Presiden Joko ternyata Revisian RUU KPK Ternyata Konsep dari Pemerintah !!!


Yang membangkang siapa yaaa ?????   Yang pasti anaknya Mama Banteng !

07 Oct 2015 11:49 PM

Revisian RUU KPK Ternyata Konsep dari Pemerintah

Politisi Terkait
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI)

JAKARTA, BIJAKS – Draf usulan Revisi Undang-Undang KPK menjadi polemik, pasalnya dalam pasal RUU KPK dinilai banyak yang memangkas kewenangan KPK. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Muslim Ayub mengatakan draf RUU KPK berasal dari pemerintah. Hal ini berdasarkan salinan draf yang diterima Baleg DPR dimana tertera logo pemerintah.

Namun draf ini kemudian diusulkan oleh DPR menjadi salah satu RUU prioritas yang harus diselesaikan pada tahun 2015 ini. “Draf itu dari mana ya dari pemerintah kan presiden, pemerintah enggak berterus terang, itu kan ada logo pemerintah yang mengajukan itu pemerintah, kita pengusul,” kata Ayub di Gedung DPR Senayan Jakarta, Rabu (7/10).

Dia menjelaskan RUU itu sudah pernah diajukan pemerintah dan masuk prolegnas 2015-2019, namun DPR menunda untuk dibahas tahun 2016 karena beberapa alasan, seperti protes keras dari masyarakat. Seharusnya, kata Muslim, draf RUU KPK berasal dari DPR karena sebagai pengusul bukan lagi menggunakan draf pemerintah. (rk/pc/ic)

+++++++

Beda dengan Jokowi, Puan Malah Dukung Revisi UU KPK

RABU, 07 OKTOBER 2015 | 19:32 WIB

Beda dengan Jokowi, Puan Malah Dukung Revisi UU KPK  

Menko PMK Puan Maharani bersiap menembak di lapangan tembak kompleks Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, 9 Mei 2015. ANTARA/Humas Menko PMK

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mendukung revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Puan setuju dengan usul yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat.

“Kalau memang sudah sangat urgent dan memang diperlukan penguatan kemudian revisi UU, saya ikut apa yang menjadi hal yang diinginkan DPR, fraksi-fraksi yang ada di DPR,” kata Puan di kompleks Istana, Rabu, 7 Oktober 2015.

Puan menilai revisi UU KPK bertujuan menguatkan fungsi lembaga tersebut, bukan untuk melemahkan. Menurut dia, fraksi-fraksi di DPR pasti sudah memiliki mekanisme sendiri sehingga sepakat mengajukan revisi UU KPK. “Kalau ada fraksi yang mengusulkan pasti bukan karena ingin melemahkan, tapi penguatan fungsi agar ke depan bisa menjadi salah satu pilar untuk menjaga negara ini sebagai negara antikorupsi,” ujar Puan.

Mengenai usul pembatasan usia KPK, Puan mengatakan ia tidak mau turut campur. Menurut dia, penentuan “umur” KPK merupakan hasil pertimbangan anggota Dewan di DPR.

Kemarin, Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat pembahasan usul perubahan atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin. Usul itu masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2015.

Bukannya menguatkan, dalam draf itu disebutkan KPK hanya berusia 12 tahun. Pembatasan masa kerja KPK itu tertulis dalam Pasal 5 Rancangan Undang-Undang KPK yang menyatakan KPK dibentuk untuk masa waktu 12 tahun sejak UU itu diundangkan. Sejumlah kewenangan KPK pun bakal dipreteli, antara lain penyadapan dan penuntutan.

Lewat Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Presiden Joko Widodo menolak revisi tersebut. Alasannya, revisi itu bukan untuk menguatkan KPK, tapi malah melemahkannya.

ANANDA TERESIA

+++++++

Sikap Presiden Belum Berubah

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah belum menyampaikan sikap resmi terkait usulan sejumlah anggota DPR agar revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi masuk dalam Program Legislasi Nasional 2015 dan menjadi inisiatif DPR.

Namun, Menteri Sekretaris Negara Pratikno memberikan sinyal, Presiden Joko Widodo belum beranjak dari sikapnya pada Juni lalu yang menolak revisi UU KPK. “(Masih) Merujuk pada pernyataan sebelumnya. Setahu saya begitu. Belum ada (pernyataan baru dari Presiden),” kata Pratikno, Rabu (7/10), di Kompleks Istana Negara.

Juni lalu, Presiden menegaskan menolak revisi UU KPK. Hal itu disampaikan beberapa hari setelah dalam rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR, 16 Juni, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyatakan, pemerintah akan merevisi UU KPK (Kompas, 17/6).

Salah satu dari 15 anggota Fraksi PDI-P di DPR yang mengusulkan revisi UU KPK, Masinton Pasaribu, menuturkan, sebelum Presiden menyampaikan penolakan, Kemenkumham telah membuat draf revisi UU KPK berikut naskah akademiknya.

Ketentuan baru

Menurut Masinton, dalam draf revisi UU KPK yang dibuat pemerintah telah ada sejumlah ketentuan baru, seperti KPK akan dibubarkan 12 tahun setelah draf RUU itu resmi disahkan dan KPK hanya berwenang menangani kasus dengan kerugian negara di atas Rp 50 miliar.

DPR, lanjutnya, lalu membuat sejumlah penyesuaian terhadap draf revisi UU KPK buatan pemerintah itu. Hasil kerja DPR ini lalu dibagikan kepada anggota Baleg DPR, 6 Oktober lalu.

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana menyatakan belum dapat berkomentar. “Nanti, ditunggu saja. Kami belum tahu perkembangannya,” ujarnya.

Masinton mengatakan, berkas usulan revisi UU KPK beredar di DPR sejak September. Persisnya saat Panitia Seleksi Pimpinan KPK mengumumkan delapan unsur calon pimpinan KPK yang akan diserahkan kepada Presiden, 1 September. DPR ingin memakai pergantian pimpinan KPK pada Desember 2015 sebagai momentum merevisi UU KPK.

Ia menegaskan, peredaran usulan revisi UU KPK di fraksinya atas izin Ketua Fraksi PDI-P Olly Dondokambey.

Anggota Fraksi Partai Golkar, Tantowi Yahya, mengatakan, berkas usulan revisi UU KPK beredar di fraksinya sejak minggu lalu, lengkap dengan draf RUU-nya. “Saya tanda tangan, lalu mengusulkan dua poin. Pertama, mekanisme penyadapan harus diatur. Kedua, harus ada badan yang mengawasi kinerja KPK,” kata Tantowi, satu dari sembilan anggota Fraksi Golkar yang menandatangani usulan revisi UU KPK.

(WHY/AGE/B08/NTA)

++++++++++++++++++++++

Revisi UU KPK, PDIP Dianggap Khianati Rakyat

KAMIS, 08 OKTOBER 2015 | 06:39 WIB
Koordinator Monitoring dan Investigasi Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Indonesia Muhammad Hendra Setiawan (kiri), Peneliti Divisi Investigasi ICW Tama Satya Langkun (tengah) dan Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Febridiansyah saat jumpa pers terkait rencana revisi UU KPK oleh DPR, di kantor ICW, Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta – Aktivis antikorupsi, Emmy Hafild, meminta agar semua partai di Dewan Perwakilan Rakya menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Khususnya, Emmy meminta hal tersebut kepada anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sejumlah anggota fraksi PDIP di DPR diketahui mendukung revisi undang-undang ini. “Waduh, kacau sekali PDIP. PDIP kan yang dulu membuat UU itu,” kata Emmy saat dihubungi Tempo, Rabu 7 Oktober 2015. Menurutnya, PDIP seharusnya menolak. “UU itu yang bikin Ibu Megawati sendiri, kok sekarang mau direvisi.”

Emmy mengaku mengingat betul proses pembuatan UU KPK pada 2003. “Waktu kami ikut menyusun UU itu. Di DPR mayoritasnya kan PDIP,” ucap Emmy. Emmy mengatakan saat itu ia anggota tim perumus undang-undang yang bekerja dengan politisi PDIP. (Lihat video Ini Alasan Deponering Kasus Bambang Widjojanto)

Menurut Emmy, jika benar PDIP mendukung revisi ini, berarti PDIP menghianati reformasi. “PDIP menghianati bangsa. Saya minta Ibu Mega jangan menghianati reformasi.”

Menurut Emmy, PDIP memenangi pemilihan umum 1999 karena salah satu ide Megawati Soekarnoputri adalah antikorupsi. “Tetapi kemudian banyak anggota PDIP yang menghianati. Semoga Jokowi dapat meyakinkan ibu Mega untuk menolak (revisi) itu,” kata dia.

Sejumlah anggota DPR mengusulkan agar UU KPK direvisi. Fraksi yang paling ngotot adalah PDIP. Dalam draf revisi tersebut, DPR mengusulkan agar KPK bisa dibubarkan dalam 12 tahun. Selain itu, sejumlah kewenangan KPK seperti penututan juga diamputasi.

REZKI ALVIONITASARI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: