Archive for July, 2015

July 27, 2015

Kontrak Freeport Diperpanjang 20 Tahun

Bravo !

TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah akan memperpanjang izin operasi PT Freeport Indonesia di wilayah tambang Papua selama 20 tahun. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dadan Kusdiana, mengatakan, kepastian kelanjutan operasi menyusul persetujuan Freeport mempercepat perubahan kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sebelum kontrak berakhir pada 2021.

“Dengan perubahan KK menjadi IUPK ini, operasi Freeport bisa diperpanjang 20 tahun,” kata Dadan menjelaskan hasil pertemuan Menteri ESDM Sudirman Said dengan Freeport, Rabu, 10 Juni 2015. Jika perubahan kontrak menjadi IUPK bisa dilakukan pada 2015, dengan diperpanjang 20 tahun, kontrak Freeport akan berakhir 2035.

Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Chairman Freeport McMoRan Inc James R Moffet dan Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Syamsuddin.

Menurut Dadan, pertimbangan pemberian kelanjutan operasi kepada Freeport setelah 2021 dikarenakan perusahaan tambang raksasa asal AS itu membutuhkan kepastian sebelum menggelontorkan investasinya.

Freeport berencana mengeluarkan investasi sebesar US$ 17,3 miliar yang terdiri atas US$ 15 miliar untuk tambang bawah tanah dan infrastruktur, serta 2,3 miliar dolar untuk “smelter”. Pengembalian investasi yang rencananya digelontorkan mulai 2015 itu baru bisa kembali jauh setelah kontrak Freeport habis pada 2021.

Dadan mengatakan, percepatan perubahan rezim pengelolaan tersebut merupakan terobosan hukum tanpa melanggar Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang menyebutkan perpanjangan operasi bisa diajukan dua tahun sebelum kontrak berakhir.

Menurut Dadan, Pasal 169b dalam perundangan tersebut menyebutkan, semua rezim KK harus diubah menjadi IUPK. Kontrak Freeport akan berakhir pada 2021 dan sesuai undang-undang bisa mengajukan perpanjangan pada 2019.

Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Syamsuddin mengatakan, bagi perusahaan, kepastian investasi merupakan hal penting. “(Perubahan KK menjadi IUPK) ini terobosan. Dengan adanya kepastian ini, maka kami tidak ragu-ragu untuk investasi,” kata dia.

Dia mengatakan, pihaknya akan tunduk pada aturan yang berlaku terkait konsekuensi perubahan KK menjadi IUPK.

BISNIS.COM

Advertisements
July 27, 2015

Bos Pertamina: Pertalite Produksinya di Dalam Negeri!

Bos Pertamina: Pertalite Produksinya di Dalam Negeri!

Senin, 27 Juli 2015 | 07:37 WIB
Stanly/OtomaniaPertamina tegaskan Premium tetap aman.

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto menegaskan, produk bahan bakar khusus (BBK) varian baru Pertalite diproduksi di dalam negeri. Hal itu disampaikan Dwi saat peluncuran uji pasar Pertalite di Jakarta, Jumat (24/7/2015).

Dwi mengaku kilang Pertamina sudah bisa memproduksi bahan bakar minyak dengan kadar oktan tinggi. “Pertalite produksinya masih di dalam negeri. Kilang kita (Pertamina) di Balongan sudah mampu mengolah BBM dengan RON tinggi seperti 92 (Pertamax),” kata Dwi.

Meskipun produksi di Balongan masih kecil, Dwi mengatakan kemunculan Pertalite ini akan mengurangi impor. Pasalnya, Pertalite ini diproduksi untuk mengelola kelebihan nafta sehingga bisa mengurangi impor.

“Nafta yang biasanya kelebihan dan terpaksa diekspor dengan harga murah. Untuk itu kita manfaatkan mengembangkan komponen HOMC yang selama ini masih impor. Produksi Balongan sendiri masih kecil, jadi kita masih butuh impor sekitar 50 persen. Sedangkan nafta kita, kita ekspor. Jadi kalau Pertalite ini bisa diproses untuk kelebihan itu (nafta), kan bisa kurangi impor,” ucap Dwi.

Dwi menambahkan, saat ini Pertamina sedang membangun pabrik baru di Cilacap yang digunakan untuk memproduksi RON tinggi. “Di Cilacap kita sedang uji pabrik barunya RFCC (Resid Fluid Catalytic Cracking), dan itu juga akan memungkinkan memproduksi RON-RON tinggi melebihi RON 88,” kata Dwi.

Di tempat sama, Senior Vice President Marketing and Distribution Pertamina Mohamad Iskandar mengatakan, Pertalite bukanlah produk campuran dengan Premium. Melainkan hasil campuran aditif lainnya.

“Pertalite blending-nya beda, bukan antara Premium dan Pertamax. Inline blending ini bahan bakunya tetap dari 92, tapi 92 kan belum tentu Pertamax. Kalau soal kandungannya itu rahasia perusahaan,” ucap Iskandar.

July 25, 2015

Pemerintah Mendorong Rusia Investasi di Kemaritiman

JUM’AT, 24 JULI 2015 | 22:02 WIB

Rencana pembelian alutsista tidak hanya di sektor laut saja, pembangunan pertahanan akan menyeluruh darat, laut dan udara. Kehadiran kapal selam Changbogo ini, tentunya akan mendukung progam kemaritiman pemerintahan Joko Widodo. Namun perlu dicermati pentingnya kemandirian Indonesia untuk dapat membangun alutsista sendiri. wikipedia.com

TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian mendorong para investor asal Rusia untuk berinvestasi dibidang industri kemaritiman, di antaranya industri galangan kapal di Indonesia.

“Sesuai Nawacita, Indonesia kan mau mengembangkan kemaritiman. Sehingga, kami ajak rusia untuk bisa investasi dibidang maritim, untuk memperkuat maritim kita,” kata Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Achmad Dwiwahjono, di Jakarta, Jumat, 24 Juli 2015.
Dia mengatakan, Rusia memiliki industri galangan kapal yang kuat di negaranya, sehingga dinilai mampu berkontribusi untuk memajukan industri galangan kapal Tanah Air.
DIa menambahkan, Menteri Perindustrian, Saleh Husin, rencanya akan berkunjung ke Rusia untuk membahas wacana investasi bidang industri kemaritiman tersebut secara lebih rinci.
Selain bidang kemaritiman, Dwiahjono menyampaikan, pihaknya juga mendorong Rusia untuk berinvestasi bidang kimia hulu, di mana saat ini, impor produk kimia hulu masih sangat banyak.

“Kami ingin dorong untuk mempererat hubungan ini. Mereka sangat berpengalaman untuk kimia hulu dan intermediate chemical. Kalau bisa dimajukan akan sangat mendorong struktur industri nasional kita,” ujarnya

ANTARA

July 25, 2015

Inilah 20 Universitas Terbaik Dunia, Indonesia?

univ Indonesia hanya melahirkan banyak administratur, birokrat dan koruptor hehe

SABTU, 25 JULI 2015 | 04:19 WIB

Gedung Widener Library di kampus Harvard University, Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat, 30 Juni 2015. Nama Harvard diambil dari nama John Harvard, penyumbang terbesar universitas tersebut, yang merupakan lulusan Universitas Cambridge, Inggris. Victor J. Blue/Bloomberg via Getty Images

TEMPO.CO , Jakarta: Sebuah daftar yang dirilis  Centres for World University Rankings (CUWR) pada 17 Juli 2015 di Jeddah menampilkan 1000 universitas terbaik dunia. Harvard University memperoleh kasta tertinggi di daftar ini dengan nilai 100 atau sempurna.

Dari kategori negara, negeri Abang Sam juga mendominasi daftar dengan 229 universitas. Sedangkan National University of Singapore menjadi perguruan tinggi nomor satu Asia Tenggara dengan berada di peringkat 65.

Malaysia dan Thailand mendampingi Singapura dalam daftar dengan berhasil menempatkan masing-masing tiga perguruan tinggi. Mereka berhasil mempertahankan posisinya di dalam daftar CUWR dua tahun beruntun.

Lalu di mana perwakilan Indonesia? Sayangnya tak satu pun nama besar UGM, UI, atau ITB memenuhi kualifikasi 1000 universitas terbaik dunia versi CUWR.

Berikut 20 besar universitas terbaik dunia versi CUWR:

1. Harvard University
2. Stanford University
3. Massachusetts Institute of Technology
4. University of Cambridge
5. University of Oxford
6. Columbia University
7. University of California, Berkeley
8. University of Chicago
9. Princeton University
10. Cornell University
11. Yale University
12. California Institute of Technology
13. University of Tokyo
14. University of Pennsylvania
15. University of California, Los Angeles
16. John Hopkins University
17. Kyoto University
18. New York University
19. University of Michigan, Ann Arbor
20. Swiss Federal Institute of Technology in Zurich

CUWR adalah salah satu lembaga pemeringkat perguruan tinggi terbaik di dunia yang bermarkas di Arab Saudi. Dalam pengukurannya, CUWR tidak bergantung pada metode survei.

Adapun CUWR memakai 8 indikator yang mempengaruhi skor sebuah universitas, yaitu: kualitas pendidikan, kualitas pekerjaan alumni, kualitas fakultas, jumlah publikasi ilmiah, jumlah publikasi dalam jurnal bereputasi tinggi, kutipan, dampak ilmiah, dan jumlah paten.

Peringkat ini membuktikan tren warga Indonesia belajar ke luar negeri yang terus meningkat tiap tahun. Di AS, pelajar yang belajar di sana mencapai 7.921, bertambah sekitar 300 dari tahun sebelumnya. Kemudian Australia dan Malaysia dua negara favorit pelajar Indonesia melanjutkan pendidikannya, menerima lebih dari 10.000 pelajar Indoensia tiap tahunnya.

CWUR.ORG | BUSINESS INSIDER | BINTORO AGUNG S.

July 25, 2015

Terpilih Jadi Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie Mundur dari Polri

polisi jadi berkuasa sekali .. Lihat kelakuan si Buwas yang tidak bisa ditegur.. Sekarang petinggi Polisi merambah posisi strategis di birokrasi.. Gawat !

JUM’AT, 24 JULI 2015 | 15:56 WIB

Terpilih Jadi Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie Mundur dari Polri

Brigjen Pol Ronny F Sompie. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.COJakarta – Kepala Kepolisian RI  Jenderal Badrodin Haiti membenarkan kabar bahwa Kepala Kepolisian Daerah Bali Inspektur Jenderal Ronny Sompie terpilih menjadi Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, Ronny akan melepas status polisinya serta pangkat jenderal bintang dua yang dipegangnya. “Bukan pensiun dini, tapi alih status jadi pegawai negeri,” kata Badrodin di Mabes Polri, Jumat, 24 Juli 2015.

Pengalihan status Ronny tersebut, kata Badrodin, menunggu surat keputusan presiden. Ihwal pengganti Ronny di Polda Bali, Badrodin enggan mengungkapkan “Nanti saja,” ujarnya.

Ronny berkomitmen akan memperbaiki pelayanan dan sistem di Direktorat Jenderal Imigrasi dalam dua tahun ke depan. Dia juga akan menjalin kerja sama dengan sejumlah instansi untuk memperkuat sistem kerja Ditjen Imigrasi, seperti Kementerian Dalam Negeri, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Teroris, serta Detasemen Khusus 88 dan Direktorat Narkoba Polri.

DEWI SUCI RAHAYU

July 25, 2015

Pengendara Motor Berbendera ISIS Kejutkan Aksi Damai di Solo

JUM’AT, 24 JULI 2015 | 21:56 WIB

Pengendara Motor Berbendera ISIS Kejutkan Aksi Damai di Solo

Ribuan masyarakat Muslim di Solo menggelar aksi damai mengecam insiden yang terjadi di Tolikara, Papua pada 17 Juli lalu di Bundaran Gladak, Solo, 24 Juli 2015. TEMPo/Ahmad Rafiq

TEMPO.CO, Solo – Beberapa penunggang sepeda motor misterius melintas di Bundaran Gladag, Solo beberapa saat sebelum aksi damai oleh sejumlah elemen umat muslim untuk menyikapi insiden kerusuhan di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, dimulai, Jumat, 24 Juli 2015.

Para pengendara motor itu berboncengan dengan wajah tertutup masker sembari membawa bendera hitam mirip panji-panji Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Orang-orang yang tak terlihat wajahnya itu sempat berhenti sejenak di jalur lambat, kemudian pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan menggeber gas cukup kencang.

Saat para pengendara misterius ini pergi, ribuan peserta aksi belum sampai ke lokasi lantaran masih melakukan longmarch dari Lapangan Kota Barat menuju Bundaran Gladak.

Juru bicara aksi damai Endro Sudarsono mengaku tidak tahu menahu dengan beberapa pengendara motor yang tiba-tiba datang itu. Endro juga merasa tidak pernah kenal. “Kami pastikan mereka bukan bagian dari peserta aksi damai,” kata dia.

Endro yakin orang-orang itu bukan bagian dari peserta aksi damai karena bendera ISIS merupakan atribut yang dilarang untuk dibawa dalam kegiatan tersebut. “Itu sudah kami umumkan pada semua peserta,” katanya. “Saya yakin bahwa semua peserta aksi tidak ada yang melanggar kesepakatan itu.”

Endro menduga orang-orang yang tak mau menampakkan wajahnya itu ingin memprovokasi dan merusak citra aksi damai tersebut. “Mereka bagian dari provokator yang ingin membuat resah,” katanya.

AHMAD RAFIQ

July 25, 2015

Bisnis TNI (Kostrad) berakhir dengan disegel AHOK

Gara-gara Tebet Green, Panglima Kostrad Mengaku Ditegur Ahok

Jumat, 24 Juli 2015 | 13:19 WIB
Jessi CarinaPanglima Kostrad Letjen Mulyono dan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama

Terkait


JAKARTA, KOMPAS.com — Panglima Kostrad Letjen TNI Mulyono mengatakan, penyegelan Tebet Green milik yayasan milik Kostrad merupakan bentuk penegakan aturan. Sebab, pengelola gedung tersebut sudah melanggar aturan yang membuat dia ditegur oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

“Itu kan milik Yayasan Kostrad yang kemudian dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Tapi, dari kerja sama itu dia tidak menaati aturan. Di sana sudah dibuka izin usaha dan sebagainya sehingga saya ditegur oleh Pak Gubernur,” ujar Mulyono di Makostrad, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Jumat (24/7/2015).

Mulyono mengatakan, dia akhirnya menyerahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI untuk melakukan eksekusi berupa penyegelan. Seandainya pengelola tidak mengesampingkan aturan dan mengurus segala perizinan, kata Mulyono, hal ini tidak akan terjadi.

“Kita tidak boleh menoleransi yang berdiri tanpa mengindahkan aturan,” ujar Mulyono.

Mulyono mengatakan, instansinya menyerahkan kepada Pemprov DKI tentang kelanjutan gedung itu. Jika lahan sudah dikembalikan kepada Kostrad, Mulyono mengatakan akan menggunakan lahan tersebut untuk kepentingan prajurit TNI.

Mal Tebet Green dibangun pada 2009 dan mulai beroperasi pada 2011. Rencananya, mal tersebut akan dibangun setinggi 18 lantai. Namun, hingga saat ini, pusat perbelanjaan tersebut baru memiliki empat lantai.

Kepala Bidang Penertiban Dinas Penataan Kota DKI Jakarta Bayu Aji mengatakan, lahan yang digunakan oleh Mal Tebet Green adalah lahan milik Yayasan Dharma Putera yang merupakan yayasan milik Kostrad.

Hal itulah yang melatarbelakangi hadirnya 500 anggota TNI dalam penyegelan mal yang berlokasi di Jalan MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan, itu pada Kamis (23/7/2015).

Aji mengatakan, penyegelan dilakukan karena penyewa lahan, dalam hal ini PT Wahana Cipta Sentosa Sejahtera (PT WCSS), belum mengurus sertifikat layak fungsi (SLF). Lahan tersebut disewa oleh PT WCSS untuk jangka waktu 30 tahun.

July 23, 2015

Pengembang Lirik Cipali

Tinggal nunggu kemacetan parah saja.. Harusnya pengembang diajak untuk mengembangkan transportasi masal juga Agar daerah sekitar tol tidak macet total !

Lahan Sekitar Jalan Tol Sudah Mulai Dibeli

JAKARTA, KOMPAS — Pengoperasian Jalan Tol Cikopo-Palimanan atau Cipali sebagai bagian dari tol Trans-Jawa membuat kawasan di sekitar jalan tol tersebut berpotensi menjadi kawasan industri. Para pengembang kawasan industri telah melirik kawasan itu. Oleh karena itu, dibutuhkan rencana tata ruang wilayah yang jelas di kawasan sekitar Cipali.

Jalan Tol Cipali sepanjang 116,75 kilometer menyambung ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek ke arah timur. Tol Cipali melewati lima kabupaten, yakni Purwakarta, Subang, Indramayu, Majalengka, dan Cirebon.

“Untuk industri manufaktur di sebelah timur Jakarta, seperti Kabupaten Bekasi dan Karawang, kawasan sudah berkembang dan ketersediaan lahan menyusut. Dengan adanya lanjutan jalan tol, pasti akan diikuti dengan pengembangan kawasan industri,” kata Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Sanny Iskandar di Jakarta, Selasa (21/7).

Menurut Sanny, ketersediaan infrastruktur Jalan Tol Cipali akan membuat wilayah di sekitarnya dilirik pengembang kawasan industri. Apalagi, ada rencana pembangunan pelabuhan di wilayah Indramayu dan pembangunan bandara di Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, yang akan memudahkan distribusi barang.

Sanny menambahkan, sudah ada beberapa pengembang kawasan industri yang membeli lahan, terutama di kanan-kiri Jalan Tol Cipali, di wilayah Kabupaten Subang. Beberapa pengembang itu adalah pengembang yang sudah mengelola kawasan industri di tempat lain.

content

“Pengembang untuk kawasan industri membutuhkan pengalaman membuat perencanaan, membangun infrastruktur dan utilisasinya, serta mencari pasar. Pasar biasanya melihat reputasi pengembang,” kata Sanny. Agar kawasan industri bisa dikembangkan, pemerintah daerah perlu menyiapkan rencana tata ruang. Rencana tata tuang dapat memberikan kepastian bagi pengembang berinvestasi.

Pengembangan strategis

Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan, wilayah Jakarta-Cirebon menjadi bagian dari 35 wilayah pengembangan strategis. Wilayah Subang diproyeksikan menjadi salah satu pusat pelayanan jasa dengan Kecamatan Kalijati sebagai kawasan industrinya.

Dalam kunjungan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR Hermanto Dardak ke Subang, pekan lalu, diperoleh informasi, 10.000 hektar zona industri yang disediakan di Kabupaten Subang sudah mau habis. “Sekarang, kepadatan untuk bisnis dan perumahan menjangkau ke arah timur dan barat. Ke depan, pengembangan wilayah akan disesuaikan dengan pergerakan pasar,” katanya. (NAD)

Tags:
July 23, 2015

30 Persen Aparatur Sipil Negara Masih Libur

Birokrasi  harus segera dirampingkan !!!

+++++++++++++++

HARI KERJA PERTAMA

JAKARTA, KOMPAS — Meskipun pada Rabu (22/7) ini menjadi hari pertama kerja setelah libur dan cuti bersama Idul Fitri 1436 Hijriah, sekitar 30 persen aparatur sipil negara diperkirakan masih belum akan masuk kerja. Pasalnya, mereka masih mengambil cuti tahunan untuk menyambung libur dan cuti bersama sejak Kamis-Selasa (16-21 Juli).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi, di Jakarta, Selasa , mengatakan, meskipun 30 persen pegawai masih cuti tahunan, diharapkan layanan publik tidak boleh terganggu sama sekali.

“Jadi, jika masih banyak kantor yang sepi, jangan berburuk sangka dulu. Bisa jadi sebagian pegawainya masih cuti tahunan tersebut. Sebagai contoh, di kantor Menpan dan RB, sebanyak 32 persen pegawai sudah mengajukan cuti tahunan untuk menyambung libur dan cuti bersama Idul Fitri. Yang penting, layanan publik tidak boleh terganggu sama sekali oleh cuti sebagian pegawai pemerintah,” ujarnya.

Menurut Yuddy, aparatur sipil negara kembali kepada fitrahnya sebagai pelayan rakyat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Oleh sebab itu, Yuddy yakin tidak akan ada pegawai yang bolos mengingat hari libur dan cuti bersama sudah cukup.

Namun, tambah Yuddy, jika memang masih ada pegawai yang tidak disiplin dengan bolos kerja tanpa surat izin atau keterangan, pejabat pembina kepegawaian di setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus menanyakan alasannya.

“Jika alasan itu melanggar aturan, pegawai harus dijatuhi sanksi. Bolos tanpa surat izin atau keterangan termasuk pelanggaran ringan. Sanksinya, peringatan lisan atau tertulis. Sanksi itu bakal jadi pertimbangan saat pegawai dalam proses kenaikan pangkat. Namun, jika pegawai berulang-ulang bolos, tentu penilaiannya berbeda,” kata Yuddy yang yakin tidak akan ada pegawai yang sengaja membolos karena merasa masa liburnya kurang.

Penghasilan lebih baik

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan dan RB Herman Suryatman menambahkan, penghasilan yang diterima oleh aparatur sipil negara saat ini sebenarnya sudah lebih baik. Misalnya, aparatur menerima tunjangan kinerja sebagai tambahan penghasilan yang bisa diterima. Sebut saja, guru menerima tunjangan sertifikasi yang relatif besar senilai gaji pokok yang diterimanya setiap bulan.

“Dengan penghasilan yang lebih baik, saya yakin berkontribusi pada kian tingginya tingkat kedisiplinan pegawai meskipun mungkin masih saja ada oknum pegawai tak disiplin, dan bolos saat harusnya masuk kembali kerja seperti biasa,” kata Suryatman.

Oleh karena itu, lanjut Herman, Menpan dan RB meminta setiap pejabat pembina kepegawaian atau pimpinan di setiap instansi pemerintahan mengawasi pegawai mereka.

“Pengawasan aparatur tak bisa hanya bertumpu pada Kemenpan dan RB. Setiap pimpinan instansi pemerintahan juga harus ikut mengawasi, dan menggelar inspeksi mendadak di tiap instansi sebagai bagian dari pengawasan. Namun, beri penghargaan bagi mereka yang disiplin. Terhadap mereka yang bolos tanpa alasan, sebaliknya beri sanksi tegas,” tutur Herman.(APA/HAR)

July 23, 2015

Ekonomi Tumbuh Melambat, Profil Risiko Debitor Meningkat

Serem kali

Tantangan Menanti Bank

Ikon konten premium Cetak | 23 Juli 2015 Ikon jumlah hit 140 dibaca Ikon komentar 0 komentar
JAKARTA, KOMPAS — Potensi kenaikan kredit bermasalah dan masih lambatnya pertumbuhan kredit di semester II-2015 menjadi tantangan bagi industri perbankan. Pertumbuhan kredit akan dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang sangat bergantung pada realisasi anggaran pemerintah.

Kajian Tengah Tahun Biro Riset Infobank menunjukkan, pertumbuhan kredit bank kemungkinan berada di rentang 9-13 persen. Terdapat 14 bank yang harus menekan kredit bermasalah (NPL) karena berada di atas 5 persen. Adapun 104 bank lainnya harus mengantisipasi terus meningkatnya tren kredit bermasalah.

“Industri perbankan memiliki rasio kecukupan modal yang lebih dari cukup dan beberapa indikator lain juga positif. Namun, perbankan harus memperhatikan tren kenaikan NPL sejak tahun 2013,” kata Direktur Biro Riset Infobank Eko B Supriyanto melalui siaran pers yang diterima Kompas , Rabu (22/7).

NPL industri perbankan tercatat hanya 1,77 persen pada tahun 2013, lalu naik menjadi 2,16 persen pada 2014. Pada April 2015, NPL naik lagi menjadi 2,48 persen.

Pelambatan pertumbuhan kredit menyebabkan pendapatan bunga bersih bank tertekan. Statistik Perbankan Indonesia April 2015 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Juni lalu menunjukkan, pendapatan bunga industri perbankan hanya tumbuh 18,066 persen selama setahun dari Rp 178 triliun menjadi Rp 210 triliun.

Adapun beban bunga meningkat 47,36 persen selama setahun dari Rp 90 triliun menjadi Rp 113 triliun. Pendapatan bunga bersih, yakni selisih dari beban bunga dan pendapatan bunga hanya tumbuh 10,5 persen dari Rp 87 triliun menjadi Rp 96 triliun.

Pada periode yang sama, rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional industri perbankan umum juga naik. Pada April 2014, rasio tercatat baru 77,19 persen. Namun, pada April 2015, rasio meningkat menjadi 79,94 persen.

Sekretaris Perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rohan Hafas menuturkan, pelambatan pertumbuhan ekonomi langsung terkait dengan pertumbuhan kredit perbankan. Bank juga dihadapkan pada kenaikan profil risiko debitor dan calon debitor.

Profil risiko

Penurunan bunga kredit sebetulnya dimungkinkan untuk mendongkrak permintaan karena saat ini likuiditas perbankan sedang longgar. “Namun, untuk sejumlah sektor, kenaikan profil risiko menyebabkan bank tidak bisa menurunkan bunga kredit dalam jangka pendek ini,” kata Rohan.

Pelambatan pertumbuhan ekonomi menyebabkan arus kas sektor usaha terganggu. Rohan menyebutkan, profil risiko sektor usaha mikro, kecil, dan menengah meningkat karena pelambatan pertumbuhan ekonomi.

Kepala Ekonom Bank Central Asia David E Sumual menjelaskan, rasio NPL tertinggi terjadi pada sektor konstruksi yang mencapai 5,2 persen, disusul sektor perdagangan 3,6 persen, dan transportasi serta komunikasi yang mencapai 3,5 persen.

“Tingginya NPL sektor konstruksi kemungkinan terkait dengan penundaan pembangunan infrastruktur karena belum optimalnya serapan anggaran. Adapun NPL di sektor transportasi terkait melemahnya harga komoditas sehingga angkutan hasil tambang turun,” kata David.

(AHA)