Ngeri ! JOKOWI DINILAI KEMBALIKAN TENTARA KE ERA ORDE BARU


Headline Koran Tempo  soal yang sangat seriu. Dilain media masyarakat disuguhi oleh tayangan selingkuhan artis politikus PKB dengan  komandan Distrik militer (dandim)
Koran Tempo RABU, 28 OKTOBER 2015

JOKOWI DINILAI KEMBALIKAN TENTARA KE ERA ORDE BARU

JAKARTA ��“ Koalisi Masyarakat Sipil menuding pemerintahan Presiden Joko Widodo hendak mengembalikan peran tentara seperti pada masa Orde Baru melalui Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, yang saat ini rancangannya sedang dibahas.

Al Araf, Direktur Program Imparsial, salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil, mengatakan penentangan terhadap pengesahan rancangan peraturan presiden karena terdapat pasal kontroversial. “Yakni dalam Pasal 4, 5, dan 6, yang memperluas fungsi TNI,” katanya, kemarin.

Pasal-pasal tersebut menambahkan fungsi TNI selain sebagai penjaga pertahanan negara, yakni sebagai penjaga keamanan. Menurut Imparsial, penambahan fungsi tersebut akan mengembalikan kekuatan dan kewenangan tentara seperti pada era Orde Baru. Dengan kata lain, TNI akan punya wewenang sama seperti Polri.

Walhasil, Al Araf menuding draf perpres tersebut bakal membuat reformasi TNI mundur. Pada masa Reformasi 1998, TNI dipaksa menghapus dwifungsinya, termasuk mencabut kewenangannya mengatur keamanan negara. Karena itu, Imparsial meminta Presiden Joko Widodo menolak rancangan perpres tersebut. “Jika Presiden Jokowi menandatangani, akan jadi sejarah buruk bagi perbaikan TNI,” kata Al Araf. Adapun anggota Koalisi adalah Imparsial, Kontras, Elsam, YLBHI, LBH Jakarta, LBH Pers, dan Setara Institute.

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menilai tak perlu ada peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang mengatur soal perluasan kewenangan tentara. “Kewenangan (TNI) itu ada dalam Konstitusi dan undang-undang. Jadi tak perlu ada peraturan pemerintah atau peraturan presiden soal penambahan itu. Kan (TNI) itu (menangani) pertahanan,” kata Kalla di Istana Wakil Presiden di Jakarta, kemarin.

Jusuf Kalla mengaku belum tahu ihwal adanya usulan peraturan presiden soal TNI tersebut. “Itu kan semuanya, baik polisi, TNI, maupun kejaksaan, diatur dalam undang-undang,” kata Kalla saat ditanya apakah itu berarti peran TNI hanya di bidang pertahanan. Peran TNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, kejaksaan dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004, serta Polri dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Tim Komunikasi Presiden Joko Widodo Ari Dwipayana tak mau berkomentar banyak soal draf peraturan presiden yang dikritik oleh Koalisi Masyarakat Sipil itu. “Draf itu belum sampai ke tangan Presiden. Masih dibahas di tingkat kementerian dan Mabes TNI,” kata Ari saat dimintai konfirmasi Tempo, kemarin malam. FAIZ NASHRILLAH| INDRA WIJAYA | ABDUL MANAN

Peran Baru

Rancangan Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi TNI memberikan “peran baru” kepada TNI di luar tugas utamanya sebagai alat pertahanan.

Keamanan

TNI merupakan alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara setingkat kementerian dan berkedudukan di bawah presiden (Pasal 4 ayat 1).

Fungsi Non-Militer

TNI berfungsi sebagai: penangkal dan penindak ancaman militer dan non-militer dari luar dan dalam negeri dan pemulih kondisi keamanan negara (Pasal 6 ayat 1).

Operasi Selain Perang

Pasal 7 rancangan itu memuat dua tugas TNI, yaitu operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, dari menanggulangi bencana alam sampai menanggulangi penyalahgunaan narkoba. BAHAN: DIOLAH DARI RANCANGAN PERPRES TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TNI

++++++++++

Keganjilan Pertemuan Arzetti dan Dandim Sidoarjo di Hotel

6.5K

DILIHAT

/
09:50

29 OKT 2015

Anggota DPR RI Arzetti Bilbina. Foto: Antara
Editor
Dhuha Hadiansyah
Update
Wisnu Cipto Nugroho
Sumber
Rimanews

Rimanews – Pertemuan Anggota DPR RI Arzetti Bilbina dengan Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizki Indrawijaya dinilai mengundang sejumlah keganjilan.

“Ada kebiasaan TNI menutupi aib organisasi sendiri. Anehnya, TNI kok cenderung melepas,” kata pengamat politik Said Salahudin di Jakarta, Kamis (29/10/2015).

Keganjilan kedua adalah soal agenda pertemuan. Arzetti mengaku pertemuan pribadinya dengan Rizki adalah untuk pemanfaatan dana CSR (Corporate Social Responsibility) di 18 Kecamatan di Sidoarjo, Jawa Timur.

“Soal agendanya memang agak ganjil. Ngapain anggota TNI ngurusinbegituan? Seharusnya kalau bertemu anggota DPR itu terkait keamanan dan sejenisnya. Sejak kapan TNI diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengurusi CSR,” terang dia.

Namun, Said meminta publik tidak buru-buru menuding Arzetti selingkuh. Pasalnya, belum ada penyelidikan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan DPR (MKD).

“Harus diketahui bahwa ada keluarga, anak dan sebagainya. Kalau proses hukum belum jelas, jangan dulu publlik memvonis. Karena belum diproses MKD, kita belum bisa memutuskan perkara itu,” kata dia.

Sebelumnya, Arzetti oleh sejumlah media nasional dilaporkan digerebek oleh Denpom Divisi Infanteri II Kostrad, Minggu (25/10) sekitar pukul 13.30 WIB karena diduga berselingkuh. Bahkan, suami Arzetti dan istri Rizeki dikabarkan turut serta dalam penggerebekan tersebut. Namun, kabar ini dibantah oleh Arzetti dalam sebuah konferensi pers bersama suaminya.

One Comment to “Ngeri ! JOKOWI DINILAI KEMBALIKAN TENTARA KE ERA ORDE BARU”

  1. Yang nulis berita ini dan juga pak T.B (kalau benar beliau berkata spt yg dicopas diatas)…. tdk mengerti perbedaan antara keamanan negara dgn keamanan dan ketertiban masy (kamtibmas yg merupakan domain polisi)..pengertian keamanan nasional atau keamanan negara adalah tdk terganggunya kepentingan nas suatu bgs (wolfer,1952)..utk konteks indonesia kepentingan nas kita ada 3 yaitu 1.kepentingan mutlak dimana tetap utuhnya pancasila dgn nkrinya dn kedaulatan wilayah.2.kepentingan vital dimana ttp berlangsungnya pembangunan nas dn 3. kepentingan utama dimana indonesia berperan dlm perdamaian dunia….(TNI dominan di kepentingan mutlak, sedangkan Polri dominan di kepentingan vital)…Kamtibmas dan pertahanan adalah bagian dari keamanan negara atau kamnas…jadi tni memang hrs terlibat dlm keamanan negara dan bukan keamanan dn ketertibn masy (kamtibmas)…Kesalahan terbesar pd saat pemisahan Polri dari ABRI saat itu adalah Dpr langsung membagi keamanan kepada polisi dan pertahanan ke tni!!.mereka tidak paham bahwa kalau kata keamanan saja definisinya sangat luas, bukan sekedar keamanan dan ketertiban masyarakat.!!makanya perlu dirubah juga bunyi tap MPRnya atau UU nya….kayaknya perlu pencerahan tuh si penulis…!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: