SOAL BENCANA ASAP :Pemerintah Tekor


SABTU, 03 OKTOBER 2015

 Pemerintah Tekor

JAKARTA – Kebakaran hutan yang mengganas beberapa bulan terakhir menguras dana milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kepala Pusat Data Informasi BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan dana penanganan kebakaran hutan senilai Rp 385 miliar sudah habis, padahal pemadaman api masih berjalan. Kini BNPB mengajukan tambahan dana Rp 750 miliar kepada Kementerian Keuangan. “Itu akan cukup, dengan catatan tidak ada bencana lain hingga akhir tahun ini,” kata dia kepada Tempo, kemarin.

Sepanjang Januari-September, BNPB sudah menggunakan dana Rp 550 miliar untuk mengatasi berbagai bencana, dan sebagian besar habis untuk menangani kebakaran hutan dan dampak asap. Sutopo mengatakan dana yang cukup besar dihabiskan untuk biaya sewa pesawat dan helikopter dalam operasi water bombing di pusat kebakaran, seperti Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dia mengakui penanganan kebakaran hutan kerap tekor karena upaya pencegahan di daerah tidak berjalan maksimal. “Habisnya anggaran juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.”

Pada tahun lalu, BNPB menggelontorkan dana Rp 600 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. Menurut Sutopo, BNPB tadinya memperkirakan bahwa kementerian dan lembaga lain, termasuk pemerintah daerah, sudah mempersiapkan dana penanggulangan atau minimal melakukan pencegahan kebakaran hutan. Dengan asumsi tersebut, BNPB mengajukan anggaran Rp 385 miliar. “Tapi kenyataannya kebakaran malah meluas.”

Kepala BNPB, Willem Rampangilei, mengatakan penambahan dana masih mungkin dilakukan lantaran masih ada anggaran siap pakai (on call) sebesar Rp 2,5 triliun. Tapi tidak semua tambahan dana yang diajukan BNPB dipakai untuk menangani kebakaran. “Karena harus ada antisipasi akan bencana yang muncul berbarengan di akhir tahun,” kata Willem.

Saat ditemui di kantornya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan telah menyetujui tambahan dana yang diajukan BNPB. Dana Rp 750 miliar itu, kata dia, sudah bisa cair dalam waktu dekat. “Penggunaannya tergantung kegiatan BNPB dan dananya berasal dari pos cadangan bencana alam,” ucapnya.

Agar kejadian ini tidak berulang, pakar hidrologi dari Universitas Sriwijaya, Momon Sodik, mengatakan harus ada program pencegahan yang mengintegrasikan semua lembaga negara. “Presiden harus menekan kementerian dan lembaga yang terkait untuk memasukkan program pencegahan kebakaran,” katanya. Habisnya dana di tengah program yang masih berjalan, kata Momon, menjadi bukti ketidaksiapan pemerintah. “Hanya segelintir yang punya program pencegahan. Selebihnya hanya sibuk menjadi pemadam api.”PUTRI ADITYOWATI | TRI ARTINING PUTRI | MAHARDIKA SATRIA | ADITYA BUDIMAN | FERY F | PARLIZA HENDRAWAN (PALEMBANG)

+++++++

Walhi Desak Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional Kabut Asap

MINGGU, 04 OKTOBER 2015 | 13:50 WIB

Walhi Desak Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional Kabut Asap  

Sejumlah anggota TNI berusaha memadamkan api yang membakar perkebunan kelapa sawit di desa Padamaran, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, 12 September 2015. Asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan menyebabkan beberapa wilayah diselimuti asap. REUTERS/Beawiharta

TEMPO.CO, Jakarta -Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak pemerintah menetapkan musibah kabut asap akibat kebakara hutan di beberapa daerah sebagai bencana nasional. Manager Penanganan Bencana Walhi, Mukri Friatna, mengatakan penetapan status bencana nasional tersebut perlu segera direalisasikan dengan alasan telah memakan banyak korban jiwa dan mengganggu segala aktivitas masyarakat.

“Karena ini urusannya nyawa manusia. Jika tidak ditangani dengan serius, besok atau lusa nyawa manusia banyak yang berguguran,”ujar Mukri saat dihubungi Tempo pada, Ahad 4 Agustus 2015.

Mukri meminta supaya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta pembantu presiden memberikan informasi yang jelas kepada Presiden Joko Widodo untuk bisa menetapkan kabut asap sebagai bencana nasional. Menurut Mukri, sampai saat ini penetapan tersebut belum bisa berjalan karena BNPB menilai hingga saat ini belum ada indikator yang pasti dalam menentukan status bencana nasional. “Kalau BNPB sebut bahwa ini tidak sesuai dengan indikator bencana nasional tunjukan dong ke publik apa indikator itu,”ujarnya.

Mukri menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana tidak dijelaskan secara rinci apa saja indikator suatu musibah dapat dikatakan sebagai bencana nasional. Dalam aturan tersebut,ujar dia,hanya mengacu pada korban dan luas wilayah saja. “Tapi di situ tidak dijelaskan apakah korban meninggal atau hidup. jumlahnya juga tidak disebutkan berapa. Artinya tidak ada yang dilanggar. seharusnya jangan malu untuk segera menetapkan ini sebagai bencana nasional,” ujarnya.

Apabila status bencana

nasional telah ditetapkan, ujar dia, akan lebih mudah untuk mengerahkan semua sumber daya untuk membantu puluhan ribu korban yang menderita akibat musibah itu. Sebab, ujarnya, selama ini bantuan yang diberikan belum mampu untuk memberikan hak dan kebutuhan korban. “Pendirian posko masih jauh dari standar. masak posko juga kena kabut?” ujarnya.

Di samping itu, Mukri juga meminta agar pemerintah juga serius dalam menjalankan fungsinya dalam melakukan pengawasan di lapangan. “Pasal 17 dan 18 pemerintah dan pemda harus melakukan pengawasan penguasaan dari sumber daya alam,”ujarnya.

Sebelumnya, ilmuwan NASA Amerika Serikat memperingatkan kebakaran hutan Indonesia yang menyelimuti kawasan Asia Tenggara dinilai akan menjadi yang terburuk sepanjang sejarah. Musim kemarau yang berlangsung lebih lama akibat el nino menjadi penghambat dalam upaya penanggulangan kebaran hutan.

Kondisi saat ini hampir mendekati kondisi pada tahun 1997 yang dikenal sebagai peristiwa kebakaran hutan paling serius dan terburuk sepanjang sejarah. “Jika ramalan musim kemarau akan bertahan ini benar, kebakaran hutan saat ini akan tercatat sebagai yang terburuk sepanjang sejarah,” kata Robert Field, Ilmuwan Columbia University yang juga berbasis di NASA’s Goddard Institute for Space Studies, dikutip dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Amerika Serikat.

DEVY ERNIS

_____

Kebakaran Hutan Indonesia Kali Ini Terburuk dalam Sejarah

MINGGU, 04 OKTOBER 2015 | 10:01 WIB

Kebakaran Hutan Indonesia Kali Ini Terburuk dalam Sejarah

Sejumlah warga desa menutupi hidungnya karena asap tebal akibat kebakaran hutan di Pulau Mentaro, Muaro Jambi, Sumatera, 15 September 2015. REUTERS/Beawiharta

TEMPO.CO, Jakarta – Kebakaran hutan Indonesia kali ini dinilai sebagai yang terburuk sepanjang sejarah. Para ilmuwan memperingatkan, musim kemarau yang berlangsung lebih lama daripada seharusnya menjadi penghambat dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan.

Malaysia, Singapura, dan wilayah lain yang terkena dampak telah mengalami penderitaan selama berminggu-minggu karena gangguan asap akibat pembakaran hutan dan lahan ilegal.

Krisis kebakaran hutan yang melanda Asia Tenggara hampir setiap tahun ketika musim kemarau berlangsung menimbulkan ketegangan diplomatik antarnegara di kawasan ini.

Bencana kebakaran hutan kali ini pun kemudian disebut sebagai salah satu yang terburuk dan terlama sepanjang sejarah karena El Nino membuat kondisi Indonesia lebih kering ketimbang biasanya, sehingga terus membutuhkan hujan di wilayah teluk.

Ilmuwan dari The National Aeronautic and Space Administration (NASA) memperingatkan, keadaan saat ini hampir mendekati kondisi pada 1997, yang dikenal sebagai peristiwa kebakaran hutan paling serius dan terburuk sepanjang sejarah. Bahkan tingkat risiko bencana kebakaran hutan kali ini diperkirakan dapat lebih tinggi dibanding pada 1997.

“Kondisi di Singapura dan Sumatera bagian tenggara hampir mendekati kondisi tahun 1997,” ujar Robert Field, ilmuwan dari Columbia University yang juga berbasis di NASA’s Goddard Institute for Space Studies, seperti dikutip Lembaga Ilmu Pengetahuan Amerika Serikat. “Jika ramalan musim kemarau akan bertahan tersebut benar, kebakaran hutan saat ini akan tercatat sebagai yang terburuk sepanjang sejarah,” tutur Robert.

Herry Purnomo, ilmuwan asal Indonesia yang berbasis di Centre for International Forestry Research, juga sependapat bahwa situasi saat ini serupa dengan kejadian 1997. Menurut dia, ini terlihat dari besarnya dampak yang ditimbulkan hingga begitu menghebohkan dunia internasional. “Saya meyakini dampak kebakaran hutan tahun ini akan menjadi seburuk tahun 1997, khususnya dari segi biaya,” ujar Herry.

Indonesia telah mengerahkan lebih dari 20 ribu tentara, polisi, serta personel lain ke Sumatera dan Kalimantan untuk memadamkan api kebakaran hutan. Sejumlah upaya pun dilakukan, seperti operasi menjatuhkan bom air ke area yang terbakar hingga melakukan rekayasa hujan buatan, sembari berharap musim hujan segera tiba.

Indonesia pun harus kembali menghadapi tekanan yang ditujukan negara tetangga sejak masalah kebakaran hutan ini muncul pertama kali pada 20 tahun silam. Tahun ini, lebih dari 10 ribu orang di Singapura, Malaysia, dan Indonesia harus diberi perawatan medis akibat gangguan pernapasan.

Kebakaran hutan ini juga berkontribusi secara signifikan terhadap perubahan iklim. Berdasarkan data emisi kebakaran hutan global milik NASA, diperkirakan sekitar 600 juta ton gas rumah kaca dilepaskan sebagai hasil dari kebakaran hutan sepanjang 2015.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya didesak segera menetapkan peristiwa kabut asap di Sumatera dan Kalimantan sebagai bencana nasional. Ia pun angkat bicara mengenai desakan tersebut. “Yang penting aksinya. Orang kita yang memadamkan berjumlah 4.000. TNI sudah diturunkan. Polisi dan petugas BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) juga banyak,” ucapnya.

Perihal adanya tawaran bantuan pemadaman dari beberapa negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, ia mengatakan pemerintah Indonesia belum membutuhkannya. “Kita masih bisa tangani sendiri,” ujar Siti.

_++++

Malaysia Sebut Indonesia Kurang Serius Tangani Masalah Asap

MINGGU, 04 OKTOBER 2015 | 16:29 WIB

Malaysia Sebut Indonesia Kurang Serius Tangani Masalah Asap

Foto udara kebakaran hutan di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, 18 September 2015. Pemerintah akan mencabut izin perusahaan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pembakaran dalam waktu kurang dari satu bulan. ANTARA/Nova Wahyudi

TEMPO.CO, Kuala Lumpur – Malaysia mendesak pemerintah Indonesia lebih serius lagi menangani masalah asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Indonesia. Malaysia menganggap rencana penanggulangan asap saat ini membutuhkan waktu lama agar dapat berjalan efektif.

“Kami berterima kasih atas usaha yang sudah dilakukan sekarang. Tapi kami rasa ini akan membutuhkan waktu. Setiap hari, masih ada pembakaran yang dilakukan petani Indonesia,” ujar Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi.

Zahid menyambut positif komitmen yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo dalam mengupayakan tindakan penanggulangan serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Hal ini disampaikan Zahid merespons pernyataan Presiden Jokowi yang meminta negara-negara lain bersabar dan memberi waktu kepada Indonesia untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun Zahid menilai waktu tiga tahun yang diminta terlalu lama.

“Kita tahu bahwa tindakan yang telah diambil selama ini tidaklah cukup. Buktinya, ini masih saja terus berulang setiap tahun. Kita sudah menghabiskan banyak pengeluaran untuk kesehatan, khususnya penyakit seperti asma,” ucap Zahid.

Menteri Lingkungan dan Sumber Daya Alam Malaysia Datuk Seri Wan Junaidi Tunku Jaafar diutus Zahid untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah Indonesia terkait dengan langkah strategis penanggulangan yang akan dilakukan kedua negara untuk menyelesaikan masalah tahunan ini.

GHOIDA RAHMAH | NEW STRAITS TIMES

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: