“Politik makin stabil”


 Kata Kompas : Politik Semakin Stabil

Konsolidasi Lembaga Penegak Hukum Jadi Pekerjaan Rumah

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintahan yang mulai terkonsolidasi dan kondisi politik yang makin stabil menjadi pencapaian Joko Widodo-Jusuf Kalla di sembilan bulan pemerintahannya. Namun, konsolidasi lembaga penegak hukum menjadi pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan.

Presiden Joko Widodo (kiri) menerima hormat dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kanan) dalam acara pembukaan Rakernas PAN, Jakarta, Rabu (6/5). Hadir dalam acara tersebut pimpinan parpol dari Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Dalam acara itu juga dilantik Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Periode 2015-2020.
ANTARA/FANNY OCTAVIANUSPresiden Joko Widodo (kiri) menerima hormat dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kanan) dalam acara pembukaan Rakernas PAN, Jakarta, Rabu (6/5). Hadir dalam acara tersebut pimpinan parpol dari Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Dalam acara itu juga dilantik Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Periode 2015-2020.

Politik yang mulai stabil dan terkonsolidasi secara sederhana terlihat dari lancarnya pergantian sejumlah pejabat tinggi, seperti Panglima TNI dan Kepala BIN.

Di saat yang sama, hubungan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang berada di dalam pemerintahan dan Koalisi merah Putih (KMP) yang berada di luar pemerintahan juga semakin cair. Hal ini, antara lain, terlihat dari bertemunya pimpinan KMP dan KIH dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional dan Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional 2015-2020 pada 6 Mei lalu. Presiden Jokowi juga hadir dalam pembukaan Kongres Partai Demokrat, Mei lalu, di Surabaya.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah, Senin (27/7), menuturkan, politik mulai stabil karena pemerintah sadar pentingnya dukungan, baik dari partai pendukung maupun nonpendukung. “Pemerintah bersama partai pendukung aktif menggalang silaturahim dan koordinasi untuk segera menyudahi blok-blok antarpartai politik,” katanya.

Hasan Nasbi dari Cyrus Network menilai, selama tiga bulan terakhir, iklim politik tidak lagi mengancam jalannya pemerintahan. Ini karena pemerintah telah berhasil melakukan konsolidasi politik. “Saya rasa, sekarang Presiden seharusnya sudah lebih percaya diri bahwa kekuasaan sudah terkonsolidasi di tangannya,” ujarnya.

Kondisi politik yang mulai stabil ini seiring dengan meningkatnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang politik, yang menurut hasil survei Litbang Kompas pada Juli 2015 mencapai 71,0 persen. Pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan survei serupa yang dilakukan April 2015 (67,6 persen), tetapi belum setinggi Januari 2015 yang mencapai 73 persen.

Sementara itu, kepuasan publik terhadap kinerja di bidang hukum pada bulan Juli besarnya 45,9 persen. Ini naik sedikit dibandingkan pada April yang ada di angka 44 persen, tetapi masih di bawah Januari yang besarnya 59,7 persen.

Kriminalisasi

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra melihat wajar jika hanya terdapat kenaikan tipis persepsi publik terhadap persoalan hukum dalam pemerintahan Jokowi. Kerja-kerja di bidang hukum memang belum terlalu kelihatan.

Sebelas pimpinan partai politik bertemu di Rumah Dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (13/7) malam. Pertemuan yang juga dihadiri sejumlah menteri Kabinet Kerja menyepakati pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember 2015.
KOMPAS/ANDY RIZA HIDAYAT

Jika ada kenaikan citra positif, hal itu lebih banyak dipengaruhi oleh kesuksesan pemerintah membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan sikap Presiden menolak revisi UU KPK.

“Mungkin akan jauh lebih signifikan naiknya kalau soal-soal yang ada hubungannya dengan kriminalisasi itu diselesaikan. Terakhir apa yang dialami oleh dua komisioner Komisi Yudisial (KY),” ujar Saldi.

Polri telah menetapkan dua komisioner KY, Suparman Marzuki dan Taufiqurahman Syahuri, sebagai tersangka pencemaran nama baik. Mereka diproses hukum setelah ada laporan dari hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi. Mereka dilaporkan terkait pernyataan atas putusan Sarpin yang mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

Proses hukum kini juga dihadapi sejumlah pihak yang selama ini giat memberantas korupsi, seperti dua unsur pimpinan KPK nonaktif, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

Kepada Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso menyatakan, penegakan hukum yang dilakukan pihaknya telah sesuai aturan. Sejumlah kasus yang ditangani Bareskrim merupakan upaya peningkatan pelayanan terhadap pelapor.

