KPPU Endus Kartel Beras di Tujuh Provinsi


Kartel beras= mafia beras
KAMIS, 03 DESEMBER 2015

JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencium keberadaan kartel di tujuh provinsi sentra produksi beras, yakni Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. “Mereka yang memiliki penggilingan dengan kapasitas produksi ribuan ton dan pedagang besar yang punya gudang besar,” kata Ketua KPPU Syarkawi Rauf, di Yogyakarta, seperti dikutip dari Antara, kemarin.

Menurut Syarkawi, di setiap provinsi itu ada 5-7 kartel yang mempermainkan pasokan beras sehingga terjadi kelangkaan di pasar. Dugaan tersebut muncul berdasarkan hasil penelitian dan inspeksi mendadak oleh KPPU, Kementerian Pertanian, dan Badan Pusat Statistik di sejumlah sentra produksi beras. Terakhir, KPPU menggelar inspeksi di Delanggu, Klaten, Jawa Tengah; serta di Jawa Timur, Jawa Barat, Makassar, dan Sumatera Utara. “Kami melihat bersama- sama, fakta di lapangan seperti apa,” ujar Syarkawi.

Syarkawi mengatakan penyelidikan kartel berawal dari laporan kelangkaan beras di sejumlah daerah, seperti di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Hasil inspeksi yang dilakukan KPPU pada 27 November lalu menemukan fakta stok beras medium di pasar itu minim. Padahal, di saat yang sama, persediaan beras di sentra produksi seperti Karawang cukup berlimpah. “Berarti antara sentra produksi dan sentra konsumsi ada persoalan. Di tengah-tengah itu ada penggilingan dan pedagang besar yang memiliki kemampuan mengendalikan pasokan,” tuturnya.

KPPU memanggil para pedagang atau pemilik penggilingan beras berskala besar yang diduga terlibat dalam jaringan kartel. Jika terbukti bersalah, izin usaha mereka akan dicabut serta dikenai denda Rp 20 miliar. “Kami tidak ragu, apalagi Presiden Joko Widodo juga telah memberikan dukungan untuk mematikan kartel pangan,” ucap Syarkawi.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Hasil Sembiring membenarkan bahwa minimnya pasokan dan kenaikan harga beras di beberapa daerah terjadi lantaran distribusi beras yang bermasalah. Untuk mengantisipasi tersendatnya distribusi, Hasil mengusulkan ada aturan yang mewajibkan pemilik gudang atau penggilingan beras melaporkan stok maksimal yang mereka miliki. Dengan demikian, pemerintah dapat mengevaluasi dan memantau proses distribusi beras. “Saya sering berkunjung ke penggilingan padi kecil maupun besar, masih banyak gabah yang mereka simpan, sehingga mereka melepasnya sedikit-sedikit. Ini tidak benar.” FERY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: