MORATORIUM CPNS


Momentum Mendata Kebutuhan Pegawai

JAKARTA, KOMPAS — Moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil 2015 menjadi momentum untuk mendata kebutuhan pegawai pemerintah dan memperkuat sistem perekrutan. Hal ini membuat perekrutan pegawai mulai 2016 sesuai dengan kebutuhan dan berkualitas.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan hal itu dalam Rapat Koordinasi Aparatur Sipil Negara dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah di Jakarta, Selasa (7/7). Menurut Yuddy, perekrutan pegawai tak boleh lagi asal-asalan.

Setiap instansi pemerintah harus terlebih dulu menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pegawai negeri sipil (PNS) berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja. Penyusunan kebutuhan lima tahun lalu dirinci setiap satu tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

Sampai pertengahan Mei 2015, masih ada tujuh instansi pemerintah pusat dan 68 instansi pemerintah daerah (pemda) yang belum menyampaikan kebutuhan itu melalui E-Formasi, portal Sistem Informasi Perencanaan Sumber Daya Manusia Kemenpan RB.

Dari 69 instansi pusat dan 474 pemda yang sudah memasukkan usulan pun, baru 18 instansi pusat dan 71 pemda yang memasukkan data sesuai yang dibutuhkan E-Formasi.

“Kami sudah berulang kali mengimbau, bahkan memberikan peringatan, agar setiap instansi cepat menyusun kebutuhan. Memang menyusunnya tidak mudah, apalagi harus berpikir untuk kebutuhan selama lima tahun ke depan,” kata Yuddy.

Oleh karena itu, Kemenpan RB memutuskan tahun ini fokus menyelesaikan penyusunan kebutuhan pegawai setiap instansi. Dengan demikian, tidak ada perekrutan calon PNS tahun ini. Perekrutan baru dilakukan tahun depan sehingga setiap instansi pemerintah yang belum memasukkan usulan diberi waktu sampai akhir tahun untuk menyelesaikannya.

“Kecuali lulusan sekolah kedinasan, kemudian guru, tenaga kesehatan, dan penegak hukum, perekrutan masih akan dilakukan. Namun, hal ini sangat terbatas jumlahnya dan perekrutan harus berdasarkan kebutuhan pemerintah,” ucap Yuddy.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB Setiawan Wangsaatmadja menambahkan, moratorium calon PNS tahun ini dimanfaatkan menjadi momentum untuk mendata kebutuhan riil pegawai pemerintah. Ini penting agar jumlah dan jenis jabatan pegawai yang direkrut tahun depan sesuai dengan kebutuhan pemerintah untuk merealisasikan target pembangunan nasional dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki setiap daerah.

Jumlah PNS

Sesuai data Kemenpan RB pada akhir 2014, pemerintah memiliki PNS sebanyak 4.375.009 orang yang tersebar di semua instansi. Pada 2011, pemerintah memiliki 4.708.330 PNS.

Pemerintah akan memanfaatkan moratorium perekrutan PNS untuk menata ulang penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan jabatan. Pengisian jabatan juga bisa diisi profesional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Secara terpisah, Kepala Pusat Kajian Reformasi Administrasi Lembaga Administrasi Negara Muhammad Taufiq mengingatkan, moratorium perekrutan calon PNS justru menghambat proses regenerasi dalam instansi pemerintahan. Hal ini juga berpotensi membuat lebih banyak jabatan di pemerintahan diisi oleh pegawai yang tidak memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan.

“Jika moratorium tidak dikaji dengan matang, jelas ujungnya akan merugikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Untuk merealisasikan program-program mereka, sangat dibutuhkan birokrasi yang andal,” kata Taufiq. (APA)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: