Mister Luhut dipusaran kasus catut dan minta saham PT Freeport


Ente boleh bantah Pak .. Tapi nama bapak disebut terus oleh para calo saham

Kutipan dari transkrip (koran tempo) ; Mister MRC yang turut hadir di pertemuan antara Setya Novanto dan Direktur PT FPI

Gua udah ngomong dengan Pak Luhut, ambilah sebelas (persen), kasihlah Pak JK sembilan (persen). Harus adil. Kalau enggak, ribut….

 

 

POLITIK > LUHUT MEMBANTAH REKAMAN PERCAKAPAN TERKAIT…

Luhut Membantah Rekaman Percakapan Terkait Freeport

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan membantah apa yang disebutkan dalam rekaman pembicaraan pertemuan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, Ketua DPR Setya Novanto, dan pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid, 8 Juli 2015.

Termasuk membantah telah bertemu pejabat PT Freeport untuk meminta sesuatu dari perusahaan tersebut sebagai bagian dari negosiasi perpanjangan kontrak Freeport yang akan berakhir tahun 2021.

“Mengenai saya disebut-sebut di dalam rekaman, saya tidak pernah terlibat dengan urusan-urusan itu lagi. Saya hanya fokus kepada tugas saya sebagai Menko Polhukam,” kata Luhut saat konferensi pers menjelaskan soal pencatutan namanya, di Jakarta, Kamis (19/11).

Begitu pula saat menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (sebelum menjabat Menko Polhukam), dia menegaskan tidak pernah bertemu pejabat Freeport, termasuk saat dirinya berada di Amerika Serikat sebelum kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke sana, beberapa waktu lalu.

“Selama berada di Amerika Serikat, saya hanya membicarakan rencana kunjungan kerja Presiden dalam posisi saya sebagai Kepala Kantor Staf Presiden,” katanya.

Menteri  Koordinator  Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan  bersiap memberikan keterangan kepada wartawan di kantornya di Jakarta, Kamis (19/11). Dalam keterangannya, ia membantah keterlibatan dirinya terkait PT Freeport Indonesia.
KOMPAS/WISNU WIDIANTORO (NUT)Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan bersiap memberikan keterangan kepada wartawan di kantornya di Jakarta, Kamis (19/11). Dalam keterangannya, ia membantah keterlibatan dirinya terkait PT Freeport Indonesia.

Luhut mengatakan tidak mungkin ada pertemuan, apalagi membahas soal kontrak Freeport karena saat dirinya menjabat Kepala Kantor Staf Presiden termasuk yang berulang kali menyarankan kepada Presiden agar pembahasan negosiasi baru dilakukan tahun 2019 atau dua tahun sebelum kontrak Freeport berakhir.

Ini sejalan dengan apa yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014. “Kami jelaskan, Presiden paham soal itu,” katanya.

Tak sebatas itu, dia mengklaim Kantor Staf Presiden juga yang berulang kali mengusulkan agar Freeport dibuat seperti Blok Mahakam. “Begitu kontrak di Mahakam berakhir tahun 2017, kembali ke negara, menjadi milik Pertamina, kemudian terserah Pertamina partnernya siapa, dan selanjutnya memberikanfirst right of refusal ke Total, itu adalah hak Pemerintah Indonesia,” katanya.

“Sama dengan Freeport, tahun 2021 kontraknya berakhir, jadi milik Indonesia, bisa saja kemudian Indonesia menunjuk Antam. Antam sebagai pemegang utama dan bisa saja memberikan first right of refusal ke Freeport. Freeport sebagai partner,” ujarnya.

Namun, mengenai hal ini, ditegaskannya kembali baru akan dibicarakan tahun 2019.

Dia mengakui memang ada sejumlah pihak yang berupaya menggoyahkan sikap pemerintah agar negosiasi kontrak dilakukan sebelum 2019. “Namun, Presiden tidak pernah berubah sikap,” katanya.

Ditanyakan apakah upaya mengubah sikap pemerintah itu salah satunya datang dari Setya Novanto, Luhut mengaku tidak tahu. “Tidak tahu kalau itu DPR, tetapi lain dari itu saya tahu,” katanya.

Luhut menegaskan tidak akan mengambil jalur hukum sekalipun namanya dicatut. “Tidak ada waktu untuk begitu-begituan (menempuh jalur hukum). Saya tidak merasa tercemar, biasa-biasa sajalah. Selama saya menjadi pejabat negara, (saya berjanji) tidak akan melacurkan profesionalisme saya. Itu janji saya kepada istri saya,” tegasnya.

  • 0
  • 2
  • 8

+++++++

KAMIS, 19 NOVEMBER 2015

LUHUT TERSERET CALO FREEPORT

JAKARTA ��“ Nama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan muncul dalam transkrip rekaman pembicaraan antara Setya Novanto, pengusaha minyak R, dan MS yang diduga seorang petinggi PT Freeport Indonesia.

Pertemuan ketiganya diduga terjadi pada 8 Juni 2015 di Hotel Ritz-Carlton Jakarta. Pembicaraan menyangkut perpanjangan kontrak Freeport yang berakhir pada 2021. Freeport memang sedang meminta perpanjangan itu kepada pemerintah, dengan alasan dua tahun ke tenggat kontrak terlalu mepet karena menyangkut investasi besar.

Transkrip tersebut beredar di publik. Tempo mendapatkannya dari seorang sumber yang mengetahui ihwal pertemuan tersebut. Ketika transkrip itu diperlihatkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, ia membenarkannya. “Yang saya baca dari (transkrip)

kiriman Anda adalah poin pembicaraan. Dan isinya sama dengan apa yang ada dalam rekaman,” kata Sudirman melalui pesan seluler kemarin.

Rekaman tersebut sudah ia serahkan kepada Mahkamah Kehormatan DPR pada Senin lalu. Dalam transkrip itu, Setya mengaku telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan membicarakan perpanjangan kontrak Freeport.

Karena itu, Setya yakin perpanjangan kontrak segera disetujui pemerintah. Sebagai imbalan, ia meminta saham Freeport untuk Presiden dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia sendiri meminta 49 saham pembangkit listrik Urumuka di Paniai, Papua. “Soal saham itu kemauannya Pak Luhut,” kata Setya kepada MS. “Jadi, kita harus banyak akal. Kuncinya ada pada Pak Luhut, ada saya.”

Setya mengakui bertemu Freeport namun menyangkal mencatut nama Presiden.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung Sudirman, bahkan ia meminta agar tak hanya dilaporkan ke Mahkamah Ke hor matan, tapi juga ke kepolisian. “Kalau perbuatan kriminal tak dilaporkan, yang salah yang tak melaporkan,” katanya.

Kalla mengaku tahu sosok pengusaha berinisial “R” itu. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Junimart Girsang menyebutnya sebagai “pengusaha minyak terkenal di Jakarta”. Ihwal penyebutan nama Luhut, Kalla mengatakan bahwa hal itu mesti diperjelas duduk soalnya. “Kalau disebut nama saja, tentu tergantung konteksnya. Jadi, kami lihat nanti pemeriksaannya di DPR,” kata dia.

Kemarin Menteri Luhut menolak menjelaskan sengkarut pembicaraan Setya yang menyebutkan namanya sebagai orang yang meminta jatah saham Freeport. “Hari ini akan saya jelaskan,” kata dia kepada Tempo. DEVY ERNIS | ANDI RUSLI | FAIZ NASHRILAH | HUSSEIN ABRI | TIKA PRIMANDARI | REZA ADITYA | DESTRIANITA K.

SAHAM UNTUK PRESIDEN

Sejatinya, Presiden Joko Widodo sudah mencium ada yang coba bermain dalam kisruh perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang akan berakhir 2021. Ia mengatakan pada 6 Oktober lalu bahwa ada pihak-pihak yang memainkan negosiasi yang menjadi kewenangannya itu.

Tabir soal siapa yang menyelundup itu terkuak setelah Menteri Sudirman melaporkan anggota DPR yang mencatut nama Presiden dengan menjanjikan bisa memperpanjang kontrak itu kepada Mahkamah Kehormatan DPRD. Anggota DPR itu adalah Setya Novanto. Dalam transkrip yang beredar di publik, ia ditemani seorang pengusaha.

Berikut ini sebagian kecil isi transkrip yang beredar:

Setya Novanto:

Saya sudah ketemu Menteri Energi di Surabaya. Beliau bilang ada tiga hal: penerimaan ditingkatkan, privatisasi dari 30 menjadi 51 persen, pembangunan smelter. Presiden mengatakan kepada saya, “Saya enggak sependapat, Pak Ketua, karena kita menerima, tapi kita mengeluarkan dana di Papua saja untuk Otonomi Khusus Rp 35 triliun. Kita sudah dibantu juga CSR, tapi tidak cukup, Pak Ketua. Dua smelter kalau di sana lebih lama waktunya.”

Ms (diduga petinggi Freeport):

PLTA? Siapa yang mau memiliki sahamnya?

Setya:

Saham itu kemauannya Pak Luhut.

Ms:

Freeport selalu komitmen. Untuk smelter, Desember nanti kita akan taruh US$ 700 ribu. Tanpa kepastian loh, Pak. Sorry, 700 juta dolar.

Setya:

Presiden Jokowi sudah setuju di Gresik, tapi ujung-ujungnya di Papua. Waktu saya ngadep itu, saya langsung tahu ceritanya. Presiden itu, mohon maaf, ya, ada yang dipikirkan ke depan. Pengalaman kita, presiden itu rata-rata 99 persen gol.

Ms:

Repot kalau meleset komitmen… 30 persen. 9,36 yang pegang BUMN.

Setya:

Kalau enggak salah, Pak Luhut sudah bicara dengan Jimbob (James Moffet, Presiden Komisaris Freeport), sudah ada yang mau diomong….

R (diduga pengusaha minyak):

Gua udah ngomong dengan Pak Luhut, ambilah sebelas (persen), kasihlah Pak JK sembilan (persen). Harus adil. Kalau enggak, ribut….

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: