Ada 4.000 Orang yang Masih Aktif Menambang


Ayo menteri ESDM kok adem ayem aja…

Kepentingan Tertentu Ikut Main

AMBON, KOMPAS — Setidaknya masih ada sekitar 4.000 orang yang aktif menambang emas secara tradisional di Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku. Mereka membawa material galian dari lokasi itu menuju lereng, pinggir sungai, dan permukiman penduduk, kemudian mengolahnya menjadi emas dengan menggunakan merkuri.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Buru Masri, ketika dihubungi dari Ambon, Sabtu (7/11), mengatakan, pemerintah tidak memiliki data pasti mengenai jumlah petambang di sana. Namun, diperkirakan saat ini masih ada 4.000 orang yang aktif menambang.

Potensi emas di Gunung Botak pertama kali ditemukan akhir 2011. Setahun kemudian, pemburu emas dari sejumlah wilayah di Indonesia berdatangan. Jumlah petambang memuncak pada 2012-2013, mencapai lebih dari 20.000 orang. Awal tahun ini diperkirakan masih ada 10.000 orang.

Berkurangnya petambang, menurut Masri, ditengarai karena kandungan emas sudah berkurang. Selain itu, banyak petambang dari luar daerah memilih pulang karena sering terjadi kasus pembunuhan. Pemerintah kewalahan mengatasi kondisi ini. Namun, setelah area tambang ditutup berulang kali, petambang kembali lagi.

Saat Kompas mendatangi kawasan Gunung Botak pada Februari lalu, pintu masuk dijaga aparat bersenjata dan satuan polisi pamong praja. Setiap petambang yang masuk diminta membayar sejumlah uang. Masri mengatakan, kondisi saat ini belum banyak berubah. Pengolahan menggunakan zat merkuri tidak terbendung.

Pengolahan dengan cara itu mengakibatkan sejumlah warga di Buru terpapar merkuri. Penelitian dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pattimura, Ambon, menemukan kandungan merkuri sudah masuk ke dalam tubuh manusia. Kandungan itu ditemukan di rambut pekerja tambang dan penduduk yang lain.

Menurut Yusthinus T Male, peneliti, merkuri masuk ke dalam tubuh melalui bahan makanan. Pasalnya, banyak sungai yang menjadi sumber utama pengairan tercemar. Hal tersebut terlihat dari kandungan merkuri pada sedimen sungai yang dijadikan sampel penelitian. Konsentrasinya lebih dari dua kali lipat ambang batas 1 miligram (mg) per 1 kilogram (kg) sedimen.

Hal yang sama ditemukan pada kerang-kerangan, udang, ikan, dan kepiting yang diambil dari Teluk Kayeli yang merupakan muara sungai. Konsentrasi merkuri pada 30 persen sampel melebihi ambang batas 0,5 mg per 1 kg sampel. Kadarnya di atas dua kali lipat.

Setelah masuk ke dalam tubuh, merkuri akan menumpuk di otak dan mengakibatkan kegagalan motorik. Sangat berbahaya jika merkuri mengenai wanita hamil atau menyusui. Merkuri akan menular ke janin atau bayi sehingga bisa mengakibatkan cacat fisik dan mental. Tragedi Minamata di Jepang dikhawatirkan terulang di Buru (Kompas, 7/11).

Tidak tegas

Ketua Lembaga Kalesang Lingkungan Maluku Costansius Kolatfeka meminta pemerintah daerah dan aparat keamanan, terutama Polri, bertindak tegas dalam penertiban lokasi tambang emas itu. Diduga ada kepentingan tertentu yang turut bermain sehingga upaya penindakan itu tidak maksimal.

“Jika penambangan murni dilakukan oleh warga biasa, pasti akan mudah dibubarkan aparat, tetapi itu tidak terjadi di sana. Terlebih lagi Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar lokasi itu ditutup,” katanya.

Dalam kunjungan ke Buru, Mei lalu, secara lisan Jokowi memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Brigadir Jenderal (Pol) Murad Ismail untuk menutup tambang emas itu.

Pelaksana Tugas Kepala Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Maluku Benediktus Sarkol menyayangkan sikap Kepala Polda Maluku yang tidak menjalankan perintah Presiden. Lisan atau tertulis, perintah Presiden itu wajib dilaksanakan.

Berdasarkan hasil investigasi Komnas HAM, selain kerusakan lingkungan yang mengancam sumber pangan, lebih dari 1.000 petambang tewas akibat kecelakaan kerja dan pembunuhan di antara mereka. “Ini bentuk pembiaran,” ujarnya.

Menurut Kepala Bagian Operasional Polres Pulau Buru Ajun Komisaris Agung Tribawanto, sudah ada pertemuan antara pemerintah dan aparat keamanan terkait dengan rencana penutupan tambang ilegal di Gunung Botak pada pekan depan. Hal itu sebagai tindak lanjut dari surat Gubernur Maluku Said Assagaff.

Mengirim surat

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan MR Karliansyah mengatakan, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar sejak 9 Februari 2015 atau tiga bulan sebelum Presiden Jokowi memerintahkan penutupan aktivitas tambang di Gunung Botak telah mengirimkan surat kepada gubernur terkait aktivitas penambangan emas itu.

Setahun lalu pun, menurut Karliansyah, pejabat Pusat Pengelolaan Ekoregion Sulawesi-Maluku telah diturunkan untuk memantau kegiatan pertambangan emas tradisional itu. “Sebanyak 90 persen petambang itu dari luar masyarakat setempat, terutama dari Sumatera atau Sulawesi,” katanya.

Oleh karena itu, Selasa mendatang, pihaknya diperintahkan oleh Menteri LHK untuk menemui Gubernur guna mendorong segera dilakukan penertiban terhadap para petambang dan pemulihan lingkungan.

Karliansyah menambahkan, setelah penertiban, pemkab bisa memetakan Gunung Botak sebagai wilayah pertambangan rakyat legal. Konsekuensinya, pemetaan ini diikuti pembuatan batas atau zonasi tambang.

Selanjutnya, pemerintah bisa memfasilitasi pengelolaan lingkungan, termasuk instalasi pengolahan air limbah dan penggunaan teknologi pengganti merkuri. Ini untuk mengurangi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang membahayakan masyarakat. (FRN/ICH)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: