Sinkronisasi Kebijakan Dinanti


Pengawasan di lapangan (daerah) sangat diperlukan.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Konstruksi dan Pertanahan, Bambang Sujagad, menilai kebijakan investasi dalam paket kebijakan ekonomi jilid II belum menyentuh masalah utama. Sebab masalah investasi saat ini justru lebih banyak terjadi di lapangan ketika investasi mulai bergulir.

Penting, Konversi Devisa Hasil Ekspor ke Rupiah

JAKARTA, KOMPAS — Kemudahan perizinan bagi investor di dalam kawasan industri disambut baik kalangan pengusaha. Birokrasi pun diyakini akan lebih efisien. Namun, kebijakan pemerintah itu tetap harus diikuti dan disinkronisasikan dengan proses perizinan di pemerintah daerah.

Presiden Joko Widodo yang didampingi sejumlah menteri menerima Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani (kiri tengah) dan jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/9). Selain melaporkan kondisi ekonomi terkini, Apindo juga memberikan masukan kepada Presiden.
KOMPAS/WISNU WIDIANTOROPresiden Joko Widodo yang didampingi sejumlah menteri menerima Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani (kiri tengah) dan jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/9). Selain melaporkan kondisi ekonomi terkini, Apindo juga memberikan masukan kepada Presiden.

Jika proses perizinan di pemerintah daerah masih lama dan berbelit-belit, paket kebijakan ekonomi pemerintah itu tak akan berdampak signifikan. Pemerintah daerah diharapkan juga melakukan terobosan serupa.

Dalam paket kebijakan ekonomi tahap II, pemerintah berusaha memperbaiki iklim investasi. Caranya, antara lain, dengan memangkas proses perizinan yang memakan waktu berbulan-bulan, bahkan tahunan, menjadi hanya tiga jam.

Menurut Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adhi S Lukman, kebijakan memangkas waktu mengajukan proses perizinan itu bagus. ”Namun, itu bukan (cara) mengatasi masalah sekarang. Itu lebih ke dorongan investasi yang dampaknya baru akan terasa satu tahun lebih ke depan,” kata Adhi di Jakarta, Rabu (30/9).

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sutomo menambahkan, selama ini pengurusan izin investasi terlalu lama sehingga pengusaha menggunakan agen atau calo. Jika pengurusan izin lebih cepat, diyakini pengusaha akan mengurus sendiri perizinan itu.

Sutomo berharap Pemerintah Kabupaten Bekasi juga meringkas proses perizinan di wilayahnya sehingga tak lagi berbelit-belit. ”Di era otonomi daerah, pengajuan perizinan itu setengah di pemerintah pusat dan setengah di daerah. Mengurus izin mendirikan bangunan dan izin gangguan di pemerintah daerah, misalnya, butuh waktu berbulan-bulan,” paparnya.

Saat ini di Kabupaten Bekasi ada sekitar 4.300 perusahaan.

Sekretaris Apindo Banten Arwin Kusmanta justru mengkritik paket kebijakan tahap II yang hanya fokus pada upaya meningkatkan investasi. Kebijakan pemerintah itu dinilai tidak berpengaruh terhadap perusahaan, termasuk anggota Apindo serta Kamar Dagang dan Industri, yang saat ini sedang menghadapi kesulitan ekonomi.

”Yang harus diingat, saat ini kita tidak lagi ada di era sentralisasi, tetapi sudah di era otonomi daerah. Banyak kebijakan yang ditentukan setiap daerah. Saya khawatir pemerintah daerah, baik provinsi, kota, maupun kabupaten, belum bisa mengikuti irama di pemerintah pusat,” tutur Arwin.

Oleh karena itu, lanjutnya, kemungkinan besar percepatan proses perizinan seperti dalam paket kebijakan ekonomi belum bisa diikuti daerah.

Secara terpisah, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia Sanny Iskandar menyebutkan, selain percepatan atau kemudahan di sisi layanan perizinan, sejumlah faktor lain juga turut memengaruhi keputusan calon investor menanamkan modal. Faktor yang dimaksud antara lain suplai daya listrik, biaya investasi, kondisi infrastruktur, dan kepastian hukum, terutama menyangkut hubungan industrial.

Devisa hasil ekspor

Paket kebijakan ekonomi tahap II juga menawarkan insentif bagi eksportir yang menyimpan devisa hasil ekspor (DHE) di perbankan Indonesia. Insentif itu berupa pengurangan pajak bunga deposito yang besarannya berbeda-beda, tergantung jangka waktu deposito. Besaran pengurangan pajak bunga deposito juga berbeda bagi simpanan DHE dalam valuta asing dan DHE yang dikonversi ke rupiah.

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menyatakan segera menyiapkan peraturan menteri keuangan sebagai payung hukum kebijakan pemberian potongan tarif pajak deposito atas DHE.

Perihal target DHE yang bisa disimpan di sistem perbankan dalam negeri, Bambang berharap bisa sebanyak-banyaknya, seperti yang tercatat di Bank Indonesia (BI). Namun, selama ini, DHE yang dilaporkan ke BI tidak sesuai dengan ekspor sesungguhnya. Hal ini menjadi salah satu modus menghindari pajak.

”Eksportir akan melaporkan ekspor dengan harga yang benar. Dengan demikian, modal kerja yang dipakai lagi dan keuntungan yang muncul bisa disimpan di sistem perbankan Indonesia,” katanya.

Berdasarkan catatan Kompas, per Oktober 2014 ada 2.104 laporan DHE dari bank dan 201.332 laporan dari eksportir.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, kerja sama informasi antara BI dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyangkut ekspor untuk mengetahui DHE sudah terjalin saat ia menjabat Gubernur BI. Kini, pemerintah akan menggunakan sistem Indonesia National Single Window (INSW) yang lebih canggih.

Sistem ini menyediakan fitur pemberian akses data ekspor terkait pelaporan DHE secara elektronik. Verifikasi DHE oleh perbankan dan laporan penerimaan DHE oleh eksportir akan lebih mudah.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi Birokrasi dan Teknologi Informasi Susiwijono menambahkan, INSW menjadi alat verifikasi dan validasi DHE. Kementerian Keuangan saat ini tengah menyusun payung hukum yang diperlukan. Adapun pembukaan akses bagi bank dan BI ke data ekspor di portal INSW bisa dilakukan segera.

Dengan kebijakan pemberian potongan tarif pajak atas DHE, ada dimensi penerimaan negara. Untuk itu, verifikasi dan validasi DHE menjadi penting.

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara menyebutkan, saat ini suplai valuta asing yang dikonversi ke rupiah baru sekitar 10 persen. ”Suplai valuta asing perlu disokong industri pariwisata. Apalagi, pemerintah sekarang telah menetapkan kebijakan bebas visa wisatawan sebagai salah satu upaya meningkatkan industri,” kata Mirza.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia Toto Dirgantoro menyampaikan, sejumlah biaya ekspor tidak dibayarkan dengan devisa, tetapi langsung dibayar di dalam negeri. Akibatnya, tidak semua penggunaan devisa tercatat di BI.

Adhi menambahkan, insentif bagi eksportir yang menyimpan DHE di perbankan domestik tidak berdampak signifikan. ”Sebab, pada arus kas seperti sekarang, hasil ekspor kebanyakan digunakan lagi untuk modal kerja,” kata Adhi.

Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk Tigor Siahaan saat berkunjung keKompas, kemarin, menyampaikan, pelaku usaha memang mengharapkan kebijakan pemerintah yang lebih konkret bagi dunia bisnis. Paket kebijakan ekonomi tahap II dinilai lebih konkret dibandingkan dengan tahap I yang diumumkan pada 9 September lalu.

Terkait DHE, Tigor berpendapat, arahnya untuk mendorong ketersediaan dollar AS di dalam negeri dan mengonversi DHE dari dollar AS ke rupiah. ”Kebijakan DHE baik, tetapi yang paling penting, apakah dollar AS itu dikonversi ke rupiah,” ucapnya. (CAS/LAS/MED/IDR/ILO/PIN)

+++++++++++++++++++++++++

Koran Tempo KAMIS, 01 OKTOBER 2015

Euforia Paket Kebijakan Berlanjut

JAKARTA – Euforia terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II menyebabkan bursa saham dalam negeri kembali bergerak melanjutkan penguatan. Sebab, setelah poin-poin penting paket tersebut dijabarkan, investor optimistis kinerja pertumbuhan ekonomi bakal lebih baik.

Meskipun sempat tergelincir ke level 4.170,54, indeks harga saham gabungan (IHSG) berhasil ditutup menguat 45,5 poin (1,09 persen) pada level 4.223,91. Mayoritas sektor saham tercatat bergerak positif, dengan saham-saham perbankan yang menjadi penggerak indeks. Saham BBRI melonjak 3,6 persen ke level Rp 8.350 per lembar saham, sedangkan BBCA meningkat tajam 3,6 persen menjadi Rp 11.900 per lembar .

Menurut analis Reliance Securities, Lanjar Nafi Taulat Ibrahimsyah, poin mengenai percepatan layanan investasi dan pengurangan pajak deposito menjadi kunci daya tarik investor. Pasalnya, dengan keduanya, tren aliran dana asing yang keluar dari dalam negeri diyakini tidak akan berlanjut. “Kemudahan investasi dan pengurangan pajak deposito menjaga harapan investor asing bertahan di dalam negeri,” ucapnya.

Bila merujuk pada Paket Ekonomi Jilid I, efek positif kebijakan tersebut terhadap indeks biasanya berlangsung selama sepekan. Tradisi ini diyakini Lanjar akan menjadi alasan investor masih akan melakukan aksi beli sementara ini.

Namun, di luar reaksi positif investor, penguatan indeks disinyalir didorong oleh aksi window dressing terhadap beberapa emiten. Pasalnya, koreksi tajam yang sempat terjadi sepekan terakhir memang membuat sebagian besar harga emiten menjadi terlampau murah.

Secara teknis, lantaran tren pembalikan indeks belum terjadi, IHSG diprediksi hanya akan bergerak terbatas dalam rentang level 4.175-4.270 pada hari ini. Investor kembali disarankan melakukan trading jangka pendek pada saham-saham perbankan, seperti BBRI dan BMRI. “Kebijakan pengurangan pajak bunga deposito meningkatkan daya tarik saham-saham perbankan,” tutur Lanjar. MEGEL JEKSON (PDAT)

Dolar Tertekan, Rupiah Menguat

JAKARTA – Laju dolar tertekan menghadapi mayoritas mata uang regional setelah data defisit neraca dagang barang Amerika Serikat pada September dirilis naik menjadi US$ 67,2 miliar. Angka defisit yang berselisih US$ 8,1 miliar dari periode sebelumnya itu praktis mengurangi daya tarik dolar sementara waktu.

Tak mengherankan, rupiah pun berhasil menguat 38 poin (0,26 persen) ke level 14.653 per dolar AS. Laju penguatan tersebut seiring dengan penguatan won dan ringgit sebesar 1,39 persen menjadi masing-masing 1.185,39 per dolar AS dan 4,3950 per dolar AS.

Menurut analis Monex Investindo Futures, Putu Agus Pransuawitra, selain ditopang data negatif neraca dagang AS, penguatan rupiah tentu masih didorong euforia pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II. Sebab, kuatnya harapan kebijakan tersebut mampu memacu kinerja perekonomian tumbuh lebih baik serta membuat investor lebih optimistis mengakumulasi aset-aset berdenominasi rupiah.

“Reaksi positif terhadap paket kebijakan ekonomi yang mendorong rupiah menguat,” kata Agus ketika dihubungi kemarin. Investor optimistis karena ada komitmen pemerintah mempermudah layanan investasi.

Percepatan izin investasi di kawasan industri yang dijanjikan lebih cepat, dari hitungan hari menjadi tiga jam, menurut Agus, membangun peluang bertambahnya aliran dana asing yang masuk ke dalam negeri. “Bagi investor, kemudahan investasi menjadi poin yang paling menarik.”

Namun Agus ragu efek positif euforia ini akan berlangsung lama. Pasalnya, menjelang rilis data pertumbuhan tenaga kerja AS (non-farm payrolls) pada awal bulan, aksi spekulasi dolar biasanya juga akan meningkat.

Terlebih, dengan data payrolls yang diprediksi tumbuh sebesar 202 ribu pekerja. Angka tersebut praktis menyebabkan harapan kenaikan suku bunga Amerika Serikat (Fed’s Rate) pada tahun ini semakin besar. Rupiah pun diperkirakan bergerak mixed pada rentang level 14.550-14.750 per dolar. MEGEL JEKSON (PDAT)

 

*****

KAMIS, 01 OKTOBER 2015
FREE!

Izin Investasi Tiga Jam Mulai Berlaku Pekan Depan

JAKARTA – Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan paket kebijakan ekonomi jilid II ihwal kemudahan proses pengurusan izin investasi hanya dalam waktu tiga jam akan berlaku mulai pekan depan. Saat ini pemerintah tengah menyelesaikan peraturan pemerintah (PP) tentang paket kebijakan tersebut. “Ya, seminggu dari sekarang,” katanya di Jakarta, kemarin.

Menurut bekas Gubernur Bank Indonesia tersebut, izin investasi tiga jam dapat segera berlaku karena sudah mendapatkan landasan hukum. Penyusunan PP sudah hampir selesai.

Selasa lalu, pemerintah mengumumkan paket kebijakan jilid II. Beberapa kebijakan tersebut di antaranya layanan investasi tiga jam, pengurusan insentif pengurangan dan pembebasan pajak lebih cepat, pemerintah tidak memungut pajak pertambahan nilai alat transportasi, insentif fasilitas di kawasan pusat logistik berikat, pengurangan pajak bunga deposito, serta perampingan izin di sektor kehutanan.

Ihwal perizinan investasi tiga jam, pemerintah akan memberikan kemudahan dalam pengurusan izin prinsip, akta perusahaan, dan nomor pokok wajib pajak. Untuk mencapai target tersebut, Badan Koordinasi Penanaman Modal akan menyiapkan notaris di pelayanan terpadu satu pintu pusat. Tapi kemudahan tersebut merupakan insentif bagi investor yang menggelontorkan modal sedikitnya Rp 100 miliar atau mempekerjakan 1.000 tenaga kerja Indonesia.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Konstruksi dan Pertanahan, Bambang Sujagad, menilai kebijakan investasi dalam paket kebijakan ekonomi jilid II belum menyentuh masalah utama. Sebab masalah investasi saat ini justru lebih banyak terjadi di lapangan ketika investasi mulai bergulir.

Menurut Bambang, selama ini BKPM hanya mengawal investasi di tahap awal. Ketika investasi sudah mulai berproduksi, tak ada pengawalan langsung dari wakil pemerintah. Karena itu, kesulitan para pengusaha tak bisa langsung diketahui oleh pemerintah. “Malaysia itu memantau investasi pengusaha sampai jalan dan kini menjadi destinasi investasi terbaik ketiga di dunia,” tuturnya.

Pengawalan investasi yang kurang maksimal selama ini, kata Bambang, terjadi karena posisi BKPM tak lebih tinggi daripada kementerian. Walhasil, ego sektoral kementerian belum bisa dihilangkan. ANDI RUSLI | KHAIRUL ANAM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: