Skandal catut nama Presiden


DPR makin terperosok citranya setelah dipimpin oleh seorang tukang catut .

Skandal Freeport

Presiden Memiliki Bukti

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Seskab Pramono Anung (kiri) bersiap memimpin rapat terbatas membahas RUU Wawasan Nusantara yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/11). DPD mengusulkan RUU tentang Wawasan Nusantara agar masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015 bidang politik dan hukum dalam rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Hukum dan HAM.
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Seskab Pramono Anung (kiri) bersiap memimpin rapat terbatas membahas RUU Wawasan Nusantara yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/11). DPD mengusulkan RUU tentang Wawasan Nusantara agar masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015 bidang politik dan hukum dalam rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Hukum dan HAM.ANTARA FOTO/YUDHI MAHATMA

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo telah mengetahui dan memiliki bukti adanya sejumlah orang yang diduga menggunakan namanya untuk meminta sesuatu dari PT Freeport Indonesia. Presiden juga sudah mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya dalam kasus ini.

Presiden telah mendengarkan rekaman dan membaca transkrip pembicaraan dalam kasus ini. Presiden tahu ada beberapa nama, termasuk menteri anggota kabinetnya, yang disebut dalam transkrip pembicaraan itu.

Kini, menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, menjadi kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memanggil sejumlah nama yang disebut dalam transkrip tersebut. ”Urusan nanti memanggil atau tidak memanggil menteri (yang disebut dalam transkrip pembicaraan) itu, Presiden mempunyai kebijakan,” kata Pramono.

Dalam laporannya kepada MKD, Senin lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyebut ada beberapa pertemuan antara seorang anggota DPR, seorang pengusaha, dan perwakilan pimpinan PT Freeport Indonesia (FI). Anggota DPR itu diduga meminta saham kosong dan proyek pembangkit listrik dengan memakai nama Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai bukti, Sudirman melampirkan tiga lembar transkrip pembicaraan pertemuan terkait.

Ketua DPR Setya Novanto membenarkan pernah beberapa kali bertemu pimpinan PT FI. Namun, ia menolak jika pimpinan DPR disebut memakai nama Presiden dan Wapres. Ia menambahkan, pertemuan itu bagian dari tugas diplomasi (Kompas (17/11).

Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Bambang Soesatyo menuturkan, pertemuan yang disebut Sudirman memang terjadi antara tiga pihak, yaitu Setya Novanto, Presiden Direktur PT FI Maroef Sjamsoeddin, dan seorang pengusaha. Pertemuan diadakan untuk membahas perpanjangan kontrak PT FI.

Terkait munculnya nama Setya dalam kasus ini, Wapres Jusuf Kalla menyatakan menunggu proses di MKD.

Namun, Kalla mengatakan, kasus dugaan penggunaan nama Presiden dan Wapres ini bisa dibawa ke proses hukum jika ada unsur pidana di dalamnya. ”Ya, pasti (akan dilaporkan kepada polisi) kalau ada tindak kriminal. Jika tidak dilaporkan kepada kepolisian adalah langkah yang salah,” katanya.

Siap usut

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menyatakan siap membuka ruang bagi pihak yang merasa dirugikan dalam kasus tersebut. Namun, tak tertutup kemungkinan kasus ini langsung diusut apabila ada perintah khusus yang dilengkapi bukti-bukti kuat. ”Jadi, dilihat saja bagaimana ke depan,” ucapnya.

Pelaksana Tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Indriyanto Seno Adji menegaskan, KPK siap menindaklanjuti kasus itu jika Presiden danWapres ingin ada tindakan hukum.

Saat ini, KPK masih belum menindaklanjuti kasus itu karena masih menunggu laporan resmi dari Menteri ESDM. ”Mengingat data dan faktanya belum jelas, kami belum bisa memberikan tanggapan,” kata Indriyanto.

Kepentingan nasional

Pramono Anung mengatakan, Presiden selalu berpijak pada kepentingan nasional, yang berjumlah empat poin, dalam persoalan terkait PT FI. Kepentingan nasional itu adalah royalti lebih baik yang harus diberikan kepada Pemerintah RI, divestasi saham yang diamanatkan undang-undang, pembangunan smelter, dan pembangunan Papua.

Presiden, lanjut Pramono, tidak pernah berbicara kepada siapa pun tentang perpanjangan kontrak karya PT FI di luar empat konteks itu. Jika kemudian ada yang mengatasnamakan Presiden atau Wapres, Presiden menegaskan, hal itu tidak benar.

”Jika sekarang ini berkembang hal yang berkaitan dengan saham dan sebagainya, Presiden menegaskan tidak pernah berbicara dengan siapa pun. Sekali lagi, beliau tidak pernah berbicara dengan siapa pun,” lanjutnya.

Dalam konteks dengan PT FI, ujarnya, Presiden menyatakan tidak akan pernah bertemu melalui perantara (arrangement). Pasalnya, Presiden bisa bertemu secara langsung dengan pemilik PT FI.


KOMPASTVSeusai menerima laporan terkait pencatutan nama Presiden Jokowi dalam perpanjangan kontrak Freeport oleh anggota DPR, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) masih akan menunggu Menteri ESDM, Sudirman Said menyerahkan bukti pendukung terkait laporannya ini. Lantaran hal itu pula, MKD belum dapat menetapkan pasal apa yang dilanggar oleh yang bersangkutan.

Siap kerja sama

Secara terpisah, PT FI siap bekerja sama seandainya MKD meminta keterangan terkait laporan Sudirman Said. PT FI menyatakan melaksanakan seluruh kegiatan usahanya dengan mengacu pada hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

”Bekerja sama dengan pemerintah tentu saja,” ujar Vice President Corporate Communication PT FI Riza Pratama.

Namun, MKD ternyata masih menunggu Sudirman melengkapi bukti laporannya. Sudirman belum menyerahkan bukti yang dianggap MKD sebagai penentu, yaitu rekaman percakapan pertemuan 8 Juni 2015. Sudirman diberi waktu 14 hari terhitung sejak dia melaporkan masalah ini pada Senin lalu untuk melengkapi bukti.

Dalam pertemuan 8 Juni, pimpinan DPR dan pengusaha itu diduga menyebut nama Presiden dan Wapres serta meminta jatah saham dari PT FI. Dalam pertemuan itu diduga disebut pula nama-nama lain.

Setelah bukti lengkap, MKD akan memproses kasus itu dengan memanggil semua pihak terkait.

Di tengah menunggu Sudirman melengkapi laporannya, MKD berencana melapor kepada Badan Reserse Kriminal Polri. Ini karena laporan yang diserahkan Sudirman kepada MKD ternyata bocor dan ditayangkan di media massa. Pelaporan itu, menurut Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad, untuk mengetahui siapa orang yang membocorkan laporan itu.

Anggota Kelompok Kerja Hukum Dewan Pers Christiana Chelsia Chan menilai penayangan dokumen laporan Sudirman kepada MKD oleh sebuah media ketika melakukan wawancara dengan Sudirman tidak melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ataupun Kode Etik Jurnalistik.

”Undang-Undang Pers tidak melarang penggunaan data dan informasi. Namun, wartawan wajib mengecek akurasi dan mengonfirmasi sumber utama atau pihak yang relevan mengenai kebenaran data tersebut,” kata Chelsia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga dapat dijadikan dasar dalam kasus ini. ”Dokumen itu masuk klasifikasi seperti apa? Apakah dokumen rahasia negara secara keseluruhan atau bukan. Kemudian, mendapat izin dari pemberi informasi untuk memublikasikan atau tidak. Itu jadi bahan pertimbangan,” tuturnya.(WHY/NDY/NTA/OSA/GAL/RYO/AGE/APO/IAN/BIL/HAR)

 

+++++

Freeport, Setya Novanto, dan Oleh-oleh dari Antalya

Rabu, 18 November 2015 | 12:00 WIB
KOMPAS/B JOSIE SUSILO HARDIANTOPT Freeport Indonesia
KOMPAS.com — Nama Setya Novanto belakangan ramai menghiasi pemberitaan Tanah Air, apalagi setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said melaporkan adanya “politisi kuat” yang meminta jatah saham kepada PT Freeport Indonesia. (Baca: Menteri ESDM Akui Politisi Pencatut Nama Jokowi adalah Setya Novanto)

Kegaduhan tersebut sungguh sangat disayangkan harus terjadi, jika itu benar, di tengah upaya pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi di segala sektor, termasuk di bidang mineral pertambangan dan batubara (minerba).

Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro yang tengah berada di Turki melalui telewicara dengan wartawan di Jakarta, Selasa (17/11/2015), menyampaikan, negara-negara G-20 bersepakat tentang pentingnya perbaikan iklim investasi untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi global.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Antalya, Turki, 15-16 November 2015, para pemimpin G-20 berkomitmen pada pencapaian tambahan pertumbuhan ekonomi global sebesar 2 persen pada 2018 sebagaimana disepakati dalam KTT G-20 Brisbane 2014.

Oleh-oleh Bambang dari Antalya tersebut tampaknya memang harus diolah dan dimatangkan lagi, melihat “dapur” RI yang kenyataannya masih banyak masalah dalam ketidakpastian hukum. Pasalnya, menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, kepastian hukum dibutuhkan untuk perbaikan iklim investasi.

Kasus ini, kata Enny, bisa ditarik dari dua dimensi. Pengungkapan kasus ini bisa dimaknai sebagai adanya komitmen pemerintah untuk memberantas mafia dan adanya upaya penegakan hukum.

“Namun, bisa ditarik kesimpulan bahwa persoalan politik belum beres dan semakin gaduh,” ujar Enny.

“Celakanya kalau sampai kemungkinan yang kedua yang lebih dipercaya kalangan investor,” kata Enny.

Lebih jauh, Enny mengatakan, soal kesepakatan antar-negara G-20 sebagaimana disampaikan Bambang, hal itu diharapkan tidak sekadar basa-basi.

Namun, yang paling penting, ada wujud konkret dari kesepakatan yang dibuat. Artinya, komitmen pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi di hadapan negara-negara G-20 harus direalisasikan untuk mendukung pencapaian tambahan pertumbuhan ekonomi global 2 persen pada 2018.

“Terutama komitmen di hadapan rakyat Indonesia,” kata Enny.

Baca juga: Rizal Ramli: Anggap Saja Sedang Melihat Sinetron

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: