Iklim Investasi Diperbaiki


Pengusaha Menunggu Implementasi Kebijakan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memperbaiki iklim investasi di Tanah Air dengan cara meringkas waktu untuk memproses perizinan investasi di kawasan industri. Adapun dalam rangka menambah pasokan dollar AS di dalam negeri, pemerintah menawarkan insentif bagi eksportir.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution (tengah), Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (kanan), Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kedua kanan), Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar (kedua kiri), dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  Franky Sibarani saat mengumumkan paket kebijakan ekonomi tahap  II di Kantor Presiden, Jakarta,  Selasa (29/9).
KOMPAS/WISNU WIDIANTOROMenteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution (tengah), Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (kanan), Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kedua kanan), Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar (kedua kiri), dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani saat mengumumkan paket kebijakan ekonomi tahap II di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/9).

Upaya memperbaiki iklim investasi itu ada dalam paket kebijakan ekonomi tahap II yang diumumkan pada Selasa (29/9).

Pengusaha merespons positif langkah pemerintah, tetap menunggu implementasi kebijakan tersebut. Pasar keuangan juga menyambut baik, ditandai dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menguat menjelang dan setelah paket kebijakan ekonomi diumumkan.

Dalam paket kebijakan ekonomi tahan II, proses perizinan yang saat ini memakan waktu berbulan-bulan, bahkan tahunan, akan dipangkas menjadi tiga jam. Kebijakan ini berlaku efektif mulai pertengahan Oktober.

”Berbeda dari paket kebijakan sebelumnya yang narasinya panjang, paket kali ini lebih pendek, tetapi konkret. Dalam bahasa Presiden, lebih nendang, mudah dipahami publik, dan sangat gampang diterapkan,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelang pengumuman paket kebijakan ekonomi tahap II di Kantor Presiden, kemarin.

Meski demikian, Presiden Joko Widodo memberi peringatan keras kepada para menteri untuk mengonsolidasikan jajarannya di eselon satu dan dua.

”Kalau pimpinan di kementerian tidak kuat mengendalikan di bawahnya, di eselon satu dan dua, apalagi terkena arus di bawahnya, sudah lupakan (terobosan) ini. Lupakan. Kalau tidak punya keberanian melakukan terobosan juga lupakan karena kita memang (menghadapi persoalan yang) ruwet sekali,” kata Presiden saat membuka rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, kemarin.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, serta Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro hadir dalam pengumuman paket kebijakan ekonomi tahap II.

Menurut Darmin, saat ini perizinan investasi mencakup 11 izin yang membutuhkan waktu bulanan hingga tahunan. Dengan kebijakan baru ini, izin investasi bisa diperoleh dalam waktu tiga jam. Bahkan, investor bisa langsung membangun usaha di kawasan industri.

Franky menyebutkan, izin investasi yang diterbitkan dalam waktu paling lama tiga jam itu mencakup tiga dokumen, yakni izin prinsip, akta pendirian perusahaan, serta penerbitan nomor pokok wajib pajak.

content

Fasilitas perizinan investasi yang supercepat itu ditujukan bagi investor yang menanamkan modal di kawasan industri minimal Rp 100 miliar atau mempekerjakan 1.000 pekerja. Untuk mendapatkan layanan itu, investor harus datang ke kantor BKPM guna menandatangani akta pendirian perusahaan di hadapan notaris.

Setelah mendapatkan izin, investor bisa langsung memilih lokasi dan membangun usaha di kawasan industri. Investor tidak perlu lagi mengajukan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) karena kawasan industri sudah memiliki amdal. Namun, investor tetap wajib membangun fasilitas pengolahan limbah.

Tahapan perizinan yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga dipangkas. Ada 14 tahap perizinan yang dipangkas menjadi enam tahap. Proses perizinan yang sebelumnya memakan waktu 2-4 tahun dapat lebih singkat menjadi 12 hari.

Siti mengatakan, perizinan yang disederhanakan meliputi izin pinjam pakai kawasan hutan untuk eksplorasi dan operasi produksi, izin pelepasan kawasan hutan, izin pemanfaatan hutan hasil kayu dalam hutan produksi, dan izin pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi.

”Dalam rangka memperbaiki iklim investasi, saya sebagai Menteri LHK menjamin bisa diselesaikan dengan baik,” ujarnya.

Hasil ekspor

Bambang menyebutkan, ada penyederhanaan satu prosedur dan pemberian tiga insentif. Prosedur itu terkait dengan pengajuan permohonan pembebasan pajak dan pengurangan pajak.

Setelah semua syarat dipenuhi, pengajuan pengurangan pajak akan diputuskan Direktorat Jenderal Pajak paling lama 25 hari. Adapun pengajuan pembebasan pajak diputuskan dalam waktu 45 hari.

Insentif ditawarkan bagi eksportir yang menyimpan devisa hasil ekspor (DHE) di perbankan yang beroperasi di dalam negeri. Selama ini, eksportir hanya wajib melaporkan DHE ke Bank Indonesia (BI), tetapi tidak wajib menyimpan devisa itu di perbankan domestik.

Presiden Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas terkait kemudahan berusaha di Kantor Presiden, Jakarta,  Selasa (29/9). Hari itu, pemerintah mengumumkan peluncuran Paket Kebijakan Ekonomi 2 yang memangkas lamanya proses perijinan pendirian usaha di Indonesia.
KOMPAS/WISNU WIDIANTORO
Presiden Joko Widodo yang didampingi sejumlah menteri menerima Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani (kiri tengah) dan jajarannya  di Istana Merdeka, Jakarta,  Selasa (29/9). Selain melaporkan kondisi ekonomi terkini, Apindo juga memberikan masukan kepada Presiden.
KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

”Selama ini, sebagian eksportir mungkin sudah melaporkan DHE kepada BI. Namun, sesuai aturan yang ada, kebanyakan tidak disimpan. DHE itu mungkin hanya mampir di sistem perbankan kita, lalu dipindahkan lagi ke negara lain. Dengan insentif ini, diharapkan DHE tetap berada di perbankan Tanah Air,” tuturnya.

Devisa yang masuk ke perbankan domestik akan menambah pasokan valuta asing di Indonesia. Kondisi ini terkait nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, kemarin, nilai tukar rupiah Rp 14.728 per dollar AS.

Respons pengusaha

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi B Sukamdani menyampaikan, dunia usaha merespons positif setiap paket kebijakan yang diarahkan untuk mendorong kegiatan usaha berjalan kian lancar. ”Isinya boleh bagus, tetapi tetap yang kami tunggu adalah implementasi segera dari paket kebijakan yang dijabarkan melalui aturan rinciannya,” katanya.

Terkait insentif untuk menarik pengusaha agar menyimpan devisa hasil ekspor di dalam negeri, menurut dia, banyak pengusaha memiliki modal kerja terbatas. Akibatnya, uang yang ada terus diputar.

”Jadi, saya rasa dana yang mengendap pun tidak besar-besar amat. Akan tetapi, bagaimanapun, pemberian insentif tentu akan ada manfaatnya bagi pengusaha,” ujarnya.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia Sanny Iskandar mengatakan, pengusaha melihat kemauan politik luar biasa dari Presiden Jokowi untuk mendorong investasi. Namun, efektivitas paket kebijakan tidak serta-merta terlihat. ”Investor juga akan melihat betul atau tidak kebijakan itu dijalankan,” katanya.

Kemarin, IHSG yang sempat melemah ditutup menguat 57 poin atau 1,41 persen menuju level 4.178. Penguatan itu terjadi di tengah penurunan sejumlah indeks utama di Asia, seperti indeks Nikkei 225 yang anjlok 4,05 persen dan indeks Shanghai Composite yang turun 2,02 persen.

Menurut analis LBP Enterprises, Lucky Bayu Purnomo, pelaku pasar mempertimbangkan dampak paket kebijakan ekonomi. (NDY/WHY/CAS/BEN)

+++++++++++++++++++

Jokowi Ngamuk Saat Pimpin Rapat Soal Investasi

SELASA, 29 SEPTEMBER 2015 | 17:06 WIB

Jokowi Ngamuk Saat Pimpin Rapat Soal Investasi

Presiden Joko Widodo, memberikan penjelasan mengenai peluang investasi di Indonesia untuk para pengusaha Cina dalam acara Indonesia-Cina Economic Cooperation Forum di Beijing, 27 Maret 2015. Jokowi mengajak ratusan pengusaha Tiongkok menanamkan modalnya di Indonesia. AP/Feng Li

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo menyemprot sejumlah menteri dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Presiden hari ini, Selasa, 29 September 2015. Jokowi marah lantaran instruksinya soal pemangkasan prosedur investasi belum dijalankan kementerian terkait. Akibatnya, beberapa investor masih mendapat kesulitan untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

“Saya minta di bawah koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian segera membuat langkah terobosan yang cepat dalam mengatasi beberapa kendala, terutama perizinan investasi,” kata Jokowi dengan nada meninggi.

Baca juga:
Kisah Salim Kancil Disetrum, Dibunuh: Ini Sederet Keanehan  di Balik Tragedi 
Ini Duit yang Dipakai Setya Novanto Cs & Ahok: Siapa Boros?

Beberapa waktu lalu, Jokowi sudah memberikan empat instruksi untuk perbaikan iklim investasi di Indonesia. Pertama, Jokowi memerintahkan pengumpulan seluruh regulasi perizinan investasi agar segera dipermudah. “Kalau perlu dihapus atau direvisi sehingga lebih memudahkan,” ujarnya.

Kedua, Presiden Indonesia ketujuh itu juga meminta agar masalah pembebasan lahan segera dibenahi. “Sehingga sinyal investasi bisa dilihat.”

Masalah ketiga yang menjadi sorotan Jokowi adalah soal penambahan kapasitas pembangkit listrik. Dia meminta Kementerian Energi memastikan para investor mendapat kepastian soal ketersediaan pasokan listrik. “Pasokan listrik harus betul-betul dijelaskan bahwa pada tahun kesekian sudah ada tambahan pasokan, mereka (calon investor) menunggu itu,” katanya.  Terakhir, Jokowi meminta pembenahan mekanisme ketenagakerjaaan dan sistem pengupahan.

Keempat instruksi itu rupanya belum dijalankan kementerian terkait. Berdasarkan laporan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), proses pengurusan investasi di Indonesia masih berbelit-belit.

Dengan nada meninggi, mantan Wali Kota Solo itu mengatakan Indonesia hanya menduduki posisi keenam dalam hal kemudahan berinvestasi di kawasan ASEAN. “Prosedur yang harus dilalui masih 10 tahapan. Singapura dan Malaysia hanya 3 tahapan. Berarti 70 persen ini harus dihilangkan,” ujarnya.

Baca juga: SBY: Kalau Ada yang Mau Kudeta, Saya Paling Depan Menolak!

Jokowi juga menilai waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha di Indonesia masih terlalu lama, yaitu 52,5 hari. Sedangkan Singapura hanya 2,5 hari dan Malaysia hanya 5,5 hari. “Coba dicatat, malu kita. Karena itu, semua harus segera mengumpulkan hal yang berkaitan dengan perizinan. Betul-betul harus punya langkah konkret yang dampaknya bisa dirasakan langsung dunia usaha.”

Jokowi meminta setiap menteri kuat mengendalikan bawahannya dalam hal kebijakan. Dia meminta menteri tak terbawa arus pejabat setingkat eselon 1 dan 2. “Kalau terbawa arus bawahannya, sudah lupakan mengenai ini. Apalagi kalau tidak punya keberanian lakukan terobosan ini, sudah lupakan,” ujarnya.

Hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, dan Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan.

REZA ADITYA

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: