Rp 34 Triliun untuk 23 BUMN


Pencairan Lama karena Penyusunan Peraturan Pemerintah Panjang

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah bakal menggelontorkan modal senilai Rp 34 triliun kepada 23 badan usaha milik negara pada 2016. Langkah ini dilakukan melalui mekanisme penyertaan modal negara guna mendorong peran badan usaha tersebut dalam mendukung agenda prioritas nasional.

Dalam nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016, pemerintah mengusulkan penyertaan modal negara untuk badan usaha milik negara (BUMN) di bawah Kementerian BUMN senilai Rp 31,31 triliun untuk 23 BUMN. Itu terdiri atas PMN tunai senilai Rp 28,75 triliun dan nontunai senilai Rp 2,57 triliun.

Setelah melalui beberapa kali pembahasan, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Menteri BUMN Rini Soemarno pada rapat kerja di Jakarta, Selasa (6/10), akhirnya sepakat. Nilai PMN menjadi Rp 34,31 triliun untuk 23 BUMN. Ini terdiri dari PMN tunai senilai Rp 31,75 triliun dan nontunai senilai Rp 2,57 triliun.

PMN tunai terbesar disuntikkan kepada PT PLN, yakni Rp 10 triliun. Terbesar berikutnya adalah PT Wijaya Karya senilai Rp 4 triliun. PMN tunai terkecil adalah senilai Rp 500 miliar. Ini diterima lima BUMN, di antaranya adalah PT Askerindo dan PT Pertani.

Sementara untuk PMN nontunai untuk delapan BUMN akan diberikan setelah melalui audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan. Jika audit menunjukkan persoalan keuangan bukan karena penyimpangan, PMN nontunai akan direalisasikan. Jika sebaliknya, PMN nontunai batal direalisasikan.

Ketua Komisi VI DPR Hafisz Tohir dari fraksi Partai Amanat Nasional dan sejumlah anggota Komisi VI DPR lainnya mengingatkan pemerintah untuk mempercepat proses pencairan PMN. Sebab, pencairan PMN 2015 senilai Rp 37,27 triliun untuk 27 BUMN berjalan lambat.

“Jangan sampai PMN yang kita sepakati ini pelaksanaannya seperti tahun ini. Harus lebih baik agar dapat mendorong peran BUMN sebagai agen pembangunan secara maksimal,” kata Hafisz.

content

Rini mengakui, pencairan PMN tahun ini berjalan lambat. Ini disebabkan persetujuan dengan DPR selesai akhir Februari-awal Maret. Di samping itu, PMN untuk tiap-tiap BUMN harus memiliki payung hukum sendiri-sendiri berupa peraturan pemerintah (PP).

Proses penyusunan PP ini, menurut Rini, lama. Tahun ini, sejumlah BUMN telah menerima pencairan PMN. Namun, sebagian besar baru menerima pencairan pada triwulan III dan IV.

“Peraturan pemerintahnya sudah selesai tinggal penjadwalan. Paling lambat, akhir November sudah cair semua,” kata Rini.

Sementara untuk 2016, Rini mengharapkan semua PMN sudah cair semua pada triwulan III-2016. Panjangnya proses membuat PP tetap menjadi faktor lamanya pencairan.

Sampai dengan akhir 2014, terdapat 125 BUMN dengan PMN senilai Rp 877,8 triliun. Total aset BUMN tersebut mencapai Rp 4.607,2 triliun. Total pendapatannya adalah Rp 1.999,3 triliun.

Kebijakan penambahan PMN kepada BUMN 2010-2014 untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperbaiki struktur permodalan BUMN. Kebijakan PMN 2015-2019 ditujukan untuk mendukung BUMN dalam meningkatkan perannya sebagai agen pembangunan. (LAS)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: