Pemerintah Diminta Hati-hati soal Freeport


JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah diminta berhati-hati mengambil keputusan terkait status dan perpanjangan operasi PT Freeport Indonesia. Jika status operasi perusahaan yang berinduk di Amerika Serikat itu hendak diubah dari kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus, sebaiknya menunggu masa kontraknya habis. Pemerintah juga punya pilihan lain dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Demikian benang merah pendapat Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya dan Guru Besar Hukum Ekonomi Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Jumat (3/7), di Jakarta. Pendapat itu terkait kesepakatan pemerintah dengan Freeport tentang perubahan status operasi dari kontrak karya (KK) ke izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

“Saya setuju jika Presiden meminta permasalahan perubahan status operasi Freeport dikaji terlebih dulu. DPR meminta sebaiknya (perubahan status) itu menunggu revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” kata Satya.

Satya menambahkan, apabila pemerintah menempuh jalur sesuai UU Nomor 4/2009, maka setelah masa kontrak Freeport berakhir pada 2021, wilayah pertambangan yang dikelola Freeport akan masuk ke dalam wilayah pencadangan milik negara. Wilayah tersebut menjadi wilayah izin usaha pertambangan yang kemudian ditenderkan oleh pemerintah untuk kelanjutan operasi berikutnya.

“Jika pemerintah tidak mau menempuh prosedur itu, bisa lewat penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti UU atau Perppu. Inisiatif Perppu ada di pemerintah dan DPR yang nanti menyetujui,” tambah Satya.

Hikmahanto berpendapat, pemerintah sebaiknya perlu bertindak hati-hati dalam memutuskan perubahan status operasi Freeport. Kedatangan Chairman Freeport McMoRan Inc James R Moffett yang bertemu dengan Presiden Joko Widodo dapat dinilai sebagai permintaan Freeport terkait percepatan penetapan status IUPK.

“Kontrak Freeport akan selesai pada tahun 2021. Dalam kurun waktu menuju tahun itu, pemerintah bersama DPR dan rakyat perlu menghormati masa kontrak tersebut. Saya harap keputusan tidak diambil terburu-buru sebab pengelolaan tambang selalu bertujuan untuk rakyat,” kata Hikmahanto.

Pengelolaan tambang di Indonesia, lanjut Hikmahanto, perlu berpijak kepada paradigma kesejahteraan rakyat. Pada kasus komitmen Freeport menjadi perusahaan pemegang IUPK, pemerintah sebaiknya tidak terburu-buru memutuskan penetapan perubahan status tersebut.

Dalam siaran pers PT Freeport Indonesia yang diterima Kompas, perusahaan tersebut bersedia mengurangi luas wilayahnya menjadi 90.360 hektar, termasuk penyerahan Blok Wabu kepada pemerintah daerah. Freeport juga menyampaikan, perusahaan telah menyepakati dan melaksanakan sebagian dari kesepakatan terkait amandemen KK.

Beberapa poin amandemen yang sudah disetujui Freeport adalah meningkatkan penerimaan negara, menambah kapasitas dan ekspansi unit pengolahan dan pemurnian mineral (smelter), meningkatkan kepemilikan Pemerintah Indonesia atas saham Freeport, dan mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal serta barang dan jasa dalam negeri. (APO/MED)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: