Lumbung Ikan Direalisasi


Terima kasih ibu Susi !

Pemerintah Provinsi Maluku Diminta Siapkan Program Nyata

AMBON, KOMPAS — Kementerian Kelautan dan Perikanan mengisyaratkan penetapan Provinsi Maluku sebagai lumbung ikan nasional bakal segera terealisasi. Pemerintah Maluku pun diingatkan agar menyiapkan rencana pelaksanaan program secara baik sehingga implementasinya dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

Sejumlah kapal ikan eks asing tertahan di Teluk Ambon, Selasa (3/11). Kapal-kapal itu tidak diizinkan berlayar setelah pemerintah mulai gencar melakukan pemberantasan illegal fishing sejak November 2014.
KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERINSejumlah kapal ikan eks asing tertahan di Teluk Ambon, Selasa (3/11). Kapal-kapal itu tidak diizinkan berlayar setelah pemerintah mulai gencar melakukan pemberantasan illegal fishing sejak November 2014.

Hal itu dikatakan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Narmoko Prasmadji saat meninjau kapal-kapal ikan eks asing yang tertahan di Teluk Ambon, Selasa (3/11). Ikut dalam rombongan itu sejumlah anggota Komisi IV DPR, perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku, serta Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon AA Cholieq Syahid.

Menurut Narmoko, rancangan peraturan presiden tentang lumbung ikan nasional sudah dikirim ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan harmonisasi agar tidak terjadi tumpang tindih dengan aturan lain. Setelah itu, rancangan tersebut dibawa ke Sekretariat Negara untuk diproses guna mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo.

Oleh karena itu, dia berharap Pemprov Maluku menyiapkan rencana kegiatan guna mewujudkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Salah satu langkah yang harus dimulai ialah memberdayakan nelayan lokal dan menjadikan mereka sebagai unjung tombak program tersebut.

Sejak adanya pemberantasan pencurian ikan gencar dilakukan sejak November 2014, kini nelayan lokal lebih leluasa mencari ikan. Sebelumnya, banyak nelayan di Maluku terutama di Laut Arafura sering diintimidasi nelayan asing. Nelayan lokal kalah bersaing terutama dari sisi peralatan dan armada tangkap. “Dulu (sebelum pemberantasan illegal fishing), kapal nelayan lokal ditabrak (kapal asing),” ucapnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR, Hamka B Kady, menyatakan, DPR mendukung rencana pemerintah pusat menetapkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional. “Kalau dasar hukumnya (peraturan presiden) sudah ada, DPR akan menyetujui anggarannya. Kami minta Maluku menyiapkan sumber daya manusia dan peta jalan yang jelas,” ujarnya.

Anggota DPR lain, Mindo Sianipar, berpendapat, tujuan utama kehadiran program lumbung ikan nasional untuk memberikan kesejahteraan langsung bagi nelayan. Pemprov Maluku diminta serius memberdayakan nelayan lokal. Ia mengaku prihatin dengan kesulitan nelayan dalam mendapatkan solar bersubsidi.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Romelus Far Far menyatakan sudah menyusun rencana kegiatan termasuk menetapkan sejumlah titik sentra perikanan tangkap, seperti Pulau Ambon, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, dan wilayah kepulauan Banda Naira. Anggaran program yang diusulkan senilai Rp 4 triliun. Itu akan digunakan untuk pemberdayaan nelayan, pembangunan pelabuhan, dan tempat pendingin.

Maluku memiliki potensi perikanan terbanyak karena masuk tiga wilayah pengelolaan perikanan RI (WPPRI), yakni WPPRI 714, meliputi Laut Banda; WPPRI 715, Laut Seram; dan WPPRI 718, yakni Laut Arafura. Potensi ikan sekitar 1,72 juta ton per tahun atau 25,67 persen dari potensi nasional 6,7 juta ton per tahun, (Kompas, 11/9).

Potensi yang melimpah itu disebabkan kesuburan perairan. Secara rutin, Maluku dilewati massa air dari Semudra Pasifik dan Samudra Hindia yang menyapu permukaan sehingga massa air bagian dalam terangkat ke atas permukaan. Massa air dalam itu kaya unsur hara.

Masih ada pencurian

Narmoko Prasmadji menambahkan, berdasarkan rekaman dari satelit, masih terjadi praktik pencurian ikan di Laut Arafura. Kendati demikian, jumlahnya jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Sebelum adanya pemberantasan pencurian ikan besar-besaran pada November 2014, setiap tahun negara merugi sekitar Rp 40 triliun khusus di Laut Arafura.

Pencuri ikan yang beraksi saat ini umumnya bersembunyi di perairan Papua Niugini. Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membangun kerja sama dengan Australia, Timor Leste, dan Papua Niugini guna memerangi pencurian ikan di perairan Indonesia bagian timur. (FRN)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: