Petinggi BIN dan TNI di Era Maritim


PERTAHANAN NEGARA

Presiden Joko Widodo mengusulkan Letnan Jenderal (Purn) Sutiyoso dan Jenderal Gatot Nurmantyo menjadi Kepala Badan Intelijen Negara dan Panglima TNI. Sutiyoso adalah perwira Komando Pasukan Khusus alumnus Akademi Militer angkatan 1968. Sementara Gatot merupakan alumnus Akmil 1982. Keduanya adalah perwira TNI Angkatan Darat.

Pencalonan Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan Gatot sebagai Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo yang saat kampanye Pemilu Presiden 2014 sering mengatakan, “Kita terlalu lama memunggungi lautan.” Presiden Joko Widodo pun menegaskan, kepemimpinannya adalah “Era Maritim” dan Indonesia akan menjadi Poros Maritim Dunia.

Sutiyoso yang lahir pada 6 Desember 1944 banyak menghabiskan karier militernya di Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Sebelum menjabat Gubernur DKI Jakarta (1997-2007), dia menjabat Kepala Staf Kodam Jaya dan kemudian Panglima Kodam Jaya.

Sementara itu, Gatot Nurmantyo yang pernah menjadi ajudan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Edi Sudrajat, banyak menghabiskan kariernya sebagai perwira andalan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Gatot, antara lain, dikenang berkontribusi dalam perintisan pembangunan Pusat Latihan Tempur Baturaja, Sumatera Selatan, pada 1980-an.

Tantangan berubah

Pengamat militer-dirgantara Dudi Sudibyo yang pernah meliput Perang Vietnam mengatakan, tantangan yang akan dihadapi Kepala BIN dan Panglima TNI pada saat ini telah berubah jika dibandingkan dengan era Perang Dingin pada 1960-an hingga 1980-an.

“Sekarang, hal yang paling penting adalah bagaimana memahami perang nonkonvensional, perang asimetris, dan ancaman nontradisional,” kata Dudi Sudibyo.

Dalam kondisi seperti ini, menurut Dudi Sudibyo, kemampuan memanfaatkan dan menjaga dirgantara yang mengawasi seluruh lautan dan daratan Indonesia serta kawasan menjadi kunci terhadap proyeksi pertahanan Indonesia saat ini dan ke depan.

Sutiyoso dan Gatot diyakini mampu menyesuaikan dan menjawab tantangan ini, seperti doktrin dasar tentara yang mengajarkan untuk mengenali “CuMeMu” Cuaca-Medan dan Musuh.

content

Namun, lebih dari itu, Sutiyoso dan Gatot diharapkan bisa memaknai konteks CuMeMu yang kini dihadapi, yaitu perubahan zaman dan adanya penguatan doktrin maritim yang menjadi landasan kebijakan Panglima Tertinggi TNI sekaligus pengguna dari informasi BIN, yakni Presiden Joko Widodo.

Kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman itu sangat penting karena sejumlah persoalan harus segera dihadapi Indonesia. Mulai dari menghangatnya kontestasi di Laut Tiongkok Selatan, persaingan Tiongkok-Amerika Serikat, perang melawan terorisme, ketahanan energi, ketahanan pangan, dan beragam masalah nonkonvensional lain.

Beragam hal itu harus dihadapi dan diatasi dengan strategi yang disesuaikan pada era baru Poros Maritim. Sebagai contoh, sejak Orde Baru, ibu kota Jakarta tidak lagi dipayungi pesawat tempur.

“Memang sejak 1970-an sudah tidak ada lagi skuadron tempur berpangkalan di Jakarta untuk menjadi payung udara ibu kota RI,” kata Panglima Komando Operasi Angkatan Udara (Pangkoopsau) I Marsekal Muda A Dwi Putranto.

Namun, kondisi itu kini tampak mulai diantisipasi TNI. Menurut Dwi Putranto, secara bergilir akan disediakan satu flight (minimal empat pesawat tempur) yang diambil dari Skuadron Tempur yang ada, seperti dari Madiun, Pontianak, Pekanbaru, dan Makassar.

Agenda reformasi

Di luar penguatan pertahanan sesuai visi Presiden Joko Widodo menciptakan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti mengingatkan, masih ada sejumlah agenda Reformasi TNI yang belum terpenuhi sejak 1998. “Revisi Peradilan Militer masih menjadi pekerjaan rumah bagi Panglima TNI,” katanya. Dia menambahkan, transparansi dalam pengadaan persenjataan juga masih perlu ditingkatkan.

Terkait BIN, Poengky mengingatkan bahwa tantangan BIN di masa depan akan semakin kompleks. “Profesionalitas BIN harus ditingkatkan, jangan ada lagi perilaku intel memainkan proyek. BIN juga harus bersih dari pelanggaran HAM,” katanya.

Pengamat intelijen Susaningtyas Kertopati mengingatkan, BIN harus memiliki daya simulasi dan solusi. Pegiat intel harus bertindak cepat dan tepat sebagai hakikat intelijen demi keselamatan negara.

Di tengah berbagai tantangan dan harapan itu, menyambut uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sutiyoso sebagai calon Kepala BIN yang akan digelar hari ini, anggota Komisi I DPR, Tubagus Hasanudin, berkata singkat, “Selamat bertugas Pak Sutiyoso….” (IWAN SANTOSA)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: