Larangan Cantrang PerluDikaji Ulang


Siapa nih Riza Damanik ?? Paling mewakili perusahaan tukang keruk ikan !

Dikaji Ulang

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah diminta legawa mengkaji ulang ketentuan terkait larangan penggunaan alat tangkap cantrang. Hal itu demi menghindari dampak negatif, baik sosial maupun ekonomi, bagi masyarakat nelayan. Aturan pemerintah tentang larangan cantrang perlu diperjelas dan diberikan masa transisi.

Demikian diungkapkan Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Riza Damanik, di Jakarta, Minggu (5/7). Larangan cantrang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Purse Seine) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.

Riza mengingatkan, peraturan terkait larangan cantrang diterbitkan tanpa menghitung aspek sosial sehingga menimbulkan kekacauan sosial ekonomi yang sistemik dan meluas hingga hari ini. Kekacauan itu antara lain adanya sejumlah aksi protes nelayan cantrang dan pemilik kapal di wilayah pantai utara (pantura) Jawa.

Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menunda pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Purse Seine) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. Hal itu tertuang dalam rekomendasi Ombudsman RI.

Dalam rekomendasinya, Ombudsman RI juga meminta Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan peraturan baru yang mengacu pada asas dan tahapan dengan mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, menjelaskan definisi dan detail tentang spesifikasi alat tangkap sehingga jelas perbedaan antara alat tangkap yang dilarang dan diperbolehkan.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Achmad Poernomo mengungkapkan, salah satu rujukan dari hasil kajian teknis terhadap Permen-KP No 2/2015 adalah perlunya kejelasan definisi cantrang untuk dijadikan standar nasional. (LKT)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: