Investasi Dipermudah


Sektor Mineral Lebih Pasti

JAKARTA, KOMPAS — Dunia usaha menyambut perubahan masa pengajuan perpanjangan kontrak sektor mineral dan batubara, dari semula paling cepat 2 tahun, menjadi 10 tahun sebelum kontrak berakhir. Perubahan diharapkan mempercepat dan memberikan kemudahan dalam investasi.

Hal itu diakomodasi melalui perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014. PP itu tentang Perubahan Ketiga atas PP No 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia Ladjiman Damanik mengatakan, upaya pemerintah mengubah jangka waktu pengajuan perpanjangan kontrak dari semula paling cepat 2 tahun menjadi 10 tahun, sangat baik bagi iklim investasi. Perpanjangan itu memberikan kepastian bagi investor, terutama sektor mineral dan tambang dalam skala besar.

“Saya setuju dengan perubahan peraturan pemerintah ini. Perubahan ini memberikan kepastian bagi investor, terutama kontrak yang berjenis kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B),” kata Ladjiman, Selasa (15/9), di Jakarta.

Ladjiman menambahkan, untuk memperkuat kepastian hukum di sektor mineral dan batubara, pemerintah sebaiknya membentuk badan usaha khusus yang bertugas mengelola sumber daya alam di sektor pertambangan mineral dan batubara. Pemegang kontrak akan berurusan dengan badan usaha khusus itu, tidak lagi dengan pemerintah.

“Proses perizinan dikelola secara business to business dan menggantikan peran negara dalam mengelola pertambangan. Selain itu, model tersebut akan membebaskan negara dari potensi gugatan arbitrase,” ujar Ladjiman.

Perencanaan

content

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha berpendapat, perubahan perpanjangan masa pengajuan kontrak lebih memberikan kepastian dalam perencanaan investasi, terutama investor skala besar atau nilainya tinggi. Namun, menurut Satya, perubahan masa pengajuan perpanjangan kontrak sebaiknya tidak diatur dalam PP.

“Lebih baik klausul perubahan masa perpanjangan kontrak tidak diatur dalam PP yang relatif mudah diubah seiring pergantian pemerintahan. Usulan saya, klausul itu dimasukkan ke dalam revisi undang-undang,” ujar Satya.

Undang-undang yang dimaksud adalah UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Teguh Pamuji mengatakan, impelementasi PP No 77/2014 dianggap belum mendukung investasi di sektor mineral dan batubara. PP itu merupakan peraturan ketiga hasil revisi PP No 23/2010.

“Usulan perubahan mengenai perpanjangan kontrak. Dasar perubahannya adalah investasi di sektor mineral dan batubara yang nilai investasinya besar dan risiko bisnisnya tinggi,” kata Teguh.

PP No 77/2014 menyebutkan, pemegang kontrak karya dan PKP2B harus mengajukan permohonan kepada menteri paling cepat dua tahun dan paling lambat enam bulan sebelum masa kontrak habis. (APO)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: