Archive for November, 2015

November 30, 2015

Warga Diimbau Tak Konsumsi Ikan yang Mati di Sepanjang Pantai Ancol

Kondisi ekologi di darat dan laut sama hancur nya.., pasti karena ulah manusia serakah memperalat manusia  bodoh
Senin 30 Nov 2015, 15:02 WIB

Mei Amelia R – detikNews
Warga Diimbau Tak Konsumsi Ikan yang Mati di Sepanjang Pantai AncolFoto: istimewa
Jakarta – Ribuan ikan ditemukan mati di sepanjang Pantai Ancol, Jakarta Utara. Belum diketahui apa penyebabnya, masyarakat diimbau tidak mengkonsumsi ikan tersebut,

“Ikan mati di Pantai Ancol, diimbau agar warga tidak mengkonsumsi ikan tersebut sebelum diketahui penyebabnya,” tulis akun twitter resmi @BPBDJakarta, Senin (30/11/2015).

Ikan itu ditemukan mati pagi ini. Ikan-ikan berbau busuk dan menyebarkan aroma tak sedap. Petugas sudah melakukan penanganan dengan mengangkut ikan tersebut.

Hingga siang ini ikan masih diangkut dari Pantai Ancol. Petugas kepolisian Dit Pol Air melakukan penyelidikan kematian ribuan ikan ini.

(mei/dra)

Advertisements
November 29, 2015

Indonesia Siaga Teror

Nggak habis pikir  kenapa “babi babi ISIS” ini dibiarkan masuk lagi ke Indonesia. Harusnya pasport mereka sudah dicabut khan
SABTU, 28 NOVEMBER 2015

JAKARTA – Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti mengatakan jajarannya sedang memantau pergerakan warga Indonesia yang pulang dari Suriah. Pengawasan ini untuk mengantisipasi ancaman teror dari kelompok radikal, terutama dari Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS).

Badrodin mengakui sulit memantau mereka yang datang secara diam-diam. “Sulit dilacak,” ujar dia, di Markas Besar Polri, kemarin. Menurut Badrodin, warga Indonesia yang kembali ini belum tentu terlibat dalam perang bersama ISIS.

Potensi teror, menurut Badrodin, justru berasal dari warga negara asing yang turut ke Indonesia. Hingga kini, polisi telah menangkap empat orang asing yang diduga berpotensi melakukan aksi teror di Indonesia. Penangkapan itu dilakukan pada September 2014 oleh Polda Sulawesi Tengah. Mereka adalah bagian dari jaringan teroris pimpinan Santoso. Empat orang asing itu berjulukan A Basyit, A. Bozoghlan, A. Bayram, dan A. Zubaidan.

Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian mengatakan jumlah warga Indonesia yang teridentifikasi bergabung dengan ISIS mencapai 384 orang. Sebanyak 54 di antaranya tewas di Suriah dan 59 orang lainnya masih bersama ISIS. “Data ini confirmed by the name,” ujar Tito.

Wawan Hari Purwanto, tim ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, mengatakan mereka yang pulang dari Suriah berjumlah sekitar 220 orang. Kurang-lebih 30 orang di antara mereka adalah anak-anak, sedangkan delapan lainnya ditangkap lantaran terbukti menjadi milisi ISIS. “Yang lain masih dalam pengawasan,” tuturnya.

Menurut Wawan, ada beberapa alasan mereka kembali ke Tanah Air, antara lain iming-iming yang dijanjikan ISIS tidak sesuai dengan harapan. Mereka tidak menguasai medan perang, sehingga banyak koleganya yang tewas. Sebagian lainnya mengaku pergi ke Suriah untuk mencari anggota keluarganya.

Direktorat Jenderal Imigrasi diharapkan menindak tegas orang-orang yang berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS, misalnya dengan mencabut paspor mereka. Namun pencabutan paspor ini belum diatur. “Mereka kebanyakan menyeberang melalui jalur ilegal,” kata juru bicara Direktorat Jenderal Imigrasi, Heru Santoso, kemarin.

Heru mengaku belum mendapat laporan tentang jumlah warga Indonesia yang kembali dari Suriah. “Kalau kami diajak, pasti akan kami screening,” tuturnya. Pihak bandara pun belum diajak berkoordinasi, sehingga tidak ada strategi khusus untuk menangani kedatangan mereka kembali ke Indonesia. “Kami tetap mengantisipasi,” kata juru bicara PT Angkasa Pura I, Ida Bagus Ketut Juli Adnyana. DEWI SUCI RAHAYU| INDRA WIJAYA | AHMAD FAIZ IBNU SANI| ISTIQOMATUL HAYATI

November 29, 2015

KSAU: PT DI Bikin Sayap Saja Tidak Bisa!

 
Agak kurang ajar dan melanggar UU. Memang enak beli dari fabrikan luar bisa dapet ” kickback ” ya Marsekal !
(KSAU) Marsekal Agus Supriatna (foto: Okezone)

NasionalJum’at, 27 November 2015 – 22:28 wib

KSAU: PT DI Bikin Sayap Saja Tidak Bisa!

 

Syamsul Anwar Khoemaeni – Okezone A A A

JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI Agus Supriatna menegaskan pihaknya tetap memilih helikopter AW-101 dalam rangka memberi pelayanan terhadap kepala negara serta tamu negara. Ia menyingkirkan EC-725 bikinan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) lantaran sudah melalui proses kajian.
“Sekarang kan wartawan sudah pintar-pintar, coba saja lihat PT DI itu seperti apa. Jangan semua suruh beli dari PT DI, ini politisasi. Kalau nanti helikopter (EC 275 Coungar) ada apa-apa bagaimana? Siapa yang mau disalahkan?” ujar Agus saat dikonfirmasi awak media, Jumat (27/11/2015).
BERITA REKOMENDASI
Terlalu Prematur Sebut PT DI Tak Bisa Buat Sayap Pesawat
KSAU Dinilai Lecehkan Kemampuan Anak Bangsa
Syarat Pembelian Heli Presiden Asal Italia Harus Ketat

November 28, 2015

Ini Gambaran Rencana Strategis TNI AU 2015-2019

CNN Indonesia 27 November 2015

Pesawat latih tempur T-50i TNI AU (photo : tempo)

Jakarta (ANTARA News) – Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI Agus Supriatna, memaparkan secara ringkas Rencana Strategis TNI AU 2015-2019, yang berasal dari kajian internal TNI AU dan disetujui Markas Besar TNI dan Kementerian Pertahanan.

Ada beberapa hal yang menjadi fokus utama Rencana Strategis TNI AU 2015-2019 itu, sebagaimana dia nyatakan di Ruang Tunggu VIP Base Ops Pangkalan Udara Utama TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis petang.

1. Pengganti F-5E/F Tiger II di Skuadron Udara TNI AU 14, yang diproyeksikan pada dua kandidat utama, yaitu Sukhoi Su-35 Super Flanker buatan Rusia, dan F-16 Viper buatan Lockheed Martin, Amerika Serikat. Yang pertama bermesin dua, dan yang kedua bermesin tunggal.

Disebutkan, akan dibeli enam unit baru yang benar-benar gres alias baru dari pabriknya, dan dalam keadaan lengkap persenjataan dan sistem avionikanya.

Walau tender terbuka tidak pernah dilakukan, namun pabrikan yang turut memaparkan kebolehan dan keunggulan produknya adalah Saab Swedia (JAS39 Gripen), Dassault Rafale (Prancis), Eurofighter Typhoon (konsorsium empat negara Eropa Barat, yaitu Spanyol, Inggris, Jerman, dan Italia).

2. Pemutakhiran armada pesawat angkut berat sekelas C-130 Hercules. Sejauh ini ada dua skuadron udara TNI AU yang mengoperasikan pesawat militer di kelas ini, yaitu Skuadron Udara 31 (Pangkalan Udara Utama TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta), dan Skuadron Udara 32 (Pangkalan Udara Utama TNI AU Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur).

Disepakati yang akan dihadirkan adalah C-130H Hercules, karena C-130B Hercules (bodi pendek, secara mudah), sudah tidak mumpuni dari sisi performansi, keandalan, dan teknologi.

C-130 Hercules serie dipilih karena tipe ini terbukti andal dan populasinya masih sangat banyak di dunia. Adapun Embraer dari Brazil sempat mencoba peruntungan, sebagaimana A400M dari Airbus Industry.

3. Pemutakhiran pesawat latih jet T-50i dari Korea Aerospace Industry, Korea Selatan. TNI AU sudah punya 16 unit T-50i Golden Eagle ini, sehingga sebagai skuadron udaranya, kekuatannya terbilang lengkap, yang dimasukkan ke dalam Skuadron Udara 15 TNI AU, di Pangkalan Udara Utama TNI AU Iswahyudi, Madiun, Jawa Timur.

Supriatna menjelaskan, yang dilakukan nanti adalah melengkapi T-50i Golden Eagle itu dengan radar dan sistem persenjataannya. Selama ini belum ada, kata dia, T-50i Golden Eagle yang datang pada 2013 itu belum bisa dikategorikan sebagai pesawat tempur taktis.

Pengadaan T-50i Golden Eagle yang bentuknya nyaris persis dengan F-16 Fighting Falcon ini memenuhi skala waktu yang dituntut dalam kontrak pembelian, yaitu tiba perdana pada 2013 dan unit terakhir 2014.

4. Penambahan pesawat latih dasar Grob G-120TP dari Jerman, yang dimasukkan di Skuadron Udara 202, yang adalah skuadron udara pendidikan calon perwira penerbang berpangkalan di Pangkalan Udara Utama Adi Sucipto, Yogyakarta. Grob G-120TP pengganti AS-202 Bravo, yang telah berkiprah sejak dasawarsa ’70-an.

5. Penambahan KT-1B Wong Bee, buatan Korea Aerospace Industry, Korea Selatan. Pesawat terbang mesin turbo piston berbaling-baling ini tergabung ke dalam Skuadron Udara 201, yang juga skuadron pendidikan calon perwira penerbang, dan juga di Yogyakarta.

Pesawat terbang ini juga dijadikan the goodwill ambassador of Indonesian Air Force, ke dalam Tim Aerobatic Jupiter.

6. Helikopter angkut berat dan helikopter kepresidenan/VVIP, yang berbasis Agusta Westland AW-101 Merlin. Diproyeksikan enam unit AW-101 dibeli baru untuk skuadron udara angkut berat dan tiga untuk Skuadron Udara 45 VIP.

Semua tender pengadaan pesawat militer itu tidak diungkapkan kepada publik. (Antara)

Pesawat amfibi Be-200 (photo : fyodor borisov)

TNI Incar Empat Pesawat Pemadam Beriev Be-200 Buatan Rusia

Jakarta, CNN Indonesia — Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia berencana membeli empat unit pesawat amfibi multiperan Beriev Be-200 buatan Beriev, produsen pesawat Rusia dengan spesialisasi pesawat amfibi.

“Pesawat itu (Be-200) bisa untuk pemadam kebakaran dan SAR (search and rescue), surveillance (pemantauan). Pokoknya multifungsi,” kata Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna di Jakarta.

Niat TNI membeli Be-200 menguat melihat kebakaran hutan besar yang melanda Sumatra dan Kalimantan belum lama ini. Kebakaran itu berlangsung sekitar enam bulan, menyebabkan bencana kabut asap parah.

“Dalam 15 detik, pesawat Be-200 bisa menyedot 12 ton air,” ujar Agus.

Soal rencana Indonesia membeli pesawat pemadam sebelumnya juga pernah dikemukakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Akhir Oktober lalu, dua Be-200 didatangkan ke Indonesia untuk membantu memadamkan kebakaran hutan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan.

Be-200 dapat mengangkut air tanpa mendarat, dan bisa menyedot air dari sungai sembari terbang. Kelebihan lainnya, pesawat itu dapat terbang enam sampai tujuh kali dalam sehari.

TNI AU mendapat alokasi anggaran US$3,1 miliar atau sekitar Rp41 triliun untuk modernisasi alat utama sistem senjatanya selama periode 2015-2019.

Dengan anggaran itu, TNI AU melakukan modernisasi alat utama sistem senjata besar-besaran. Selain empat unit pesawat amfibi pemadam, TNI juga akan membeli tiga unit helikopter VVIP, 12 unit jet tempur Sukhoi Su-35, helikopter serbu, dan helikopter antikapal selam.

(CNN Indonesia)

November 24, 2015

Tak Hanya Teknologi, Kami Tawarkan Transparansi

Ayo manfaatkan dong tawaran ini
SENIN, 23 NOVEMBER 2015

 Tak Hanya Teknologi, Kami Tawarkan Transparansi

Perusahaan pembuat alat pertahanan militer asal Swedia, Svenska Aeroplan Aktiebolag (SAAB), menyatakan sejumlah hal positif terkait dengan alat utama sistem persenjataan yang ditawarkan ke pemerintah Indonesia bakal menjadi pertimbangan. Beberapa hal di antaranya adalah tentang kemajuan teknologi yang ditawarkan serta bagaimana transparansi yang diusung perusahaan tersebut.

Untuk menjelaskan lebih detail, Kepala Perwakilan SAAB di Indonesia Peter Carlqvist menerima Indra Wijaya dan Tri Artining Putri dari Tempo untuk kesempatan wawancara pada akhir Oktober lalu. Pertemuan sekitar 15 menit itu berlangsung di kediaman Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Johanna Brismar Skoog, di Jalan Sriwijaya Raya No. 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berikut ini petikannya.

Pemerintah kami baru saja memutuskan meningkatkan anggaran pertahanan. Bagaimana Anda melihat peluang ini? Karena pemerintah kita memutuskan membeli pesawat tempur F16 atau Sukhoi.

Peter Carlqvist: Kami memiliki sebuah tawaran yang unik dan kami yakin pemerintah akan menghargai konten dalam sistem pertahanan udara. Bukan hanya jet tempur Gripen dan pesawat Airborne Peringatan Dini, kami memiliki transparansi penuh yang merupakan persyaratan yang kuat oleh pemerintah Swedia dan SAAB.

Sistem ini akan memiliki kerja sama industri yang begitu banyak sehingga kita dapat membuat Indonesia mandiri untuk memproduksi bagian-bagian dan pemeliharaan yang mendukungnya. Saya pikir itu tawaran unik dan tak dipikirkan oleh pesaing lainnya.

Johanna Brismar Skoog: Dan saya ingin garis kerja sama yang jelas antara industri, alih teknologi, dan kolaborasi dengan universitas. Itu adalah konsep yang sangat baik. Dari catatan kami, kami dapat menjamin bahwa SAAB selalu membuktikan janjinya.

Bisa diceritakan pengalaman Anda melakukan kerja sama semacam ini di Brasil, Thailand, atau Afrika Selatan?

Peter Carlqvist: Ada pengalaman yang fantastis, banyak tantangan karena sebagian besar waktu industri pertahanan tidak begitu canggih. Tapi akhirnya bisa maju ketika kita mentransfer teknologi, kita harus bergandengan tangan dengan industri lokal, membangun kemampuan, fasilitas pengujian baru, dan laboratorium baru.

Kita perlu membawa insinyur baru dalam kolaborasi dengan universitas sehingga kita mendapatkan orang yang berkualitas untuk datang untuk belajar ini. Jadi ini adalah paket besar.

Seperti di Brasil, kami membawa 150 insinyur untuk Swedia untuk mempelajari produksi Gripen. Sebanyak 150 orang dengan keluarga yang pindah ke Swedia untuk belajar bagaimana mengembangkan dan memproduksi Gripen.

Kami memanfaatkan rantai pasokan kami dengan membeli yang terbaik dari yang terbaik. Perlu kompetitif, sehingga selama keluar transfer teknologi kami akan menjaga kualitas, kami memiliki pengalaman yang baik dalam melakukan ini dari negara-negara lain.

Bagaimana skema pembayaran pengadaannya?

Peter Carlqvist: Tentang pembayaran akan menjadi salah satu hal yang penting untuk dibahas dengan pemerintah. Tapi sekali lagi, kami memiliki proses yang sepenuhnya transparan ketika datang ke pembayaran, kredit ekspor, dan yang akan didukung oleh pemerintah Swedia.

Johanna Brismar Skoog: Ya, pemerintah Swedia sepenuhnya di balik itu. Misalnya fasilitas kredit ekspor, sesuatu yang dari sisi pemerintah, seperti hal-hal yang bisa dibahas juga suku bunga serta masa tenggang dan sebagainya. Hal-hal itu akan menjadi hasil dari negosiasi. Tentu saja sekali lagi itu semua akan menjadi proses yang transparan.

November 23, 2015

Bukti Kuat Penjerat Setya Novanto

Semoga !
SENIN, 23 NOVEMBER 2015

 Bukti Kuat Penjerat Setya Novanto

JAKARTA – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) hari ini akan memulai sidang perdana dengan agenda menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto. Wakil Ketua MKD Junimart Girsang mengatakan, pengakuan Setya mengenai adanya pertemuan dengan petinggi Freeport akan menjadi salah satu bukti kuat menjerat politikus Golkar tersebut.

Selain itu, Mahkamah akan mempertimbangkan rekam jejak Setya yang pernah dihukum ringan dalam kasus etik bertemu dengan bakal calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, beberapa waktu lalu. “Menurut peraturan Mahkamah, anggota DPR yang mengulangi pelanggaran etika tidak bisa dihukum ringan,” kata Junimart, kemarin. “Di peraturan ada juga sanksi sedang dan berat disertai hukuman pencopotan dari jabatan.”

Dalam aduannya pada Senin pekan lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman menyerahkan transkrip-belakangan dilengkapi rekaman-pembicaraan Setya bersama bos Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin, dan importir minyak Mohammad Riza Chalid. Dalam transkrip yang beredar, ketiganya membicarakan nasib perpanjangan kontrak Freeport, pembangunan smelter atau pabrik pengolahan mineral, dan proyek pembangkit listrik di Papua.

Dugaan percaloan menyeruak lantaran dalam obrolan itu juga muncul urusan bagi-bagi saham. Setya dan Riza juga beberapa kali mencatut nama Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta mantan Kepala Staf Kepresidenan yang kini menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Pandjaitan.

Kepada Tempo, Setya mengaku tiga kali bertemu dengan petinggi Freeport. Pertemuan terakhir kali pada 8 Juni lalu di lantai 21 Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, yang diakui Setya juga dihadiri Riza Chalid. Namun dia membantah jika disebut meminta saham dan mencatut nama Presiden. “Itu joke, bercanda biasa,” katanya. AGOENG WIJAYA | HUSSEIN ABRI | FAIZ NASRILLAH

November 23, 2015

Skandal catut nama Presiden

DPR makin terperosok citranya setelah dipimpin oleh seorang tukang catut .

Skandal Freeport

Presiden Memiliki Bukti

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Seskab Pramono Anung (kiri) bersiap memimpin rapat terbatas membahas RUU Wawasan Nusantara yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/11). DPD mengusulkan RUU tentang Wawasan Nusantara agar masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015 bidang politik dan hukum dalam rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Hukum dan HAM.
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Seskab Pramono Anung (kiri) bersiap memimpin rapat terbatas membahas RUU Wawasan Nusantara yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/11). DPD mengusulkan RUU tentang Wawasan Nusantara agar masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015 bidang politik dan hukum dalam rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Hukum dan HAM.ANTARA FOTO/YUDHI MAHATMA

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo telah mengetahui dan memiliki bukti adanya sejumlah orang yang diduga menggunakan namanya untuk meminta sesuatu dari PT Freeport Indonesia. Presiden juga sudah mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya dalam kasus ini.

Presiden telah mendengarkan rekaman dan membaca transkrip pembicaraan dalam kasus ini. Presiden tahu ada beberapa nama, termasuk menteri anggota kabinetnya, yang disebut dalam transkrip pembicaraan itu.

Kini, menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, menjadi kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memanggil sejumlah nama yang disebut dalam transkrip tersebut. ”Urusan nanti memanggil atau tidak memanggil menteri (yang disebut dalam transkrip pembicaraan) itu, Presiden mempunyai kebijakan,” kata Pramono.

Dalam laporannya kepada MKD, Senin lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyebut ada beberapa pertemuan antara seorang anggota DPR, seorang pengusaha, dan perwakilan pimpinan PT Freeport Indonesia (FI). Anggota DPR itu diduga meminta saham kosong dan proyek pembangkit listrik dengan memakai nama Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai bukti, Sudirman melampirkan tiga lembar transkrip pembicaraan pertemuan terkait.

Ketua DPR Setya Novanto membenarkan pernah beberapa kali bertemu pimpinan PT FI. Namun, ia menolak jika pimpinan DPR disebut memakai nama Presiden dan Wapres. Ia menambahkan, pertemuan itu bagian dari tugas diplomasi (Kompas (17/11).

Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Bambang Soesatyo menuturkan, pertemuan yang disebut Sudirman memang terjadi antara tiga pihak, yaitu Setya Novanto, Presiden Direktur PT FI Maroef Sjamsoeddin, dan seorang pengusaha. Pertemuan diadakan untuk membahas perpanjangan kontrak PT FI.

Terkait munculnya nama Setya dalam kasus ini, Wapres Jusuf Kalla menyatakan menunggu proses di MKD.

Namun, Kalla mengatakan, kasus dugaan penggunaan nama Presiden dan Wapres ini bisa dibawa ke proses hukum jika ada unsur pidana di dalamnya. ”Ya, pasti (akan dilaporkan kepada polisi) kalau ada tindak kriminal. Jika tidak dilaporkan kepada kepolisian adalah langkah yang salah,” katanya.

Siap usut

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menyatakan siap membuka ruang bagi pihak yang merasa dirugikan dalam kasus tersebut. Namun, tak tertutup kemungkinan kasus ini langsung diusut apabila ada perintah khusus yang dilengkapi bukti-bukti kuat. ”Jadi, dilihat saja bagaimana ke depan,” ucapnya.

Pelaksana Tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Indriyanto Seno Adji menegaskan, KPK siap menindaklanjuti kasus itu jika Presiden danWapres ingin ada tindakan hukum.

Saat ini, KPK masih belum menindaklanjuti kasus itu karena masih menunggu laporan resmi dari Menteri ESDM. ”Mengingat data dan faktanya belum jelas, kami belum bisa memberikan tanggapan,” kata Indriyanto.

Kepentingan nasional

Pramono Anung mengatakan, Presiden selalu berpijak pada kepentingan nasional, yang berjumlah empat poin, dalam persoalan terkait PT FI. Kepentingan nasional itu adalah royalti lebih baik yang harus diberikan kepada Pemerintah RI, divestasi saham yang diamanatkan undang-undang, pembangunan smelter, dan pembangunan Papua.

Presiden, lanjut Pramono, tidak pernah berbicara kepada siapa pun tentang perpanjangan kontrak karya PT FI di luar empat konteks itu. Jika kemudian ada yang mengatasnamakan Presiden atau Wapres, Presiden menegaskan, hal itu tidak benar.

”Jika sekarang ini berkembang hal yang berkaitan dengan saham dan sebagainya, Presiden menegaskan tidak pernah berbicara dengan siapa pun. Sekali lagi, beliau tidak pernah berbicara dengan siapa pun,” lanjutnya.

Dalam konteks dengan PT FI, ujarnya, Presiden menyatakan tidak akan pernah bertemu melalui perantara (arrangement). Pasalnya, Presiden bisa bertemu secara langsung dengan pemilik PT FI.


KOMPASTVSeusai menerima laporan terkait pencatutan nama Presiden Jokowi dalam perpanjangan kontrak Freeport oleh anggota DPR, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) masih akan menunggu Menteri ESDM, Sudirman Said menyerahkan bukti pendukung terkait laporannya ini. Lantaran hal itu pula, MKD belum dapat menetapkan pasal apa yang dilanggar oleh yang bersangkutan.

Siap kerja sama

Secara terpisah, PT FI siap bekerja sama seandainya MKD meminta keterangan terkait laporan Sudirman Said. PT FI menyatakan melaksanakan seluruh kegiatan usahanya dengan mengacu pada hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

”Bekerja sama dengan pemerintah tentu saja,” ujar Vice President Corporate Communication PT FI Riza Pratama.

Namun, MKD ternyata masih menunggu Sudirman melengkapi bukti laporannya. Sudirman belum menyerahkan bukti yang dianggap MKD sebagai penentu, yaitu rekaman percakapan pertemuan 8 Juni 2015. Sudirman diberi waktu 14 hari terhitung sejak dia melaporkan masalah ini pada Senin lalu untuk melengkapi bukti.

Dalam pertemuan 8 Juni, pimpinan DPR dan pengusaha itu diduga menyebut nama Presiden dan Wapres serta meminta jatah saham dari PT FI. Dalam pertemuan itu diduga disebut pula nama-nama lain.

Setelah bukti lengkap, MKD akan memproses kasus itu dengan memanggil semua pihak terkait.

Di tengah menunggu Sudirman melengkapi laporannya, MKD berencana melapor kepada Badan Reserse Kriminal Polri. Ini karena laporan yang diserahkan Sudirman kepada MKD ternyata bocor dan ditayangkan di media massa. Pelaporan itu, menurut Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad, untuk mengetahui siapa orang yang membocorkan laporan itu.

Anggota Kelompok Kerja Hukum Dewan Pers Christiana Chelsia Chan menilai penayangan dokumen laporan Sudirman kepada MKD oleh sebuah media ketika melakukan wawancara dengan Sudirman tidak melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ataupun Kode Etik Jurnalistik.

”Undang-Undang Pers tidak melarang penggunaan data dan informasi. Namun, wartawan wajib mengecek akurasi dan mengonfirmasi sumber utama atau pihak yang relevan mengenai kebenaran data tersebut,” kata Chelsia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga dapat dijadikan dasar dalam kasus ini. ”Dokumen itu masuk klasifikasi seperti apa? Apakah dokumen rahasia negara secara keseluruhan atau bukan. Kemudian, mendapat izin dari pemberi informasi untuk memublikasikan atau tidak. Itu jadi bahan pertimbangan,” tuturnya.(WHY/NDY/NTA/OSA/GAL/RYO/AGE/APO/IAN/BIL/HAR)

 

+++++

Freeport, Setya Novanto, dan Oleh-oleh dari Antalya

Rabu, 18 November 2015 | 12:00 WIB
KOMPAS/B JOSIE SUSILO HARDIANTOPT Freeport Indonesia
KOMPAS.com — Nama Setya Novanto belakangan ramai menghiasi pemberitaan Tanah Air, apalagi setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said melaporkan adanya “politisi kuat” yang meminta jatah saham kepada PT Freeport Indonesia. (Baca: Menteri ESDM Akui Politisi Pencatut Nama Jokowi adalah Setya Novanto)

Kegaduhan tersebut sungguh sangat disayangkan harus terjadi, jika itu benar, di tengah upaya pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi di segala sektor, termasuk di bidang mineral pertambangan dan batubara (minerba).

Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro yang tengah berada di Turki melalui telewicara dengan wartawan di Jakarta, Selasa (17/11/2015), menyampaikan, negara-negara G-20 bersepakat tentang pentingnya perbaikan iklim investasi untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi global.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Antalya, Turki, 15-16 November 2015, para pemimpin G-20 berkomitmen pada pencapaian tambahan pertumbuhan ekonomi global sebesar 2 persen pada 2018 sebagaimana disepakati dalam KTT G-20 Brisbane 2014.

Oleh-oleh Bambang dari Antalya tersebut tampaknya memang harus diolah dan dimatangkan lagi, melihat “dapur” RI yang kenyataannya masih banyak masalah dalam ketidakpastian hukum. Pasalnya, menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, kepastian hukum dibutuhkan untuk perbaikan iklim investasi.

Kasus ini, kata Enny, bisa ditarik dari dua dimensi. Pengungkapan kasus ini bisa dimaknai sebagai adanya komitmen pemerintah untuk memberantas mafia dan adanya upaya penegakan hukum.

“Namun, bisa ditarik kesimpulan bahwa persoalan politik belum beres dan semakin gaduh,” ujar Enny.

“Celakanya kalau sampai kemungkinan yang kedua yang lebih dipercaya kalangan investor,” kata Enny.

Lebih jauh, Enny mengatakan, soal kesepakatan antar-negara G-20 sebagaimana disampaikan Bambang, hal itu diharapkan tidak sekadar basa-basi.

Namun, yang paling penting, ada wujud konkret dari kesepakatan yang dibuat. Artinya, komitmen pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi di hadapan negara-negara G-20 harus direalisasikan untuk mendukung pencapaian tambahan pertumbuhan ekonomi global 2 persen pada 2018.

“Terutama komitmen di hadapan rakyat Indonesia,” kata Enny.

Baca juga: Rizal Ramli: Anggap Saja Sedang Melihat Sinetron

November 22, 2015

Hasil Survei: 10 Juta Warga Indonesia Dukung ISIS

Serem ! 
Sabtu, 21 November 2015 17:01

Share Tweet Share

Hasil Survei: 10 Juta Warga Indonesia Dukung ISIS

TWITTER.COM/IQBAL_KHOLIDI

Foto ini memperlihatkan konvoi mirip pendukung ISIS di kolong flyover, Makassar, Sulawesi Selatan. 

TRIBUN-TIMUR.COM – Sebagian besar warga di sejumlah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam tidak mendukung Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS.

Hal itu terungkap dalam survei yang baru-baru ini dilakukan The Pew Research Center terkait sikap global terhadap ISIS.
Ternyata, hasil survei itu memperlihatkan lebih dari tiga perempat dari responden di Palestina dan Jordania tidak mendukung kelompok militan tersebut.

Demikian juga dengan 91 persen warga Arab yang menjadi warga Israel. Mereka juga tegas menentang ISIS.
Hampir semua umat Kristen dan Syiah yang ikut dalam survei memiliki sikap negatif, begitu juga dengan umat Muslim Sunni di Lebanon.

Sebagian besar warga di negara yang mayoritas penduduknya memeluk Islam tidak mendukung kelompok militan yang menamakan diri mereka Negara Islam atau ISIS.
Nigeria Terbanyak
Sementara itu, warga Nigeria justru paling kuat mendukung ISIS walaupun konflik dengan kelompok Boko Haram, yang memiliki kaitan dengan ISIS, sudah menewaskan 17.000 orang sejak 2009.

Menurut survei tersebut, sekitar 14 persen warga Nigeria memiliki pandangan positif atas ISIS. 
Jika penduduk Nigeria saat ini berjumlah sekitar 182 juta, sedikitnya 24 juta orang mendukung atau setidaknya bersimpati kepada ISIS.

Mansur Liman, Kepala BBC Seksi Hausa, mengatakan, jajak pendapat sebelumnya memperlihatkan Nigeria merupakan negara yang paling religius di dunia.
Hal inilah, lanjut Liman, yang mungkin menjelaskan adanya penerimaan warga terhadap beberapa elemen dari militansi agama.

“Ada sejumlah orang di Nigeria yang tidak memiliki gambaran jelas tentang yang dilakukan ISIS dan dengan mempertimbangkan banyak laporan tentang ISIS yang dipengaruhi pandangan Barat tentang Islam,” katanya.

Negara Lain
Lalu, bagaimana negara-negara lain yang juga berpenduduk mayoritas Muslim memandang kelompok yang mengklaim mendalangi serangan di Paris pekan lalu itu?
Menurut survei itu, Lebanon menjadi negara yang paling tidak mendukung gerakan ISIS dengan hanya satu persen warganya yang memandang ISIS sebagai sebuah kelompok yang memiliki tujuan positif.
Malaysia dan Senegal menjadi negara dengan warga terbanyak kedua yang mendukung ISIS. Di kedua negara itu, 11 persen warganya mendukung kelompok pimpinan Abu Bakr al-Baghdadi ini.

Sementara itu, di Pakistan, yang juga direpotkan dengan aksi kelompok militan Islam, hanya 9 persen responden yang mendukung ISIS, sedangkan 62 persen responden mengaku tidak punya pandangan atas kelompok tersebut.

Bagaimana dengan Indonesia? Menurut survei ini, hanya 4 persen warga Indonesia yang mendukung ISIS.
Namun, angka ini tak bisa disebut kecil. Sebab, jika penduduk Indonesia saat ini mencapai 255 juta orang, warga yang bersimpati pada ISIS tak kurang dari 10 juta orang.(bbc)

Tags ISISArab SaudiIsrael

Baca Juga

Dafter 6 Target Serangan ISIS, Termasuk di Indonesia

Kaswadi Temui Mansyur Ramly, LHD-Azas Temui Petani

Bahaya, Terorisme Transnasional Bermutasi

Fakta ini Terungkap, ISIS Mulai Diragukan Bergerak Demi Jihad

Coba Lihat, Ada yang Aneh di Teror Berdarah di Paris dan Teror ‘Balas Dendam’ Perancis ke Suriah

Editor: Edi Sumardi

Share Tweet Share

November 21, 2015

Jika Terbukti Jual Tiket Lebihi Kapasitas Pesawat, Ini Sanksi untuk Lion Air

Ini perusahan penerbangan atau ” angkot” ?
Ulah Lion Air sangat memalukan dan merusak reputasi penerbangan Indonesia!
Owner dan manajemen Lion Air memang mirip calo terminal bus. !

Sabtu, 21 November 2015 | 21:04 WIB

TANGERANG, KOMPAS.com – Staf Khusus Menteri Perhubungan Hadi M Djuraid masih menyelidiki dugaan maskapai Lion Air menjual tiket melebihi kapasitas dalam penerbangan nomor JT 898 Jakarta-Makassar, Sabtu (21/11/2015) pagi. “Kalau dugaan kami soal jual tiket lebih dari ‘seat’ yang ada terbukti, kami akan larang Lion Air buka rute baru, seperti bulan Februari lalu, di mana ada 18 rute yang dibekukan,” kata Hadi kepada Kompas.com, Sabtu (21/11/2015).Sebelumnya diberitakan, penumpang JT 898 mengamuk di Bandara Soekarno-Hatta karena pesawat yang seharusnya terbang pukul 05.00 WIB baru berangkat pukul 11.00 WIB. Kemarahan penumpang dilampiaskan hingga turun ke landasan pacu (runway) dan menghalangi pesawat Lion Air lain yang akan terbang. Terhadap kejadian di Bandara Soekarno-Hatta tadi pagi, Hadi menegaskan, sudah melayangkan surat peringatan pertama untuk manajemen Lion Air. Nantinya, Lion Air juga akan dipanggil untuk menjelaskan secara detil apa yang sebenarnya terjadi sehingga penumpang marah besar. Jika berkaca pada kejadian yang terjadi sebelumnya, Lion Air pernah diminta menyusun standar operasional prosedur (SOP) untuk manajemen delayed dan manajemen operasi. Pihak manajemen telah presentasi sebanyak tiga kali, bahkan langsung presentasi di depan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Butuh waktu sampai empat bulan hingga SOP yang mereka buat, dianggap layak untuk diterapkan. Selama SOP itu belum disetujui, belasan rute mereka masih dibekukan dan tidak diperkenankan untuk membuka rute baru. 

Penulis: Andri Donnal Putera

November 20, 2015

Novanto: Saya Tak Pernah Akui Rekaman yang Dilaporkan Menteri ESDM

Kagak heran diangkat oleh Akbar Tanjung sebagai kader terbaiknya. Kelakuannya sama menjijikan. Dulu bang Akbar bisa bisanya meminta ” meja kerja” utk bersaksi dalam kasus Dana Bulog.

Jumat 20 Nov 2015, 17:46 WIB

Muhammad Iqbal – detikNewsFoto: PoolFOKUS BERITA:Setya Novanto di Ujung TandukJakarta – Ketua DPR Setya Novanto mengakui adanya pertemuan dengan Presidr PT Freeport dan pengusaha minyak Reza Chalid. Namun Novanto tak mengakui rekaman dan transkrip pembicaraan yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.”Saya tidak pernah akui rekaman itu, belum tentu suara saya. Bisa saja diedit dengan tujuan menyudutkan saya. Saya merasa dizalimi,” ucap Novanto sebelum berangkat ke Hambalang, di gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/11/2015).Novanto untuk kesekian kalinya membantah mencatut nama Presiden dan Wapres dalam pertemuan yang diduga membahas perpanjangan kontrak PT Freeport dan disebut Sudirman meminta saham itu.”Kenapa saya harus mencatut Presiden Jokowi mengenai perpanjangan kontrak? Ngapain harus catut? Orang perpanjangan kontrak kan harus persetujuan DPR,” ujar politisi Golkar itu.Novanto juga menegaskan dia memahami kode etik sebagai anggota dewan apalagi pimpinan yang tidak boleh menjanjikan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Novanto bersedia agar rekaman Sudirman itu dibuka secara utuh.”Banyak di dalam skrip yang tidak masuk, banyak yang diedit. Nanti pada saatnya kami pasti akan sampaikan. Saya minta dibuka utuh dan saya belum mengakui itu,” tegasnya