Menteri Keuangan Berfokus pada Stimulus Jangka Pendek


Menteri Keuangan paling “parah ” yang pernah dimiliki Indonesia
JUM AT, 18 SEPTEMBER 2015

JAKARTA – Kementerian Keuangan mulai menjalankan beberapa kebijakan stimulus fiskal jangka pendek untuk menjaga perekonomian Indonesia dari ketidakpastian global. Termasuk, kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, soal ketidakpastian hasil pertemuan petinggi bank sentral Amerika Serikat (The Federal Open Market Committee) ihwal naik atau tidaknya suku bunga acuan.

“Intinya kita ingin bertahan dalam kondisi ketidakpastian,” kata Bambang.

Menteri berujar, banyak stimulus fiskal dari kementeriannya yang masuk paket kebijakan September I. Stimulus tersebut meliputi penyerapan anggaran, peningkatan daya beli, dan insentif dunia usaha. “Lebih bagus jika stimulus fiskal dikombinasikan antara fresh money (dana segar) dan kebijakan,” ujar dia di kantornya.

Dalam hal penyerapan anggaran, Bambang mengatakan, Kementerian membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran, memperbaiki pengadaan barang dan jasa, mencairkan penyertaan modal negara, menyempurnakan skema kerja sama Pemerintah Swasta, serta mengimplementasikan tata kelola pemerintah yang lebih baik. Ditargetkan, penyerapan anggaran sampai akhir tahun dapat mencapai 94-96 persen.

Adapun soal peningkatan daya beli, Bambang menjelaskan, akan difokuskan pada pengucuran dana desa, peningkatan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), penghapusan kebijakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan kebijakan tambahan beras untuk masyarakat miskin selama dua bulan. Dana desa, ujar Bambang, digunakan untuk pembangunan 3-4 proyek. “Sifatnya swadaya, bisa untuk bangun jembatan, sanitasi, dan irigasi,” tuturnya.

Peningkatan batas PTKP bertujuan menjaga daya beli masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan perekonomian. Sedangkan penghapusan PPnBM, menurut Bambang, mendorong masyarakat berbelanja di dalam negeri.

Di insentif dunia usaha, Kementerian mengeluarkan tax allowance, tax holiday, dana sawit, insentif pajak bagi jasa kepelabuhanan, sektor properti, industri galangan kapal, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat. “Tax allowance intinya untuk dorong industri yang serap tenaga kerja,” ucapnya.

Bambang mengatakan Kementerian juga mengeluarkan kebijakan lainnya, seperti penambahan bebas visa, insentif pajak berdasarkan debt to equity ratio (rasio pinjaman terhadap modal), optimalisasi bongkar-muat barang (dwelling time), serta hilirisasi mineral.

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Sri Adiningsih, sebelumnya mengatakan paket kebijakan ekonomi September I yang dikeluarkan pemerintah belum cukup kuat. SINGGIH SOARES


Strategi Bertahan

Kementerian Keuangan meluncurkan strategi jangka pendek berupa stimulus fiskal untuk mendukung paket kebijakan ekonomi September 1. “Intinya kami ingin bertahan dalam kondisi ketidakpastian,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, kemarin.

AKSELERASI PENYERAPAN ANGGARAN

Membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran.

Percepatan waktu pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pencairan penyertaan modal negara.

Menyempurnakan skema kerja sama pemerintah dan swasta.

PENINGKATAN DAYA BELI

Pengembangan infrastruktur desa dengan 70 persen anggaran dana desa 2015: Rp 20,8 triliun.

Peningkatan batas penghasilan tidak kena pajak dari Rp 24,3 juta menjadi Rp 36 juta.

Menghapus PPnBM untuk peralatan elektronik, olahraga, musik, barang bermerek, serta peralatan rumah dan perkantoran.

Menambah penyaluran beras murah selama 2 bulan untuk 15,5 juta jiwa penduduk miskin.

INSENTIF DUNIA USAHA

Menambah cakupan jenis investasi, jangka waktu, sektor industri, dan daerah yang memperoleh fasilitas tax allowance.

Menambah tax holiday untuk industri pionir.

Menghimpun CPO supporting fund untuk mendukung program pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Penugasan khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk menyediakan pembiayaan ekspor.

Memberi insentif PPN bagi jasa kepelabuhanan untuk menurunkan biaya transportasi barang.

Memberi insentif pajak sektor properti.

Memberi insentif untuk kawasan ekonomi khusus dengan menurunkan nilai minimum investasi, menjadi lebih rendah dari Rp 1 triliun, untuk mendapat pembebasan perpajakan.

Tak memungut PPN dari industri galangan kapal.

Memberikan subsidi untuk bunga kredit usaha rakyat (KUR).

KEBIJAKAN LAIN

Menambah bebas visa kunjungan dari 15 menjadi 45 negara.

Memberi insentif pajak berdasarkan rasio utang terhadap modal (debt to equity ratio/DER).

Optimalisasi dwelling time dengan memudahkan proses pemeriksaan bea dan cukai.

Kebijakan PPN yang tak dipungut atas anode slime-sisa hasil pemurnian komoditas tambang mineral. Sumber: Kementerian Keuangan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: