DUNIA ADVOKAT Jejak Langkah Alumni Sekolah Hukum.


Jika saudara hendak menang perkara, jangan pilih saya sebagai pengacara anda karena kita pasti akan kalah. Tapi, jika saudara cukup dan puas mengemukakan kebenaran Saudara, saya mau menjadi pembela saudara.” Demikian disampaikan Yap Thiam Hien saat diminta menjadi kuasa hukum dari Soebandrio, mantan Wakil Perdana Menteri Pertama Indonesia, yang merangkap Menteri Luar Negeri.

Sejarah mencatat, Yap merupakan advokat yang menggunakan ilmu hukum untuk kemaslahatan bersama. Yap menjadi besar dengan sikapnya tersebut.

Namun, sejarah juga mencatat, jalan yang ditempuh Yap, yang adalah cucu Kapitan di Aceh, Yap Hun Han ini tidak selalu mulus.

Tahun 1968, misalnya, Yap ditahan selama seminggu karena membongkar kasus suap dan pemerasan oleh polisi. Tahun 1974, bersama Hariman Siregar, Adnan Buyung Nasution, HJC Princen, dan Mochtar Lubis, Yap juga ditahan tanpa peradilan karena membela aktivis mahasiswa saat Malapetaka 15 Januari (Malari) 1974.

Dua tahun lalu, dalam peringatan 100 tahun hidup Yap Thiam Hien, advokat Frans Hendra Winata mengatakan, Yap pasti merasa sedih melihat kondisi hukum saat ini seandainya dia masih hidup. “Terjadi kemerosotan penegakan hukum. Hukum kian diperdagangkan,” ujarnya.

Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap tiga hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, seorang panitera, dan seorang advokat, yang kemudian dilanjutkan dengan langkah KPK menahan advokat OC Kaligis beberapa waktu lalu, menjadi salah satu contoh dari wajah buruk hukum Indonesia.

Beban moral

Namun, tidak semua lulusan sekolah hukum memutuskan menjadi pengacara di Indonesia dengan praktik hukum seperti sekarang. Sebagian lulusan fakultas hukum memilih menjauh dari dunia pengacara yang gemerlap dan berkelimpahan.

“Ada beban moral menjalankan praktik litigasi di tengah sistem yang tidak baik,” ujar Wahyuningrat, lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang kini bekerja di sebuah perusahaan hubungan masyarakat.

Wahyuningrat, yang telah lulus ujian profesi advokat yang digelar Perhimpunan Advokat Indonesia, mengatakan, di negara maju, seperti Amerika, mahasiswa hukum tidak selalu ingin menjadi pengacara. “Begitu masuk sekolah hukum malah ditanya mau jadi pengacara atau politisi?” katanya.

“Lulusan sekolah hukum di Amerika malah dapat menjadi pelobi atau humas pemerintah. Di negara maju, jika ingin menjadi legislator juga dengan sadar kuliah hukum,” ujar Wahyuningrat, yang juga sempat mengawal beberapa kebijakan publik.

Lulus dari Fakultas Hukum UGM, Erwin Natosmal Oemar juga memilih bekerja di Indonesia Legal Roundtable, sebuah lembaga swadaya masyarakat. “Kami ingin memperbaiki hukum Indonesia lewat riset. Saat ini, riset hukum sangat kurang di Indonesia, padahal riset adalah kunci untuk memperbaiki sistem,” katanya.

Dalam sepuluh tahun ke depan, Erwin bertekad akan terus mengerjakan riset hukum dan mengajar. “Generasi baru akan tumbuh, karena itu harus ditemani dalam memahami dan memperbaiki hukum di Indonesia,” ujarnya.

Erwin yang pada 2007 menjadi Ketua Senat mahasiswa UGM ini juga telah lulus ujian profesi advokat. Dia menggunakan profesi advokat itu untuk memperkuat kerja-kerja advokasi dan mempercepat upaya reformasi hukum.

Gatot Goei, Deputi Director Center for Detention Studies (CDS), mengakui ada persepsi publik bahwa pekerjaan advokat rentan dengan suap-menyuap. Alhasil, dia jarang mengenalkan diri sebagai advokat. “Tapi, saya ini juga advokat walau saya memilih untuk lebih banyak berkecimpung dengan dunia advokasi kebijakan publik,” ujarnya.

Sebagai lulusan fakultas hukum, Gatot merasa dirinya lebih bermanfaat saat terlibat dalam perbaikan tatanan peradilan. Dengan pengalaman litigasinya, mantan pengacara di LBH Jakarta ini merasa punya bekal untuk memperbaiki sistem.

Persepsi publik bahwa dunia kepengacaraan adalah “dunia hitam” menurut advokat Maulana Adam, sulit dihadapi dengan frontal. “Kita harus membuktikan sendiri, ingin jadi (pengacara) seperti apa?” ujarnya.

Sebagai advokat, tutur Adam, dirinya juga tidak senang menghadapi hakim yang tidak baik. “Itu kelihatan, misalnya, dari pertimbangan hukum yang dibuat hakim. Terlihat sekali kadang-kadang asal bunyi. Jika menghadapi hakim yang demikian, waduh kami ini juga capek hati dan terkadang capek berprofesi ini,” katanya.

Dengan pertimbangan ini, tanpa ragu, Adam mempersilakan bahkan mendorong penegak hukum, tidak hanya KPK, untuk menangkapi lebih banyak orang demi memberantas mafia peradilan. Hukum harus kembali ditegakkan di bumi Indonesia.

(HARYO DAMARDONO)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: