30 Persen Aparatur Sipil Negara Masih Libur


Birokrasi  harus segera dirampingkan !!!

+++++++++++++++

HARI KERJA PERTAMA

JAKARTA, KOMPAS — Meskipun pada Rabu (22/7) ini menjadi hari pertama kerja setelah libur dan cuti bersama Idul Fitri 1436 Hijriah, sekitar 30 persen aparatur sipil negara diperkirakan masih belum akan masuk kerja. Pasalnya, mereka masih mengambil cuti tahunan untuk menyambung libur dan cuti bersama sejak Kamis-Selasa (16-21 Juli).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi, di Jakarta, Selasa , mengatakan, meskipun 30 persen pegawai masih cuti tahunan, diharapkan layanan publik tidak boleh terganggu sama sekali.

“Jadi, jika masih banyak kantor yang sepi, jangan berburuk sangka dulu. Bisa jadi sebagian pegawainya masih cuti tahunan tersebut. Sebagai contoh, di kantor Menpan dan RB, sebanyak 32 persen pegawai sudah mengajukan cuti tahunan untuk menyambung libur dan cuti bersama Idul Fitri. Yang penting, layanan publik tidak boleh terganggu sama sekali oleh cuti sebagian pegawai pemerintah,” ujarnya.

Menurut Yuddy, aparatur sipil negara kembali kepada fitrahnya sebagai pelayan rakyat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Oleh sebab itu, Yuddy yakin tidak akan ada pegawai yang bolos mengingat hari libur dan cuti bersama sudah cukup.

Namun, tambah Yuddy, jika memang masih ada pegawai yang tidak disiplin dengan bolos kerja tanpa surat izin atau keterangan, pejabat pembina kepegawaian di setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus menanyakan alasannya.

“Jika alasan itu melanggar aturan, pegawai harus dijatuhi sanksi. Bolos tanpa surat izin atau keterangan termasuk pelanggaran ringan. Sanksinya, peringatan lisan atau tertulis. Sanksi itu bakal jadi pertimbangan saat pegawai dalam proses kenaikan pangkat. Namun, jika pegawai berulang-ulang bolos, tentu penilaiannya berbeda,” kata Yuddy yang yakin tidak akan ada pegawai yang sengaja membolos karena merasa masa liburnya kurang.

Penghasilan lebih baik

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan dan RB Herman Suryatman menambahkan, penghasilan yang diterima oleh aparatur sipil negara saat ini sebenarnya sudah lebih baik. Misalnya, aparatur menerima tunjangan kinerja sebagai tambahan penghasilan yang bisa diterima. Sebut saja, guru menerima tunjangan sertifikasi yang relatif besar senilai gaji pokok yang diterimanya setiap bulan.

“Dengan penghasilan yang lebih baik, saya yakin berkontribusi pada kian tingginya tingkat kedisiplinan pegawai meskipun mungkin masih saja ada oknum pegawai tak disiplin, dan bolos saat harusnya masuk kembali kerja seperti biasa,” kata Suryatman.

Oleh karena itu, lanjut Herman, Menpan dan RB meminta setiap pejabat pembina kepegawaian atau pimpinan di setiap instansi pemerintahan mengawasi pegawai mereka.

“Pengawasan aparatur tak bisa hanya bertumpu pada Kemenpan dan RB. Setiap pimpinan instansi pemerintahan juga harus ikut mengawasi, dan menggelar inspeksi mendadak di tiap instansi sebagai bagian dari pengawasan. Namun, beri penghargaan bagi mereka yang disiplin. Terhadap mereka yang bolos tanpa alasan, sebaliknya beri sanksi tegas,” tutur Herman.(APA/HAR)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: