MEWUJUDKAN BASIS DATA PARIPURNA APARATUR SIPIL NEGARA


Mewujudkan Basis Data Paripurna
Ikon konten premium Cetak | 2 September 2015 Ikon jumlah hit 20 dibaca   Ikon komentar 0 komentar
Kwik Kian Gie saat masih menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2001-2004) pernah mengungkapkan kegelisahannya. Berulang kali dia menekankan pentingnya reformasi birokrasi. Namun, basis data kepegawaian sebagai dasar mereformasi birokrasi tidak lengkap, tidak akurat. Kwik pun menyimpulkan, reformasi birokrasi baru sebatas keinginan, sebatas asumsi.

DIDIE SW
Adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana yang pernah mendengarkan lontaran kegelisahan tersebut dari Kwik. Ketika itu, ia menjadi salah satu direktur di bawah Kwik. Pada Selasa (1/9), Bima menceritakan kisah tersebut saat meluncurkan program Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara Elektronik (e-PUPNS).

Memang, kata Bima, basis data kepegawaian yang dimiliki saat itu sudah usang karena merupakan hasil pendataan tahun 1974. Sama sekali tidak bisa jadi acuan. Bima pun melanjutkan ceritanya ketika dipanggil Wakil Presiden Boediono (2009-2014). Wapres ketika itu bertanya apakah ada PNS yang paham soal sosiologi kemiskinan. “Ketika itu saya tidak bisa menjawab, basis data kepegawaian yang dimiliki tidak lengkap, tidak memuat kompetensi pegawai,” ujarnya.

BKN memang mendata ulang semua PNS sejak 2003 atau setelah kegelisahan Kwik muncul. Pendataan selama setahun itu dilakukan manual dengan meminta setiap PNS untuk memasukkan data terbaru ke BKN. Meski sudah menghabiskan dana sekitar Rp 100 miliar, hasilnya tidak sesuai harapan.

Nomor induk pegawai (NIP) ganda banyak ditemukan. Tidak sedikit pula pegawai yang sudah pensiun atau meninggal tetap terdata sehingga tetap menerima penghasilan. “Data yang tidak jelas itu mencapai 320.000 nama. Oleh karena data yang tidak jelas tersebut, kerugian negara mencapai Rp 6 triliun,” ujarnya.

Upaya pembersihan data pun terus berlanjut, tetapi hingga kini belum juga tuntas. Menurut Bima, masih ada sekitar 16.000 nama tidak jelas. Tak hanya tidak akurat, pendataan pun tidak lengkap. Data itu tak mampu menjawab pertanyaan Wapres Boediono sebab data yang ada hanya mencakup hal-hal yang bersifat administrasi kepegawaian, seperti status kepegawaian, golongan/pangkat, pendidikan terakhir, serta unit dan instansi tempat pegawai bekerja.

Komprehensif

Berangkat dari hal itulah, BKN mulai mendata kembali semua PNS yang hingga akhir 2014 berjumlah 4.375.009 pegawai. Pendataan dimulai 1 September dan ditargetkan selesai akhir tahun ini. Pendataan akan dilakukan secara elektronik. Portal khusus sudah dibuat BKN dengan alamat situs pupns.bkn.go.id. Melalui situs itu, setiap pegawai dapat memasukkan data mereka.

Selanjutnya, BKN akan melakukan verifikasi data pegawai berjenjang untuk menjamin keakuratannya. Verifikasi dimulai dari satuan kerja perangkat daerah/bagian kepegawaian tempat pegawai bekerja, kemudian verifikasi oleh badan kepegawaian daerah/biro kepegawaian, dan terakhir verifikasi akan kembali dilakukan oleh BKN pusat/kantor regional BKN di daerah.

Isi data pegawai pun berbeda, kali ini lebih lengkap. Pegawai harus mengisi data riwayat kepangkatan, jabatan, dan pendidikan/pelatihan (formal dan nonformal).

“Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah mengubah manajemen administrasi kepegawaian menjadi manajemen sumber daya manusia. Dalam manajemen yang baru, ditekankan pentingnya kompetensi. Atas dasar itu, pendataan ini harus bisa menggambarkan kompetensi yang dimiliki oleh setiap pegawai,” kata Bima.

Selain itu, pendataan ini pun bisa menggambarkan kondisi kesejahteraan pegawai. Misalnya, pegawai harus menyebutkan status rumah yang ditempatinya, milik pribadi atau hanya menyewa. “Dengan demikian, pemerintah nanti bisa saja membangun rumah murah bagi pegawai jika pegawai banyak yang tidak punya rumah atau rumah susun dibangun dekat kantor jika rumah pegawai jauh dari kantor,” katanya.

Oleh karena itu, keseriusan pegawai mengisi data menjadi penting. Apalagi tahun depan sistem kepangkatan pegawai akan berubah. Hasil pendataan ini akan menjadi acuan dalam menempatkan setiap pegawai di sistem kepangkatan pegawai baru.

Deputi Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara Tri Widodo Wahyu Utomo menilai, hasil pendataan bisa menjadi momentum perubahan manajemen aparatur sipil negara. Kompetensi setiap pegawai menjadi dasar redistribusi ulang pegawai. Negara pun tidak kesulitan jika mencari orang yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. (APA)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: