Archive for October, 2015

October 28, 2015

Infrastruktur Terhambat

Pola Penerimaan Pajak Sama, Defisit Anggaran Bisa Lebih Lebar

JAKARTA, KOMPAS — Akibat penerimaan pajak jauh di bawah target, defisit anggaran pemerintah 2015 bisa lebih besar ketimbang skenario Kementerian Keuangan. Persoalannya, ruang pelebaran defisit sudah amat terbatas. Dampaknya, pembangunan infrastruktur tak secepat harapan. Padahal, daya saing menjadi penentu kinerja ekonomi negara.

Suasana diskusi panel ekonomi  di Redaksi Kompas, Jakarta, Senin (26/10). Dengan moderator Rhenald Kasali (paling kiri), pembicara yang hadir  (dari kiri ke kanan) Dwi Andreas Santosa dari IPB, Ari Kuncoro dari FEUI, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Juda Agung, pengamat ekonomi Faisal Basri, Denni Puspa Purbasari dari FEUGM, dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum Achmad Hermanto Dardak.
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTOSuasana diskusi panel ekonomi di Redaksi Kompas, Jakarta, Senin (26/10). Dengan moderator Rhenald Kasali (paling kiri), pembicara yang hadir (dari kiri ke kanan) Dwi Andreas Santosa dari IPB, Ari Kuncoro dari FEUI, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Juda Agung, pengamat ekonomi Faisal Basri, Denni Puspa Purbasari dari FEUGM, dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum Achmad Hermanto Dardak.

Demikian salah satu persoalan yang mengemuka dalam diskusi terbatas harian Kompas di Jakarta, Senin (26/10). Diskusi yang menghadirkan enam panelis tersebut dipandu moderator Rhenald Kasali.

Panelis yang hadir adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Jakarta Ari Kuncoro, Guru Besar Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas Santosa, Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Denni Puspa Purbasari, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Achmad Hermanto Dardak, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Juda Agung, dan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Faisal Basri.

Juda menyatakan, per 30 September 2015, pemerintah telah menarik utang Rp 259,3 triliun atau 2,2 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini lebih besar daripada target APBN-P 2015, yakni Rp 222,5 triliun atau 1,9 persen terhadap PDB. Pelebaran defisit sebesar itu ditutup dari penarikan pinjaman siaga IBRD, Grup Bank Dunia, sebesar Rp 28 triliun.

Jika pola penerimaan pajak seperti tahun lalu, Juda berpendapat, defisit anggaran pada akhir 2015 bisa 2,6 persen terhadap PDB. Defisit ini lebih besar daripada perkiraan Kementerian Keuangan, yakni 2,23 persen dari PDB. Skenario Kementerian Keuangan mengasumsikan tambahan utang Rp 37 triliun.

Menurut Juda, Kementerian Keuangan telah menyiapkan tambahan utang dari lembaga keuangan bilateral dan multilateral untuk skenario pelebaran defisit hingga 2,5 persen terhadap PDB. Selebihnya, pemerintah harus menarik utang dari pasar melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) atau menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Padahal, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro sudah menyatakan, tambahan utang tidak akan dipenuhi dari penerbitan SBN di pasar utang, melainkan dari lembaga keuangan bilateral dan multilateral. Alternatif penggunaan SAL kemungkinan tidak akan diambil. Alasannya, SAL biasanya digunakan untuk membiayai kebutuhan anggaran di awal tahun karena penerimaan pajak pada periode itu masih sangat sedikit.

“Saya perkirakan pemerintah akan mematok maksimal defisitnya 2,5 persen,” kata Juda.

Perkiraan defisit bisa mencapai 2,6 persen terhadap PDB tersebut berdasarkan asumsi realisasi pajak hingga akhir tahun kurang Rp 270 triliun dari target sebesar Rp 1.294 triliun. Adapun Kementerian Keuangan memperkirakan realisasi pajak kurang Rp 150 triliun dari target.

Anggaran infrastruktur pada APBN-P 2015 sebesar Rp 290 triliun. Saat defisit anggaran sudah maksimal, alternatif yang bisa dilakukan adalah memotong anggaran. Dari berbagai jenis belanja, yang menjadi paling memungkinkan dipotong dalam jumlah signifikan adalah belanja infrastruktur.

Tertinggal

Faisal Basri menyatakan, infrastruktur Indonesia tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini berbuntut ke mana-mana, termasuk biaya logistik yang tinggi, yang berujung pada daya saing produk Indonesia yang rendah.

Kajian McKinsey menyebutkan, nilai ideal infrastruktur nasional minimal 70 persen dari PDB. Saat ini, di Indonesia baru sekitar 30 persen, jauh lebih rendah dibandingkan dengan Brasil dan India, yang masing-masing 53 persen dan 58 persen.

Hermanto menyatakan, infrastruktur menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, infrastruktur di Indonesia masih menjadi beban.

Ari menyatakan, kelemahan sistem infrastruktur dan logistik menjadi persoalan utama di sektor manufaktur. Hal ini berdampak pada biaya logistik yang mencapai 20-30 persen dari biaya total. Hal ini semestinya menjadi prioritas pemerintah.

Jika permasalahan ini dapat diatasi, lanjut Ari, daya saing cabang industri dengan margin paling tipis, sekitar 5-10 persen, akan tertolong. Dengan demikian, industri padat karya dalam negeri bisa bertahan menghadapi produk impor dari Tiongkok, Banglades, dan Sri Lanka.

Denni menyatakan, keragu-raguan memperlancar arus perdagangan dan investasi menimbulkan biaya. Salah satunya berupa pertumbuhan ekonomi yang tak optimal. Sebab, struktur impor Indonesia didominasi bahan baku, barang modal, dan barang konsumsi.

Sejumlah negara telah terlibat dalam skema memperlancar arus perdagangan dan investasi, antara lain melalui Trans-Pasific Partnership (TPP) yang digagas Amerika Serikat. Di wilayah ASEAN, Vietnam dan Malaysia ikut dalam skema tersebut. Dampaknya, investasi langsung dari Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan akan lebih lancar mengalir ke Vietnam dan Malaysia.

Andreas mengingatkan persoalan dalam manajemen pangan nasional. Hal ini mengandaikan kebijakan yang tepat berbasis data yang valid. Niat swasembada juga harus terukur.

“Sepanjang datanya masih karut-marut seperti sekarang, kebijakannya juga akan kacau. Saya sarankan presiden punya tim intelijen data,” kata Andreas.

(LAS/AHA)

October 28, 2015

Tunjangan Menteri Rini dan Pegawai BUMN Naik Signifikan

Kinerja masih jeblok tapi gaji naik dulu. Ini yg disebut “revolusi mental ” ? 

Reporter: Safyra Primadhyta, CNN Indonesia

Tunjangan Menteri Rini dan Pegawai BUMN Naik Signifikan

Menteri BUMN Rini Soemarno (kelima kanan duduk) bersama jajaran deputi Kementerian BUMN dan sejumlah Direktur Utama BUMN berfoto usai memberikan keterangan pers terkait Laporan 1 Tahun Kementerian BUMN di Jakarta, Senin (26/10). (Antara Foto/Widodo S. Jusuf)

Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan jajarannya mendapatkan kenaikan tunjangan cukup signifikan mulai Mei 2015, dengan besaran kenaikan bervariasi sesuai dengan kinerja dan golongan jabatan. 
Apabila sebelumnya kisaran tunjangan pegawai Kementerian BUMN di rentang Rp 1,56 juta – Rp 19,36 juta per bulan, maka terhitung sejak Mei 2015 naik menjadi berkisar Rp1,96 juta sampai dengan Rp26,32 juta per bulan. 
Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian BUMN, yang diteken Presiden Joko Widodo pada 16 Oktober 2015.
Mengutip laman resmi Setkab RI, tunjangan itu diberikan dengan mempertimbangkan peningkatan kinerja pegawai dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian BUMN.
Berdasarkan perpres itu, tunjangan kinerja diberikan setiap bulan kepada pegawai, baik PNS, prajurit TNI dan anggota Polri yang bekerja penuh dan memiliki jabtan tertentu di Kementerian BUMN, diluar gaji sesuai ketentuan.
Namun, tunjangan tidak diberikan kepada pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu, dan pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan. Selain itu, ketentuan ini juga tidak berlaku bagi pegawai Kementerian BUMN yang diberhentikan dari jabatan organik dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai.
Selanjutnya, tunjangan juga tidak diberikan kepada pegawai Kementerian BUMN yang diperbantukan atau dipekerjakan di instansi lain maupun pegawai yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun. 
Pegawai Kementerian BUMN yang ditempatkan di Badan Layanan Umum (BLU) juga tidak berhak atas tunjangan ini karena telah mendapatkan remunerasi sesuai dengan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 
Sesuai Perpres baru ini, tunjangan kinerja dibayarkan terhitung mulai bulan Mei 2015, dan diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya. Adapun Pajak Penghasilan (PPh) atas tunjangan kinerja tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun bersangkutan.
Mengenai penetapan kelas jabatan dari para pemangku jabatan di lingkungan Kementerian BUMN, menurut Perpres ini, ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN sesuai dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian BUMN yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
“Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada lebih besar dari pada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya,” bunyi Pasal 9 ayat (2) Perpres No. 114 Tahun 2015 itu.
Dengan berlakukan Perpres ini, maka Perpres Nomor 107 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian BUMN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Artikel Terkait:

Menteri BUMN Wacanakan Lebur Pertagas dan PGN dalam Holding

Semester I, BRI Jadi Mesin Penghasil Laba Bersih Tertinggi

ATM Bersama Tak Kunjung Jadi, Rini Sindir Bos Bank BUMN

Jokowi Dorong Pembentukan Holding BUMN Sektoral

Artikel Lainnya :

5 Alasan Bank Dunia Naikkan Level Kemudahan Bisnis Indonesia

BKPM Kantongi Komitmen Investasi Baru US$ 2,4 Miliar dari AS

Dolar Menguat di Sejumlah Negara Jelang Pengumuman The Fed

Sampai 7 Oktober, Dompet Negara Baru Terisi 57 Persen

October 27, 2015

BNN Tangkap Perwira TNI AD Terlibat Narkoba

Koran Tempo
SELASA, 27 OKTOBER 2015

JAKARTA – Penyidik Badan Narkotika Nasional menangkap empat orang yang terlibat dalam kepemilikan 1.000 butir pil ineks, Minggu lalu. Dua orang di antaranya diketahui adalah anggota TNI Angkatan Darat. “Kami menangkap dua sipil dan dua anggota TNI,” kata Kepala Bidang Humas BNN, Komisaris Besar Slamet Pribadi, kemarin.

Saat penangkapan, menurut Slamet, sempat terjadi baku tembak antara penyidik BNN dan anggota TNI yang diduga terlibat dalam kepemilikan narkoba tersebut, di stasiun pengisian bahan bakar umum Jalan Baru, Kampung Rambutan, Jakarta Timur. “Ini pengembangan dari dua kali penangkapan sebelumnya pada hari yang sama,” kata Slamet.

Sebelumnya, penyidik BNN melakukan penangkapan pertama terhadap dua orang sipil, yakni Ardi dan Siti Wahyuningsih. Mereka ditangkap di Jalan Bungur, Ciracas, Jakarta Timur. Ardi dan Siti sudah menjadi target dalam kasus ini. Dalam pengembangannya, penyidik kemudian menangkap seorang perwira TNI AD berinisial WW berpangkat Letnan Kolonel. “Kami tangkap WW di lampu merah Ceger, Jakarta Timur.”

Dari tangan WW didapat barang bukti berupa satu pisau sangkur dan 1.000 pil ineks. Tanpa perlawanan, WW kemudian diminta memancing kedatangan SI, anggota TNI berpangkat Sersan Mayor, di SPBU, Jalan Baru. Tahu ada anggota BNN, menurut Slamet, SI kemudian menembak penyidik sehingga akhirnya terjadi baku tembak di lokasi.

Penyidik BNN melumpuhkan SI dengan enam peluru yang mengenai tubuhnya. SI kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk dirawat. Kini, dua anggota TNI tersebut sudah diserahkan ke Detasemen Polisi Militer Komando Daerah Militer Jaya di Cijantung, Jakarta Timur, untuk pemeriksaan. “Sedangkan dua orang sipil ditahan di Markas BNN,” kata Slamet.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Sabrar Fadhilah membenarkan adanya penangkapan WW dan SI yang merupakan anggota TNI. Sabrar mengatakan keduanya kemudian diperiksa di Markas Polisi Militer. “Kami lakukan pemeriksaan bekerja sama dengan BNN,” kata Sabrar.

Selama pemeriksaan, menurut Sabrar, kedua anggota tersebut dibebastugaskan dari kesatuan masing-masing. Pemeriksaan dilakukan terhadap keduanya dengan asas praduga tak bersalah. “Tapi jika benar bersalah, pimpinan kami pasti akan mengambil tindakan kepada yang bersangkutan,” ujar dia. NINIS CHAIRUNNISA | DIKO OKTARA

October 26, 2015

Lobi lobi “artis” dan perwira TNI

Ehem/….kualitas artis sinetron dan anggota DPR Indonesia
Senin 26 Oct 2015, 17:02 WIB

Kenapa Bertemu Dandim Sidoarjo di Hotel? Ini Jawaban Arzetti Bilbina

Elvan Dany Sutrisno – detikNews
Kenapa Bertemu Dandim Sidoarjo di Hotel? Ini Jawaban Arzetti BilbinaFoto: Istimewa/gusmun

Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR dari PKB Arzetti Bilbina bertemu dengan Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya sebuah hotel di Malang. Arzetti menampik isu miring seputar pertemuan itu, namun kenapa pertemuan itu harus dilakukan di hotel?

“Tidak berdua Mas, ada Mas Didiet (suami Arzetti-red). Kebetulan sama Mas Didiet mau ke pondok di Malang,” kata Arzetti saat berbincang dengan detikcom, Senin (26/10/2015).

Mereka kemudian singgah di Hotel Arjuna Malang, Jawa Timur. Pertemuan itu pun digelar, Arzetti mengklaim pertemuan itu membahas program daerah pemilihan (dapil) dan disaksikan oleh sang suami yang juga anak kolong.

“Bahwa aku butuh orang yang punya komitmen. FKPPI itu bantu total, cuma di situ aja,” ujarnya menampik isu aneh-aneh soal pertemuan itu.

Namun apa daya pertemuan itu ternyata terpantau Denpom II Brawijaya. Kadispen TNI AD Brigjen Sabrar Fadhilah mengungkap keduanya tepergok bertemu Minggu 25 Oktober pukul 14.30 WIB di kamar hotel. Beberapa anggota TNI masuk ke dalam kamar nomor 18 dan di dalam kamar, ada Arzetti dan Dandim sedang berduaan. Kemudian mereka diamankan. Lalu tak lama kemudian, suami Arzetti datang yang akrab disapa Didiet, lalu mereka bertiga dibawa ke markas Denpom V/3 Malang.

Arzetti menampik pertemuan itu dilakukan di dalam kamar. “Percaya sama aku Mas, pertemuannya di luar itu, ada banyak orang. Aku nggak takut Mas, aku juga nggak akan presscon (jumpa pers-red),” jelasnya lirih.

Namun demikian Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya masih diproses di Denpom Malang. “Diperiksa oleh Denpom Malang,” tegas Brigjen Sabrar Fadhilah.
(van/nrl)

++++=
Senin 26 Oct 2015, 17:39 WIB

Bertemu Dandim Sidoarjo di Hotel, Arzetti Bilbina Tepis Isu Selingkuh

Elvan Dany Sutrisno – detikNews
Bertemu Dandim Sidoarjo di Hotel, Arzetti Bilbina Tepis Isu SelingkuhFoto: dok. detikFoto dan Kodim V Brawijaya

Jakarta – Komandan Kodim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya diperiksa Denpom II Brawijaya setelah tepergok bertemu Arzetti Bilbina di sebuah hotel di Malang. Anggota Komisi VIII DPR dari PKB ini menampik isu miring seputar pertemuan itu.

“MasyaAllah…aggak ada perselingkuhan sama sekali, Mas. Kalau selingkuh jangan ada suamiku dong,” kata Arzetti saat berbincang dengan detikcom, Senin (26/10/2015).

Sebelumnya Kadispen TNI AD Brigjen Sabrar Fadhilah mengungkap keduanya tepergok bertemu Minggu 25 Oktober pukul 14.30 WIB di kamar hotel. Beberapa anggota TNI masuk ke dalam kamar nomor 18 dan di dalam kamar ada Arzetti dan Dandim yang mengenakan baju dinas sedang berduaan. Kemudian mereka diamankan. Lalu tak lama kemudian, suami Arzetti yang akrab disapa Didiet datang, lalu mereka bertiga dibawa ke markas Denpom V/3 Malang.

Arzetti menampik hal tersebut sebagai penangkapan. Dia juga menampik pertemuan itu dilakukan di dalam kamar. “Jadi di depan kamar ada tempat duduk, terus kita ngobrol di situ,” terangnya.

Arzetti merasa tidak ada yang salah dengan pertemuan itu. Dia merasa tak perlu lagi menjelaskan ke publik terkait pertemuan di Hotel Arjuna itu.

“Orang berhak bicara apa, tapi aku kan aman dan tenang-tenang saja karena ada suami yang menemani di samping. Aku di tempat kemarin didampingi suamiku kok, Mas,” katanya.

Namun demikian Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya masih diproses di Denpom Malang. “Diperiksa oleh Denpom Malang,” tegas Brigjen Sabrar Fadhilah.

Arzetti pun berharap masalah ini lekas selesai. “Aku kasihan dengan pihak Damdimnya. Maksudnya baik tapi malah dianya yang kena,” pungkasnya.
(van/nrl)

+++++

Dandim Teman Arzetti Bilbina Akhirnya Dicopot dari Jabatan

KAMIS, 05 NOVEMBER 2015 | 19:58 WIB

Dandim Teman Arzetti Bilbina Akhirnya Dicopot dari Jabatan

Anggota DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Arzeti Bilbina didampingi suaminya, Aditya Setiawan Wicaksono, memberikan keterangan kepada awak media, di Jakarta, 28 Oktober 2015. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Sidoarjo – Komandan Distrik Militer 0816 Sidoarjo, Jawa Timur, yang menarik perhatian media karena ‘pertemanannya’ dengan mantan model yang kini menjadi anggota DPR RI, Arzetti Bilbina, dicopot dari jabatannya. Letkol Kavaleri Rizki Indra Wijaya, si komandan, harus menjalani pemeriksaan oleh Polisi Militer pasca-penggerebekan yang mendapati dirinya sedang bersama Arzetti di sebuah hotel di Lawang, Malang, Ahad, 25 Oktober 2015.

Kepastian akan status Indra itu didapat dari Kepala Penerangan Kodam V/Brawijaya Letkol Infanteri Washington S. Dia membenarkan kabar yang menyebut Indra telah dicopot dari jabatannya. Posisi Rizki sementara diisi Kepala Bagian Pendidikan Rindam V/Brawijaya Letnan Kolonel Sarwo Supriyo.

Baca juga:
Ahok Putus Kontrak Sampah Jakarta, Yusril: Saya Akan Lawan
Ribut Sampah, Ahok Balik Gertak Yusril: Ngotot, Kami Ladeni!

“Bukan dicopot sebenarnya, tapi diganti. Kalau dicopot kesannya kan kosong tidak ada yang mengisi,” kata Washington, saat dihubungi, Kamis 5 November 2015.

Pergantian itu, menurut Washington, untuk mempermudah proses pemeriksaan Indra oleh Detasemen Polisi Militer (Denpom) V/3 Brawijaya, Malang. Dia berdalih, masalah yang sedang dihadapi Indra menyita perhatian publik sehingga perlu diproses kebenarannya. “Diganti supaya dalam proses pemeriksaan tidak menyita pekerjaannya selaku Dandim Sidoarjo,” kata dia.

Sehari setelah didapati di hotel bersama Arzetti, Indra telah menyampaikan klarifikasinya. Dia menyatakan pertemuan itu hanya sebatas membicarakan dana bantuan pembangunan masjid di panti asuhan yang ia asuh. “Jadi kabar yang beredar di media kalau ada penggerebakan itu tidak benar. Apalagi pertemuan itu di teras kamar dan ada sejumlah kader Muslimat NU,” katanya saat itu.

Keterangan senada disampaikan Arzetti secara terpisah. Menurutnya, konteks penggerebekan tidak tepat. “Kami sedang bicara mengenai proposal program kerja di daerah pemilihan saya di Sidoarjo,” kata dia sambil menambahkan, “Indra membantu memfasilitasi penyaluran bantuan.”

Pada saat kejadian, Arzetti mengaku memilih lokasi hotel karena sedang terburu-buru dan tidak berniat menginap. Ia juga memilih tidak berbicara di lobi karena alasan khawatir malah akan lama. “Nanti kalau ada keluarga saya datang, nanti ngajakin ngobrol atau foto kan malah lama,” ujar Arzetti.

NUR HADI

October 26, 2015

Penataan Rute Mengefisienkan Konsumsi Avtur

PERHUBUNGAN

WASHINGTON DC, KOMPAS — Penggunaan sistem kinerja berbasis navigasi (performance-based navigation) membantu penataan rute agar jarak penerbangan lebih pendek. Hal ini akan menghemat pemakaian bahan bakar sehingga berefek positif bagi lingkungan.

“Dengan kinerja berbasis navigasi, terbang tidak berbasis fasilitas di darat, tetapi satelit,” kata Direktur Utama Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (AirNav Indonesia) Bambang Tjahjono di Washington DC, Sabtu malam waktu setempat atau Minggu (25/10) waktu Indonesia, seperti dilaporkan wartawan Kompas, C Anto Saptowalyono, dari kota itu.

Bambang menuturkan, penggunaan panduan satelit dalam penentuan titik pengecekan pesawat tersebut akan mengefisienkan bahan bakar karena penerbangan bisa lurus.

“Di samping jarak penerbangan lebih pendek, diharapkan ke depan bahan bakar yang digunakan pesawat pun semakin ramah lingkungan, terbarukan, dan berkelanjutan. Untuk itu pesawat dan peralatannya tentu harus dilengkapi,” kata Bambang.

Sebelumnya, Executive Director of the Office of Environment and Energy Federal Aviation Administration (FAA) Lourdes Maurice akhir pekan lalu mengatakan, ada beberapa pilar pendekatan terkait strategi lingkungan dan energi.

Pilar dimaksud meliputi pengembangan ilmu pengetahuan dan model terintegrasi serta teknologi penerbangan terbaru. “Pilar lain adalah bahan bakar penerbangan alternatif berkelanjutan,” kata Maurice.

Terkait pilar bahan bakar alternatif berkelanjutan tersebut, Maurice mengatakan, ada kolaborasi dengan pemangku kepentingan melalui Commercial Aviation Alternative Fuels Initiative. Kerja sama yang dijalin antara lain dengan Australia, Jerman, Brasil, dan juga Indonesia.

Nota kesepahaman

Sebagai gambaran, akhir pekan lalu, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menjalin nota kesepahaman dengan FAA Department of Transportation United States of America.

Kerja sama antara lain mencakup pertukaran kemampuan, teknik, dan peranti teknologi. Selain itu, saling berbagi praktik terbaik di penerbangan dan perlindungan lingkungan, efisiensi dan konservasi energi, serta penelitian bahan bakar alternatif penerbangan dan energi terbarukan.

Pilar berikutnya adalah modernisasi pengelolaan lalu lintas udara dan peningkatan operasional. Pilar selanjutnya terkait kebijakan, standar lingkungan, dan pasar.

Tujuan mendasar nota kesepahaman adalah kolaborasi dalam menangani masalah dan kepentingan bersama terkait pengembangan dan penggunaan bahan bakar alternatif penerbangan.

Selain itu, fasilitasi inisiatif kerja sama, termasuk mendukung pertukaran antara Commercial Aviation Alternative Fuels Initiative (CAAFI) di AS dan Aviation Biofuels and Renewable Energy Task Force (ABRETF) di Indonesia.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Suprasetyo mengatakan, nota kesepahaman itu membuka jalinan kerja sama Indonesia-AS dalam bidang teknologi, pelatihan sumber daya manusia, serta berbagi informasi terkait efisiensi dan bahan bakar alternatif.

“Jadi supaya tidak harus selalu menggunakan bahan bakar fosil, tetapi juga bahan bakar yang berkelanjutan, seperti bahan bakar nabati. Ada kreasi lain untuk mengurangi emisi gas buang,” ujar Suprasetyo.

Sektor swasta

Hal lain adalah penguatan kemitraan sektor swasta, penelitian, dan pengembangan akademis. Kerja sama juga meliputi simposium, lokakarya, konferensi serta koordinasi partisipasi dalam forum multilateral semisal International Civil Aviation Organization (ICAO), Global Bioenergy Partnership (GBEP), dan International Green Aviation Conference (IGAC).

Berdasarkan data FAA Air Traffic Organization dan US Census Bureau, manfaat sosial dan ekonomi penerbangan antara lain menyumbang 5,4 persen terhadap produk domestik bruto AS. Manfaat lain adalah memberikan 11,8 juta tenaga kerja di AS serta menggerakkan aktivitas ekonomi senilai 1,5 triliun dollar AS per tahun.

October 26, 2015

Joko Widodo dan Asap : kagak rumit lho !

Pak Presiden Joko, ente pernah bilang soal kebakaran bukan soal RUMIT yang penting ada kemauan … Sekarang sampeyan yang ngeloyor ke USA., rakyatnya  dibiarkan menghirup asap…

Minggu 25 Oct 2015, 15:06 WIB

 Joko Beiber

BNPB: Hampir Seluruh Langit Indonesia Tertutup Asap, Kecuali 7 Daerah

Salmah Muslimah – detikNews
BNPB: Hampir Seluruh Langit Indonesia Tertutup Asap, Kecuali 7 DaerahFoto: Idham Khalid/detikcom
Jakarta – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan menyebar secara luas. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut tiga per empat wilayah Indonesia tertutup asap.

“Berdasarkan pantauan satelit Himawari dari BMKG pada Minggu (25/10/2015) pukul 08.30 WIB, lebih dari tiga per empat wilayah Indonesia tertutup asap tipis hingga tebal,” ucap Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan tertulis, Minggu (25/10/2015).

Sutopo menyebut hanya ada 7 wilayah yang tidak tertutup asap yakni Jawa Tengah, DIY, sebagian Jawa Timur, NTT, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan bagian utara Papua. Sisanya selain wilayah yang disebut sudah terpapar kabut asap.

Selain itu pasokan asap dari hotspot juga masih besar. Berdasarkan pantauan satelit Terra dan Aqua pada Minggu pagi ada 1.187 hotpsot. Kualitas udara (PM10) di wilayah Sumatera dan Kalimantan juga terpantau dilevel tidak sehat hingga bahaya.

“Pekanbaru 570 di level Berbahaya, Jambi 518 Berbahaya, Palembang 325 Sangat Tidak Sehat, Pontianak 169 Tidak Sehat, Banjarbaru 73 Sedang, Samarinda 147 Sedang, dan Palangkaraya 1.511 Berbahaya. Hampir dua bulan lamanya warga di Riau, Jambi dan Palangkaraya terkepung asap level Berbahaya,” jelas Sutopo.

Sedangkan untuk jarak pandang hari ini pukul 09.00 WIB tercatat di Padang 200 meter, Pekanbaru 1.000 meter, Jambi 900 meter, Palembang 200 meter, Pontianak 800 meter, Ketapang 200 meter, Palangkaraya 100 meter, dan Banjarmasin 400 meter.
(slm/mad)

+++

Bukan Masalah Rumit, Presiden Jokowi Yakin Soal Kebakaran Hutan Bisa Kita Selesaikan

http://setkab.go.id/bukan-masalah-rumit-presiden-jokowi-yakin-soal-kebakaran-hutan-bisa-kita-selesaikan/

Oleh: Humas ; Diposkan pada: 20 Jan 2015 ; 145747 ViewsKategori: Berita


Presiden Jokowi berdialog dengan anggota Manggala Agni, di Kabupate Kubu Raya, Kalbar, Selasa (20/1)

Setelah meresmikan Masjid Raya Mujahidin di Pontianak dan meletakkan batu pertama pembangunan irigasi tersier di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari pertama kunjungan kerjanya ke Kalimantan Barat (Kalbar), Selasa (20/1) petang,  memberikan briefing antisipasi kebakaran hutan di Desa Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya.

Dalam arahannya Presiden Jokowi mengatakan, begitu banyak organisasi yang terlibat untuk mengatasi kebakaran hutan. Ia menyebutkan, semua organisasi ada semuanya, dari Gubernur, Pangdam, TNI, Polda membawahi Porles sampai ke bawah, ditambah yang namanya Manggala Agni, ada polisi hutan.

Namun, Presiden Jokowi mempertanyakan organisasi yang besar ini tidak bisa menyelesaikan masalah kebakaran hutan yang sudah terjadi bertahun-tahun. “Ada yang salah tidak? Ada kemauan tidak? Itu saja kuncinya, mau tidak menyelesaikan masalah ini,” tuturnya.

Kepala Negara mengaku malu dengan warga dunia yang lain karena kebakaran hutan yang terus terjadi di sini, yang seolah-olah memberi kesan dipelihara.

Kita sendiri, lanjut Presiden Jokowi, juga sering lapangan terbang tidak bisa dipakai untuk turun maupun naik gara-gara asap. Negara yang lain juga kita asapi. Gas emisi juga menjadi kalkulasi dunia.

“Ada semua catatannya. Waktu di Asian Summit, Apec, G-20 dipaparkan. Kalau setiap tahun saya harus terima malu seperti itu saya tidak mau. Harus ada yang bertanggungjawab. Bekerja itu jelas, ada yang harus bertanggungjawab,” tegas Presiden Jokowi.

Untuk itu, Presiden Jokowi meminta semua pihak yang terlibat dalam pencegahan kebakaran hutan, agar api jangan dibiarkan sampai besar. Begitu ada titik langsung dikejar.

“Saya bekerja mengurusi api juga tidak sehari dua hari. Sudah di hutan pinus lebih sulit. Sebab itu saya mengerti. Saya berani ngomong karena saya mengerti,” ujar Jokowi.

Kepala Negara meyakini semua yang terlibat dalam pencegahan kebakaran hutan sudah tahu jurusnya seperti apa, kungfunya seperti apa.  “Jadi ini hanya masalah kemauan,” tukasnya.

Menurut Presiden Jokowi, begitu hujan ini sudah mulai hilang, masuk ke musim kemarau, ia akan melihat hariannya. Ia menyebutkan, beberapa daerah yang mendapatkan perhatiannya dalam pencegahan kebakaran hutan itu, yaitu di Kalimantan Barat, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan, karena di daerah itu yang selalu mengkhawatirkan.

“Sekali lagi, saya minta tahun ini kita tidak mengulang lagi karena kebakaran yang menyebabkan persepsi, imej, masyarakat publik dunia, tetangga kita menjadi masalah gara-gara ini,” kata Presiden Jokowi .

Presiden smenyampaikan keyakinannya , jika kita punya kemauan bersama menyelesaikan masalah ini maka akan bisa diselesaikan. Menurut Presiden, masalah ini nampak di depan mata bukan sesuatu yang rumit dan sulit untuk dicari.

Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto, dan anggota Dewan Pertimbangan Preside Sidarto Danusubroto.

(Humas Setkab/ES)

++++++++

sumberhttp://www.mongabay.co.id/2015/10/06/berikut-korporasi-korporasi-di-balik-kebakaran-hutan-dan-lahan-itu/

Walhi: Berikut Korporasi-korporasi di Balik Kebakaran Hutan dan Lahan Itu

  • 17.8k
  • 727

Kebakaran di konsesi PT RHM. Foto: Walhi

Walhi merilis daftar perusahaan besar di balik kebakaran hutan dan lahan. Daftar itu hasil analisis kebakaran hutan dan lahan di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

“Hasil analisis menunjukkan mayoritas titik api di dalam konsesi perusahaan. Di HTI 5.669 titik api, perkebunan sawit 9.168,” kata Edo Rahkman, Manajer Kampanye Walhi Nasional di Jakarta, pekan lalu.

Dia merinci daftar berbagai grup besar terlibat membakar hutan dan lahan, di Kalteng Sinar Mas tiga anak perusahaan, Wilmar 14. Di Riau, anak usaha Asia Pulp and Paper (APP) enam,  Sinar Mas (6), APRIL (6), Simederby (1), First Resources (1) dan Provident (1).

Di Sumsel (8) Sinar Mas dan 11 Wilmar, (4) Sampoerna, (3) PTPN, (1) Simederby, (1) Cargil dan (3) Marubeni. Kalbar Sinar Mas (6), RGM/ APRIL (6). Di Jambi Sinar Mas (2) dan Wilmar (2).

Berdasarkan data LAPAN periode Januari-September 2015 ada 16.334 titik api, 2014 ada 36.781. Berdasarkan data NASA FIRM 2015 ada 24.086 titik api,  dan 2014 ada 2.014.

Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan warga terserang ISPA. Di Jambi ada 20.471 orang, Kalteng 15.138, Sumsel 28.000, dan Kalbar 10.010 orang.

Arie Rompas Direktur Eksekutif Walhi  Kalteng mengatakan, kebakaran karena pola penguasaan lahan korporasi terlalu luas. Dari 15,3 juta hektar luas Kalteng, 12,7 juta hektar (78%) dikuasai investasi. Baik HPH, sawit maupun pertambangan.

“Kalteng memiliki lahan gambut paling luas 3,1 juta hektar. Sudah habis untuk investasi perkebunan sawit. Kesalahan pemerintah yakni pembangunan lahan gambut sejuta haktar zaman Soeharto dan membuka gambut yang menjadi titik api. Gambut itu ekosistem basah yang ketika kering mudah terbakar,” katanya.

Tahun 2015, ada 17.676 titik api di Kalteng. Kebanyakan di konsesi. Namun upaya penegakan hukum masih kurang. Baru ada 30 perusahaan disidik,  10 disegel, tetapi belum jelas tindak lanjut seperti apa.

Sumber: Walhi

“Yang ditetapkan tersangka Mabes Polri cuma tiga. Itupun perusahaan kecil. Ini menunjukkan penegakkan hukum belum mengarah aktor besar yang mengakumulasi praktik besar pembakaran hutan.”

Dia menyebutkan,  grup besar yang seharusnya disasar dalam upaya penegakan hukum antara lain Grup Wilmar, Best Agro International, Sinar Mas, Musimas, Minamas, dan Julong Grup.

Grup-grup ini, katanya,  mengakumulasi mulai pemilik lahan, membeli CPO dari perusahaan menengah dan kecil, hingga mendapatkan keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan.

Senada diungkapkan Anton P Wijaya, Direktur Eksekutif Walhi Kalbar. Dia  mengatakan, Kalbar sebenarnya sudah habis dibagj untuk konsesi. Dari luas 14.680.700 hektar, konsesi perkebunan sawit 5.387.610,41 hektar (550 perusahaan), pertambangan 6,4 juta hektar (817 IUP), dan HTI 2,4 juta hektar (52 perusahaan).

Gambut di Kalbar, 2.383.227,114 hektar, di dalamnya, perkebunan sawit 153 perusahaan seluas 860.011,81 hektar. HTI 27 perusahaan seluas 472.428,86 hektar. Total konsesi di lahan gambut 1.302.498,92 hektar.

“Sebaran Januari-September ada 7.104 titik api. Sebaran di HPH 329, HTI 1.247, sawit 2.783, tambang 2.600 dan gambut 2.994 titik api. Sejak 8 Juli-22 September, setidaknya 40 perusahaan perkebunan ini konsesi terbakar 24.529 hektar.

Hasil pemantauan 1-22 September ada 739 titik api. Berada di satu HPH, tiga HTI, 11 perkebunan dan sembilan pertambangan.

“Data tak kami berikan kepada kepolisian. Kami berikan kepada KLHK dengan harapan segera ditindak serius. Kami kecewa progres penegakan hukum kepolisian.”

Lahan PT Central Sawit Sejahtera, Kalteng, yang terbakar dan disegel KLHK, belum lama ini. Foto: Save Our Borneo

Modus baru
Modus pembakaran hutan dan lahan oleh perusahaan, kata Anton, bukan hanya land clearing penyiapan lahan juga mengklaim asuransi. “Ini modus baru.”

Di beberapa perusahaan, katanya, kebakaran lahan ada kaitan dengan kepentingan asuransi. “Ini sedang kita dalami. Kita melihat ada kesengajaan. Ketika kebun dibuka dalam hitungan ekonomi tak produktif, maka dihanguskan agar mendapatkan asuransi, uang membuka kebun baru di wilayah lain.”

Anton belum bersedia menyebut nama-nama perusahaan tetapi dia memastikan ada grup-grup besar terlibat.

“Di Kalbar kita menyiapkan gugatan kepada penyelenggara negara melalui citizen law suit. Kiita menuntut tanggung jawab negara yang belum memenuhi hak-hak masyarakat. Ada tujuh posko pendaftaran gugatan di Pontianak. Harapannya ini mendapatkan dukungan masyarakat.”

Hadi Jatmiko, Direktur Eksekutif Walhi Sumsel mengatakan, titik api banyak di lahan gambut hingga muncul asap tebal dua bulan belakangan.

Di Sumsel,  ada 3.679 titik api dengan sebaran perkebunan 830 dan HTI 2.509. “Hampir seluruhnya di konsesi. Negara harus memastikan tanggungjawab penuh dari perusahaan dan berani menuntut,” katanya.

Bahkan, ada satu HTI terbakar minggu lalu, ketika masyarakat berduyun-duyun mengambil air dan memadamkan dihadang kepolisian. Polisi menanyakan SIM dan STNK. Padahal itu di tengah hutan. Masyarakat tidak melihat kepolisan menghadang untuk memadamkan api.

“Masyarakat memadamkan karena takut kebun terbakar. Karena ada kebun karet masyarakat 30 hektar terbakar,” katanya.

Sumber: Walhi

Rudiansyah dari Walhi Jambi mengatakan, lima tahun terakhir kebakaran di konsesi sama. Sejak 2011, sebaran titik api naik 40%.

“Walaupun ada komitmen pemerintan pusat dan daerah  tapi titik api terus meningkat. Tahun 2015, ada 5.000 an titik api di konsesi, 80% lahan gambut. HTI maupun sawit.”

Dalam Januari-Agustus 2015, ada 33.000 hektar terbakar dan ISPU sampai 406 hingga membayakan kesehatan.

Menurut dia, rata-rata perusahaan di Jambi pemasok Wilmar. Modus pembakaran, katanya, pada lahan sisa yang akan ditanami. Yang membakar, selain karyawan,  juga masyarakat dengan upah Rp5 juta. Motif pakai tali nilon dipasang jarak 200 meter. Pakai minyak tanah, dinyalakan dengan obat nyamuk.

“Ini kesaksian masyarakat sebagai pelaku. Pembakaran itu disengaja. Akhirnya masyarakat jadi korban.”

Sebenarnya Polda Jambi maupun KLHK sudah merilis dengan mengindentifikasi 15 perusahaan pembakar lahan sengaja.

“Kami menunjukkan grup Sinar Mas, PT Tebo Multi Agro, PT Wira Karya Sakti. Sudah masuk list kepolisian jambi dan KLHK. Dalam proses penyelidikan kepolisian belum sampai.”

Riko Kurniawan, Direktur Eksekutif Walhi Riau melalui sambungan Skype mengatakan, kebakaran hutan dan lahan di Riau sepanjang Juli-Agustus juga banyak di konsesi.

SUmber: Walhi

Walhi Riau juga ada posko pengaduan masyarakat agar bisa menggugat class action. Walhi Riau juga akan melaporkan ke PBB karena ada kelalaian negara melindungi masyarakat.

Gugatan perdata ada 20 perusahaan. Dua perusahaan sebagai tersangka. Satu izin HPH dicabut KLHK.

Muhnur Satyahaprabu, Manajer Kebijakan dan Pembelaan Hukum Walhi Nasional juga  menanggapi. Dia mengatakan, data ini bukan berdasar asumsi dan halusinasi Walhi. Semua berdasarkan investigasi dan terkonfirmasi  dari sumber relevan.

“Kita bertanggungjawab atas rilis ini. Kejadian tahun ini seharusnya membuka peluang negara bertindak. Jangan sampai sepeser uang masyarakat terambil. Rilis korporasi besar bukan hanya mengungkap kejahatan, juga meminta pertanggungjawaban.”

Muhnur meminta, pemerintah menggunakan hak representatif warga untuk mengajukan gugatan. Hak representatif ini jarang dan tidak pernah dilakukan pemerintah. Seharusnya pemerintah bisa mewakili rakyat mengklaim semua kerugian dan biaya supaya diganti perusahaan.

Catatan Walhi, 2013 ada 117 perusahaan dilaporkan tetapi hanya satu dipidana. Sekarang ada kekhawatiran akan terulang. Dari hampir 300 perusahaan, belum jelas proses hukumnya.

Asosiasi dan korporasi menanggapi. “Kalau yang sudah terpublikasi di media, itu oleh anggota IPOP akan diverifikasi dulu. Apakah benar mereka melakukan? Jadi kita tak hanya menerima nama dari media. Kami akan mengecek langsung ke perusahaan,” kata Direktur Eksekutif Indonesian Palm Oil Pledge (IPOP),  Nurdiana Darus di Jakarta, Senin (5/10/15).

Dia mengatakan, kalau pemasok sawit terbukti membakar, setiap anggota IPOP akan mengikuti kebijakan masing-masing perusahaan.

Sumber: Walhi

Managing Director Sustainability and Strategic Stakeholders Engagement Golden Agri Resources Agus Purnomo mengatakan, dalam upaya verifikasi akan meminta bantuan tim legal independen.

“Soal kebakaran, itu dari 18-20 perusahaan yang diangkat oleh media massa diduga membakar, hanya tiga atau empat perusahaan pemasok kami. Dari tiga perusahaan itu, satu dicabut izin oleh KLHK. Otomatis kami berhenti membeli sawit dari mereka.”

KLHK memang belum mencabut izin tiga perusahaan sawit, baru membekukan izin sampai proses hukum selesai. Namun, Agus belum mendapat informasi jelas.

“Bersama-sama teman IPOP dalam minggu ini meminta bantuan tim legal independen hingga kemudian keputusan kami akurat.”

Meski begitu, katanya, lima perusahaan anggota IPOP serius tidak deforestasi, tidak mengkonversi gambut, juga membakar. “Bahwa kebun kita banyak titik api, itu iya. Tidak kita bantah. Kenyataan memang terbakar. Di lapangan, api terbang karena angin kencang. pohon-pohon kami meskipun sudah delapan tahun, daun-daun di atasnya kering. Mudah terbakar.”

Namun, kalaupun terbakar, tim pemadam api perusahaan sudah siap. Akhir September tak ada titik api terisisa. “Semua habis. Bahwa ada kebakaran lagi, karena api masih banyak berterbangan. Di kebun kami api mati bulan-bulan ini antara tiga sampai empat jam setelah diketahui. Kalau Agustus, satu jam padam. Sekarang agak sulit, karena air sudah tak ada. Sungai-sungai kecil kering. Jadi kami mau mematikan api pakai apa?”

Kawasan konservasi perusahaanpun terbakar. Tidak ada jalan kecuali membawa alat pemadam api ke tengah-tengah kawasan. Akhir bulan lalu, dia meminta kesepakatan beberapa LSM terpaksa membuat jalan ke kawasan koservasi agar bisa mematikan api.

“Kami janji pada Januari, begitu El-Nino berakhir, jalan memadamkan api kami bongkar dan tanami pohon. Direstorasi semula. Ini menunjukkan kesungguhan dan keterbukaan. Tidak betul di kebun kita tak ada kebakaran. Banyak. Tapi mati semua dalam beberapa jam.”

Pada 7 Oktober 2015, Cargil menanggapi  laporan Walhi soal  korporasi-korporasi penyumbang asap. Lewat Colin Lee, Director, Corporate Affairs Cargil, menyatakan,  awal minggu ini, Cargil mengindetifikasi satu titik api di kebun sawit mereka, PT Hindoli, di Sumatera Utara. Tim mereka di lapangan langsung turun dan berhati-hati memantau situasi di sana, terutama di beberapa wilayah perambahan.

Untuk kebun Kalimantan Barat, tak ada laporan kebakaran, meskipun ada titik api di sekitarnya.

Di Sumut, katanya, titik api saat ini berada di dekat perkebunan mereka, PT Hindoli. “Ini berada di luar izin dan tak masuk dalam izin atau HGU kami.”

Pada kebun Cargil yang lain di Mukut, juga di Sumut, api disebarkan dari kebun tetangga yang berjarak sekitar delapan kilometer dari high conservation value (HCV) perusahaan. Upaya tim pemadam api Cargil menangani kebakaran berulang di area itu mulai awal September, dan baru berhasil memadamkan api minggu lalu.

“Kami sudah membangun sebuah kanal 6×4 meter kanal untuk menjaga perluasan api di teluk, juga sekaligus sebagai penyimpanan air guna memadamkan kebakaran selama periode kering panjang,” katanya.

Di Mukut ini, api juga menjalar mendekati lahan warga, tetap di luar batas Cargil yang terbentang sekitar 9 km. Kebakaran juga  berbatasan dengan perusahaan perkebunan lain. “Tim pemadam kebakaran Cargil masih membantu masyarakat dan pemerintah daerah mematikan api itu.”

Minggu lalu, katanya, helikopter water bombing BNPB juga berupaya memadamkan api itu. Sejak upaya dihentikan, api terus menyebar ke wilayah lain sekitar tiga km, bergerak menuju kebun Cargil. “Pemadam kebakaran kami berhari-hari berada di area hingga kini, terus berupaya memadamkan api.”

Perusahaan, katanya, telah mengerahkan eksavator besar dan kecil, banyak pompa air dilengkapi selang tambahan untuk memadamkan api baik di maupun di luar wilayah mereka. “Tahap ini, kami telah mengerahkan empat tim pemadam kebakaran.”

Cargil telah melaporkan semua insiden kebakaran ini ke polisi lengkap dari lapangan maupun foto-foto lewat drone. “Juga bekerja bersama masyarakat lokal untuk segera memberitahu kantor regional kami dan pihak berwenang setempat jika ada terditeksi kebakaran atau pembakaran pada atau dekat batas-batas kebun kami.”

Dia menjelaskan, Cargill memiliki kebijakan ketat zero-burning. “Kami benar-benar tidak membenarkan pembakaran lahan untuk cara apapun, baik pertanian, ekonomi atau sosial.”

Cargil, katanya, terus memberikan bantuan pemadam kebakaran kepada pemerintah daerah untuk mengelola kebakaran yang sering menyebar. Selama musim kemarau panjang ini, bara api cepat berkembang menjadi kebakaran ketika terkena angin. “Kabut asap kebakran berdampak parah bagi kesehatan dan mata pencaharian jutaan hidup di masyarakat lokal kita, termasuk rekan-rekan kami.”

Soal pernyataan Cargil, Walhi menanggapi. Zenzi Suhadi, Manajer Kampanye Walhi Nasional mengatakan, relasi kebakaran dengan korporasi bisa dalam maupun di luar konsesi.

“Kebakaran menjadi tanggung jawab korporasi ketika terjadi di sekitar konsesi karena dampai penurunan fungsi ekosistem dari kawasan itu.”

Di dalam Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), setiap konsesi tapak proyek wajib melakukan kajian lingkungan hidup, meminimalisir dampak juga mengendalikan kerusakan di dalam maupun sekitar konsesi.

“Jadi perusahaan tak bisa mengatakan ini berada di dalam atau luar konsesi. Karena UKL UPL, Amdal, izin lingkungan, HGU dan izin produksi itu dalam satu kesatuan hukum. Tak akan terbit HGU tanpa izin produksi, tanpa izin lingkungan.”

Zenzi mengatakan, izin lingkungan juga tak akan keluar jika berdampak pada ekosistem di sekitar. Artinya,  korporasi tak hanya bertanggung jawab di dalam konsesi, juga pada kawasan penyangga.

Dia mengatakan, organisasi masyarakat sipil juga sulit mendapatkan informasi mengenai wilayah konsesi perusahaan. “Kita minta kepada korporasi-korporasi bukan hanya Cargil tetapi seluruh korporasi membuka peta mereka kepada publik. Hingga publik luas bisa terlibat melihat korporasi mana yang terlibat dan tidak. Jadi publik bisa memberikan penilaian,” katanya.

Selama ini, katanya,  jangankan masyarakat, Walhi saja mengakses data konsesi sangat sulit. Artinya, ada bagian ditutupi oleh korporasi maupun pemerintah.

“Jangan lagi korporasi menutup data-data. Kalau Walhi tidak riset orang tidak akan tahu kalau korporasi terlibat kebakaran.”

Kebakaran di konsesi PT RHM. Foto: Walhi

Sumber: Walhi

October 25, 2015

Moreno Soeprapto Alami Kecelakaan Saat Kendarai Lamborghini ‘GrabCar’

Jadi pembalsp kualitas jeblog!  seksrang jadi tikus di Dpr.  masih coba bawa Lambo eh nabrak pager,  masih bisa ngoceh yang salah mobil yg berharga 9 M.  Kualitas wakil rakyat partai Gerinda ya macam si Zonk dan Moreno.. Jeblog bin JEPRUT!

Minggu 25 Oct 2015, 22:07 WIB

Ikhwanul Khabibi – detikNewsFoto: Reza/PasangmataJakarta – Pembalap nasional yang kini duduk sebagai anggota DPR, Moreno Soeprapto mengalami kecelakaan di Sirkuit Sentul. Moreno mengalami kecelakaan saat mengendarai mobil Lamborghini Gallardo untuk keperluan promosi Grab Car milik perusahaan PT Grab Taxi.”Iya tadi kejadiannya siang pas di Sirkuit Sentul. Biasalah di balapan,” kata Moreno saat dikonfirmasi, Minggu (25/10/2015).Moreno menjelaskan, saat itu dirinya tidak sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Namun, sistem pengereman mobil Lamborghini Gallardo yang dikendarainya mengalami kerusakan hingga Moreno hilang kendali.”Ada beberapa perangkat yang tidak berfungsi. Perangkat remnya yang tidak berfungsi, jadi kehilangan kendali. Tapi karena sistem keamanan mobilnya bagus, saya tidak apa-apa, kan yang terpenting itu,” jelas politisi Gerindra itu.Mobil super yang dikendarai Moreno nampak rusak parah di bagian depannya. Saat hilang kendali, mobil bertuliskan ‘GrabCar’ itu menabrak pagar pembatas.”Tadi langsung dicek mobilnya. Saya memang lagi nggak kenceng jalannya, soalnya udah merasa ada yang nggak berfungsi,” tutur Moreno.

October 24, 2015

TNI AD Akan Bangun Batalyon Kavaleri Tank di Kalimantan Barat

23 Oktober 2015

Yonkav 12, Segedong< Mempawah akan diisi dengan 53 tank ringan dan medium (photo : MD)

MEMPAWAH, KOMPAS.com – Untuk meningkatkan pengamanan wilayah perbatasan di Kalimantan Barat, TNI Angkatan Darat akan membangun Markas Komando Batalyon Kavaleri (Mako Yonkav) 12 di Desa Peniti, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

Komandan Pussen Kav Kodiklat TNI AD Brigjen TNI Anang Dwitono, menuturkan nantinya batalyon ini akan di perkuat dengan 431 prajurit TNI AD yang terdiri Prada hingga Komandan Batalyon berpangkat Letnan Kolonel.

“Untuk materiilnya akan ada 53 Unit kendaraan Tempur, yang diantaranya jenis medium tank,” kata Anang, Jumat (23/10/2015).

Saat ini, batalyon khusus kendaraan tempur kavaleri tersebut masih dalam proses tahap persiapan dan perencanaan. Kebutuhan air yang akan menjadi sumber kehidupan para prajurit nantinya juga masih menjadi pertimbangan dalam proses pembangunan.

“Anggaran untuk membangun ini sekitar 200 miliar yang bersumber dari APBN, yakni hingga tahun 2019, namun nantinya 2017 kendaraan tempur tersebut secara bertahap dan berbagai jenis sudah berada di sini,” kata Anang.

Status tanah yang akan menjadi lokasi pembangunan batalyon kavaleri tank tersebut merupakan hibah dari pemerintah.

“Masyarakat tidak ada yang komplain, justru keberadaan kita di sini berpengaruh ke masyarakat, terutama masalah perekonomian, selain daerah berkembang dan harga tanah naik, dan juga masalah keamanan, keberadaan kami diharapkan dan didukung oleh masyarakat sini. Kami sama-sama saling mendukunglah sesuai dengan slogan TNI ‘Bersama Rakyat TNI Kuat’,” tuturnya,

(Kompas)

October 24, 2015

Selamat Datang Pengawas Telik Sandi

Koran Tempo SABTU, 24 OKTOBER 2015

 Selamat Datang Pengawas Telik Sandi

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat RI mengikuti jejak para koleganya di Amerika Serikat dalam soal pengawasan intelijen. Sementara Senat Amerika memiliki US Senate Select Committee on Intelligence, DPR RI akan segera memiliki Komite Pengawas Intelijen. Wakil Ketua Komisi Pertahanan Tantowi Yahya menargetkan komite khusus tersebut akan disahkan dalam sidang paripurna DPR, bulan ini. “Kami harap Komite Pengawas Intelijen bisa disahkan sebelum masa reses awal November mendatang,” kata Tantowi kepada Tempo, Selasa lalu.

Menurut Tantowi, pembentukan komite tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Pada Pasal 43, komite bikinan DPR akan menjadi pengawas eksternal seluruh lembaga intelijen di Indonesia, mulai dari Badan Intelijen Negara hingga badan intelijen yang ada di TNI, Kepolisian, Kejaksaan, dan lainnya.

Ide pembentukan komite khusus untuk mengawasi lembaga telik sandi ini sudah disetujui DPR dalam rapat paripurna 26 September 2014. Tapi komite tersebut tak kunjung disahkan karena anggota Komite Pengawas Intelijen-nya belum komplet. Sesuai dengan aturan, komite tersebut beranggotakan 14 orang yang terdiri atas empat pimpinan Komisi Pertahanan DPR dan perwakilan dari 10 fraksi. Di Amerika, komisi intelijen beranggotakan 15 orang, termasuk ketua dan wakil ketua.

Menurut Tantowi, molornya penentuan anggota Komite Pengawas Intelijen karena masing-masing fraksi butuh waktu lama untuk memilih satu orang perwakilan. Setiap fraksi harus memilih dengan cermat anggotanya yang paham tentang dunia intelijen dan tak akan dirotasi dari Komisi Pertahanan. Sebab, keanggotaan di komisi ini akan mengikat sampai akhir masa tugas Dewan tahun 2019. “Dalam waktu dekat seluruh fraksi akan kirim nama perwakilan ke pimpinan Komisi Pertahanan sebelum dibawa ke Paripurna,” kata politikus Partai Golkar tersebut.

Anggota Komisi Pertahanan, Tubagus Hasanuddin, mengatakan Komite Pengawas Intelijen hanya bekerja pada waktu dan situasi tertentu. Dengan kata lain, komite tak akan mengawasi setiap operasi intelijen yang dilakukan BIN atau lembaga lain. Komite hanya akan mengawasi kerja intelijen terkait dengan isu-isu besar dan mengancam negara. “Misalnya, ada operasi intelijen yang timbulkan korban masyarakat, baru akan kami panggil,” kata Tubagus kepada Tempo, Selasa pekan lalu.

Meski begitu, komite tersebut berhak mendapat laporan hasil kerja intelijen. Tujuannya, agar komite tetap mengetahui perkembangan kerja badan intelijen. Karena berurusan dengan informasi rahasia, Tubagus memperkirakan kerja komisi bakal lebih tertutup dibanding sidang rutin Komisi Pertahanan.

Wakil Ketua Komisi Pertahanan Hanafi Rais mengucapkan selamat datang atas Komite Pengawas Intelijen ini. Menurut Hanafi, komite itu menjadi bukti adanya reformasi di Indonesia. Hanafi yakin adanya komisi ini akan mengubah wajah lembaga intelijen Indonesia, yang tertutup dan nyaris tanpa pengawasan, menjadi lebih terbuka. “Ini bentuk kontrol demokrasi atas intelijen negara, seperti yang sudah dilakukan Amerika Serikat,” kata Hanafi, Selasa pekan lalu.

Pengamat isu pertahanan, Anton Aliabbas, mengapresiasi pembentukan komite ini. Ia berharap komite tersebut punya kewenangan yang kuat, termasuk mengakses informasi rahasia dari lembaga intelijen negara. “Termasuk punya kewenangan melakukan penyelidikan mendalam terkait laporan dugaan penyalahgunaan intelijen,” kata Anton, Rabu lalu.

Anton juga meminta komite tersebut melibatkan lembaga negara lain, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dalam mengawasi kinerja intelijen. Menurut dia, keberadaan lembaga lain sangat penting untuk memastikan tak ada hak warga yang dilanggar. Penyertaan Komnas HAM, kata Anton, juga bermanfaat bagi lembaga intelijen agar semakin terlatih mengumpulkan informasi yang sangat rahasia tanpa menabrak prinsip kebebasan.

Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Laksamana Muda (Purn) Soleman B. Ponto menolak pembentukan Komite Pengawas Intelijen. Menurut dia, sudah sewajarnya kinerja intelijen ditutup rapat-rapat. Informasi intelijen juga tak bisa sembarangan diberikan kepada pihak luar, termasuk DPR. Menurut Soleman, informasi intelijen hanya disampaikan ke atasan. “Misalnya BIN, hanya presiden yang boleh tahu. Kalau BAIS, hanya Panglima TNI yang berhak terima informasi,” kata Soleman kepada Tempo, Rabu lalu.

Soleman juga mempertanyakan integritas anggota Komite Pengawas Intelijen. Soleman khawatir mereka akan membocorkan informasi intelijen ke keluarga, rekan, hingga ke pihak luar negeri. Padahal, jika jatuh ke tangan asing, informasi intelijen akan berpotensi mengancam Indonesia. “Jika saya masih jadi Kepala BAIS, saya tak akan mau beri informasi ke DPR,” kata dia. INDRA WIJAYA


Intelijen dan Pengawasannya

Payung hukum pembentukan Komite Pengawas Intelijen DPR adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Inilah sejumlah ketentuannya.

Komite Pengawas Intelijen

– Beranggotakan 14 orang, terdiri atas empat pemimpin Komisi Pertahanan, dan perwakilan seluruh fraksi (10 fraksi).

– Seluruh anggota akan disumpah untuk menjaga rahasia informasi intelijen.

– Anggota Komite diancam hukuman maksimal 10 tahun jika sengaja membocorkan rahasia intelijen.

Badan yang Diawasi

– Lime penyelenggara intelijen negara, yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), intelijen TNI, intelijen Polri, intelijen Kejaksaan Agung, dan intelijen kementerian/lembaga non-kementerian

– Badan Intelijen Negara menjadi koordinator seluruh lembaga intelijen. Walhasil, Komite akan lebih banyak berkomunikasi dengan BIN

Pengawas Internal Intel

– Badan intelijen juga memiliki Dewan Kehormatan Intelijen Negara, yang mengawasi Kode Etik Intelijen Negara.

October 22, 2015

NasDem Tolak PAN Masuk Kabinet, Takut Menterinya Dikurangi?

Partai “karbitan” media jembrong
Kamis 22 Oct 2015, 17:25 WIB

Isu Reshuffle Jilid II

Elvan Dany Sutrisno – detikNews
NasDem Tolak PAN Masuk Kabinet, Takut Menterinya Dikurangi?Foto: Grandyos Zafna
Jakarta – Tiba-tiba Partai NasDem menyatakan menolak PAN mendapatkan jatah menteri di Kabinet Kerja. Takut kehilangan kursi menteri?

“Kalau memang kualitas menterinya hebat kenapa harus panik? Kalau mereka menolak PAN masuk kabinet berarti mengamini kualitas kader PAN lebih baik dan mereka takut kalau menteri mereka tergeser,” kata pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, kepada detikcom, Kamis (22/10/2015).

PAN memang telah menyetor sejumlah nama menteri kepada Presiden Jokowi. Menurut informasi dari internal PAN setidaknya ada lima nama calon menteri yang diusulkan yakni Didik Rachbini, Asman Abnur, Eddy Soeparno, Taufik Kurniawan, dan Hanafi Rais. Sampai saat ini Presiden belum memutuskan siapa yang bakal menduduki kursi menteri dari PAN.

Meskipun awalnya parpol KIH membuka diri masuknya parpol di luar koalisi pendukung Jokowi-JK ke kabinet namun belakangan sejumlah elite KIH mulai menolak. Penolakan pertama kali dilontarkan Partai NasDem. NasDem tak yakin parpol KIH akan menerima PAN masuk kabinet karena tidak berjuang di Pilpres bersama-sama.

“PAN kan baru-baru saja masuk kabinet, kalau kemudian di tengah jalan dikasih jatah kursi menteri apa partai lain nggak marah. Partai-partai lainnya dalam KIH sudah berdarah-darah loh memenangkan Jokowi-JK,” kata politikus NasDem Luthfy A Mutty dalam siaran pers Fraksi NasDem DPR RI, Kamis (22/10/2015).

Dia menyarankan Presiden Jokowi tidak melakukan reshuffle kabinet. “Kalau konsisten tidak perlu (reshuffle) dengan membagikan kursi tersebut,” tutupnya.

Memang ada isu santer pada saat reshuffle kabinet jilid II digelar bakal ada parpol KIH yang kehilangan menteri. Pada reshuffle kabinet pertama kemarin Partai NasDem kehilangan satu kursi menteri yakni Menko Polhukam. Wajar saja reshuffle kabinet jilid II mengusik parpol KIH.

Lalu apakah Presiden Jokowi akan mendengarkan penolakan dari parpol KIH?
(van/nrl)