Archive for August, 2015

August 31, 2015

BPPT dan SAAB Kerja Sama Teknologi Pertahanan

30 Agustus 2015

BPPT terus mengembangkan teknologi pesawat tanpa awak (drone) khususnya untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan. Salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan perusahaan yang memiliki teknologi tersebut. (photo : Antara)

Tangerang, 28/8 (Antara) – BPPT dan SAAB perusahaan global yang bergerak dibidang pertahanan menjalin kerja sama untuk mengembangkan teknologi pertahanan dalam rangka menuju kemandirian pertahanan dan keamanan di Indonesia.

“Industri pertahanan kita tidak kalah dengan negara tetangga, namun untuk teknologi harus terus diperbarui mengikuti perkembangan terkini,” kata Deputi Kepala BPPT bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa, Erzi Angson Gani saat dihubungi, Jumat.

Dia menunjuk beberapa negara ASEAN, alat utama sistem persenjataan (Alutista) masih harus didatangkan dari luar negeri, sedangkan Indonesia sudah memiliki sejumlah industri strategis seperti PT Pindad, PT LEN, PT PAL, PT Dahana, PT Dirgantara Indonesia.

“Industri strategis yang kita miliki tinggal dikembangkan saja, salah satu caranya dengan menggandeng perusahaan yang memiliki teknologi terkini dan efisien,” ujar Erzi.

Erzi berharap Indonesia dapat mencontoh Korea Selatan dan Tiongkok yang telah dikenal memiliki industri kapal selam paling lengkap berteknologi tinggi.

UAV yang dikembangkan Saab diantaranya adalah Skeldar V-200 Maritime UAV (photo : Saab)

Terkait hal tersebut lanjut Erzi, BPPT telah menandatangani surat perjanjian kerja sama dengan SAAB dibidang teknologi pertahanan pada Kamis (29/8) di Puspiptek Serpong. Kerja sama dilaksanakan mengingat perusahaan ini telah sukses menjalin kerja sama serupa dibidang pertahanan dengan negara lain.

Dia menunjuk kerja sama perusahaan ini dengan Swedia dalam mengembangkan teknologi sistem pertempuran udara yang didalamnya juga melibatkan lembaga akademis dan pemerintah.

Sedangkan di Indonesia, jelas Erzi, BPPT memiliki enam program dibidang pengembangan teknologi pertahanan yang siap dikerjasamakan diantaranya pesawat tempur, kapal selam, kapal korvet, rudal, medium tank, dan pengintai.

Salah satu yang akan digarap dengan SAAB adalah pesawat tanpa awak (drone) yang sudah banyak dikembangkan di berbagai negara untuk tujuan pertahanan dan keamanan, jela Erzi.

Erzi mengatakan dalam kerja sama tersebut diharapkan akan berlanjut tidak hanya sebatas implementasi pada industri strategis yang kita miliki, tetapi juga harus ada transfer teknologi.

“Negara-negara yang tergabung dalam G-20 telah menyepakati apabila terdapat kerja sama dibidang teknologi dikalangan negara anggota harus juga dimasukkan klausul alih teknologi, ujar Erzi.

(Antara)

Advertisements
August 29, 2015

Penertiban Kendaraan Berat di Tol Tangerang-Merak Diperketat

Harus digalakan untuk semua jalan tol!
Mana nih PT Jasamarga Tbk?  BUMN satu ini benar benar menikmati rente jalan tol!

SABTU, 29 AGUSTUS 2015 | 12:32 WIB
Penertiban Kendaraan Berat di Tol Tangerang-Merak Diperketat

Jelang Mudik, Pengelola Tol Tangerang-Merak Berbenah. Tempo/Darma Wijaya
TEMPO.CO, Tangerang – PT Marga Mandala Sakti (MMS), pengelola tol Tangerang-Merak, mengiatkan penertiban kendaraan berat bermuatan lebih yang melintas di jalan tol itu. Kendaraan-kendaraan yang melebihi tonase jalan itu dituding menjadi salah satu penyebab cepat rusaknya jalan. “Memperpendek usia jalan,” ujar Direktur Teknik dan Operasi PT MMS Sunarto Sastrawiyoto, Sabtu, 29 Agustus 2015

Sunarto mengungkapkan, sejumlah langkah telah dilakukan untuk menertibkan kendaraan itu. Salah satunya adalah teknologi sensor alat timbang kendaraan Weight in Motion (WIM) yang terpasang di Gerbang Tol Cilegon Barat. MMS akan menambah WIM di beberapa titik di jalan tol Tangerang-Merak.

WIM berfungsi untuk membaca beban kendaraan, bila muatan kendaraan melebihi tonase maka secara otomatis akan terdeteksi. “Jika masih melanggar, kendaraan tersebut akan dikenakan denda dua kali tarif tol jarak terjauh,” kata Sunarto.

Selama ini hasil penggunaan WIW cukup memuaskan. “Sampai dengan semester I 2015 penindakan atas kendaraan overload mencapai 97,7 persen,” katanya. Sejak dioperasikan September 2014, WIM berhasil menangkap truk kelebihan muatan dengan rata-rata 23-30 ribu kendaraan setiap bulannya.

Setiap bulannya rata-rata kendaraan overload menurun 29,95 persen. Hal ini juga berdampak pada penerimaan denda akibat kendaraan berat yang tidak dapat menunjukkan kartu tanda masuk karena overload, naik sangat signifikan hingga 124,3 persen. “Dari Rp 2.779 juta hingga Rp 623 juta, rata-rata per bulan Rp 300 juta,” kata Sunarto.

Selain menggunakan WIM, menurut Sunarto, MMS juga melakukan operasi penertiban kendaraan overload bekerja sama dengan pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan. Namun hasil dari operasi tersebut belum maksimal. “Belum banyak perubahan perilaku dari para pengendara dan pemilik kendaraan overload untuk mematuhi aturan,” katanya.

JONIANSYAH

August 27, 2015

BPPT Siap Bekerja Sama dengan Saab untuk Alih Teknologi

J GALUH BIMANTARA
Siang | 27 Agustus 2015 16:28 WIB 660 dibaca 0 komentar
TANGERANG SELATAN, KOMPAS — – Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sepakat bekerja sama dengan perusahaan asal Swedia, Saab, melalui penandatanganan nota kesepahaman di Kompleks Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau Puspiptek, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (27/8) siang. Kerja sama bertujuan melakukan alih teknologi maju produk industri pertahanan.

KOMPAS/J GALUH BIMANTARA
Hal tersebut sebagai bagian upaya mewujudkan kemandirian bangsa di bidang penelitian, pengembangan, dan kerekayasaan teknologi produk industri peralatan pertahanan dan keamanan nasional.

“Ini untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memiliki kemampuan untuk pengkajian dan penerapan teknologi dari hasil kerja sama,” ujar Direktur Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan BPPT, Samudro, Kamis, dalam pidato sebelum penandatanganan nota kesepahaman.

Chief Technology Officer Saab, Pontus de Laval, menuturkan, Swedia dan Saab sudah menunjukkan contoh sukses pelaksanaan konsep triple helix (sinergi akademisi, pemerintah, dan industri) dalam memajukan riset. Salah satu hasilnya adalah pengembangan sistem pertempuran udara. “Kerja sama ini akan memperkuat semua pihak dan memungkinkan berkontribusi maksimal dalam pembuatan inovasi,” ujarnya.

Berdasarkan informasi dari alamat laman http://saabgroup.com/about-company/company-in-brief/, Saab merupakan perusahaan yang menyediakan produk, jasa, dan solusi terkait pertahanan militer maupun keamanan sipil. Pasar penting Saab AB saat ini adalah Eropa, Afrika Selatan, Australia, dan Amerika Serikat.

Penjualan tahunan perusahaan ini mencapai sekitar 24 miliar krona Swedia (Rp 39,9 triliun). Lebih kurang 20 persen dari penjualan digunakan untuk penelitian dan pengembangan.

August 14, 2015

Kenapa Masjid di Menteng Ini Disebut Tempat Baiat ISIS?

JUM’AT, 14 AGUSTUS 2015 | 14:28 WIB

Terduga jaringan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), Syamsuddin Uba (kiri) menjalani pemeriksaan di Polda NTT, Kupang, 2 Agustus 2015. Polda NTT menahan tiga orang yang diduga terlibat organisasi bersenjata ISIS termasuk Syamsuddin Uba, yang berkedok menjadi tabib. ANTARA/Kornelis Kaha
TEMPO.CO, Jakarta – Nama Masjid Al-Fataa yang terletak bersebelahan dengan satu gedung milik Kementerian Pertahanan di Menteng, Jakarta Pusat, menjadi sorotan media Australia, The Sydney Morning Herald, awal Agustus lalu. Masjid ini diberitakan menjadi tempat berkumpulnya orang-orang pendukung kelompok bersenjata Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Di masjid ini juga dilakukan pembaiatan terhadap pemimpin ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi.

Tempo menemui imam Masjid Al-Fataa, Ustad Ghuffron, pada Kamis, 13 Agustus 2015. Ghuffron tidak menampik kabar bahwa terjadi baiat anggota ISIS di masjid itu seperti berita The Sydney Morning Herald pada 8 Agustus.

Namun, menurut Ghuffron, peristiwa itu sudah lama terjadi. Namun ia mengaku tidak tahu persis kapan terjadinya. “Saya memang pernah dengar itu dulu, tapi saya juga tidak tahu banyak,” ujar Ghuffron.

Ia juga berkukuh tak tahu-menahu tentang rekrutmen ISIS di Masjid Al-Fataa. Sebagai pengurus masjid, Ghuffron mengaku tak memiliki kewenangan memaksa apa saja yang boleh dilakukan di masjid. “Jadi begini, ada banyak kegiatan pengajian dan dakwah di masjid ini. Mereka juga sering mendatangkan banyak pembicara yang kadang sifatnya keras,” ujarnya.

Salah satu pengisi pengajian yang dimaksud Ghuffron adalah Fauzan al-Anshori. Dalam laporan media Australia itu Fauzan ditengarai sebagai dalang rekrutmen anggota ISIS di Masjid Al Fataa. Sebelumnya ia dikenal sebagai aktivis gerakan Islam yang punya simpati terhadap kekhalifahan ISIS yang dipimpin oleh Abu Bakar al-Baghdadi.

Meski demikian, Syamsuddin Uba sebagai pihak yang mengundang Fauzan memberi materi di jemaah di Masjid Al-Fataa membantah kabar itu. Lewat pesan singkat kepada Tempo, ia mengatakan kabar tersebut cuma fitnah orang-orang yang ingin menjatuhkan nama Khilafah Islamiyah tempat ia berdakwah. “Tidak ada rekrutmen anggota ISIS. Kami mengadakan kajian, ada peserta pengajian yang minta baiat ke Khilafah Islamiyah,” kata Syamsuddin.

Syamsuddin menjelaskan kaitan pengajiannya di Al-Fataa terkait ISIS sudah tidak ada lagi. Ia mengaku hubungan Al-Fataa dengan ISIS cuma terjadi pada 16 Maret 2014. Saat itu sekitar 500 orang melakukan long march menuju Bundaran HI untuk mendeklarasikan dukungan kepada ISIS. “Massa saat itu langsung bubar, tidak ada struktur maupun organisasi setelah itu.”

Pria yang pekan lalu diinterogasi oleh Densus 88 dan Kepolisian NTT ini meminta media dan wartawan bersikap lebih bijak terkait pemberitaan yang menuduh mereka terlibat dengan ISIS. Bahkan ia menuntut balik mereka yang menuduh untuk membuktikan keberadaan ISIS di Indonesia, siapa ketua hingga anggotanya.

BINTORO AGUNG S.

August 14, 2015

Bom Buatan Teroris Surakarta Gunakan Formula Baru

JUM’AT, 14 AGUSTUS 2015 | 18:38 WIB

Warung ponsel milik terduga teroris yang ditangkap hari Selasa, di Sangkrah, Surakarta, Jawa Tengah, 13 Agustus 2015. TEMPO/Bram Selo Agung
TEMPO.CO, Surakarta – Tiga tersangka teroris yang ditangkap oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror telah menyiapkan bahan pembuat bom untuk melancarkan aksinya. Bom yang ditemukan polisi memiliki model baru, berbeda dengan bahan bom rakitan selama ini.

Salah satu ahli bom dari satuan Gegana, Ajun Komisaris Besar Sunardi mengatakan bahwa mereka menemukan berbagai benda yang merupakan bahan pembuat bom. “Bom ini memiliki formula yang berbeda dengan bom-bom yang selama ini dikenal,” katanya di Surakarta, Jumat, 14 Agustus 2015.

Selama ini kelompok teroris sering membuat bom dari campuran potasium nitrat, belerang, serta serbuk arang. Sedangkan kelompok Surakarta ini mengganti serbuk arang dengan bahan kalsium nitrat. “Hasilnya lebih handal dan efisien,” katanya.

Untuk menambah daya ledak, mereka juga mencampur serbuk aluminium dalam formula tersebut. “Selain itu mereka juga menambah dengan pecahan kaca,” katanya. Kaca tersebut berasal dari lampu hias yang sengaja dipecah dan dihaluskan.

Direktur Intelijen Densus 88 Komisaris Besar Ibnu Suhendro mengatakan bom dengan formula baru itu memiliki daya ledak tinggi. Bahan-bahan itu ditemukan dalam kondisi siap rakit. “Bisa dirakit sempurna dalam waktu kurang dari satu jam,” katanya.

Dalam penggeledahan, polisi juga menemukan 21 rangkaian switcher yang merupakan peralatan elektronik pemicu ledakan. “Sehingga kemungkinan mereka akan membuat 21 bom,” katanya. Kelompok itu juga memiliki kemampuan membuat pemicu ledakan dengan telepon seluler.

AHMAD RAFIQ

August 14, 2015

ICW: Jangan Loloskan Capim KPK Beristri Dua
Minggu, 5 Juli 2015 | 20:22 WIB
Terkait
Kabareskrim: Yang Berat Jadi Pimpinan KPK Itu…
Maju Jadi Capim KPK, Jimly Tak Khawatir Ancaman Kriminalisasi
Kapolri Yakin Anak Buahnya Lolos Seleksi Capim KPK
Media Sosial Jadi Andalan Agar Masyarakat Tanggapi Calon Pimpinan KPK

4
JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri meminta Panitia Seleksi Pimpinan KPK tidak meloloskan calon pimpinan KPK yang memiliki persoalan keluarga. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah kasus perselingkuhan.

“Soal ranjang itu perselingkuhan, jangan sampai dia punya masalah keluarga. Kalau yang beristri dua, lebih baik tidak diloloskan,” kata Febri saat diskusi bertajuk “Pentingnya Rekam Jejak Calon Pimpinan KPK” di Jakarta, Minggu (5/7/2015).

Ia menegaskan, Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan KPK perlu mendalami persolan keluarga setiap calon pimpinan KPK secara serius. Ia menyatakan, ada anggapan bahwa sembilan dari sepuluh orang yang bekerja di lembaga negara pernah selingkuh.

“Sekarang kan baru seleksi administrasi. Ke depan, kita lihat perkembangannya seperti apa,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Pansel KPK, Betty Alisyahbana, mengatakan, Pansel KPK tidak akan terlalu melihat persoalan pribadi setiap calon. Menurut dia, fokus penilaian yang dilakukan Pansel KPK ada pada persoalan integritas dan independensi calon.

August 13, 2015

Perantau Tetap Bisa Mengabdi pada Bangsa

JAKARTA, KOMPAS — Dalam konteks dunia global, nasionalisme tidak lagi hanya bergantung pada selembar kertas penanda status kewarganegaraan. Mereka yang pergi merantau ke luar negeri, baik tinggal menetap maupun sementara, tetap bisa menyumbangkan manfaat bagi Tanah Air.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan hal itu saat membuka Kongres Diaspora Indonesia III bertema “Diaspora Bakti Bangsa”, di Jakarta, Rabu (12/8). “Kalau dulu, orang yang memilih kewarganegaraan lain nasionalismenya dinilai turun. Kini, memilih kewarganegaraan lain bukan berarti nasionalismenya turun. Mereka yang memiliki paspor Indonesia tidak berarti lebih baik (nasionalismenya) dibandingkan dengan mereka yang tidak punya,” tuturnya.

Wapres mengatakan, warga negara Indonesia (WNI) ataupun keturunan Indonesia yang berdiaspora (menyebar) ke luar negeri tetap bisa mengabdi kepada bangsa Indonesia. Dukungan itu bisa diberikan mereka dalam bentuk pengalaman, jaringan, modal, dan akses ke pasar luar negeri.

“India memiliki keunikan karena warga mereka yang belajar di luar negeri kembali lagi ke negerinya untuk membangun. Kebahagiaan yang tertinggi adalah apabila kita masih dapat mengabdi kepada teman, saudara, keluarga, dan bangsa kita,” kata Kalla.

Kartu diaspora

Untuk merangkul diaspora Indonesia di luar negeri, Kementerian Luar Negeri akan menerbitkan kartu diaspora. Kartu ini menjadi basis data sekaligus sarana pemetaan potensi diaspora Indonesia di luar negeri. “Kami membentuk satu unit eselon III yang mengurus isu terkait diaspora. Ada juga eselon I, seorang staf ahli yang menangani masalah sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri serta menyupervisi kerja sama Pemerintah Indonesia dengan diaspora Indonesia,” kata Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi.

Kongres Diaspora Indonesia III kali ini dihadiri 74 jaringan dari 44 negara. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan Kongres I, tiga tahun lalu, yang dihadiri 56 jaringan dari 26 negara.

President Indonesian Diaspora Business Council (IDBC) Edward Wanandi mengatakan, sekarang ada sekitar 8 juta WNI dan mantan WNI di luar negeri. “Dari jumlah itu, 70 persen di antaranya masih berstatus WNI, sedangkan 30 persen sudah pindah kewarganegaraan. Meski sebagian sudah pindah kewarganegaraan, mereka tetap perhatian kepada Republik Indonesia,” katanya.

Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Satya Arinanto mengungkapkan, hingga saat ini, ada 56 negara di dunia yang telah menyesuaikan kebijakan imigrasi dan kewarganegaraan untuk mengakomodasi diaspora. Setidaknya 44 negara telah menerapkan kebijakan dwikewarganegaraan, yang berarti seseorang tidak kehilangan kewarganegaraan negara asal apabila mengambil kewarganegaraan negara lain. Diaspora berpotensi memberikan remitansi serta membawa aset dalam berbagai bentuk yang diharapkan dapat memperkuat ekonomi nasional.

Dalam kesempatan ini, sejumlah wakil diaspora Indonesia berbagi pengalaman. Mereka adalah Shamsi Ali (Imam di Islamic Center of New York, Amerika Serikat), Fify Manan (pengusaha furnitur di Amerika Serikat), Heru Utomo (profesor peneliti di Louisiana State University), Livi Zheng (sutradara di Hollywood), dan Heru Utomo (peneliti farmasi di Berlin). Mereka menunjukkan cinta dan baktinya kepada negeri. (ABK/INU/LOK)

August 13, 2015

Contoh ” Hebatnya Rejim IJIN ” Indonesia

Negeri ini ekonominya jadi mandek gara gara urusan perijinan !  untuk urusan impor expor pengusaha harus dapat 1000 IJIN  . EDAN  ! Kenapa tidak dibuat lebih ringkas .. ya.. misal 1000 ijin diitu hanya menjadi 20 ijin saja

Banyaknya ijin = korupsi  dan pungutan liar !..

Kalau pemerintah Joko mau kerja ya ini saja tata ulang biar bere dan kagak usah blasak blusuk kagak penting !

Proses Izin Diperketat

Perizinan di Kemendag Libatkan 20 Lembaga

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Perdagangan menargetkan semua rekomendasi dan perizinan ekspor dan impor harus diurus melalui sistem elektronik. Hal itu bertujuan untuk menciptakan sistem perizinan tanpa dokumen fisik, mulai dari memasukkan izin sampai izin dikeluarkan.

Proses itu akan dilakukan secara transparan dalam Inatrade atau layanan perizinan bidang perdagangan secara elektronik yang dikelola Kementerian Perdagangan (Kemendag). Dengan demikian, pelaku usaha bisa dimonitor proses perizinannya.

Inspektur Jenderal Kemendag Karyanto Suprih, Selasa (11/8), di Jakarta, mengatakan, selama ini, proses kepengurusan perizinan melibatkan 20 kementerian dan lembaga (K/L). Sebanyak 20 K/L itu menerbitkan 115 rekomendasi yang kemudian akan ditangani Kemendag.

Pengurusan perizinan dan rekomendasi itu di luar proses dwelling time atau waktu tunggu barang yang dibutuhkan mulai diturunkan dari kapal hingga keluar dari area pelabuhan. Namun, dalam praktik, importir kerap kali memasukkan barang ke pelabuhan terlebih dahulu baru mengurus izin.

“Ini merupakan celah dan harus ditutup. Oleh karena itu, Kemendag merevisi regulasi ketentuan impor. Importir harus mendapatkan izin dahulu baru barang bisa masuk pelabuhan. Jika terlanjur sudah mendatangkan barang, barang harus dikembalikan ke negara asal impor,” kata Karyanto.

Hal itu termuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 48/M-Dag/Per/7/2015 tentang Ketentuan Umum Bidang Impor. Ketentuan yang diterbitkan 3 Juli 2015 itu, mulai berlaku 1 Januari 2016.

Selain itu, lanjut Karyanto, Kemendag memperbaiki sistem perizinan eskpor dan impor secara elektronik. Selama ini, pengurusan dan penyampaian rekomendasi ekspor dan impor ke Kemendag masih secara manual. Perizinan sejumlah komoditas ekspor dan impor juga masih dilakukan secara manual. Ke depan, baik penyampaian rekomendasi maupun perizinan semua komoditas ekspor dan impor melalui pelabuhan akan dilakukan secara elektronik. “Hal itu bertujuan agar tidak terjadi perjumpaan antar-pengurus izin dengan pejabat,” ujarnya.

Kendala

content

Karyanto menjelaskan, nantinya 115 rekomendasi dari 20 K/L dikirimkan secara elektronik ke Inatrade. Pengiriman itu bisa melalui National Single Window (INSW). Kemendag akan berkoordinasi dengan K/L terkait kebijakan itu. Kemendag juga akan menyosialisasi kepada pelaku usaha.

“Kami memahami kalau pelaku usaha pasti akan kesulitan tanpa dokumen fisik. Namun, mereka bisa menunjukkan dokumen itu melalui telepon pintar. Prinsipnya, sama seperti memperlihatkan tiket pesawat elektronik,” kata Karyanto. Selain upaya itu, Kemendag akan membentuk tim deregulasi perizinan ekspor dan impor yang bertugas memetakan dan menghapus perizinan-perizinan yang sebenarnya tidak diperlukan. Targetnya, pada 1 hingga 2 hari ini, tim akan terbentuk.

Ribuan perizinan

Berdasarkan data Kemendag, rata-rata izin yang diterbitkan sebanyak 1.883 perizinan ekspor dan impor per bulan pada kurun waktu Januari-Juli 2015. Izin itu ditangani Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UPTP), Direktorat Impor, Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, dan Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan.

Jumlah perizinan ekspor dan impor Januari-Juli 2015 paling banyak dikeluarkan UPTP, yakni 5.892 izin, Direktorat Impor 5.825 izin. Adapun Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan menerbitkan 794 izin dan Direktorat Ekspor produk Industri dan Pertambangan mengeluarkan 669 izin. Total izin yang diterbitkan mencapai 13.180 izin dalam tujuh bulan.

Sebelumnya, Sekretaris Lembaga Konsultasi Kepabeanan dan Pengkajian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta Adil Karim menyatakan, NSW sebenarnya membantu pelaku usaha. Namun, sejauh ini, sistem itu belum berjalan efektif karena tidak semua sistem kementerian dan lembaga negara yang memiliki kewenangan perizinan ekspor impor terintegrasi dengan NSW.

Menurut Ketua II Bidang Perdagangan Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Erwin Taufan, sistem perizinan daring memang baik. Namun, sistem itu tidak menjamin penyuapan dan korupsi bisa teratasi. Importir sudah memanfaatkan sistem itu, tetapi perizinannya sangat lama. Importir harus datang atau menggunakan biro jasa untuk mengurus. Di sisi lain, banyak importir kurang memahami sistem itu sehingga harus datang ke Kemendag atau menggunakan biro jasa. “Kemendag perlu menyosialisasikan perizinan secara elektronik,” kata Erwin. (HEN)

August 12, 2015

Kereta Mampu Atasi Persoalan Transportasi Kota

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah kota kini makin bergantung pada transportasi massal. Mereka tengah membangun jaringan kereta. Meski angkutan massal di sejumlah kota tengah diperbaiki dan dibangun, kereta komuter di Jakarta telah mampu mengatasi persoalan transportasi antara kota besar dan kota pendukung di sekitarnya. Kereta telah ikut menyelesaikan masalah perkotaan.

Kereta api  melintasi jembatan rel kereta di Cikubang, Bandung, Jawa Barat, Senin (10/8). Jembatan Cikubang merupakan infrastruktur kereta api yang dibangun pada zaman Belanda yang hingga kini menjadi penopang denyut sarana transportasi massal darat di Indonesia. Moda angkutan transportasi kereta api sudah diperhitungkan sejak zaman dahulu sebagai sarana angkutan massal darat yang efektif dan realitas tersebut masih belum tergantikan hingga kini.
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHOKereta api melintasi jembatan rel kereta di Cikubang, Bandung, Jawa Barat, Senin (10/8). Jembatan Cikubang merupakan infrastruktur kereta api yang dibangun pada zaman Belanda yang hingga kini menjadi penopang denyut sarana transportasi massal darat di Indonesia. Moda angkutan transportasi kereta api sudah diperhitungkan sejak zaman dahulu sebagai sarana angkutan massal darat yang efektif dan realitas tersebut masih belum tergantikan hingga kini.

Laporan dari sejumlah kota yang dikumpulkan Kompas, Senin (10/8), menunjukkan perkembangan pembangunan dan perencanaan sistem perkeretaapian di dalam kota.

Sementara itu, beberapa kota telah terhubung dengan daerah pendukung melalui kereta komuter, seperti kereta rel listrik (KRL) dan kereta lokal. Kereta komuter Jabodetabek ini mengangkut 800.000 penumpang per hari dan ditargetkan mencapai 1,2 juta penumpang sebelum tahun 2019.

Kereta lokal sudah menghubungkan Kota Semarang, Jawa Tengah, dengan kota sekitarnya, seperti Blora, Pekalongan, dan Tegal, serta dalam waktu dekat Semarang-Ambarawa. Peminat kereta api jarak dekat di wilayah utara Jawa Tengah pun terus meningkat.

Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi IV Suprapto mengungkapkan, KA yang paling banyak diminati adalah KA Kaligung jurusan Semarang-Tegal. Per hari, KA Kaligung melayani delapan perjalanan pergi-pulang. Dengan KA ini, Semarang-Tegal ditempuh dalam waktu 2 jam 12 menit, waktu yang sulit dicapai dengan kendaraan pribadi.

content

”Dalam satu tahun, penumpangnya bisa mencapai 900.000 orang. Kami telah melakukan pembaruan pada salah satu kereta yang diharapkan bisa menarik minat lebih banyak orang. PT KAI Daop IV menargetkan jumlah penumpang KA Kaligung tahun ini bisa mencapai 1,2 juta orang,” tutur Suprapto.

KA Kaligung, Blora Jaya, dan Cepu Ekspress juga diminati penumpang. Di Stasiun Weleri, menurut Suprapto, terdapat 800-1.200 pelaju, sedangkan di Stasiun Ngrombo di Grobogan 600-800 pelaju per hari.

Masalahnya, lahan parkir di stasiun yang berpotensi itu masih sangat terbatas. Angkutan pengumpan juga terbatas. Warga masih sulit melanjutkan perjalanan dari stasiun menuju tempat tujuan. Salah satu rencana yang akan dilakukan adalah mengintegrasikan stasiun dengan terminal bus. Rencana ini akan dilakukan di Mangkang, Kota Semarang. Saat ini, Stasiun Mangkang terpisah dari Terminal Mangkang meski berdekatan.

Di Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan data PT KAI Daop VIII, hampir semua kereta api lokal selalu terisi hingga 150 persen, melebihi kapasitas, pada jam sibuk. ”Pada jam biasa bisa terisi 100 persen,” kata Manajer Humas PT KAI Daop VIII Surabaya Sumarsono.

Tugu kereta api di kawasan Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Rabu (5/8). Tugu itu berasal dari salah satu lokomotif yang pernah aktif ketika era kereta api Aceh-Sumut periode 1900-1980an. Kereta api Aceh-Sumatera Utara (Sumut) stop beraktivitas pada 1980an karena mengalami kerugian. Adapun saat ini, masyarakat Aceh berharap kereta api kembali ada di Aceh sebagai solusi mengurai kemacetan di lintas timur Aceh dan menunjang mobilitas manusia maupun komoditas antara Aceh dan Sumut. Kehadiran kereta api sangat mendesak untuk mendongkrak perekonomian Aceh maupun Sumut.
KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH
Kereta api melintas di  kawasan Slipi, Jakarta, Sabtu (8/8). Dalam lima tahun mendatang pemerintah menargetkan pembangunan jalur kereta api sepanjang 3.258 kilometer di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan.
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Kereta api lokal di wilayah Daop VIII sebanyak 58 perjalanan per hari atau 29 KA. Jumlah perjalanan itu hampir sama banyak dengan perjalanan kereta api jarak jauh dan menengah, sebanyak 60 perjalanan per hari.

Kereta ringan dan trem

Dengan populasi kota besar dan kota pendukungnya yang bertambah, pembangunan transportasi massal menjadi kebutuhan. Jakarta tengah merampungkan pembangunan kereta untuk angkutan massal cepat (mass rapid transit/MRT), penyelesaian proyek kereta lingkar, dan dalam waktu dekat dilakukan peletakan batu pertama pembangunan sistem transportasi kereta ringan (light rapid transit/LRT).

Pemprov DKI Jakarta menargetkan penyelesaian segera proyek MRT dan LRT yang diintegrasikan dengan moda angkutan massal yang ada, terutama bus transjakarta dan KRL.

Bupati Bogor Nurhayanti dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, pemerintah daerah sudah mengusulkan beberapa lokasi untuk dipertimbangkan menjadi stasiun LRT.

Di Kota Surabaya, pemerintah kota membangun jalur trem sebagai transportasi publik masa depan yang menghubungkan wilayah utara dan selatan. ”Saat ini sedang dilakukan proses lelang perencanaan dan awal tahun 2016 proses lelang pengerjaan,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji.

Di Bandung, Wali Kota Ridwan Kamil mengatakan, untuk proyek monorel sepanjang lebih kurang 40 kilometer, dari dua koridor yang direncanakan, saat ini sedang dilelang Koridor I dengan rute Babakan Siliwangi-Dipati Ukur-Dago-Leuwipanjang. Salah satu peserta lelang adalah perusahaan dari Singapura.

Terkait dengan berbagai proyek itu, Direktur Produksi PT INKA (Persero) Hendy Hendratno Adji mengatakan, pihaknya juga ingin dilibatkan dalam pembuatan kereta. ”Jika pemerintah ingin bekerja sama dengan asing untuk membuat kereta cepat, kami berharap dibuatnya di INKA. Dengan demikian, ada proses pembelajaran dan transfer teknologi,” kata Adji.(SEM/UTI/DEN/MKN/CAS/PIN/ILO/BRO/ARN/MAR)

 Kereta rel listrik (KRL) Commuter Line melewati kendaraan pribadi yang terjebak kemacetan di Jalan Tentara Pelajar, Jakarta, Senin (10/8). Pembangunan kereta sebagai angkutan massal menjadi salah satu solusi untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang sekaligus bisa menekan pemborosan bahan bakar dan polusi udara.
KOMPAS/WAWAN H PRABOWO
Sebuah rangkaian kereta api melintasi jembatan rel kereta di Cikubang, Bandung, Jawa Barat, Senin (10/8). Jembatan Cikubang merupakan infrastruktur kereta api yang dibuat zaman Belanda yang hingga kini menjadi penopang denyut sarana transportasi masal darat di Indonesia. Moda angkutan transportasi kereta api sudah diperhitungkan sejak zaman dahulu sebagai sarana angkutan masal darat yang efektif dan realitas tersebut masih belum tergantikan hingga kini.
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO
August 12, 2015

Poligami di Kemenhan, Alasan Menhan Bela Anak Buahnya  

gimana ya  Departemen Pertahanan negeri ini masih ngurusin hal yang beginian…

SELASA, 11 AGUSTUS 2015 | 15:00 WIB

Poligami di Kemenhan, Alasan Menhan Bela Anak Buahnya  

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, menjawab pertanyaan awak media, di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, 26 Mei 2015. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu membela kebijakannya yang mengizinkan pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan berpoligami. Dia mengatakan bahwa izin berpoligami bagi pegawai negeri sipil di instansinya tak mudah. Ada beberapa persyaratan berat yang harus dipenuhi. ‎

“Syaratnya, misal, istri tidak bisa memenuhi kewajiban lahir batin. Itu pun harus seizin istri,” kata Ryamizard usai menghadiri peringatan Hari Veteran Nasional di Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2015. Jika tak mendapatkan restu dari istri, Kementerian tak akan ‎memberikan izin. “Pada dasarnya tak boleh, syaratnya banyak. Makanya jangan dihilangkan komanya.”

‎Kementerian Pertahanan mengeluarkan surat edaran yang menyatakan mulai medio Juli 2015, seluruh pegawai negeri sipil laki-laki di lingkungan Kementerian itu diperbolehkan menikah dengan lebih dari satu orang istri atau poligami. Surat edaran bernomor SE/71/VII/2015 itu ditandatangani perwakilan Sekretaris Jenderal Brigadir Jenderal TNI Sumardi pada 22 Juli 2015.

Dalam surat itu disebutkan bahwa pada dasarnya setiap pegawai, baik laki-laki dan perempuan, hanya diizinkan menikah dengan seorang suami atau istri. Namun pada Nomor 2 ayat b terdapat pengecualian bagi pegawai laki-laki.  Ayat tersebut menyatakan suami dapat memiliki lebih dari satu istri (poligami) apabila tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang dianutnya serta memenuhi paling sedikit satu syarat alternatif.

Menurut Ryamizard, surat edaran yang belakangan ini menjadi perbincangan publik bukan hal yang baru. ‎”Itu sudah dari dulu, bukan klausul baru,” kata dia. Dia bahkan berjanji akan langsung memecat PNS beristri dua yang tak sesuai peraturan.

Surat itu, kata dia, dikeluarkan dengan dasar banyaknya PNS yang ketahuan beristri dua. ‎Dia mengklaim bahwa para PNS tersebut juga telah diberhentikan. Bahkan sejak menjabat menjadi menteri, Ryamizard mengaku sudah melakukan beberapa kali pemecatan berkaitan dengan hal tersebut.

Namun saat ditanya berapa PNS yang sudah dipecat karena beristri dua, dia enggan menjelaskannya. ‎”Enggak usah saya kasih tahu. Seharusnya yang ngomong masalah seperti ini bukan saya. Saya bukan Ketua MUI. Saya ngomong masalah pertahanan negara dan alutsista.”

FAIZ NASHRILLAH‎