Jonan di Kemenhub, Jakarta, Senin (27/7/2015).

Armada KRL ini saat ini dioperasikan oleh PT KAI Commuter Jabodetabek. Sindirian Jonan bukan tanpa dasar karena pengadaan KRL buatan INKA justru menggandeng produsen kereta kelas dunia asal Jerman, Bombardier. Dengan menggandeng produsen kelas dunia, produk kereta INKA seharusnya memiliki kualitas tinggi dan tidak bermasalah.

“Pembangunan kereta listrik itu dengan konsorsium Bombardier. Kemudian dibayai oleh Bank Exim Jerman,” ujarnya.

Kemenhub akan menetapkan standar ketat terhadap kualitas dan keselamatan armada kereta yang dipesan. Meskipun ada regulasi yang meminta unsur lokal diutamakan namun Jonan lebih melihat pada aspek keselamatan dan kualitas.

“Memang ada regulasi soal kandungan lokal namun saya juga akan minta Perpres soal keselamatan,” ujarnya.

Keselamatan transportasi, kata Jonan, adalah hal utama yang tidak bisa ditawar.

“Keselamatan publik nggak boleh dikorbankan. Kalau harus ada TKDN (kandungan lokal) yang besar saya sepakat, cuma nggak boleh diabaikan, aspek keselamatan. Kita nggak pernah bisa tukar nyawa orang ilang. Uang bisa dicari triliunan. Satu hari kena orang terdekat kita kena musibah, kita akan tahu perasaannya,” katanya.

(feb/hen)