Sikat tuntas “rejim ijin” Indonesia !


Jika  urusan perijinan dan regulasi (yang tidak jelas) HARUS disikat tuntas. Jika hal ini dilaksanakan dengan konsisten  saya percaya ekonomi akan bisa segera pulih.

Sekarang ini  dalam kondisi ekonomi lesu pelaku masih saja  usaha dibebani perijinan/pungutan dan pemerasan oleh oknum aparat (kepolisian asuhan BG dan BUWAS). Hal ini yang membuat kurs rupiah loyo  dan investor kabur dari Indonesia

++++

Aturan Segera Dipangkas

154 Peraturan Hambat Investasi

JAKARTA, KOMPAS — Tiga hari ke depan, pemerintah menyempurnakan 154 aturan bermasalah. Aturan tersebut dinilai menghambat perkembangan investasi dalam negeri. Langkah ini bagian dari upaya pemerintah merangsang masuknya aliran dana. Pemerintah mengakui harus berkejaran dengan waktu.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin  sidang kabinet paripurna yang diikuti para menteri di Kantor Presiden, Jakarta,  Rabu (2/9). Sidang itu membahas penyederhanaan peraturan guna menguatkan perekonomian nasional, antara lain soal 154 aturan yang bermasalah.
KOMPAS/WISNU WIDIANTOROPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin sidang kabinet paripurna yang diikuti para menteri di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (2/9). Sidang itu membahas penyederhanaan peraturan guna menguatkan perekonomian nasional, antara lain soal 154 aturan yang bermasalah.

Presiden Joko Widodo meminta agar ada kebijakan baru yang merangsang pertumbuhan ekonomi dalam waktu secepat-cepatnya. “Kita berkejaran dengan waktu meskipun rasio kecukupan modal perbankan Indonesia masih di atas 20 persen. Ini angka yang sangat bagus, jika dibandingkan dengan negara-negara lain termasuk yang paling baik di Asia. Begitu pun dengan cadangan devisa saat ini masih 107 miliar dollar AS,” tutur Joko Widodo ketika membuka sidang kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (2/9).

Dengan kondisi saat ini, Joko Widodo meminta semua pihak tetap waspada pada situasi ekonomi yang sedang berkembang. Semua daya dan upaya sebaiknya dikerahkan untuk memperkuat perekonomian nasional.

“Semua jurus harus dikeluarkan. Saya minta minggu ini digelar pertemuan intensif dengan dunia usaha. Pertemuan serupa sudah dilakukan membahas regulasi yang menghambat investasi,” katanya.

Jika langkah seperti itu tidak dilakukan, kata Presiden, pelaku usaha akan sulit mengeluarkan modalnya. Begitu pun juga arus uang dari luar ke dalam negeri akan terhambat.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pembahasan 154 aturan perundang-undangan yang bermasalah digelar di Istana Bogor selama tiga hari berturut-turut. Selain dihadiri para menteri Kabinet Kerja, pembahasan itu juga mengundang para pelaku usaha. “Tiga hari ke depan kami akan berkantor di Bogor,” kata Pramono Anung.

Libatkan dunia usaha

Pemerintah sebaiknya melibatkan dunia usaha untuk membicarakan paket kebijakan yang akan dikeluarkan. Hal ini untuk memastikan agar kebijakan bisa berlaku efektif sehingga tujuan tercapai. Belajar dari pengalaman, banyak kebijakan tak aplikatif dan justru kontraproduktif ketika dunia usaha ditinggalkan.

“Belajar dari pengalaman, paket kebijakan hanya bisa dilaksanakan secara efektif kalau seluruh substansi dan materi dibicarakan sektor demi sektor dengan dunia usaha sebelum dikeluarkan,” kata Menteri Perindustrian Kabinet Indonesia Bersatu, MS Hidayat dalam rapat dengar pendapat umum di Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta.

Rapat dipimpin Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit. Temanya tentang industri manufaktur sebagai penyangga perekonomian nasional. Selain Hidayat, narasumber lainnya adalah Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Suryo Bambang Sulisto dan Ketua Tim Kerja Kadin Rauf Purnama.

Dalam kondisi perekonomian yang sulit seperti saat ini, menurut Hidayat, pemerintah harus meningkatkan kepercayaan dunia usaha. Caranya adalah dengan menunjukkan, pemerintah tahu apa yang harus dilakukan dan memastikan bahwa kebijakan yang akan diterapkan bisa benar-benar dilaksanakan.

Pemerintah sedianya akan mengeluarkan paket kebijakan pada pekan ini. Paket kebijakan itu meliputi deregulasi kelembagaan dan aturan, insentif fiskal, dan penerbitan kebijakan baru yang antara lain ditujukan untuk sektor riil. Tujuannya antara lain adalah untuk mendorong industrialisasi dan memperkuat rupiah.

Suryo menyatakan, keadaan perekonomian memburuk. Ini tecermin pada pelambatan pertumbuhan ekonomi, depresiasi rupiah, dan pertumbuhan sektoral yang sangat lemah. Sumber pertumbuhan dari ekonomi luar negeri, melalui ekspor-impor, turun. Demikian pula dengan konsumsi dalam negeri dan pengeluaran pemerintah.

“Akibatnya, dunia usaha mengalami krisis karena bahan baku dan barang modal menjadi mahal sehingga biaya produksi meningkat dan sebagian industri telah melakukan pemutusan hubungan kerja,” kata Suryo.

Jangka pendek

Kadin merekomendasikan sejumlah langkah jangkah pendek. Di antaranya adalah agar pemerintah memperhatikan psikologis dunia usaha. Dengan demikian, pengambilkan kebijakan mesti dilakukan dengan ketenangan, konsistensi, dan kesatuan sikap.

“Intinya adalah bagaimana pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan ekonomi yang dapat mengembalikan kepercayaan pasar dalam jangka pendek,” kata Suryo.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, menyatakan, Apindo mendesak pemerintah untuk melibatkan pengusaha dalam menyusun paket kebijakan ekonomi.

Langkah ini penting agar kebijakan yang diluncurkan tepat guna dan efektif berjalan di lapangan. (NDY/WHY/LAS)

 

 

Dwelling Time, Rizal Pangkas 124 Perizinan dari 20 Lembaga

SELASA, 01 SEPTEMBER 2015 | 16:22 WIB

Dwelling Time, Rizal Pangkas 124 Perizinan dari 20 Lembaga

Rizal Ramli, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Koordinator Kemaritiman akan memangkas 124 perizinan dari 20 kementerian dan lembaga yang diperlukan untuk dwelling time saat ini.

Rizal Ramli, Menteri Koordinator Kemaritiman, mengatakan perizinan dalam dwelliing time di pelabuhan saat ini terlalu rumit. Padahal perizinan tersebut bisa dipangkas untuk mempercepat waktu dwelling time menjadi sekitar empat hari, sesuai dengan yang diinginkan Presiden Joko Widodo.

“Dulu, ada paradigma di birokrat kita, kalau dapat dibuat sulit, kenapa harus dipermudah, karena berharap mendapat suap. Saat ini akan kami ubah paradigma itu menjadi, kalau memang sulit, akan kami permudah,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 1 September 2015.

Rizal menuturkan, pemerintah akan memangkas perizinan tersebut hingga menyisakan 42 izin atau sepertiga dari perizinan yang diperlukan sebelumnya. Dengan begitu, pelaku usaha dapat memangkas waktu dan biaya untuk proses dwelling time.

Menurut Rizal, banyaknya perizinan yang harus diselesaikan pengusaha untuk dwelling time itu disebabkan oleh aturan yang tumpang-tindih yang dibuat pejabat lama dan baru. Selain itu, ada perizinan yang sengaja dikeluarkan untuk membuat proses tersebut lebih rumit dan lama karena berharap mendapatkan suap.

“Banyaknya perizinan ada dua penyebabnya, karena menteri baru mengeluarkan kebijakan perizinan tanpa mencabut kebijakan perizinan yang lama dan kebijakan perizinan yang sengaja dibuat untuk membuat proses itu sulit agar mendapat setoran banyak,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Presiden Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Presiden Jokowi terus memantau dan menginvestigasi proses dwelling time. Hal itu dilakukan untuk memastikan instruksinya dijalankan oleh seluruh jajarannya.

Bahkan, kata Luhut, Presiden membentuk gugus tugas khusus untuk menyelesaikan persoalandwelling time guna mereformasi manajemen di pelabuhan.

Menurut dia, persoalan dwelling time ini telah membuat Indonesia mengalami potential lost hingga Rp 744 triliun.

BISNIS.COM

Akan Rilis Paket Ekonomi Besar-besaran, Darmin Nasution Lapor ke Jokowi

Rabu, 2 September 2015 | 19:08 WIB
Icha RastikaMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution (tengah).

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, telah mempresentasikan paket kebijakan kepada Presiden Joko Widodo, pada hari ini, Rabu (2/9/2015).

Ada empat kelompok paket kebijakan ekonomi besar-besaran, yang terdiri dari sektor fiskal dan keuangan, deregulasi industri, insentif sektor energi, serta pangan.

“Untuk sektor fiskal dan keuangan ada 6-7 poin mulai dari kepemilikan rumah atau apartemen orang asing, aturan debt to equity ratio kalau mau pinjam ke luar negeri, sampai permasalahan raskin ke 13-14,” kata Darmin kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Rabu sore (2/9/2015).

Kelompok kedua yaitu deregulasi yang menyangkut industri, perdagangan, dan pertanian. Total ada sekitar 160 peraturan yang akan dikaji ulang, baik sebagian maupun seluruhnya.

Adapun kelompok ketiga adalah insentif untuk sektor energi, utamanya terkait percepatan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral tambang (smelter). Terakhir adalah kelompok pangan.

“Presiden melihat kelompok lain boleh lah dikeluarkan minggu depan atau minggu sekian. Kalau deregulasi, debirokratisasi maunya minggu ini dikeluarkan,” pungkas Darmin.

++++

Dwelling Time, Rizal Pangkas 124 Perizinan dari 20 Lembaga

SELASA, 01 SEPTEMBER 2015 | 16:22 WIB

Dwelling Time, Rizal Pangkas 124 Perizinan dari 20 Lembaga

Rizal Ramli, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Koordinator Kemaritiman akan memangkas 124 perizinan dari 20 kementerian dan lembaga yang diperlukan untuk dwelling time saat ini.

Rizal Ramli, Menteri Koordinator Kemaritiman, mengatakan perizinan dalam dwelliing time di pelabuhan saat ini terlalu rumit. Padahal perizinan tersebut bisa dipangkas untuk mempercepat waktu dwelling time menjadi sekitar empat hari, sesuai dengan yang diinginkan Presiden Joko Widodo.

“Dulu, ada paradigma di birokrat kita, kalau dapat dibuat sulit, kenapa harus dipermudah, karena berharap mendapat suap. Saat ini akan kami ubah paradigma itu menjadi, kalau memang sulit, akan kami permudah,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 1 September 2015.

Rizal menuturkan, pemerintah akan memangkas perizinan tersebut hingga menyisakan 42 izin atau sepertiga dari perizinan yang diperlukan sebelumnya. Dengan begitu, pelaku usaha dapat memangkas waktu dan biaya untuk proses dwelling time.

Menurut Rizal, banyaknya perizinan yang harus diselesaikan pengusaha untuk dwelling time itu disebabkan oleh aturan yang tumpang-tindih yang dibuat pejabat lama dan baru. Selain itu, ada perizinan yang sengaja dikeluarkan untuk membuat proses tersebut lebih rumit dan lama karena berharap mendapatkan suap.

“Banyaknya perizinan ada dua penyebabnya, karena menteri baru mengeluarkan kebijakan perizinan tanpa mencabut kebijakan perizinan yang lama dan kebijakan perizinan yang sengaja dibuat untuk membuat proses itu sulit agar mendapat setoran banyak,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Presiden Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Presiden Jokowi terus memantau dan menginvestigasi proses dwelling time. Hal itu dilakukan untuk memastikan instruksinya dijalankan oleh seluruh jajarannya.

Bahkan, kata Luhut, Presiden membentuk gugus tugas khusus untuk menyelesaikan persoalandwelling time guna mereformasi manajemen di pelabuhan.

Menurut dia, persoalan dwelling time ini telah membuat Indonesia mengalami potential lost hingga Rp 744 triliun.

BISNIS.COM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: