Deregulasi 46 Aturan Molor, Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi Belum Optimal


JAKARTA, KOMPAS — Deregulasi atas 46 aturan setingkat peraturan menteri dan di bawahnya molor dari jadwal. Ini menyebabkan pelaksanaan paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah belum optimal di lapangan.

Presiden Joko Widodo,  Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan para kepala daerah mendengarkan penjelasan terkait paket kebijakan ekonomi dari Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution saat  rapat kerja pemerintahan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/10). Rapat kerja yang dihadiri lebih dari 200 kepala daerah itu membahas mengenai paket kebijakan ekonomi, dana desa, dan pilkada serentak.
KOMPAS/WISNU WIDIANTOROPresiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan para kepala daerah mendengarkan penjelasan terkait paket kebijakan ekonomi dari Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution saat rapat kerja pemerintahan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/10). Rapat kerja yang dihadiri lebih dari 200 kepala daerah itu membahas mengenai paket kebijakan ekonomi, dana desa, dan pilkada serentak.

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Perekonomian Edy Putra Irawady, di Jakarta, Rabu (11/11), menyatakan, deregulasi terhadap semua peraturan menteri dan aturan lain di bawahnya paling lambat harus sudah selesai Oktober. Namun, sampai sekarang 46 aturan belum selesai.

“Alasannya beragam. Ada yang mengatakan sedang dibahas. Ada pula yang minta ditunda,” kata Edy.

Paket kebijakan ekonomi tahap I-VI menuntut deregulasi terhadap 177 aturan. Sampai dengan hari ini, 108 aturan telah diselesaikan. Sisanya sebanyak 69 aturan belum tuntas. Mayoritas adalah aturan yang dijanjikan dalam paket kebijakan ekonomi tahap I.

Deregulasi dalam hal ini mencakup pencabutan, penggabungan, atau perbaikan aturan yang sudah ada. Ada pula aturan baru. Aturan yang dimaksud meliputi peraturan pemerintah, peraturan presiden, instruksi presiden, peraturan menteri, surat edaran menteri, peraturan direktur jenderal, dan surat edaran direktur jenderal.

Paket kebijakan ekonomi pemerintah sendiri ditujukan untuk merespons dinamika perekonomian 2015 sekaligus untuk memperbaiki fundamental ekonomi nasional. Tujuan akhirnya adalah daya saing meningkat.

Molornya penyelesaian deregulasi tersebut, menurut Edy, disebabkan terutama karena eselon 1-3 di berbagai kementerian dan lembaga negara cenderung mempertahankan aturan yang ada. Alasannya, aturan itu mengatur berbagai perizinan sektoral yang menjadi kewenangan birokrasi.

Menko Perekonomian  Darmin Nasution (tengah) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan (kanan), Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kedua kanan), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani (kedua kiri) dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  Roy Alexander Sparringa  saat mengumumkan paket kebijakan VI di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/11). Paket ini berisi  pengembangan kawasan ekonomi khusus, pengelolaan air, dan mengenai impor bahan baku obat serta makanan.
KOMPAS/WISNU WIDIANTOROMenko Perekonomian Darmin Nasution (tengah) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan (kanan), Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kedua kanan), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani (kedua kiri) dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Roy Alexander Sparringa saat mengumumkan paket kebijakan VI di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/11). Paket ini berisi pengembangan kawasan ekonomi khusus, pengelolaan air, dan mengenai impor bahan baku obat serta makanan.

Salah satu contohnya adalah menyangkut kebijakan memperlancar arus barang. Paket kebijakan ekonomi pemerintah menuntut dihilangkannya rekomendasi tertulis sebagai syarat ekspor-impor dan menggantinya dengan sistem elektronik melalui Indonesia National Single Window (INSW). Namun, banyak eselon 1-3 yang tetap ingin mempertahankan syarat rekomendasi tertulis.

INSW adalah sistem layanan perizinan ekspor-impor berbasis elektronik yang mengintegrasikan sistem pada 18 unit layanan di 15 kementerian dan lembaga negara. Layanan INSW mencakup perizinan ekspor-impor, kepabeanan, dan pengeluaran barang.

Hal serupa terjadi atas kebijakan satu surveyor dalam proses ekspor-impor. Menurut Edy, banyak kementerian dan lembaga negara serta perusahaan badan usaha milik negara yang menolak kebijakan itu. Masing-masing mempertahankan surveyor langganannya selama ini.

“Pemerintah sedang membenahi fundamental perekonomian dalam negeri untuk meningkatkan daya saing industri agar perekonomian nasional menjadi efisien. Yang dilakukan kantor Menko Perekonomian sudah melalui proses uji publik dan disepakati bersama sampai dengan tingkat sidang kabinet. Kenapa sekarang di bawah masih ada yang mencoba menghambat,” kata Edy.

Secara terpisah, Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo menyatakan, eselon 1-3 adalah pengendali birokrasi di tingkat kementerian dan lembaga negara yang sebenarnya. Kelompok ini membuat sistem yang terus lestari meskipun rezim silih berganti.

“Kepentingannya satu, yakni mempertahankan sumber daya ekonomi yang mereka peroleh dari kewenangannya,” kata Adnan.

  • 1
  • 0
  • 0
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: