Evaluasi kinerja Joko CS; Hanya Empat Menterimu yang kinclong & Penegakan hukum JEBLOK !


Sisanya memang orang titipan PARTAI TITIPAN Mama Banteng, si Jembrong, JK dan Whiskey !
Koran Tempo  RABU, 21 OKTOBER 2015

Hanya Empat Menteri yang Kinclong

 Hanya Empat Menteri yang Kinclong

JAKARTA – Selama setahun bekerja, hanya segelintir menteri pada pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai berkinerja baik. Hasil kajian lembaga survei Poltracking Indonesia menunjukkan hanya empat menteri, dari 34 anggota Kabinet Kerja, yang memperoleh tingkat kepuasan kinerja tinggi. “Tak hanya pola komunikasi dan popularitasnya yang tinggi, kerja mereka juga dianggap positif,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, ketika memaparkan hasil survei di Hotel Sofyan Jakarta, kemarin.

Empat menteri tersebut adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan; Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin; serta Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Responden yang menyatakan puas terhadap kinerja Menteri Susi, misalnya, mencapai 55,7 persen (tidak puas 13,5 persen, sisanya tidak tahu) menurut survei Poltracking. Survei lembaga Indo Barometer yang dirilis akhir pekan lalu bahkan memberi angka 71,9 persen (tidak puas 7,5 persen) terhadap Susi. Tiga menteri lainnya mencapai skor lebih dari 40 persen di dua lembaga survei tersebut.

Selebihnya, 30 menteri lainnya dinilai masih terpuruk, dengan tingkat kepuasan terhadap kinerja mereka kurang dari 23 persen. (lihat halaman 4)

Survei kepuasan publik Poltracking yang diselenggarakan pada 7-14 Agustus lalu menghimpun sampel 1.200 responden, dengan margin of error +/- 3 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Sedangkan pengumpulan data survei Indo Barometer dilaksanakan pada 14-22 September 2015 dengan melibatkan 1.200 responden. Margin of error dan tingkat kepercayaan survei ini sama dengan Poltracking.

Dua lembaga itu juga mendapati buruknya persepsi publik terhadap kinerja para menteri perekonomian. Bahkan lima menteri di urutan paling bawah diisi oleh “menteri kunci” bidang perekonomian, yakni Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong; Menteri Perindustrian Saleh Husin; Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro; Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution; serta Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Thomas Lembong dan Darmin Nasution baru bergabung dalam kabinet setelah reshuffle pertama pertengahan Agustus lalu.

Dengan performa buruk itu, kata Hanta Yuda, sebagian besar responden menghendaki agar Jokowi kembali merombak kabinet.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui produktivitas pemerintah di bidang ekonomi masih perlu diperbaiki. “Kami tahu bagaimana pertumbuhannya tidak sesuai dengan apa yang kami rencanakan, parameternya ada,” ujar Kalla di kantornya, kemarin. Meski demikian, dia berdalih tak mulusnya situasi ekonomi dalam negeri lebih disebabkan oleh pelemahan perekonomian global.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berdalih hal yang sama. Dia mengatakan, selama menjabat, ia telah dihadapkan pada tantangan ekonomi global. “Ketika kabinet dimulai perekonomian global dan domestik sedang mengalami gejolak dan kelesuan,” ujarnya melalui pesan pendek, kemarin. Akibatnya, menurut Bambang, fokus tim ekonomi adalah menjaga agar stabilitas perekonomian tak menurun dan mencari sumber pertumbuhan baru.

Adapun Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution tak mau berbicara banyak menanggapi buruknya hasil survei kinerja kabinet ekonomi. “Biarkan saja. Terserah mereka. Yang penting, kami bekerja,” katanya. HUSSEIN ABRI YUSUF | TIKA PRIMANDARI | TRI ARTINING PUTRI | INGE KLARA SAFITRI | AGOENG WIJAYA

++++++++

Koran Tempo SELASA, 20 OKTOBER 2015

Penegakan Hukum Jeblok

 Penegakan Hukum Jeblok

JAKARTA – Kinerja penegak hukum selama satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai masih jauh dari harapan. Lebih dari separuh masyarakat, menurut survei yang digelar Indo Barometer akhir September lalu, menyatakan tak puas atas kinerja lembaga penegak hukum, terutama kejaksaan dan kepolisian.

“Faktornya antara lain rekam jejak serta kinerja kejaksaan dan Polri yang menurut masyarakat kurang maksimal,” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Mohammad Qodari saat dihubungi kemarin. “Ini merupakan persepsi dari masyarakat yang menginginkan penegakan hukum dijalankan.”

Berdasarkan survei, hanya 44,8 persen responden yang menyatakan puas atas kinerja kepolisian. Angka lebih jeblok ditunjukkan kejaksaan, 37,7 persen. Sedangkan angka kepuasan terhadap lembaga kehakiman adalah 40,7 persen. Sebaliknya, responden justru puas atas kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mencapai 68,2 persen.

Survei dilakukan terhadap 1.200 responden di 34 provinsi pada 14-22 September. Margin of error sebesar ± 3,0 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Qodari menyatakan Presiden Joko Widodo harus mereformasi kejaksaan dan kepolisian sebagai dua lembaga penegak hukum yang diamanatkan konstitusi di bawah kekuasaannya. “Jadi Presiden harus memperbaiki kinerja Polri dan kejaksaan,” ucapnya. “Tentunya Presiden juga harus memperkuat kedudukan KPK.”

Pakar hukum tata negara dari Universitas Indonusa Esa Unggul, Refly Harun, menganggap Polri dan Kejaksaan belum bisa melakukan reformasi internal. “Ini merupakan pekerjaan rumah terbesar yang harus dilakukan Presiden ke depan,” katanya. Adapun Mahkamah Agung belum maksimal dalam mereformasi sistem peradilan.

Peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, mengatakan komitmen Presiden atas penegakan hukum masih minim. Indikatornya diawali dari konflik Polri dan KPK yang berlanjut pada upaya pelemahan KPK. “Nah, sikap Presiden tidak tegas,” kata Oce.

Oce menganggap kejaksaan perlu membenahi kelembagaan secara internal. “Tentunya dengan mengisi posisi pemimpin kedua lembaga penegak hukum itu dengan orang yang independen dan bebas dari kepentingan politik.”

Sedangkan Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan juga menyatakan tak ada pencapaian yang luar biasa dalam penegakan hukum. Presiden, kata dia, justru lebih banyak menyoroti pemberantasan korupsi. “Padahal banyak kasus kriminal umum besar yang perlu diperhatikan,” katanya.

Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti mengatakan persepsi publik atas kepolisian didasari oleh indikator-indikator yang berbeda.

Adapun Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Amir Yanto, menolak anggapan kinerja kejaksaan jeblok lantaran latar belakang Jaksa Agung. “Kami sudah bekerja maksimal,” tuturnya.LARISSA HUDA | REZA ADITYA | PURWANTO

++++

Editorial Koran Tempo 20 Oktober 2015

EDITORIAL
SELASA, 20 OKTOBER 2015

Setahun Kepemimpinan Jokowi

Kepemimpinan merupakan kelemahan terbesar pemerintah Presiden Joko Widodo. Dalam setahun usia kekuasaan mereka, lemahnya koordinasi terlihat di mana-mana. Berkali-kali perbedaan pendapat di antara para menteri yang mencuat ke publik��”bahkan antara menteri dan Wakil Presiden Jusuf Kalla��”tidak pernah diselesaikan dengan saksama.

Pada awal pemerintahan, Jokowi menyatakan “tidak ada visi menteri” karena “yang ada hanya visi presiden”. Kenyataannya, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli bebas beradu argumen secara terbuka dengan Menteri BUMN Rini Soemarno dalam hal pembelian pesawat Garuda, juga dengan Menteri Energi Sudirman Said soal perpanjangan kontrak Freeport. Menteri Rini pun berbeda pendapat dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tentang kereta cepat Jakarta-Bandung.

Perbedaan pendapat sebenarnya diperlukan untuk mendapatkan keputusan terbaik. Namun, jika dilakukan secara terbuka, publik akan menangkapnya sebagai ketidakmampuan Presiden mengendalikan menteri-menterinya. Lebih jauh lagi, masyarakat akan mempertanyakan pilihan Presiden ketika menyusun Kabinet Kerja yang juga sudah dirombak pada Agustus lalu itu.

Jokowi, setahun yang lalu, dilantik dengan memikul harapan besar. Masyarakat��”terutama pendukungnya dalam pemilihan presiden 2014��”berharap dia memberikan sesuatu yang baru dalam pemerintahan. Apalagi dia populer karena menggunakan pendekatan yang lebih manusiawi ketika menjadi Wali Kota Solo, Jawa Tengah, dan kemudian Gubernur Jakarta.

Bulan madu ternyata berakhir cepat ketika Presiden mengajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Polri. Kelompok antikorupsi mempersoalkan penunjukan jenderal yang diduga memiliki rekening tak wajar itu. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi sebagai tersangka gratifikasi, gonjang-ganjing politik pun meledak. Lembaga antikorupsi itu akhirnya lumpuh karena pemimpinnya diperkarakan polisi.

Kepercayaan terhadap pemerintah baru juga terkikis karena ekonomi yang melemah. Harga berbagai kebutuhan pokok, seperti beras dan daging sapi, merangkak naik. Nilai tukar rupiah pun anjlok. Memang, situasi itu banyak dipengaruhi ekonomi global. Namun persepsi publik menghubungkannya dengan kinerja pemerintah.

Kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi memudar. Pada Juni 2015, Saiful Mujani Research and Consulting melaporkan tingkat kepuasan responden hanya 40,7 persen, di bawah angka kepuasan tahun pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yakni 70 persen. Pada 8 Oktober lalu, Indo Barometer melaporkan hanya 46 persen responden yang puas��”turun dari 57,5 persen dalam survei lembaga yang sama enam bulan sebelumnya.

Jokowi dan Kalla semestinya segera berbenah untuk memperbaiki kinerja pemerintahan mereka. Prioritas utama adalah membuat Kabinet Kerja lebih solid.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: