Archive for November, 2015

November 19, 2015

Mister Luhut dipusaran kasus catut dan minta saham PT Freeport

Ente boleh bantah Pak .. Tapi nama bapak disebut terus oleh para calo saham

Kutipan dari transkrip (koran tempo) ; Mister MRC yang turut hadir di pertemuan antara Setya Novanto dan Direktur PT FPI

Gua udah ngomong dengan Pak Luhut, ambilah sebelas (persen), kasihlah Pak JK sembilan (persen). Harus adil. Kalau enggak, ribut….

 

 

POLITIK > LUHUT MEMBANTAH REKAMAN PERCAKAPAN TERKAIT…

Luhut Membantah Rekaman Percakapan Terkait Freeport

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan membantah apa yang disebutkan dalam rekaman pembicaraan pertemuan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, Ketua DPR Setya Novanto, dan pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid, 8 Juli 2015.

Termasuk membantah telah bertemu pejabat PT Freeport untuk meminta sesuatu dari perusahaan tersebut sebagai bagian dari negosiasi perpanjangan kontrak Freeport yang akan berakhir tahun 2021.

“Mengenai saya disebut-sebut di dalam rekaman, saya tidak pernah terlibat dengan urusan-urusan itu lagi. Saya hanya fokus kepada tugas saya sebagai Menko Polhukam,” kata Luhut saat konferensi pers menjelaskan soal pencatutan namanya, di Jakarta, Kamis (19/11).

Begitu pula saat menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (sebelum menjabat Menko Polhukam), dia menegaskan tidak pernah bertemu pejabat Freeport, termasuk saat dirinya berada di Amerika Serikat sebelum kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke sana, beberapa waktu lalu.

“Selama berada di Amerika Serikat, saya hanya membicarakan rencana kunjungan kerja Presiden dalam posisi saya sebagai Kepala Kantor Staf Presiden,” katanya.

Menteri  Koordinator  Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan  bersiap memberikan keterangan kepada wartawan di kantornya di Jakarta, Kamis (19/11). Dalam keterangannya, ia membantah keterlibatan dirinya terkait PT Freeport Indonesia.
KOMPAS/WISNU WIDIANTORO (NUT)Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan bersiap memberikan keterangan kepada wartawan di kantornya di Jakarta, Kamis (19/11). Dalam keterangannya, ia membantah keterlibatan dirinya terkait PT Freeport Indonesia.

Luhut mengatakan tidak mungkin ada pertemuan, apalagi membahas soal kontrak Freeport karena saat dirinya menjabat Kepala Kantor Staf Presiden termasuk yang berulang kali menyarankan kepada Presiden agar pembahasan negosiasi baru dilakukan tahun 2019 atau dua tahun sebelum kontrak Freeport berakhir.

Ini sejalan dengan apa yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014. “Kami jelaskan, Presiden paham soal itu,” katanya.

Tak sebatas itu, dia mengklaim Kantor Staf Presiden juga yang berulang kali mengusulkan agar Freeport dibuat seperti Blok Mahakam. “Begitu kontrak di Mahakam berakhir tahun 2017, kembali ke negara, menjadi milik Pertamina, kemudian terserah Pertamina partnernya siapa, dan selanjutnya memberikanfirst right of refusal ke Total, itu adalah hak Pemerintah Indonesia,” katanya.

“Sama dengan Freeport, tahun 2021 kontraknya berakhir, jadi milik Indonesia, bisa saja kemudian Indonesia menunjuk Antam. Antam sebagai pemegang utama dan bisa saja memberikan first right of refusal ke Freeport. Freeport sebagai partner,” ujarnya.

Namun, mengenai hal ini, ditegaskannya kembali baru akan dibicarakan tahun 2019.

Dia mengakui memang ada sejumlah pihak yang berupaya menggoyahkan sikap pemerintah agar negosiasi kontrak dilakukan sebelum 2019. “Namun, Presiden tidak pernah berubah sikap,” katanya.

Ditanyakan apakah upaya mengubah sikap pemerintah itu salah satunya datang dari Setya Novanto, Luhut mengaku tidak tahu. “Tidak tahu kalau itu DPR, tetapi lain dari itu saya tahu,” katanya.

Luhut menegaskan tidak akan mengambil jalur hukum sekalipun namanya dicatut. “Tidak ada waktu untuk begitu-begituan (menempuh jalur hukum). Saya tidak merasa tercemar, biasa-biasa sajalah. Selama saya menjadi pejabat negara, (saya berjanji) tidak akan melacurkan profesionalisme saya. Itu janji saya kepada istri saya,” tegasnya.

  • 0
  • 2
  • 8

+++++++

KAMIS, 19 NOVEMBER 2015

LUHUT TERSERET CALO FREEPORT

JAKARTA ��“ Nama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan muncul dalam transkrip rekaman pembicaraan antara Setya Novanto, pengusaha minyak R, dan MS yang diduga seorang petinggi PT Freeport Indonesia.

Pertemuan ketiganya diduga terjadi pada 8 Juni 2015 di Hotel Ritz-Carlton Jakarta. Pembicaraan menyangkut perpanjangan kontrak Freeport yang berakhir pada 2021. Freeport memang sedang meminta perpanjangan itu kepada pemerintah, dengan alasan dua tahun ke tenggat kontrak terlalu mepet karena menyangkut investasi besar.

Transkrip tersebut beredar di publik. Tempo mendapatkannya dari seorang sumber yang mengetahui ihwal pertemuan tersebut. Ketika transkrip itu diperlihatkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, ia membenarkannya. “Yang saya baca dari (transkrip)

kiriman Anda adalah poin pembicaraan. Dan isinya sama dengan apa yang ada dalam rekaman,” kata Sudirman melalui pesan seluler kemarin.

Rekaman tersebut sudah ia serahkan kepada Mahkamah Kehormatan DPR pada Senin lalu. Dalam transkrip itu, Setya mengaku telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan membicarakan perpanjangan kontrak Freeport.

Karena itu, Setya yakin perpanjangan kontrak segera disetujui pemerintah. Sebagai imbalan, ia meminta saham Freeport untuk Presiden dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia sendiri meminta 49 saham pembangkit listrik Urumuka di Paniai, Papua. “Soal saham itu kemauannya Pak Luhut,” kata Setya kepada MS. “Jadi, kita harus banyak akal. Kuncinya ada pada Pak Luhut, ada saya.”

Setya mengakui bertemu Freeport namun menyangkal mencatut nama Presiden.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung Sudirman, bahkan ia meminta agar tak hanya dilaporkan ke Mahkamah Ke hor matan, tapi juga ke kepolisian. “Kalau perbuatan kriminal tak dilaporkan, yang salah yang tak melaporkan,” katanya.

Kalla mengaku tahu sosok pengusaha berinisial “R” itu. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Junimart Girsang menyebutnya sebagai “pengusaha minyak terkenal di Jakarta”. Ihwal penyebutan nama Luhut, Kalla mengatakan bahwa hal itu mesti diperjelas duduk soalnya. “Kalau disebut nama saja, tentu tergantung konteksnya. Jadi, kami lihat nanti pemeriksaannya di DPR,” kata dia.

Kemarin Menteri Luhut menolak menjelaskan sengkarut pembicaraan Setya yang menyebutkan namanya sebagai orang yang meminta jatah saham Freeport. “Hari ini akan saya jelaskan,” kata dia kepada Tempo. DEVY ERNIS | ANDI RUSLI | FAIZ NASHRILAH | HUSSEIN ABRI | TIKA PRIMANDARI | REZA ADITYA | DESTRIANITA K.

SAHAM UNTUK PRESIDEN

Sejatinya, Presiden Joko Widodo sudah mencium ada yang coba bermain dalam kisruh perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang akan berakhir 2021. Ia mengatakan pada 6 Oktober lalu bahwa ada pihak-pihak yang memainkan negosiasi yang menjadi kewenangannya itu.

Tabir soal siapa yang menyelundup itu terkuak setelah Menteri Sudirman melaporkan anggota DPR yang mencatut nama Presiden dengan menjanjikan bisa memperpanjang kontrak itu kepada Mahkamah Kehormatan DPRD. Anggota DPR itu adalah Setya Novanto. Dalam transkrip yang beredar di publik, ia ditemani seorang pengusaha.

Berikut ini sebagian kecil isi transkrip yang beredar:

Setya Novanto:

Saya sudah ketemu Menteri Energi di Surabaya. Beliau bilang ada tiga hal: penerimaan ditingkatkan, privatisasi dari 30 menjadi 51 persen, pembangunan smelter. Presiden mengatakan kepada saya, “Saya enggak sependapat, Pak Ketua, karena kita menerima, tapi kita mengeluarkan dana di Papua saja untuk Otonomi Khusus Rp 35 triliun. Kita sudah dibantu juga CSR, tapi tidak cukup, Pak Ketua. Dua smelter kalau di sana lebih lama waktunya.”

Ms (diduga petinggi Freeport):

PLTA? Siapa yang mau memiliki sahamnya?

Setya:

Saham itu kemauannya Pak Luhut.

Ms:

Freeport selalu komitmen. Untuk smelter, Desember nanti kita akan taruh US$ 700 ribu. Tanpa kepastian loh, Pak. Sorry, 700 juta dolar.

Setya:

Presiden Jokowi sudah setuju di Gresik, tapi ujung-ujungnya di Papua. Waktu saya ngadep itu, saya langsung tahu ceritanya. Presiden itu, mohon maaf, ya, ada yang dipikirkan ke depan. Pengalaman kita, presiden itu rata-rata 99 persen gol.

Ms:

Repot kalau meleset komitmen… 30 persen. 9,36 yang pegang BUMN.

Setya:

Kalau enggak salah, Pak Luhut sudah bicara dengan Jimbob (James Moffet, Presiden Komisaris Freeport), sudah ada yang mau diomong….

R (diduga pengusaha minyak):

Gua udah ngomong dengan Pak Luhut, ambilah sebelas (persen), kasihlah Pak JK sembilan (persen). Harus adil. Kalau enggak, ribut….

 

November 19, 2015

Gila! Dana Kongres HMI Lebih Besar daripada Dana Kebakaran Hutan  

ini baru asli GILA !

 

RABU, 18 NOVEMBER 2015 | 12:14 WIB
Ribuan kader HMI Sulselbar menutup pintu masuk Pelabuhan Soekarno Hatta Pelindo IV, Makassar, 17 November 2015. Mereka memaksa masuk ke pelabuhan untuk diberangkatkan menuju Riau, tempat pelaksanaan Kongres HMI ke-29. TEMPO/Fahmi Ali

TEMPO.CO, Pekanbaru – Kongres Himpunan Mahasiswa Islam yang akan digelar di Pekanbaru, Riau, pada pekan depan kini menuai protes karena memakai duit Rp 3 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Riau. Alokasi dana fantastis dari bantuan sosial yang dikucurkan untuk Kongres HMI itu bahkan lebih besar dibanding anggaran pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Riau tahun 2015 yang hanya Rp 1,4 miliar.

“Ini sangat gila dan tidak masuk akal,” kata koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Usman, Rabu, 18 November 2015. Belum lama ini, Riau selama berbulan-bulan dihantam bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

Menurut Usman, Kongres HMI di Riau tidak ada substansinya dengan kepentingan masyarakat setempat. Dia justru khawatir duit Rp 3 miliar itu nanti hanya menjadi lahan bancakan bagi mahasiswa beserta para wakil rakyat yang kebanyakan alumnus organisasi tersebut. “Apa bisa mahasiswa mempertanggungjawabkan uang rakyat miliaran rupiah itu dengan benar,” ucapnya.

Usman menilai pengucuran uang rakyat sebesar Rp 3 miliar hanya untuk penyelenggaraan sebuah kongres organisasi kemahasiswaan adalah hal yang mencurigakan. Apalagi dana sebesar itu diberikan di tengah minimnya alokasi dana bagi pelayanan masyarakat. Masyarakat Riau hingga kini masih menjerit akibat pelayanan umum masih sangat kurang baik, baik dari infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan. Menurut dia, akan jauh lebih baik jika dana itu dialokasikan untuk perbaikan sekolah, kesehatan warga, atau pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Namun pelaksana tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengaku tidak mempersoalkan kucuran dana Rp 3 miliar dari APBD Riau untuk Kongres HMI. Menurut dia, pemberian dana itu sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Riau terhadap generasi muda dalam proses pembelajaran di tingkat nasional. “Kami melihat acara ini sebagai proses pembelajaran bagi pemuda Riau di tingkat nasional,” ujarnya.

Menurut Arsyadjuliandi, Kongres HMI nanti bakal dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta rombongan menteri. Momen tersebut, tutur Andi, merupakan kesempatan bagi Riau untuk bisa berkomunikasi dengan pemerintah pusat dalam membahas program pengembangan daerah di Riau. “Di sana nanti, kami bisa bahas pencegahan kebakaran hutan dan proses pembangunan jalan tol,” ucapnya.

RIYAN NOFITRA

 

Senin 23 Nov 2015, 10:35 WIB

Sweeping Kader HMI di Arena Kongres, Polisi Temukan Sajam dan Senpi Rakitan

Chaidir Anwar Tanjung – detikNews
Sweeping Kader HMI di Arena Kongres, Polisi Temukan Sajam dan Senpi RakitanBarang-barang yang disita dari peserta kongres HMI di Pekanbaru (Foto: Chaidir Anwar Tanjung/detikcom)
Pekanbaru – Polresta Pekanbaru men-sweeping kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ke di arena kongres XXIX di Gedung Gelanggang Remaja, Pekanbaru, Senin (23/11/2015). Hasilnya, mereka menemukan senjata tajam dan anak panah.

Selain polisi, sweeping melibatkan personel TNI. Ratusan kader HMI diperiksa satu per satu.

Para mahasiswa dilkumpulkan di tanah lapang di arena kongres

Para mahasiswa dikumpulkan di tanah lapang. Senjata tajam seperti badik, pisau, dan anak panah, dipajang.

Mereka diceramahi oleh polisi dan instansi terkait

Sweeping dilakukan setelah tadi malam panitia dari Pekanbaru dikeroyok massa HMI. Di antara panitia, ada yang kena busur panah. Perkelahian itu terjadi di samping Hotel Green di Jl Arifin Ahmad.

Sampai saat ini, polisi masih melakukan pendekatan kepada kader HMI. Kongres dibuka Wapres Jusuf Kalla, Minggu (22/11) kemarin, dan dijadwalkan berakhir pada Kamis (26/11) mendatang.

November 17, 2015

Pasukan Taipur 6 Kostrad Terbentuk

Langsung test untuk menghadapi kelompok ISIS Santoso pak !
16 November 2015

Peleton Taipur ke-1 pada Tahun 2001, saat ini sudah ada 6 peleton Taipur (photo : Kostrad)

Pengintai Tempur TNI Punya Kemampuan Operasi di Segala Medan

Jakarta, CNN Indonesia — Panglima Komando Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen TNI Edy Rahmayadi menyatakan pembentukan satuan Pengintai Tempur (Taipur) TNI bertujuan melatih dan membentuk prajurit satuan jajaran Kostrad menjadi prajurit Taipur yang memiliki kemampuan khusus dalam melaksanakan tugas operasi.

“Tugas operasinya di berbagai bentuk medan baik di rawa, laut, hutan, gunung, dan perkotaan,” kata Edy dalam keterangannya yang diterima CNN, Sabtu (14/11).

Edy mengatakan prajurit Taipur Kostrad harus mempunyai kemampuan khusus dalam melaksanakan tugas operasi lawan gerilya, pertempuran pemukiman dan perkotaan, pertempuran jarak dekat, tugas intelijen Sandhi Yudha serta intelijen tempur aspek laut.

Satuan Taipur, ujar Edy, selain memiliki kemampuan tempur khusus juga dilengkapi dengan peralatan tempur khusus, seperti alat selam tempur close circuit, kendaraan bawah air, dan berbagai jenis senjata canggih lainnya.

Pada upacara penutupan Latihan Pembentukan Taipur VI Kostrad 2015, di Lapangan Subdenharlat Kostrad Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (13/11), Edy menyematkan Brevet Kehormatan Taipur kepada sejumlah petinggi di TNI AD.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu adalah penggagas sekaligus pendiri satuan Taipur pada  2001, pada saat menjabat sebagai Panglima Kostrad. Saat itu Ryamizard ingin agar Kostrad memiliki satuan khusus dengan kualifikasi khusus yang mampu melaksanakan operasi pengintaian dan eksekusi langsung di sasaran.

Saat ini Kostrad telah memiliki satuan tempur yang berkualifikasi khusus, yaitu Satuan Para Raider, Satuan Raider, dan satuan Taipur. Pembentukan Taipur ke-6 Tahun 2015 ini berjalan selama enam bulan. Sebelumnya telah diawali dengan pembentukan Taipur ke-1 pada 2001, pembentukan Taipur ke-2 pada 2002, Taipur ke-3 tahun 2003, Taipur ke-4 tahun 2004, Taipur ke-5 tahun 2009, dan Taipur ke-6 tahun 2015 ini.

(CNN)

November 16, 2015

Pabrikan AS Berharap RI Beli Helikopter

Kompas 14 November 2015

Helikopter Sikorsky Blackhawk (photo : Defense Update)

SINGAPURA, KOMPAS — Pabrikan pembuat helikopter asal Amerika Serikat, Sikorsky, berharap Pemerintah Indonesia melanjutkan rencana pembelian helikopter UH-60 Black Hawk buatannya. Rencana pembelian helikopter utilitas militer legendaris ini pernah digagas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat pada 2013.

Menurut Christophe A Nurit, Wakil Presiden Penjualan dan Pemasaran Sikorsky Asia Pasifik, belum ada lanjutan tentang rencana tersebut. Yang ia ketahui, Indonesia sempat menunda rencana pembelian tersebut karena ada kendala anggaran.

“Saya mendengar telah ada pembicaraan antarpemerintah (Indonesia dan AS). Namun, kami belum mendapat kabar terbarunya hingga saat ini,” kata Nurit kepada wartawan di Singapura, Kamis (12/11), yang dihadiri wartawan Kompas, Dahono Fitrianto.

Dalam catatan Kompas, rencana pembelian helikopter Black Hawk ketika itu dilontarkan oleh Kepala Staf TNI AD Jenderal Pramono Edhie Wibowo di Banda Aceh, Aceh, pada 11 Februari 2013. Saat itu, Pramono Edhie Wibowo mengatakan, TNI AD ingin membeli 20 unit Black Hawk di samping 24 helikopter Bell 412.

Menurut Nurit, helikopter Black Hawk sangat sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Selain bisa digunakan untuk mengangkut pasukan, helikopter tersebut juga terbukti sangat berguna untuk dalam operasi kemanusiaan.

“Selain itu, Indonesia akan memiliki peluang untuk berlatih bersama negara-negara lain yang sudah banyak mengoperasikan Black Hawk,” tutur Nurit.

Ia mengatakan, ada potensi besar untuk kerja sama antara Sikorsky dan PT Dirgantara Indonesia (Persero) di Bandung, Jawa Barat. “Saya sudah berkunjung ke sana dan saya lihat sumber dayanya bagus. Ada potensi sangat besar,” ujarnya.

Jika rencana pembelian ini jadi diwujudkan, helikopter Black Hawk akan melengkapi armada helikopter TNI AD yang sudah dioperasikan. Sebelumnya, TNI AD juga telah membeli sejumlah helikopter serbu AH-64E Apache buatan Boeing dari AS. Di kategori helikopter utilitas, TNI juga sudah mengoperasikan Bell 412 buatan AS serta dan Mi-17 dan Mi-35 buatan Rusia.

Helikopter Black Hawk selama ini menjadi tulang punggung angkatan bersenjata AS untuk fungsi utilitas medium dalam berbagai misi, seperti mengangkut pasukan, persenjataan, logistik, dan evakuasi medis.

Menurut Shane G Eddy, Presiden Commercial System and Services Sikorsky, pihaknya telah memproduksi sedikitnya 4.000 helikopter Black Hawk dari berbagai varian untuk tiga matra angkatan bersenjata AS.

Peremajaan

Di Jakarta, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal M Sabrar Fadhilah mengatakan, peremajaan helikopter memang sedang dilakukan. “Tetapi, kalau jenis Black Hawk buatan Sikorsky, kami belum mendengar kabar pastinya,” ujarnya.

Sabrar menambahkan, helikopter baru untuk TNI AD yang didatangkan tahun depan adalah helikopter serbu AH-64 Apache.

Adapun Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama Dwi Badarmanto, yang dihubungi terpisah, mengatakan, peremajaan helikopter kepresidenan di Skuadron 17 VVIP sedang diajukan. “Ada usulan pengadaan dua unit helikopter AW-101 Agusta untuk pengganti helikopter Super Puma. Kalau jadi, itu diadakan tahun depan,” kata Dwi.

(Kompas)

November 15, 2015

Razia Tambang Liar Libatkan TNI

SABTU, 14 NOVEMBER 2015

KLATEN – Tim Pengawas, Pengendalian, dan Penertiban (Wasdaltib) Tambang Provinsi Jawa Tengah akan menggandeng Komando Daerah Militer IV Diponegoro dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk menertibkan penambangan ilegal.

“Kami akan menggandeng Yonzipur (Batalyon Zeni Tempur) untuk mengantisipasi jika alat bukti berupa ekskavator diangkut oleh truk ekspedisi umum. Sebab, Yonzipur punya kendaraan berkualifikasi seperti itu,” kata Ketua Tim Budi Susetya, kemarin.

Kamis lalu, Tim Pengawas bersama Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dan Balai ESDM Surakarta menggelar inspeksi mendadak di lahan tambang pasir tidak berizin di wilayah Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Menurut data yang dihimpun, ada sekitar 18 penambang yang tidak memiliki izin operasi.

Dari tiga lokasi penambangan ilegal yang dida tangi tim gabungan tersebut, hanya satu yang sedang beroperasi. Satu ekskavator di lokasi itu diminta berhenti mengeruk pasir dan disegel. Semula, tim gabungan hendak mengangkut ekskavator itu menuju Balai ESDM Surakarta. Namun, rencana tersebut batal karena truk ekspedisi tidak bersedia mengangkut alat berat tersebut.

Walhasil, ekskavator ditinggalkan di lokasi dan dipasangi garis Satpol PP Jawa Tengah. Namun, pada Jumat pagi, ekskavator tersebut sudah lenyap alias tidak berada di lokasi semula. “Padahal kami sudah menyita kuncinya,” tutur Budi. Kendati demikian, kata dia, proses hukum terhadap pemilik tambang maupun operator ekskavator itu tetap berlangsung.

Kepala Seksi Penindakan Satpol PP Jawa Tengah Siswadi Suryanto mengatakan ada tiga ekskavator yang terjaring dalam razia pada Kamis malam. “Namun dua ekskavator bisa meloloskan diri. Satu ekskavator lain lenyap pagi tadi,” ujar Siswadi. DINDA LEO LISTY

November 15, 2015

Pertamina Selidiki Orang Dalam

JUM AT, 13 NOVEMBER 2015

 Pertamina Selidiki Orang Dalam

JAKARTA – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto mengatakan sedang menelusuri keterlibatan pejabat atau karyawan Pertamina dalam kegiatan Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Penelusuran ini menindaklanjuti hasil audit forensik atas anak usaha Pertamina di bidang perdagangan minyak tersebut.

“Ada beberapa anomali proses yang membuat harga (harga beli minyak mentah dan bahan bakar minyak) lebih mahal,” kata Dwi di Kementerian Badan Usaha Milik Negara, kemarin. Dia menyatakan, untuk menelisik anomali pengadaan, Pertamina menjalankan aksi korporasi dan aksi legal. Dalam aksi korporasi, perseroan menggunakan hasil audit untuk meminimalkan penyelewengan. Salah satu caranya adalah menyelidiki keterlibatan pejabat Pertamina di Petral.

Berbarengan dengan penyelidikan internal, Pertamina dan pemerintah mempelajari adanya kemungkinan menempuh jalur hukum. Aksi hukum, ucap Dwi, perlu dilakukan karena Pertamina menemukan ada pihak luar yang berkomunikasi dengan pejabat Petral dan memainkan pengadaan. “Legal action masih kami analisis. Kalau sudah selesai, akan kami sampaikan ke penegak hukum,” kata dia.

Skandal Petral menghangat lagi setelah pemerintah mengumumkan hasil audit auditor independen KordaMentha terhadap Petral. Auditor asal Australia itu menemukan adanya anomali dalam pengadaan minyak oleh Petral sepanjang 2012-2014. Dalam periode tersebut, jaringan mafia minyak diperkirakan telah mengantongi kontrak senilai US$ 18 miliar atau sekitar Rp 250 triliun.

Ketika dilacak, para pemegang kontrak itu ternyata berafiliasi ke satu badan usaha. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengungkapkan pada Selasa lalu bahwa perusahaan itu kerap menggunakan perusahaan perantara dan perusahaan minyak milik negara (national oil company/NOC) lain untuk mengeruk keuntungan. Akibatnya, Pertamina tak memperoleh harga terbaik dalam pengadaan minyak.

Bekas anggota Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi, Fahmi Radhy, mengungkapkan, selama proses tender jual-beli minyak dan BBM, orang dalam Petral membocorkan informasi kepada sejumlah orang atau badan usaha ihwal syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Informasi yang diterima lantas diteruskan kepada para peserta tender.

Kebocoran informasi ini yang membuat peserta tender dan perusahaan minyak dari negara yang bukan penghasil minyak bisa memenangi tender. “Masak perusahaan sekelas BP (British Petroleum) bisa tidak lolos?” kata Fahmi. Begitu pemenang tender ditentukan, pihak ketiga inilah yang memasok kebutuhan minyak. Maka, tak mengherankan bila harga minyak yang dibeli Pertamina menjadi jauh lebih mahal.

“Mafianya adalah perusahaan yang berkedudukan di Singapura,” kata Fahmi. Menurut ekonom dari Universitas Gadjah Mada itu, Komite Reformasi telah merekomendasikan agar seluruh direksi Petral diganti. AYU PRIMA SANDI | ADITYA BUDIMAN | EFRI R.

November 13, 2015

Pesawat N-219 Banyak Dipesan

Tidak Hanya untuk Sipil, tetapi Juga untuk Kepentingan Militer

BANDUNG, KOMPAS — Pesawat baru produksi PT Dirgantara Indonesia (Persero), yakni N-219, diminati sejumlah perusahaan penerbangan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pemesanan sudah mulai dilakukan meski saat ini PT DI sedang dalam tahap perakitan akhir untuk pembuatan prototipe pesawat tersebut.

PT Dirgantara Indonesia, Bandung,  membuat  pesawat N-219, seperti terlihat Kamis (12/11). Pesawat dengan desain, teknologi, serta interior yang seluruhnya dikerjakan oleh Indonesia ini memiliki banyak kelebihan, antara lain  mampu menjelajah ke daerah pelosok yang memiliki  landasan  pendek. Pesawat ini dikembangkan  PT DI bersama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHOPT Dirgantara Indonesia, Bandung, membuat pesawat N-219, seperti terlihat Kamis (12/11). Pesawat dengan desain, teknologi, serta interior yang seluruhnya dikerjakan oleh Indonesia ini memiliki banyak kelebihan, antara lain mampu menjelajah ke daerah pelosok yang memiliki landasan pendek. Pesawat ini dikembangkan PT DI bersama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

“Ada beberapa perusahaan penerbangan swasta yang ingin langsung melakukan kontrak dengan memesan sekitar 30 pesawat. Kami belum dapat memutuskan. Kami harus berkonsultasi dulu dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, apakah hal ini diperbolehkan. Sebab, kalau satu perusahaan penerbangan memesan beberapa pesawat dalam sekian tahun, maka perusahaan lain, yang juga ingin membeli, tidak bisa memperolehnya. Mereka bisa saja memprotes karena dinilai telah terjadi monopoli,” kata Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (DI) Budi Santoso, Kamis (12/11), di Bandung, Jawa Barat.

Budi mengemukakan hal itu seusai acara syukuran atas Pencapaian Tahap Validasi Rekayasa Rancang Bangun Struktur N-219 Hasil Kerja Sama PT DI dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) di hanggar N-219, Bandung.

Pesawat itu telah selesai dirancang dan dibangun strukturnya secara utuh berbentuk pesawat asli, dan direncanakan diresmikan Presiden Joko Widodo. Pesawat komuter berkapasitas 19 penumpang dengan dua mesin turboprop dan bernilai investasi sekitar 50 juta dollar AS itu direncanakan pula dapat terbang perdana pada tahun 2016.

Sejumlah perusahaan penerbangan yang berminat membeli N-219 di antaranya Aviastar dan Trigana Air. Perusahaan ini telah menandatangani nota kesepahaman dengan PT DI.

Selain itu, sejumlah negara juga telah menyatakan minatnya untuk membeli pesawat angkut ringan yang dapat beroperasi di daerah penerbangan perintis ini, yaitu Kroasia, Laos, dan Thailand. Thailand yang pernah membeli pesawat NC-212 dan CN 235 itu ingin membeli N-219 untuk kegiatan menurunkan hujan buatan guna mendukung pertaniannya. “Kanada juga menawarkan kerja sama untuk produksi N-219,” ujar Budi.

PT DI menargetkan produksi N-219 pada 2017 rata-rata 6 unit per tahun, lalu pada 2018 sebanyak 10 unit per tahun, dan pada 2019 ditingkatkan sebanyak 18 unit per tahun, dan maksimal adalah 20 unit per tahun dengan melihat pula kebutuhan pasar.

Budi mengemukakan, pihaknya optimistis pesawat N-219 mampu menguasai pasar pesawat terbang di kelasnya. Harga jual pesawat ini juga diupayakan berkisar 5 juta – 6 juta dollar AS per unit. Harga ini relatif lebih murah dibandingkan dengan kompetitor, yakni pesawat Twin Otter buatan Kanada yang dijual sekitar 7 juta dollar AS per unit.

Pesawat N-219 juga memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya dapat lepas landas dan mendarat dalam jarak pendek di landasan sepanjang 600 meter, dapat lepas landas dan mendarat di landasan yang tidak beraspal, mudah dioperasikan di beberapa daerah terpencil, kabin terluas di kelasnya, serta biaya operasional yang kompetitif.

“Pesawat N-219 juga unggul karena desainnya mengacu pada teknologi tahun 2000-an, sedangkan kompetitor desainnya adalah teknologi tahun 1960-an. Pesawat ini juga dapat dikendalikan dengan kecepatan rendah, yaitu 59 knot. Itu sebabnya pesawat ini dapat mendarat dalam jarak pendek di landasan sepanjang 600 meter. Dengan demikian, pesawat ini sangat cocok untuk melayani penerbangan perintis dengan kondisi bandara di daerah- daerah terpencil, yang umumnya kondisi landasan pendek dan tidak beraspal,” tutur Budi.

Budi juga menjelaskan, pesawat N-219 dapat digunakan untuk menjangkau seluruh daerah penerbangan perintis di Indonesia yang tersebar di 21 provinsi, meliputi 170 rute penerbangan. Rute penerbangan perintis terbanyak adalah di kawasan Sulawesi dan Papua. “Paling tidak dengan 100 unit pesawat N-219 sudah dapat melayani semua rute penerbangan perintis,” ujarnya.

Chief Engineering N-219 PT DI Palmana Bhanadhi mengatakan, pesawat N-219 juga dapat difungsikan untuk kegiatan militer, patroli maritim, ataupun evakuasi di daerah bencana. Palmana menyinggung pula, mesin N-219 menggunakan PT6-42A, 850 shaft horse power (shp) buatan Kanada, dan baling-baling Hartzell buatan AS.

“Untuk sistem avionik, kami menggunakan Garmin 1000 buatan AS. Dalam pemilihan mesin ini, kami tidak pilih satu perusahaan, tetapi melalui seleksi pada sejumlah perusahaan. Kami juga beraudiensi dengan customer, dan mereka lebih menyukai mesin dari Kanada ini yang reputasinya dikenal bagus. Mesin ini telah digunakan lebih dari 2.500 pesawat. Dengan begitu, harganya tidak mahal, pemeliharaan dan suku cadang juga mudah diperoleh,” katanya.(SEM)

November 13, 2015

Abaikan BUMN Rugi, Rini dan Sudirman Harus Dicopot

BUMN harus segera diprivatisasi..(kecuali yang melakukan pelayanan publik dengan maksimal macam PT KAI) yang lain biar jangan jadi beban negara dan masyaraka

Oleh : Happy Karundeng | Jumat, 13 November 2015 | 17:40 WIB
Abaikan BUMN Rugi, Rini dan Sudirman Harus Dicopot

Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi – (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta – Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mendesak agar presiden Jokowi segera mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Sudirman Said.

Ia menilai kinerja kedua menteri itu tidak bagus. Hal tersebut mengacu kepada fakta bahwa banyaknya perusahaan BUMN yang mengalami kerugian hingga triliunan rupiah, seperti PT Pertamina tidak ditindaklanjuti secara transparan oleh mereka.

“Ada sekitar 146 BUMN yang menderita kerugian negara sebesar Rp 6,7 triliun. Belum lagi kerugian USD 25,5 juta, 24 ribu Euro dan 210 ribu dolar Singapura di dalam 5.999 kasus,” katanya melalui keterangan persnya, Jakarta, Jumat (13/11/2015).

Ia mengatakan data tersebut diperoleh dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2014 terkait kinerja BUMN di era Pemerintahan SBY-Boediono

“Fakta itu menyedihkan karena uang negara sebesar itu menguap tanpa jejak, seharusnya bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Ditambah pejabat BUMN tidak ada yang mau bertanggung jawab,” ujarnya.

Melalui pernyataannya, ia menambahkan berdasarkan data tersebut perusahaan BUMN yang kurang transparan dalam pengelolaanya antara lain:
1. Perum Bulog dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 1,2 triliun dan USD 2,8 juta, perkiraan perkaranya sebanyak 134 kasus.
2. PT. Perusahaan Gas Negara dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 84,4 miliar dan USD 2,5 juta, perkiraan perkaranya sebanyak 57 kasus.
3. PT.PLN dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 587 miliar dan USD 1,2 Triliun, perkiraan perkaranya sebanyak 344 kasus.
4. PT. PAL Indonesia dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 549,6 miliar dan USD 1,2 juta, perkiraan perkaranya sebanyak 66 kasus.
5. PT. Garuda Indonesia dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 16 miliar dan USD 1,2 juta, perkiraan perkaranya sebanyak 85 kasus.
6. PT.Pertamina dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 24,2 miliar dan USD 446,2 ribu, perkiraan perkaranya sebanyak 730 kasus. [rym]

November 13, 2015

Bupati Buru Tak Hadiri Pengosongan Tambang Liar di Gunung Botak

Bupati Buru harus segera disidik dan selidiki kaitannya dengan usaha tambang ilegal..

MAKASSAR, KOMPAS — Petambang dan pengelola material tambang mulai meninggalkan kawasan tambang liar di Gunung Botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Hari ini, Jumat (13/11), merupakan batas akhir pengosongan lokasi yang dirambah sejak Oktober 2011 itu. Namun, pengosongan tersebut tidak dihadiri Bupati Buru Ramly I Umasugi.

Kondisi sebagian besar  Gunung Botak di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, telah hancur akibat penambangan emas secara liar seperti pada Minggu (8/11). Lebih dari 1.000 orang tewas akibat kecelakaan kerja dan dibunuh sesama petambang serta banyak warga setempat terpapar merkuri yang digunakan untuk mengolah hasil tambang. Perintah Presiden Joko Widodo agar tambang itu ditutup belum dilaksanakan.
KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERINKondisi sebagian besar Gunung Botak di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, telah hancur akibat penambangan emas secara liar seperti pada Minggu (8/11). Lebih dari 1.000 orang tewas akibat kecelakaan kerja dan dibunuh sesama petambang serta banyak warga setempat terpapar merkuri yang digunakan untuk mengolah hasil tambang. Perintah Presiden Joko Widodo agar tambang itu ditutup belum dilaksanakan.

Ramly dikabarkan tengah berada di Jakarta sejak beberapa hari lalu. Ia mendampingi Gubernur Maluku Said Assagaff dalam kunjungan ke Perancis guna menemui sejumlah investor. Mereka akan berangkat besok malam. “Belum tahu potensi apa saja yang akan ditawarkan kepada investor,” kata Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Martha Nanlohy ketika dihubungi dari Makassar, Sulawesi Selatan.

Informasi yang dihimpun Kompas menyebutkan, sejumlah pejabat dan keluarga terlibat dalam tambang ilegal di Gunung Botak. Mereka memodali petambang yang umumnya berasal dari luar daerah. Ada pula aktor lain yang memasok bahan berbahaya seperti sianida dan merkuri yang digunakan untuk memisahkan emas dengan logam lainnya.

Kendati sudah dilarang peredarannya di Buru, merkuri dan sianida dengan mudah masuk dan dijual bebas di permukiman penduduk dan kawasan sekitar lokasi tambang. Karena itu, penutupan tambang liar membuat oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab itu bakal kehilangan “lahan garapan”.

content
,

Keterlibatan pejabat pulalah menyebabkan operasi penertiban yang sudah berlangsung 25 kali selalu gagal. Proses penertiban terkesan direkayasa demi pencitraan bahwa ada keseriusan untuk menghentikan tambang liar tersebut.

Batas akhir

Jumat ini merupakan batas akhir pengosongan lokasi tambang liar dan pengolahan material tambang. Mulai besok, TNI/Polri akan melakukan penindakan hukum kepada siapa saja yang masih beraktivitas di sana. Disiapkan lebih kurang 10 pos gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buru, dan masyarakat adat setempat.

Permukiman penduduk  di lereng Gunung Botak, lokasi tambang liar di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, telah dijadikan tempat pengolahan emas dengan menggunakan zat merkuri. Hingga Selasa (10/11), aktivitas yang mengancam keselamatan manusia itu masih terus berlangsung kendati sudah diperintah Presiden Joko Widodo untuk ditutup.
KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERINPermukiman penduduk di lereng Gunung Botak, lokasi tambang liar di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, telah dijadikan tempat pengolahan emas dengan menggunakan zat merkuri. Hingga Selasa (10/11), aktivitas yang mengancam keselamatan manusia itu masih terus berlangsung kendati sudah diperintah Presiden Joko Widodo untuk ditutup.

Martha mengatakan, sebagian besar petambang sudah turun dari lokasi tambang, sementara aktivitas pengolahan material di lereng dan sekitar permukiman warga sudah dihentikan. “Setelah selesai shalat Jumat, aparat akan ke atas untuk mengosongkan lokasi itu. Kami berharap proses itu berjalan lancar,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, ancaman merkuri dan sianida yang digunakan untuk pemisahan emas dengan logam lainnya kini sudah nyata. Yusthinus T Male, dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, dalam penelitiannya mengungkapkan, merkuri telah mencemari sejumlah sungai, bahkan hingga ke Teluk Kayeli, muara sungai-sungai di sana.

Sejumlah biota laut seperti udang, kepiting, siput, dan ikan yang diteliti sudah mengandung merkuri dengan konsentrasi melebihi ambang batas. Merkuri telah masuk ke dalam bahan pangan, bagian dari rantai makanan dengan manusia sebagai penghuni puncak. Sejumlah warga yang menjadi sampel penelitian itu diketahui telah terpapar merkuri yang ditemukan di rambut.

Khusus pencemaran Teluk Keyeli, Masudin Sangaji, dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpatti, mengatakan, hal itu akan berpengaruh terhadap keamanan hasil laut di Indonesia. Di teluk itu terdapat ribuan hektar tanaman mangrove yang menjadi tempat bertelurnya ikan sebelum akhirnya menetas dan bergerak ke tengah laut. Ikan-ikan itu nanti akan bergerak bebas hingga ke sejumlah wilayah perairan di Tanah Air ataupun ke negara lain. (Kompas, 12/11)

  • 0
  • 2
  • 6
November 13, 2015

Cara kerja Penipu “Mama minta Pulsa” ..

Rupanya Begini Cara Penipu Tahu Nomor Telepon Korbannya

KAMIS, 12 NOVEMBER 2015 | 17:00 WIB

Rupanya Begini Cara Penipu Tahu Nomor Telepon Korbannya  

Barang bukti yang disita oleh Polda Metro Jaya dari tangan tersangka kasus penipuan lewat sosial media. TEMPO/Ridian Eka Saputra

TEMPO.CO, Jakarta – Ada saja cara orang menjalankan kejahatan. Tender-tender lelang onlineyang kini menjadi kewajiban lembaga pemerintah demi akuntabilitas dan terhindar dari korupsi menjadi celah para penipu mengelabui korbannya.

Modus memakai situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik di lembaga pemerintah terungkap setelah Sub-Direktorat Kejahatan dan Kekerasan Kepolisian Daerah Jakarta menangkap 16 penipu dan merilisnya pada Kamis, 12 November 2015.

Komplotan ini berpura-pura menjadi pejabat saat menipu lewat telepon para pemenang tender. “Kasus dengan modus penipuan seperti ini besar jumlahnya,” kata Wakil Direktorat Reserse Kriminal Umum Ajun Komisaris Besar Ferdy Sambo.

Para pelaku memanfaatkan situs LPSE untuk mencari informasi tentang pemenang lelang. “Lewat data ini, mereka mencari nama pemenang tender, lalu mencari nomor telepon mereka dengan menghubungi layanan telepon 108,” ujar Kepala Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan Ajun Komisaris Besar Herry Heryawan.

Setelah mendapat nomor pemenang lelang, mereka menghubungi nomor tersebut dengan berpura-pura sebagai pejabat yang berwenang soal tender, lalu meminta uang jika proyeknya ingin mulus. “Kadang ada yang berpura-pura menjadi kapolres, bupati, kadis PU,” Herry menjelaskan.

Para pelaku ditangkap pada 9 November lalu di Cipanas dan Jakarta. Mereka, menurut Herry, adalah sindikat penipu asal Sulawesi Selatan. Selama tiga tahun, mereka telah menipu beberapa pejabat, di antaranya pejabat setingkat bupati, pejabat Jasa Marga, dan pejabat PT Angkasa Pura.

Adapun alasan yang digunakan untuk menipu adalah:
1. Sebagai kepala polres, mereka meminta bantuan untuk tamu Polda.
2. Sebagai bupati, mereka meminta bantuan untuk biaya tambahan.
3. Sebagai kepala kejaksaan tiinggi/kejaksaan negeri, mereka meminta dana untuk mempercepat proses menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan.
4. Sebagai kepala dinas pekerjaan umum, mereka meminta success fee untuk proyek yang akan dikerjakan.

Komplotan ini membagi tugas mereka menjadi beberapa bagian. “Ada yang membuat ATM dan rekeningnya, ada pula yang bertugas menipu dan mencari data,” ujat Herry. Hasil dari penipuan ini biasanya 70 persen diberikan kepada pelaku yang bertugas sebagai pencari data dan melakukan penipuan. Data yang digunakan untuk membuat rekening ini pun palsu.

Menurut Ferdy, kerugian akibat penipuan ini mencapai puluhan miliar rupiah. “Kejahatan seperti ini lebih meresahkan dibanding street crime,” kata Ferdy.

Para pelaku akan dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen.

EGI ADYATAMA