Bos Freeport Sempat Koreksi Rekaman Percakapan Setya Novanto


JUM’AT, 04 DESEMBER 2015 | 01:13 WIB

Bos Freeport Sempat Koreksi Rekaman Percakapan Setya Novanto

Ketua MKD Surahman Hidayat (tengah), didampingi Wakil Ketua MKD Junimart Girsang (kanan), dan Kahar Muzakir (kiri) menyaksikan keterangan Maroef Sjamsoeddin pada sidang etik MKD di Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat, 3 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin meragukan sebuah poin yang tertulis dalam transkrip rekaman lengkap yang diserahkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said kepada Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat pada persidangan perdana Rabu, 2 Desember 2015.

Menurut Maroef, rekaman yang diputar oleh MKD dalam sidang Kamis, 3 Desember 2015, merupakan rekaman pembicaraan dalam pertemuannya dengan Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha minyak Mohammad Riza Chalid pada Juni 2015 lalu. “Hanya satu yang tidak cocok, Yang Mulia,” ujar Maroef dalam sidang.

Maroef meragukan apa yang tertulis pada halaman 5 transkrip rekaman lengkap tersebut. Maroef pun meminta MKD untuk memutar ulang rekaman itu. Saat rekaman memperdengarkan kalimat, ‘Ini kan masih di Solo’, Maroef langsung menyela, “Ini bukan suara saya, Pak, ini mirip suara SN, tetapi di situ tertulis MS,” kata Maroef.

Selain itu, Maroef mengatakan bahwa dirinya banyak disela oleh MR saat dirinya mengucapkan, “Pak, itu harus ada yang perlu dihitung, Pak sekarang. Waktunya tinggal 6 minggu dari sekarang. Dari 6 isu yang saya kasih ke Pak Ketua itu, waktunya tinggal 6 minggu dari sekarang. Kalau itu tidak keluar, katakanlah 23 Juli nanti, tidak ada kepastian, maka kita akan arbitrase internasional.” (Lihat video Maroef Sjamsoeddin, Dari Prajurit Hingga Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, Dari Tentara hingga Istana)

Maroef mengatakan, saat dirinya menjelaskan hal tersebut kepada Setya dan Riza, Riza berulang kali menyela perkataannya. “Ada pembicaraan, tapi tidak ada di sini. Saya bicara itu banyak disela oleh MR,” ujar Maroef.

Pada Kamis, 3 Desember 2015, Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat kembali menggelar sidang lanjutan atas kasus pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto. Dalam sidang kali ini, MKD mengundang Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. MKD pun juga memutar bukti rekaman yang dibawa oleh Maroef yang berdurasi 1 jam 28 menit.

Setelah pemutaran rekaman, beberapa anggota MKD masih mempermasalahkan bukti rekaman asli yang terdapat dalam telepon seluler Maroef. Anggota MKD dari Fraksi Partai NasDem ngotot agar Maroef tetap menghadirkan bukti rekaman asli yang dimilikinya. “Kalau tidak ada kepastian kapan barang otentik bisa diserahkan, itu bisa memperpanjang waktu persidangan. Kita harus tahu secara pasti kapan barang itu diserahkan kepada MKD,” kata Akbar.

Anggota MKD dari Fraksi Gerindra Supratman mengatakan, ada atau tidaknya bukti rekaman asli akan mempengaruhi keputusan MKD. “Kapan saksi bisa menghadirkan, ya silakan. Tapi ada jadwal yang harus kita patuhi. Biar mahkamah yang menentukan,” ujar Supratman.

Karena banyak anggota mahkamah yang meminta interupsi, pimpinan sidang hari ini, Wakil Ketua MKD dari Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang, memutuskan sidang diskors. “Dengan catatan bahwa barang bukti otentik tidak pernah disampaikan dalam sidang. Kami juga tidak memiliki barang bukti apabila barang bukti tersebut diserahkan kepada lembaga hukum lain. Ini akan menjadi pertimbangan bagaimana kami mengambil keputusan,” tutur Junimart.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

 

+++++

Papa Minta Saham, 2 Jerat yang Sulit Dielakkan Setya Novanto

SABTU, 05 DESEMBER 2015 | 17:54 WIB

Papa Minta Saham, 2 Jerat yang Sulit Dielakkan Setya Novanto

Setya Novanto (kanan) bersama Fadli Zon dalam jumpa pers terkait pertemuan dengan Donald Trump di Senayan, Jakarta, 14 September 2015. Proyek bersama Hary Tanoesoedibjo dan Donald Trump adalah pengelolaan resor di kawasan Lido, Bogor, Jawa Barat. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta – Sejumlah ahli hukum pidana menilai alat bukti kasus dugaan korupsi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto sudah lengkap. Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Ganjar Laksamana Bondan, mengatakan kasus “papa minta saham” semakin terang-benderang setelah dimulainya persidangan terbuka Mahkamah Kehormatan DPR pada Rabu lalu.

“Pertemuan sudah pasti ada. Isi pembicaraan sudah benar dan tidak mungkin dibantah,” kata Ganjar kepada Tempo, Jumat, 4 Desember 2015. “Tinggal menunggu keterangan ahli untuk memastikan bahwa suara di dalam rekaman itu identik dengan suara Novanto, Maroef, dan Riza atau tidak.”

BACA: Papa Minta Saham, Setya Novanto Dibidik Percobaan Korupsi

Riza yang dimaksudkan adalah Mohammad Riza Chalid, saudagar yang dikenal kerap ikut serta dalam tender impor minyak PT Pertamina. Adapun Maroef adalah Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin. Kejaksaan menyelidiki dugaan permufakatan korupsi berbekal rekaman pembicaraan keduanya dengan Novanto di lantai 21 Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, pada 8 Juni 2015.

Belakangan, kasus ini dikenal publik dengan sebutan “papa minta saham” setelah muncul dalam meme di media sosial yang menyindir isi pembicaraan antara Setya, Riza, dan Maroef. Dalam transkrip rekaman yang tersebar, Setya dan Riza tampak berusaha meyakinkan Maroef bahwa mereka dapat membantu perpanjangan kontrak Freeport. Mereka juga meminta Freeport ikut serta dalam salah satu proyek pembangkit listrik di Papua yang sahamnya dirancang untuk dibagi ke beberapa pihak.

BACA: Papa Minta Saham, 3 Sebab Riza Chalid Bisa Diseret ke MKD

Menurut Ganjar, ada beberapa pasal alternatif untuk menjerat politikus Partai Golongan Karya tersebut. Pertama, percobaan penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Novanto juga terindikasi melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang melarang setiap orang melawan hukum untuk memperkaya diri dan menyalahgunakan kewenangan sehingga dapat merugikan negara.

Jerat kedua diutarakan ahli hukum pidana dari Universitas Parahyangan, Agustinus Pohan. Ia berpendapat, salah satu pasal yang bisa dipertimbangkan untuk menjerat Novanto adalah Pasal 12 huruf e juncto Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. “Percobaan pemerasan yang dilakukan penyelenggara negara,” ucapnya. Menurut dia, bukti rekaman yang diperdengarkan dalam sidang etik MKD cukup menunjukkan adanya niat jahat Novanto dan koleganya.

BACA: Lagi, Fadli Zon Bela Setya: Minta Saham Hanya Omong Kosong!

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menjelaskan, meski sidang MKD yang digelar sejak Rabu lalu sudah cukup menguak bukti kebenaran isi rekaman itu, Kejaksaan tetap berkomunikasi dengan ahli teknologi informasi dari Institut Teknologi Bandung untuk memeriksa keaslian suara di dalamnya. “Kami akan cermati satu per satu bagian pembicaraan mana yang bisa dimaknai sebagai percobaan serta adanya percobaan permufakatan (korupsi) di sana,” tuturnya kemarin.

Hingga berita ini diturunkan, Novanto, yang Jumat malam kemarin menggelar pesta pernikahan putrinya, belum bisa dimintai konfirmasi.

LINDA TRIANITA

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: