Archive for September, 2015

September 30, 2015

Iklim Investasi Diperbaiki

Pengusaha Menunggu Implementasi Kebijakan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memperbaiki iklim investasi di Tanah Air dengan cara meringkas waktu untuk memproses perizinan investasi di kawasan industri. Adapun dalam rangka menambah pasokan dollar AS di dalam negeri, pemerintah menawarkan insentif bagi eksportir.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution (tengah), Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (kanan), Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kedua kanan), Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar (kedua kiri), dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  Franky Sibarani saat mengumumkan paket kebijakan ekonomi tahap  II di Kantor Presiden, Jakarta,  Selasa (29/9).
KOMPAS/WISNU WIDIANTOROMenteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution (tengah), Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (kanan), Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kedua kanan), Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar (kedua kiri), dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani saat mengumumkan paket kebijakan ekonomi tahap II di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/9).

Upaya memperbaiki iklim investasi itu ada dalam paket kebijakan ekonomi tahap II yang diumumkan pada Selasa (29/9).

Pengusaha merespons positif langkah pemerintah, tetap menunggu implementasi kebijakan tersebut. Pasar keuangan juga menyambut baik, ditandai dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menguat menjelang dan setelah paket kebijakan ekonomi diumumkan.

Dalam paket kebijakan ekonomi tahan II, proses perizinan yang saat ini memakan waktu berbulan-bulan, bahkan tahunan, akan dipangkas menjadi tiga jam. Kebijakan ini berlaku efektif mulai pertengahan Oktober.

”Berbeda dari paket kebijakan sebelumnya yang narasinya panjang, paket kali ini lebih pendek, tetapi konkret. Dalam bahasa Presiden, lebih nendang, mudah dipahami publik, dan sangat gampang diterapkan,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelang pengumuman paket kebijakan ekonomi tahap II di Kantor Presiden, kemarin.

Meski demikian, Presiden Joko Widodo memberi peringatan keras kepada para menteri untuk mengonsolidasikan jajarannya di eselon satu dan dua.

”Kalau pimpinan di kementerian tidak kuat mengendalikan di bawahnya, di eselon satu dan dua, apalagi terkena arus di bawahnya, sudah lupakan (terobosan) ini. Lupakan. Kalau tidak punya keberanian melakukan terobosan juga lupakan karena kita memang (menghadapi persoalan yang) ruwet sekali,” kata Presiden saat membuka rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, kemarin.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, serta Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro hadir dalam pengumuman paket kebijakan ekonomi tahap II.

Menurut Darmin, saat ini perizinan investasi mencakup 11 izin yang membutuhkan waktu bulanan hingga tahunan. Dengan kebijakan baru ini, izin investasi bisa diperoleh dalam waktu tiga jam. Bahkan, investor bisa langsung membangun usaha di kawasan industri.

Franky menyebutkan, izin investasi yang diterbitkan dalam waktu paling lama tiga jam itu mencakup tiga dokumen, yakni izin prinsip, akta pendirian perusahaan, serta penerbitan nomor pokok wajib pajak.

content

Fasilitas perizinan investasi yang supercepat itu ditujukan bagi investor yang menanamkan modal di kawasan industri minimal Rp 100 miliar atau mempekerjakan 1.000 pekerja. Untuk mendapatkan layanan itu, investor harus datang ke kantor BKPM guna menandatangani akta pendirian perusahaan di hadapan notaris.

Setelah mendapatkan izin, investor bisa langsung memilih lokasi dan membangun usaha di kawasan industri. Investor tidak perlu lagi mengajukan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) karena kawasan industri sudah memiliki amdal. Namun, investor tetap wajib membangun fasilitas pengolahan limbah.

Tahapan perizinan yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga dipangkas. Ada 14 tahap perizinan yang dipangkas menjadi enam tahap. Proses perizinan yang sebelumnya memakan waktu 2-4 tahun dapat lebih singkat menjadi 12 hari.

Siti mengatakan, perizinan yang disederhanakan meliputi izin pinjam pakai kawasan hutan untuk eksplorasi dan operasi produksi, izin pelepasan kawasan hutan, izin pemanfaatan hutan hasil kayu dalam hutan produksi, dan izin pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi.

”Dalam rangka memperbaiki iklim investasi, saya sebagai Menteri LHK menjamin bisa diselesaikan dengan baik,” ujarnya.

Hasil ekspor

Bambang menyebutkan, ada penyederhanaan satu prosedur dan pemberian tiga insentif. Prosedur itu terkait dengan pengajuan permohonan pembebasan pajak dan pengurangan pajak.

Setelah semua syarat dipenuhi, pengajuan pengurangan pajak akan diputuskan Direktorat Jenderal Pajak paling lama 25 hari. Adapun pengajuan pembebasan pajak diputuskan dalam waktu 45 hari.

Insentif ditawarkan bagi eksportir yang menyimpan devisa hasil ekspor (DHE) di perbankan yang beroperasi di dalam negeri. Selama ini, eksportir hanya wajib melaporkan DHE ke Bank Indonesia (BI), tetapi tidak wajib menyimpan devisa itu di perbankan domestik.

Presiden Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas terkait kemudahan berusaha di Kantor Presiden, Jakarta,  Selasa (29/9). Hari itu, pemerintah mengumumkan peluncuran Paket Kebijakan Ekonomi 2 yang memangkas lamanya proses perijinan pendirian usaha di Indonesia.
KOMPAS/WISNU WIDIANTORO
Presiden Joko Widodo yang didampingi sejumlah menteri menerima Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani (kiri tengah) dan jajarannya  di Istana Merdeka, Jakarta,  Selasa (29/9). Selain melaporkan kondisi ekonomi terkini, Apindo juga memberikan masukan kepada Presiden.
KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

”Selama ini, sebagian eksportir mungkin sudah melaporkan DHE kepada BI. Namun, sesuai aturan yang ada, kebanyakan tidak disimpan. DHE itu mungkin hanya mampir di sistem perbankan kita, lalu dipindahkan lagi ke negara lain. Dengan insentif ini, diharapkan DHE tetap berada di perbankan Tanah Air,” tuturnya.

Devisa yang masuk ke perbankan domestik akan menambah pasokan valuta asing di Indonesia. Kondisi ini terkait nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, kemarin, nilai tukar rupiah Rp 14.728 per dollar AS.

Respons pengusaha

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi B Sukamdani menyampaikan, dunia usaha merespons positif setiap paket kebijakan yang diarahkan untuk mendorong kegiatan usaha berjalan kian lancar. ”Isinya boleh bagus, tetapi tetap yang kami tunggu adalah implementasi segera dari paket kebijakan yang dijabarkan melalui aturan rinciannya,” katanya.

Terkait insentif untuk menarik pengusaha agar menyimpan devisa hasil ekspor di dalam negeri, menurut dia, banyak pengusaha memiliki modal kerja terbatas. Akibatnya, uang yang ada terus diputar.

”Jadi, saya rasa dana yang mengendap pun tidak besar-besar amat. Akan tetapi, bagaimanapun, pemberian insentif tentu akan ada manfaatnya bagi pengusaha,” ujarnya.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia Sanny Iskandar mengatakan, pengusaha melihat kemauan politik luar biasa dari Presiden Jokowi untuk mendorong investasi. Namun, efektivitas paket kebijakan tidak serta-merta terlihat. ”Investor juga akan melihat betul atau tidak kebijakan itu dijalankan,” katanya.

Kemarin, IHSG yang sempat melemah ditutup menguat 57 poin atau 1,41 persen menuju level 4.178. Penguatan itu terjadi di tengah penurunan sejumlah indeks utama di Asia, seperti indeks Nikkei 225 yang anjlok 4,05 persen dan indeks Shanghai Composite yang turun 2,02 persen.

Menurut analis LBP Enterprises, Lucky Bayu Purnomo, pelaku pasar mempertimbangkan dampak paket kebijakan ekonomi. (NDY/WHY/CAS/BEN)

+++++++++++++++++++

Jokowi Ngamuk Saat Pimpin Rapat Soal Investasi

SELASA, 29 SEPTEMBER 2015 | 17:06 WIB

Jokowi Ngamuk Saat Pimpin Rapat Soal Investasi

Presiden Joko Widodo, memberikan penjelasan mengenai peluang investasi di Indonesia untuk para pengusaha Cina dalam acara Indonesia-Cina Economic Cooperation Forum di Beijing, 27 Maret 2015. Jokowi mengajak ratusan pengusaha Tiongkok menanamkan modalnya di Indonesia. AP/Feng Li

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo menyemprot sejumlah menteri dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Presiden hari ini, Selasa, 29 September 2015. Jokowi marah lantaran instruksinya soal pemangkasan prosedur investasi belum dijalankan kementerian terkait. Akibatnya, beberapa investor masih mendapat kesulitan untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

“Saya minta di bawah koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian segera membuat langkah terobosan yang cepat dalam mengatasi beberapa kendala, terutama perizinan investasi,” kata Jokowi dengan nada meninggi.

Baca juga:
Kisah Salim Kancil Disetrum, Dibunuh: Ini Sederet Keanehan  di Balik Tragedi 
Ini Duit yang Dipakai Setya Novanto Cs & Ahok: Siapa Boros?

Beberapa waktu lalu, Jokowi sudah memberikan empat instruksi untuk perbaikan iklim investasi di Indonesia. Pertama, Jokowi memerintahkan pengumpulan seluruh regulasi perizinan investasi agar segera dipermudah. “Kalau perlu dihapus atau direvisi sehingga lebih memudahkan,” ujarnya.

Kedua, Presiden Indonesia ketujuh itu juga meminta agar masalah pembebasan lahan segera dibenahi. “Sehingga sinyal investasi bisa dilihat.”

Masalah ketiga yang menjadi sorotan Jokowi adalah soal penambahan kapasitas pembangkit listrik. Dia meminta Kementerian Energi memastikan para investor mendapat kepastian soal ketersediaan pasokan listrik. “Pasokan listrik harus betul-betul dijelaskan bahwa pada tahun kesekian sudah ada tambahan pasokan, mereka (calon investor) menunggu itu,” katanya.  Terakhir, Jokowi meminta pembenahan mekanisme ketenagakerjaaan dan sistem pengupahan.

Keempat instruksi itu rupanya belum dijalankan kementerian terkait. Berdasarkan laporan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), proses pengurusan investasi di Indonesia masih berbelit-belit.

Dengan nada meninggi, mantan Wali Kota Solo itu mengatakan Indonesia hanya menduduki posisi keenam dalam hal kemudahan berinvestasi di kawasan ASEAN. “Prosedur yang harus dilalui masih 10 tahapan. Singapura dan Malaysia hanya 3 tahapan. Berarti 70 persen ini harus dihilangkan,” ujarnya.

Baca juga: SBY: Kalau Ada yang Mau Kudeta, Saya Paling Depan Menolak!

Jokowi juga menilai waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha di Indonesia masih terlalu lama, yaitu 52,5 hari. Sedangkan Singapura hanya 2,5 hari dan Malaysia hanya 5,5 hari. “Coba dicatat, malu kita. Karena itu, semua harus segera mengumpulkan hal yang berkaitan dengan perizinan. Betul-betul harus punya langkah konkret yang dampaknya bisa dirasakan langsung dunia usaha.”

Jokowi meminta setiap menteri kuat mengendalikan bawahannya dalam hal kebijakan. Dia meminta menteri tak terbawa arus pejabat setingkat eselon 1 dan 2. “Kalau terbawa arus bawahannya, sudah lupakan mengenai ini. Apalagi kalau tidak punya keberanian lakukan terobosan ini, sudah lupakan,” ujarnya.

Hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, dan Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan.

REZA ADITYA

Advertisements
September 30, 2015

4.000an Izin Usaha Tambang Ditindak

Koran Tempo RABU, 30 SEPTEMBER 2015

 4.000an Izin Usaha Tambang Ditindak

JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan menindak sekitar 4.000 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak memenuhi kriteria clean and clear (CnC). Total, dari sekitar 10.827 ribu izin, sebanyak 4.563 di antaranya perlu ditindak. “Kami akan selesaikan pembenahan secepatnya bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia, Bambang Gatot Ariyono, kemarin.

Bambang mengungkapkan, ujung pembenahan IUP bermasalah diserahkan ke pemerintah provinsi karena sebagian besar izin tambang diberikan oleh eksekutif di tingkat daerah. Nantinya, pemerintah provinsi merekomendasikan tindakan pembenahan ke Kementerian ESDM. Selanjutnya pemerintah pusat hanya bertindak sebatas pada rekomendasi yang diajukan.

Saat ini dua opsi pembenahan yang mencuat adalah pencabutan izin dan penerbitan kembali izin baru dengan pengawasan Kementerian, pemerintah provinsi, dan KPK. “Untuk soal ini, kami ikut KPK,” ucap Bambang.

Kriteria CnC menurut panduan Gerakan Penyelamatan Sumber Daya Alam adalah IUP tak lagi bermasalah secara administrasi serta melaksanakan kewajiban keuangan dan lingkungan secara teratur. Gerakan ini dimotori KPK bersama Kementerian ESDM, kepolisian, dan Kejaksaan Agung.

Penindakan ribuan usaha pertambangan yang tak memenuhi CnC ini di antaranya karena adanya temuan kerugian negara yang cukup besar. KPK melalui koordinasi dan supervisi minerba mencatat sejumlah masalah dalam ribuan izin ini. Salah satunya, KPK mencatat ketaatan pembayaran pajak hanya 29 persen atau 2.304 IUP.

Terlebih, dari keseluruhan pemegang IUP, 4.843 di antaranya tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). “Yang punya NPWP saja belum tentu taat pajak, bagaimana yang tidak punya,” kata Koordinator Publish What You Pay Indonesia, Maryati Abdullah.

Dari kajiannya, Maryati menjelaskan, mayoritas 17 persen potensi kerugian penerimaan minerba berasal dari Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai Rp 266,25 miliar. Negara rugi karena pemegang IUP tidak atau belum membayar kewajiban sewa lahan, data luasan IUP tidak diperbarui, dan bukti setor bayar sewa lahan tidak disampaikan perusahaan pada pemerintah daerah atau pemda ke pusat.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia, Ladjiman Damanik, berjanji membantu pemerintah dengan mendata status izin anggotanya. “Namun pendataan baru akan dilakukan setelah rekonsiliasi data pemerintah kabupaten dan provinsi selesai,” ujarnya ketika dihubungi kemarin.

Ladjiman menyebutkan, asosiasi tidak punya data cukup untuk memantau kelengkapan berkas sebagai syarat perolehan sertifikat CnC. Sebab, saat ini pemerintah provinsi sebagai pembuat rekomendasi sertifikat masih mengumpulkan data pertambangan yang tercecer di kabupaten.

Proses rekonsiliasi juga menyulitkan pengusaha tambang, terutama yang ingin beralih status dari eksplorasi ke produksi. Sebab, pemerintah provinsi seperti belum siap dengan kewenangan baru yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini.

Bagi kalangan pengusaha, kata Ladjiman, CnC akan penting karena asosiasi sering menerima aduan adanya sengketa antarpemegang IUP akibat wilayah kerjanya yang tumpangtindih. Pemerintah kabupaten��”pemegang kendali IUP sebelum UU Pemerintah Daerah��”juga dianggap mengobral izin. ROBBY IRFANY


Tak Jelasnya Ribuan Izin Usaha Pertambangan

Berdasarkan data hasil koordinasi dan supervisi KPK bersama dengan Kementerian ESDM hingga Februari 2015, telah terdata IUP seluruh Indonesia sebanyak 10.653 IUP yang terdiri atas 6.867 IUP mineral dan 3.786 IUP batu bara.

Hingga akhir bulan ini, Kementerian Energi mencatat, dari 10.827 IUP, sebanyak 4.563 izin di antaranya tak memenuhi kriteria clean and clear. Empat ribuan IUP ini yang perlu dibenahi secepatnya bersama KPK.

September 30, 2015

Jokowi Diminta Segera Bertindak

Untuk urusan asap jangan “planga plongo” Pak !
RABU, 30 SEPTEMBER 2015

 Jokowi Diminta Segera Bertindak

JAKARTA – Pemerintah masih menunggu laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menyikapi dampak kabut asap terhadap masyarakat sebagai darurat bencana nasional. “Presiden sudah ke daerah. jadi sudah tahu persoalannya. Sekarang ini sudah ada tim di lapangan, dikoordinasikan oleh BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Negara, kemarin.

Pramono mengatakan pemerintah masih menunggu syarat dari BNPB dalam menetapkan status bencana nasional. Menurut dia, pemerintah belum akan mengevakuasi warga. Evakuasi dilakukan apabila ketebalan kabut asap memang sangat membahayakan.

Meski pemerintah belum menetapkan bencana nasional, sejumlah kepala daerah telah menetapkan tanggap darurat asap. Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, sudah menetapkan status darurat sejak 15 September. Sedangkan pelaksana tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, memperpanjang status darurat. “Status darurat kami perpanjang selama 14 hari ke depan,” kata dia di Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin, Pekanbaru.

Pejabat Bupati Dharmasraya, Syafrizal, melarang warga dan pengusaha membakar sampah maupun lahannya. Siswa mulai pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas di daerah perbatasan dengan Jambi itu kembali diliburkan. Dua hari sejak 15 September, mereka sudah libur. Kondisi udara sempat membaik, tapi sejak Sabtu lalu kembali parah.

Sesuai dengan hasil uji laboratorium, kualitas udara Dharmasraya buruk. Tingkat konsentrasi partikel debu di atas 400 mikrogram per meter kubik. Berdasarkan national ambient air quality standard, angka ini termasuk berbahaya bagi semua populasi yang terpapar. “Kondisi udara sudah di level berbahaya,” kata Syafrizal, dua hari lalu. “Jarak pandang hanya 100 meter.”

Ketebalan asap di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pun tak jauh berbeda. Posko Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan Tengah melaporkan jarak pandang tinggal 25-40 meter. Kadar aerosol dalam udara rata-rata per bulan mencapai 742 gram/meter pada malam hari. Standar partikel semestinya tak melebihi 500 g/m.

Meski kondisi daerah semacam itu, Kepala BNPB Williem Rampangilei menyatakan belum perlu mengevakuasi seluruh warga. Evakuasi masih sebatas terhadap mereka yang rentan terhadap dampak asap. “Misalnya penderita asma, alergi, dan lanjut usia,” ujar Williem, dua hari lalu.

Juru bicara BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan penetapan status bencana nasional bisa dilakukan oleh Presiden Joko Widodo apabila daerah benar-benar tak mampu menanggulangi. “Yang berwenang menentukan adalah presiden,” kata Sutopo. “Contohnya saat bencana tsunami Aceh, pemda kan kolaps.”

Guru besar kebijakan kehutanan Institut Pertanian Bogor, Hariadi Kartodihardjo, berharap Presiden Jokowi segera mengeluarkan status darurat atas kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Status tersebut diharapkan memicu upaya berlebih dalam memadamkan api dan, jika perlu, evakuasi warga.

“Presiden sebaiknya memberlakukan status darurat asap, tapi jangan sampai status tersebut hanya sebagai simbol. Harus ada tindakan nyata,” kata Hariadi kemarin.

Hariadi membandingkan kebakaran hutan kali ini dengan bencana serupa di Kalimantan pada 1997. Presiden Soeharto langsung memerintahkan aparat TNI dan Kepolisian berfokus ke Kalimantan. Gerakan masif masyarakat dan para pengusaha pengelola lahan juga terlihat. “Seluruh perangkat kerja darurat mendengarkan komando dari presiden,” kata Hariadi. “Kondisi ini yang tak terlihat pada peristiwa bencana sekarang.” TIKA PRIMANDARI | REZA ADITYA | RIYAN NOFITRA | RIYAN NOFITRA | KARANA WW | ANDRI EL FARUQ

September 30, 2015

Disemprot Teten Masduki Soal Asap, Begini Respons Singapura

Emang Singapura mau enaknya saja.. Menyimpan duit koruptor  dan mengganjal investor barat masuk Indonesia .. Nah sekarang kena asap.. baru mencak mencak..

SELASA, 29 SEPTEMBER 2015 | 18:35 WIB

Disemprot Teten Masduki Soal Asap, Begini Respons Singapura

Teten Masduki. Dok. TEMPO/Jacky Rachmansyah

TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah Singapura kembali menawarkan bantuan untuk mengatasi kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Tawaran kembali datang setelah Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki kemarin meminta Singapura memahami upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan.

Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen mengatakan paket bantuan untuk penanganan kebakaran hutan sudah disiapkan. Saat ini, menurut Eng Hen, pemerintah Singapura menunggu respons dari pemerintah Indonesia apakah akan menerima atau menolak bantuan tersebut.

“Saya pikir semakin pemerintah Indonesia terbuka, tidak hanya ke Singapura, negara-negara lain akan membantu menangani masalah ini, apakah itu negara-negara ASEAN atau negara internasional,” ujarnya, seperti dikutip laman Channel News Asia, Selasa, 29 September 2015.

Teten sebelumnya meminta pemerintah Singapura tak hanya mengeluh soal asap dari kebakaran lahan yang terbawa hingga ke Negeri Singa. Menurut Teten, Singapura selama ini juga menikmati oksigen yang dihasilkan hutan-hutan Indonesia selama sembilan bulan, sebelum kebakaran terjadi. “Kita juga tahu banyak industri kebun, tambang, yang menyimpan hasil ekspornya di Singapura,” ucapnya.

Saat ini, menurut Teten, pemerintah Indonesia sudah berusaha keras untuk melakukan pemadaman. Presiden Joko Widodo juga sudah menginstruksikan agar izin perusahaan yang terbukti membakar lahan untuk pembersihan lahan dicabut. “Pemerintah tidak diam, bahkan sekarang memikirkan bagaimana kebakaran hutan yang terus-menerus terjadi selama 17 tahun ini bisa kita hentikan,” ucapnya.

Pemerintah Indonesia pernah menolak tawaran serupa dari Singapura pada awal bulan lalu. Saat itu, Singapura menawarkan bantuan berupa dua pesawat militer Hercules C-130 yang bisa digunakan untuk merekayasa hujan buatan. Singapura juga menawarkan helikopter Chinook yang dilengkapi ember besar pengangkut air.

Tawaran tersebut ditolak pemerintah Indonesia. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya menyatakan pemerintah mampu menangani masalah ini dengan sumber daya yang ada.

CHANNEL NEWS ASIA | TEMPO|MECHOS DE LAROCHA

Tags:
September 29, 2015

10 Destinasi Unggulan Butuh Kolaborasi

Infrastruktur pariwisata kita buruk.. Pak !  Selain masalah hospitality dan kebersihan ! Gimana mau undang turis..masyarakatnya masih doyan buang sampah dan berak sembarangan ! .Sampai saat ini infra pariwisa yang siap baru Bali dan Jogjakarta.. Destinasi lain masih hidup dijaman batu pak!

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menetapkan 10 destinasi unggulan pariwisata untuk mendorong wisatawan dalam dan luar negeri hingga 2019. Pengelolaan destinasi unggulan itu berwujud kawasan ekonomi khusus (KEK).

Panorama  Danau Toba, Sumatera Utara, dilihat dari gardu pandang Tele yang berada di sisi barat danau. Danau Toba yang memiliki luas 1.780 km2 terbentuk dari letusan Gunung Toba sekitar 73.000 tahun lalu. Danau Toba termasuk 10 destinasi unggulan pariwisata untuk mendorong wisatawan dalam dan luar negeri
KOMPAS/RADITYA HELABUMIPanorama Danau Toba, Sumatera Utara, dilihat dari gardu pandang Tele yang berada di sisi barat danau. Danau Toba yang memiliki luas 1.780 km2 terbentuk dari letusan Gunung Toba sekitar 73.000 tahun lalu. Danau Toba termasuk 10 destinasi unggulan pariwisata untuk mendorong wisatawan dalam dan luar negeri

Sepuluh destinasi itu ialah Danau Toba (Sumatera Utara), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Bromo (Jawa Timur), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Yogyakarta (DI Yogyakarta), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Belitung (Bangka Belitung), Morotai (Maluku), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), dan Tanjung Lesung (Banten).

Menurut Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Didien Junaedy, Selasa (29/9), fokus terhadap destinasi yang akan dipasarkan perlu dilakukan dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

content

“Tugas industri adalah menyiapkan produk yang bisa dipasarkan, sedangkan pemasaran dan aksesibilitas menjadi tugas pemerintah,” katanya.

Ia mengemukakan, destinasi wisata membutuhkan produk. Untuk bisa dipasarkan, destinasi harus bisa dijangkau dengan mudah. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan sarana transportasi dan insentif bagi maskapai penerbangan agar mau masuk.

Kapal-kapal  pesiar berlabuh di sekitar Pelabuhan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kota Labuan Bajo semakin berkembang dan  menjadi destinasi wisata utama di Pulau Flores. Wisata Komodo telah menggerakkan sektor riil di Labuan Bajo.
KOMPAS/YUNIADHI AGUNG
Wisatawan  menikmati keindahan pagi di kawasan Gunung Bromo dari atas Penanjakan, Pasuruan, Jawa Timur. Gunung Bromo masih menjadi tujuan wisata utama di Jawa Timur dengan jumlah pengunjung rata-rata 10.000 orang per bulan.
KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

Pelaku industri seyogianya mengembangkan produk paket pariwisata untuk menarik minat wisatawan. Dengan demikian, pariwisata yang ditawarkan tidak sebatas potensi, tetapi sudah konkret untuk dipasarkan.

“Paradigma meluncurkan potensi pariwisata di daerah sudah kuno. Saatnya membenahi dan menjual destinasi wisata dalam bentuk produk yang bisa dijual. Perlu kolaborasi dengan daerah,” ujar Didien.

Dia mencontohkan, kawasan Tanjung Lesung yang ditawarkan sebagai destinasi unggulan harus segera didukung dengan pembangunan akses tol. Adapun pelaku industri Tanjung Lesung sudah harus menyiapkan paket wisata yang akan ditawarkan dan target pasarnya.

Sehari sebelumnya, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengakui, destinasi serta atraksi wisata terus dibangun dan dikembangkan. Meski demikian, aksesibilitas ke tujuan wisata masih mengkhawatirkan. Pemerintah berencana memperbaiki kapasitas bandar udara dan landasan pacu untuk 20 bandara hingga 2019.

  • 0
  • 0
  • 1
September 29, 2015

Belanja dollar Pertamina dipangkas !

Belanja Dollar AS Dipangkas

PT Pertamina Optimalisasi Kilang Dalam Negeri

JAKARTA, KOMPAS — PT Pertamina (Persero) memangkas belanja dollar AS mereka sampai 50 persen untuk memperkuat posisi rupiah terhadap mata uang dollar AS. Kebutuhan dollar AS Pertamina setiap hari mencapai 70 juta dollar AS sampai 80 juta dollar AS untuk impor minyak.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerapkan kebijakan untuk mengurangi pemakaian valuta asing dan meredam tekanan atas rupiah. Kurs rupiah kemarin ada di posisi Rp 14.696, turun dari posisi sebelumnya Rp 14.690 per dollar AS.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, belanja dollar AS oleh Pertamina bisa dipangkas. Salah satunya lewat optimalisasi kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban, Jawa Timur, yang sudah diakuisisi Pertamina. Kilang itu siap mengolah 100.000 barrel minyak menjadi bahan bakar minyak (BBM) pada awal Oktober 2015.

“Apabila kilang TPPI dioperasikan, bisa menambah produksi BBM 10 persen sampai 15 persen. Itu sama saja dengan mengurangi impor BBM sebesar yang dihasilkan kilang TPPI sehingga mengurangi tekanan dollar AS terhadap rupiah,” kata Dwi, Senin (28/9), di Jakarta.

Dengan beroperasinya kilang TPPI, lanjut Dwi, kebutuhan devisa Pertamina bisa berkurang sampai 10 juta dollar AS per hari. Pertamina berencana akan terus mengurangi belanja dollar AS sampai 50 persen dari kebutuhan harian 70 juta dollar AS sampai 80 juta dollar AS.

Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro menambahkan, untuk mencegah risiko akibat dinamisnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, Pertamina telah menerapkan lindung nilai (hedging) dalam membeli valuta asing (valas) sejak Juni lalu. Pertamina mendapatkan dollar AS dari tiga bank milik pemerintah, yaitu Bank Mandiri, BNI, dan Bank BRI.

“Selain menerapkan hedging, Pertamina mendapatkan fasilitas perbankan berupa forex line (fasilitas kredit yang difasilitasi Bank Indonesia) dari tiga bank tersebut dalam jumlah signifikan,” kata Wianda.

Untuk mengatasi selisih antara kebutuhan dan pembelian dollar AS akibat pengurangan belanja devisa, imbuh Wianda, Pertamina bekerja sama dengan perbankan menggunakan skema trade financing lewat. Skema ini memanfaatkan fasilitas kredit jangka pendek yang disediakan perbankan untuk mendukung pembiayaan Pertamina.

Jangka panjang

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan, pihaknya menerapkan sejumlah kebijakan yang berdampak bisa menekan kebutuhan dollar AS. Kebijakan itu antara lain lewat kewajiban pencampuran biodiesel dengan solar sebesar 15 persen tahun ini dan 20 persen pada 2016. Pemerintah juga tengah menyiapkan Peraturan Presiden untuk mempercepat pembangunan kilang di dalam negeri.

“Apabila kilang selesai dibangun, Indonesia tak perlu lagi mengimpor BBM karena sudah bisa dihasilkan di kilang dalam negeri. Cara lainnya, dengan meningkatkan pemanfaatan tingkat kandungan dalam negeri sehingga impor komponen turut berkurang,” kata Sudirman.

Kebijakan mengurangi belanja dollar AS, kata Sudirman, tidak bisa diwujudkan dalam jangka pendek. Yang dilakukan ESDM, yakni lewat berbagai kebijakan yang akan terasa dampaknya dalam jangka panjang.

Soal kewajiban pencampuran biodiesel sebesar 15 persen dalam solar tahun ini, menurut Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Rida Mulyana, akan menekan impor solar sebanyak 15 persen setahun. Jumlah itu setara penghematan belanja devisa sampai 1,3 miliar dollar AS dalam setahun (Kompas, 17/3). (APO)

September 29, 2015

SBY: Kalau Ada yang Mau Kudeta, Saya Paling Depan Menolak!

Manteb Beh !!

SENIN, 28 SEPTEMBER 2015 | 17:37 WIB

SBY: Kalau Ada yang Mau Kudeta, Saya Paling Depan Menolak!  

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan tanggapan pada acara bedah buku Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Widjojo yang berjudul Transformasi TNI di CSIS, Jakarta, 28 September 2015

TEMPO.CO, Jakarta – Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyakini TNI tak akan melakukan kudeta militer. Bahkan SBY siap pasang badan, bila ada anggota TNI memiliki pemikiran untuk melakukan kudeta terhadap pemerintahan saat ini. SBY bahkan mengecam keras jika ada oknum yang menyebarkan isu itu.

“Kalau ada pemikiran militer kudeta, sekarang ini saya yang paling depan mengatakan menolak dan tidak setuju,” kata Susilo Bambang Yudhoyono, saat memberikan tanggapannya dalam bedah buku Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Widjojo berjudul Transformasi TNI, Dari Prajurit Kemerdekaan Menuju Tentara Profesional dalam Demokrasi di gedung Center For Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta Pusat, Senin, 28 September 2015.

Kika ada yang nekat melaksanakan kudeta, menurut SBY, dirinya akan pasang badan untuk pemerintahan. “Saya akan ada di pihak yang berseberangan karena itu merusak apa yang sudah kita lakukan sampai hari ini,” kata SBY lagi.

Penegasan itu disampaikan SBY, di depan sejumlah purnawirawan jenderal yang hadir dalam diskusi buku itu. Di antaranya mantan Panglima ABRI Jenderal Purnawirawan Wiranto, Mantan Kepala Staf AL dan Panglima TNI Laksamana (Purn) Agus Suhartono, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, dan mantan Wakasad Let Purn TNI Kiki Syahnakri. Terlihat pendiri CSIS Hari Tjan Silalahi, Direktur CSIS Rizal Sukma, mantan Seskab Andi Widjajanto, Direktur Imparsial Al’araf, dan pengamat Ikrar Nusa Bakti.

Wacana kudeta muncul dan ditanggapi dalam diskusi itu, lantaran isu itu selalu terkait dengan reformasi TNI yang berlangsung sejak 1998. Terutama bagaimana mereposisi peran dan fungsi TNI. Dalam diskusi mengemuka, mengapa TNI pada waktu proses reformasi 1998, tidak memanfaatkan peluang untuk kudeta tapi memilih menyediakan dirinya untuk direformasi.

Proses reformasi TNI sendiri, menurut Agus Widjojo, yang juga mantan Kepala Staf Teritorial Mabes TNI, belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pada 1998, Agus Widjojo dan SBY adalah jenderal bintang tiga semasa Wiranto waktu itu Panglima TNI, diminta menyiapkan konsep reformasi TNI.

SBY mengatakan, sebagai purnawirawan jenderal, dia siap berada di garda depan melawan pihak yang prokudeta. Kudeta militer, SBY menegaskan, akan merusak proses reformasi dan demokratisasi yang susah payah dibangun saat ini.

Menurut SBY, presiden memiliki ruang untuk berkomunikasi dengan Panglima TNI dan Kapolri. “Kalau ada pikiran-pikiran TNI yang ingin disampaikan kepada presiden, sampaikan di sini dengan cara yang baik, kontekstual sambil memberikan rekomendasi. Mungkin mengingatkan juga tidak dilarang. Pasti presiden mendengarkan,” kata SBY.

SBY mengaku tak setuju jika TNI harus mengambil jalan pintas. “Kalau tiba-tiba mengambil jalan pintas untuk melakukan kudeta atau pengambilalihan kekuasaan, saya kira demokrasi kita akan tercoreng dan kita akan mundur jauh ke belakang dan itu bukan pilihan reformasi yang kita laksanakan hingga saat ini,” katanya.

REZKI ALVIONITASARI

September 29, 2015

Indonesia Tanpa Pendidikan Standar Mengemudi

Nggak heran lalulintas di Indonesia semrawut !

Selasa, 29 September 2015 | 15:04 WIB
DOK. TMMINMulai Maret lalu, siswa bermotor di SMAN 19, Bandung, diizikan masuk gerbang sekolah bila mereka memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan memberi tumpangan pada seorang temannya.
Jakarta, KompasOtomotif – Surat Izin Mengemudi (SIM) seharunya sudah layak dijadikan bukti kompetensi seseorang untuk bisa mengendarai kendaraan di jalan umum. Tapi, Indonesia yang tidak punya pendidikan standar mengemudi, jangan menjadikan SIM sebagai alat kompetensi hilang.

Status SIM saat ini hanya salah satu penghuni dompet sebagai bukti telah membayar iuran tertentu atau alat pengaman supaya lolos razia. Banyak pemilik SIM yang sebenarnya tidak kompeten, ujungnya menodai keselamatan berkendara.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada Bab VIII paragraf 1 Pasal 77 ayat 3 menyebutkan, untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) seseorang harus memiliki kompetensi mengemudi, yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.

Otomania/Agung KurniawanMengurus SIM yang rusak atau hilang mudah dilakukan tanpa tes ulang.

Meski regulasi tersebut mengizinkan SIM diberikan untuk pengemudi yang belajar sendiri, namun masih ada sebagian masyarakat yang lebih memilih untuk mengikuti kursus mengemudi, khususnya untuk di daerah Jakarta. Pilihan itu diambil, entah karena tidak mampu belajar sendiri, atau hanya memanfaatkan jasa yang disediakan, agar bisa mendapatkan SIM dengan mudah.

“Aneh memang, kompetensi tidak akan bisa diperoleh dari cara belajar sendiri. Indonesia belum punya lembaga khusus yang dengan sertifikasi resmi dari pemerintah ditugaskan untuk mendidik cara mengemudi yang benar,” kata Jusri Pulubuhu, Direktur sekaligus Pendiri Jakarta Defensive Driving Consulting) kepada KompasOtomotif, di Palmerah, Jakarta Selatan, pekan lalu.

Menurut Jusri, mungkin ilmu soal teknik berkendara, seperti menjalankan mobil, berbelok, rem, bagaimana parkir, bisa diperoleh dengan baik. Tapi, etika di jalan, menjaga emosi, sampai pemahaman suatu kondisi tertentu di jalan akan sulit dipahami, karena tidak ada standar.

“Ini, tidak ada pendidikan (standar), tiba-tiba disuruh tes SIM. Kemungkinen besar tentu tidak lolos,” ucap Jusri.

Kursus Mengemudi

Alternatif lain yang disebutkan UU NO 22 Tahun 2002 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah memperoleh kompetensi lewat pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan yang tersedia saat ini adalah Sekolah atau Kursus Mengemudi yang kerap bermunculan di kota-kota besar, terutama di Jakarta.

Untuk mengetahui apa saja yang didapat dari lembaga kursus ini, kami melakukan penelusuran. Dari tiga institusi tersebut, memang semuanya menyediakan pembuatan SIM dengan tambahan biaya yang berbeda-beda, dari Rp 580.000 sampai Rp 680.000. Sementara jika membuat sendiri hanya keluar dana Rp 150.000 sudah termasuk pembayaran asuransi Rp 30.000.

Febri ArdaniBanyak usia sekolah tanpa SIM mengemudikan mobil sehari-hari.

Namun, ada salah satu institusi mengemudi, yang pemberian SIM-nya hanya untuk program khusus “Pasti Bisa” dengan garansi kemahiran mengemudikan kendaraan. Dalam paket tersebut, pendaftar hanya harus membayar Rp 2,5 juta, dan tidak ada batasan waktu belajar, pastinya sampai bisa.

Sementara untuk dua sekolah mengemudi lainnya, tidak seperti itu, SIM bisa diusahakan diterima peserta pendidikan, setelah selesai mengikuti program pembelajaran. Namun, meski semuanya mengakui akan ketatnya proses pembuatan SIM dalam beberapa bulan ini, mereka tetap menjamin peserta “pasti” lulus danTapi mendapatkan SIM.

“Kemarin saja kami bawa peserta didik untuk dibuatkan SIM, namun setelah sampai di sana, kita semua diperintahkan untuk pulang kembali, karena mungkin sedang ada pengawasan. Tapi pasti bisa kok mendapatkannya,” ujar salah satu pengurus sekolah mengemudi di Jakarta.

Di tempat lain, sang pegawai sekolah mengemudi mengatakan, untuk saat ini harus rela untuk mengikuti prosedur, lagipula hanya lima tahun sekali. “Justru untuk saat ini dipertanyakan bagi yang mudah mendapatkan SIM, karena memang sedang ketat, jadi ikuti saja prosedurnya, satu hari untuk lima tahun sekali tidak masalah. Jangan khawatir, pasti lolos ujiannya,” ujarnya.

Padahal, seharusnya materi yang diberikan oleh lembaga kursus mengemudi ini mengacu pada ketentuan yang sudah ditetapkan Polri. Tapi, lagi-lagi tidak dilakukan, sehingga legetimasi SIM sebagai alat kompetensi berkendara di jalan, lagi-lagi pupus!

Editor : Agung Kurniawan
Sumber : Otomania.com
September 28, 2015

Kilang TPPI Andalan Pertamina

Oleh : Ranto rajagukguk | Senin, 28 September 2015 | 19:08 WIB
Kilang TPPI Andalan Pertamina

INILAHCOM, Jakarta – Dengan beroperasinya kilang Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) pada 1 Oktober nanti, menurunkan importasi minyak mentah PT Pertamina (Persero) 100 ribu barel per hari (bph).

Direktur Utama Pertamina, Dwi soetjipto mengatakan, kilang TPPI mampu memproduksi 80-100 ribu bph. dengan produksi tersebut, bisa menghemat atau mengurangi impor minyak mentah. Dengan kata lain, Pertamina bisa mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat (AS).

“Kami belanja (minyak mentah) antara US$ 70-80 juta. Kira-kira (penghematan) sekitar US$ 10 juta. Ini cukup bagus,” kata Dwi di Jakarta, Senin (28/9/2015).

Dwi menuturkan, impor minyak mentah, saat ini mencapai 700 ribu bph. Dengan beroperasinya TPPI, bisa menekan 15% impor minyak mentah. TPPI akan diarahkan menjadi gasoline mode untuk memproduksi BBM, khususnya gasoline yang porsi impornya masih tinggi. “TPPI dioperasikan untuk bisa menaikkan 10-15 persen produksi kita (lifting),” papar Dwi. [ipe]

– See more at: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2240886/kilang-tppi-andalan-pertamina#sthash.hHhYxEOU.dpuf

September 28, 2015

Kopassus Buru Porsche Berpelat TNI Palsu yang Berkeliaran di Jalan

Senin 28 Sep 2015, 18:43 WIB

Elza Astari Retaduari – detikNews
Kopassus Buru Porsche Berpelat TNI Palsu yang Berkeliaran di JalanFoto: Istimewa
Jakarta – Sebuah mobil Porsche jenis Cayenne warna hitam menggunakan pelat TNI dengan nomor 1019-02 berkeliaran di jalan. Kode 02 sendiri merupakan kode registrasi kendaraan Kopassus.

“Adanya laporan dari masyarakat mobil non dinas memakai pelat Kopassus jenis Porsche nomor registrasi 1019-02,” ujar Kepala Penerangan Kopassus Mayor Inf A Munir kepada detikcom, Senin (28/9/2015).

Foto: Istimewa

“Setelah dicek di peralatan Kopassus, nomor registrasi mobil tersebut tidak ada dalam buku registrasi dan bukan mobil organik Kopassus,” sambungnya.

Untuk itu, kata Munir, pihaknya kini tengah mencari mobil Porche itu beserta pemiliknya. Foto mobil ini yang tengah berkeliaran di jalan pun sudah beredar luas. Masyarakat diminta melaporkan kepada Kopassus jika melihat mobil tersebut.

“Bagi masyarakat yang mengetahui keberadaan mobil berpelat 1019-02 dimohon menginformasikan ke Tromol Pos 7000 atau ke nomor 082122437000,” tutur Munir.

Masyarakat juga bisa melaporkannya melalui email ke penkopassus@yahoo.com. Atau bisa juga ke akun twitter @penkopassus dan juga faceboook Kopassus.

Mengenai pelat kendaraan atau atribut TNI di kendaraan juga menjadi perhatian KSAD Jenderal TNI Mulyono. Banyaknya kendaraan non dinas yang menggunakan atribut TNI di jalan tanpa izin membuat jenderal bintang 4 tersebut memerintahkan Danpuspom TNI AD untuk melakukan razia di jalanan. Bahkan menurut Mulyono, purnawirawan TNI pun tidak berhak menggunakan atribut tentara di kendaraannya.

“Sekarang sudah saya perintahkan Danpuspom operasi. Termasuk pelat-pelat mobil yang ada tempelan tentara itu hapusin semua. Tidak ada seperti itu ya. Yang berhak menggunakan seperti itu hanya mobil-mobil dinas tentara. Nggak ada mobil preman ditempeli, nggak boleh,” tegas Mulyono sebelumnya, Jumat (25/9).

“Tidak bisa. Purnawirawan itu sudah purna. Dia tidak boleh lagi pakai identitas TNI. Itu sudah ketentuannya seperti itu. Pokoknya kita sweeping, kita copot. Saya tegas seperti itu,” pungkasnya.
(elz/try)