Andai ada pihak yang tidak berkenan dengan penetapan tersangka, Budi mempersilakan pihak terkait mengajukan permohonan praperadilan. Bareskrim juga tetap menunggu langkah mediasi atau perdamaian untuk mencabut delik aduan yang dilaporkan, misalnya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik hakim Sarpin.

Konsolidasi

Ketua Partai Amanat Nasional Yandri Susanto menilai penting konsolidasi antarlembaga penegak hukum untuk mengatasi persoalan seperti yang kini dialami dua komisioner KY. Semua lembaga penegak hukum harus berkomunikasi untuk membangun kesepahaman.

++++++

Tuesday, July 28, 2015       14:40 WIB
Gesekan Politik Jokowi Dan Partai Tingkatkan Tekanan Jual Aset Indonesia

Antara

Ipotnews – Gesekan kekuasaan antara Presiden Joko Widodo dan para tokoh politik di partai pendukungnya dinilai sebagai katalis terbaru bagi sentimen bearish (tekanan jual) pada aset Indonesia, di tengah terus melemahnya mata uang rupiah. Hampir setahun menjabat, Jokowi dinilai belum mampu memegang kendali kekuasaan, sehingga ia terus dalam tekanan di saat semestinya ia memenuhi janji-janji kampanyenya.

“Manajemen kredibilitas Jokowi telah runtuh dalam menghadapi perubahan konstan di sistem (politik),” demikian catatan IMA Asia dalam sebuah laporan baru-baru ini, seperti dilansir CNBC, Selasa (28/7). IMA Asia adalah perusahaan penyedia layanan data bisnis bagi para eksekutif dalam menilai situasi politik dan ekonomi di sebuah negara, yang berbasis di Hong Kong, Singapura, China, dan Australia.

Diakui, dalam sembilan bulan menjabat sejak Oktober 2014, Jokowi terus berjuang gigih menghadapi oposisi di parlemen, termasuk dalam mempercepat reformasi seperti di UU anti-korupsi dan program infrastruktur yang dijanjikan selama kampanye.

“Untuk mulai membersihkan rintangan seperti, Jokowi harus merombak kabinetnya. Tapi, apakah (perombakan kabinet) mengarah ke kabinet yang lebih baik atau lebih buruk adalah masalah politik terbesar untuk tahun 2015,” kata IMA Asia.

Ketidakpastian politik itu, lanjut laporan lembaga tersebut, telah mendorong kekhawatiran investor. Rupiah anjlok ke posisi Rp13.465 per dolar AS pada Senin kemarin, kali ketujuh dalam dua bulan rupiah diperdagangkan pada tingkat yang tidak pernah terjadi sejak krisis keuangan Asia di akhir 1990-an. Secara year-to- date, nilai itu telah terdepresiasi 9 persen, sehingga rupiah menjadi mata uang Asia dengan kinerja terburuk ssetelah ringgit Malaysia.

“Hampir setahun menjabat, Presiden Joko Widodo masih bergulat untuk mengkonsolidasikan posisinya. Kegagalan untuk menstabilkan koalisi, meloloskan UU, dan memperbaiki lingkungan investasi lebih lanjut bisa merusak prospek jangka pendek perekonomian,” papar Deutsche Bank dalam catatannya pekan lalu.

Seperti ramai diberitakan, prospek perombakan kabinet mengemuka dalam dua bulan terakhir. Namun, bagi Presiden Jokowi, langkah politik pemerintahan itu harus diakui lebih mudah diucapkan daripada dilaksanakan.

“Tidak seperti mantan Presiden (Susilo Bambang) Yudhoyono yang mendominasi partai politiknya, Jokowi memiliki ruang politik terbatas untuk menyusun Kabinet Kerja-nya, dan agaknya juga memiliki kekuasaan yang terbatas untuk merombaknya,”  papar kertas kerja dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura yang diterbitkan Juli lalu, seraya mengingatkan bahwa Megawati Soekarnoputri masih memiliki kendali di partai pendukung Jokowi, PDI Perjuangan. Karenanya, tambah kertas kerja itu, faktor `patron` sangat penting jika bicara perombakan kabinet.

IMA Asia mendukung penilaian itu dengan menegaskan bahwa Jokowi berada di bawah tekanan untuk menyenangkan para politisi di partainya dengan memberi posisi pemerintahan yang strategis dan basah kepada sosok yang diinginkan partai.

 “Ada rumor bahwa perombakan kabinet ada motif politik dari PDIP, dalam langkah untuk meningkatkan pengaruh. Ingat, kabinet terdiri dari teknokrat dan politisi,” tambah para ekonom dari Mizuho Bank.

Para ekonom Mizuho percaya bahwa perombakan kabinet akan diumumkan segera setelah musim puasa dan Lebaran berlalu. Perombakan ini, menurut mereka, dengan tujuan utama menurunkan popularitas Jokowi hingga 40 persen.(CNBC/ha)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: